JAKARTA - China terus memperkuat posisinya sebagai eksportir terbesar dunia dengan jaringan perdagangan yang menjangkau hampir seluruh negara utama. Kekuatan manufaktur dan kapasitas produksi yang besar menjadikan produk-produk China sebagai tulang punggung pasokan berbagai kebutuhan industri dan konsumsi global.

Struktur ekonomi China yang berorientasi ekspor membuat negara tersebut mampu mempertahankan surplus perdagangan selama hampir tiga dekade terakhir. Dalam periode yang sama, China mencatat impor senilai USD231 miliar dan ekspor mencapai USD336 miliar, sehingga menghasilkan neraca perdagangan positif yang konsisten sejak 1995.

Dikutip dari Stars Insider, Amerika Serikat (AS) tetap menjadi importir terbesar produk China dengan nilai mencapai USD582,8 miliar, hampir dua kali lipat dibandingkan Hong Kong yang berada di posisi kedua. Produk yang paling banyak dikirim meliputi peralatan elektronik, mesin, furnitur, mainan, plastik, tekstil, kendaraan, dan berbagai komoditas manufaktur lainnya.

Di posisi kedua terdapat Hong Kong dengan nilai impor dari China mencapai USD297,5 miliar. Wilayah tersebut banyak mengimpor peralatan elektronik, mesin, logam mulia, bahan bakar mineral, kapal, dan perangkat medis. Jepang berada di peringkat ketiga dengan nilai impor USD172,9 miliar, diikuti Korea Selatan sebesar USD162,6 miliar dan Vietnam USD147 miliar.

India menempati posisi keenam dengan impor senilai USD118,5 miliar, disusul Belanda USD117,7 miliar dan Jerman USD116,2 miliar. Malaysia berada di peringkat kesembilan dengan nilai impor USD93,7 miliar, sementara Inggris melengkapi posisi 10 besar dengan nilai USD81,5 miliar.

Singapura berada di posisi ke-11 dengan impor dari China mencapai USD81,2 miliar. Selanjutnya Australia mencatat nilai impor USD78,8 miliar, Thailand USD78,5 miliar, Meksiko USD77,5 miliar, dan Rusia USD76,1 miliar.

Indonesia menempati peringkat ke-16 sebagai negara pengimpor terbesar produk China dengan nilai mencapai USD71,3 miliar. Komoditas utama yang didatangkan Indonesia dari China meliputi mesin, peralatan elektronik, dan produk plastik yang banyak digunakan untuk mendukung aktivitas industri manufaktur domestik.

Di bawah Indonesia terdapat Filipina dengan impor senilai USD64,7 miliar dan Brasil sebesar USD62 miliar. Sementara Uni Emirat Arab mencatat impor USD53,9 miliar dan Kanada USD53,7 miliar, yang melengkapi daftar 20 negara tujuan ekspor terbesar China.

Dominasi produk elektronik dan mesin terlihat hampir di seluruh negara tujuan ekspor China. Selain itu, produk kendaraan, plastik, furnitur, besi baja, bahan kimia, hingga tekstil juga menjadi komoditas unggulan yang menopang posisi China sebagai pusat manufaktur dunia.

Kinerja ekspor yang kuat tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan berbagai negara terhadap rantai pasok China. Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, produk asal China masih menjadi komponen penting untuk memenuhi kebutuhan industri, perdagangan, maupun konsumsi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri mebel dan kerajinan nasional menghadapi tekanan dari dua sisi. Ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat masih tinggi. Pasar domestik juga dibanjiri produk impor murah, terutama dari China.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengakui dominasi pasar Amerika sangat besar. Porsi ekspor ke negara tersebut mencapai lebih dari separuh total ekspor nasional.

“Sekarang ini kita sudah sangat bergantung. Pasar terbesar kita memang Amerika, kontribusinya sudah di angka 54 sampai 56 persen, bahkan bisa naik ke 60 persen,” ujar Sobur saat ditemui Kompas.com, Jumat (10/4/2026).

Permintaan besar dan posisi Amerika sebagai hub perdagangan global mendorong kondisi ini. Produk yang masuk ke Amerika sering didistribusikan kembali ke negara lain.

Ketergantungan ini menyimpan risiko. Gangguan di pasar Amerika langsung menekan ekspor Indonesia.

“Begitu ada gangguan, misalnya kena tarif tinggi, kita langsung gelagapan. Target pertumbuhan yang tadinya ingin 8 persen bahkan 10 persen jadi terganggu,” kata Sobur.

Nilai ekspor mebel Indonesia sempat mencapai sekitar 3,5 miliar dollar AS. Angka itu kemudian turun akibat tekanan di pasar Amerika. HIMKI menargetkan ekspor menembus 6 miliar dollar AS pada 2030.

“Artinya penetrasi ke Amerika justru harus terus didorong, karena memang pasarnya paling besar dan relatif paling aman saat ini,” tambahnya.

HIMKI mulai menggarap pasar baru. India, kawasan Teluk, Afrika, hingga negara BRICS masuk dalam target. Permintaan mulai muncul, namun kontribusinya masih terbatas.

“Pasar baru seperti India dan Afrika mulai kita garap. Sudah ada permintaan, tapi memang belum sebesar Amerika atau Eropa,” jelasnya.

Tekanan juga datang dari pasar domestik. Produk impor murah dari China membanjiri pasar dan menekan industri lokal.

Sobur menilai perbaikan regulasi menjadi langkah awal. Kebijakan perlu berpihak pada industri dalam negeri.

“Regulasi harus dirapikan dulu, harus lebih memihak industri dalam negeri. Kalau itu sudah kuat, kita bisa menekan impor, terutama yang ilegal,” tegasnya.

Ia mengusulkan langkah teknis untuk menekan arus impor. Salah satunya memindahkan pelabuhan masuk barang impor ke luar Pulau Jawa.

“Kita tidak melarang impor, tapi pelabuhannya bisa dipindahkan ke luar Jawa, misalnya ke Sulawesi. Jadi ada tambahan biaya logistik bagi mereka, karena target utama pasar mereka kan Jawa,” ujarnya.

Dukungan insentif juga dinilai penting. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dengan komitmen hingga Rp 2 triliun.

Penyerapan dana masih menghadapi kendala. Kesiapan industri dan proses verifikasi menjadi hambatan.

“Secara teori, menyerap Rp 2 triliun itu tidak sulit, cukup 200 perusahaan dengan masing-masing Rp 10 miliar. Tapi faktanya tidak semudah itu, karena faktor kelayakan dan kesiapan perusahaan,” jelasnya.

Pemerintah juga memberi subsidi bunga untuk investasi teknologi di industri padat karya. Program ini ditujukan untuk mendorong modernisasi.

Dari sisi produk, furnitur rumah tangga masih menjadi andalan ekspor. Sofa, meja makan, dan kitchen set mendominasi. Material kayu solid mencapai sekitar 65 persen.

“Produk living seperti sofa dan meja makan itu yang paling banyak diekspor. Kayu solid masih dominan, sekitar 65 persen,” ujarnya.

Sentra produksi tersebar di berbagai daerah. Jepara menjadi pusat mebel kayu. Cirebon dan wilayah Jawa Barat unggul pada rotan dan bambu.

Kontribusi pasar domestik masih lebih kecil dibanding ekspor. Proyek pemerintah juga belum memberi dampak besar.

Sobur menyebut proyek seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap industri.

“IKN sempat memberi dorongan positif, tapi belum menjadi game changer bagi industri secara nasional,” ujar dia.

“Belanja pemerintah itu ada dampaknya, tapi tidak lebih dari 10 persen. Meski kecil, sebenarnya bisa jadi penggerak kalau konsisten dan benar-benar menggunakan produk lokal,” tambahnya.

Ia juga menyoroti penggunaan produk impor dalam belanja pemerintah. Tingkat komponen dalam negeri dinilai masih rendah.

“Kalau TKDN-nya hanya 40 persen, berarti masih banyak komponen impor. Padahal industri kita mampu sampai 80 persen bahkan lebih,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong di Kantor Kementerian Keuangan, tak lama usai sebut mengungkapkan rencana memberi pajak tambahan untuk produk-produk online asal China.

Lewat unggahan di akun Instagram resmi @menkeuri, pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (30/3/2026) siang. Adapun, agenda pembicaraan seputar perkuatan kolaborasi, khususnya di bidang ekonomi, antara kedua negara.

"Melalui diskusi ini, Menkeu Purbaya, Indonesia dan Tiongkok dapat memperluas potensi kerja sama ke depannya, termasuk di bidang pengembangan sumber daya manusia [SDM] dan perdagangan internasional," tulis keterangannya unggahan @menkeuri, Senin (30/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, bendahara negara mengekspresikan optimismenya terhadap prospek hubungan bilateral RI-China. Di sisi lain, inisiatif penguatan hubungan ekonomi disambut positif oleh pihak perwakilan Beijing di Jakarta.

"Duta Besar Wang mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa Tiongkok turut memberikan dukungan atas penguatan kerja sama ini," tulis keterangan Kementerian Keuangan.

Rencana Pajaki Produk China

Sebelumnya, Purbaya mengaku tengah mengkaji penerapan pajak tambahan bagi produk-produk online asal China, sebagai imbas semakin dominannya barang impor asal Negeri Panda di platform loka pasar daring alias e-commerce.

Purbaya mengungkapkan bahwa rencana tersebut menguat setelah dirinya melakukan serangkaian diskusi dengan pelaku usaha di berbagai daerah, seperti dari Sulawesi dalam sebuah live di media sosial TikTok hingga ketika berkunjung ke kawasan industri di Jawa Barat.

Menurutnya, konfirmasi di lapangan menunjukkan bahwa masifnya perdagangan online telah memukul telak kelangsungan bisnis offline. Apalagi, sambungnya, ekosistem online di dalam negeri rupanya tidak didominasi oleh pelaku usaha lokal.

"Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga, rupanya yang banyak juga dikuasai bukan orang Indonesia. Jadi, kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, dan kalaupun switch ke online, harusnya orang Indonesia yang hidup," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyoroti kelemahan struktural yang membuat produk lokal kalah saing dari sisi harga. Dia mengaku mendapat laporan bahwa eksportir asal China mengantongi subsidi ekspor hingga 15% dari pemerintahnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan verifikasi mendalam terkait data tersebut. Jika benar maka otoritas fiskal akan membuat kebijakan untuk membuat barang buatan dalam negeri bisa lebih bersaing di pasar sendiri.

Hanya saja, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh kebijakan yang dimaksud. Dia hanya memberi sinyal akan menerapkan instrumen pajak e-commerce atau pajak pegadang online, yang sejak tahun lalu implementasinya masih tertunda.

Kementerian Keuangan, katanya, saat ini tengah menghitung ulang kalkulasi dampak pengenaan pajak tersebut agar kebijakan yang keluar nantinya bisa tepat sasaran tanpa mematikan ekosistem digital itu sendiri.

"Ada satu pajak yang saya tunda-tunda terus, kan, pajak untuk [pedagang] online. Nah kalau seperti itu, kalau [diminta] terapkan, sebelah mana yang harus kita terapkan, sehingga online-nya tetap hidup, tapi yang offline-nya hidup lagi," jelas Purbaya.

Dengan demikian, dia berharap tercipta keseimbangan antara pelaku usaha domestik dan asing. Purbaya merasa selama ini seolah platform perdagangan digital yang terbangun justru menjadi karpet merah bagi penguasaan pasar oleh negara lain.

"Kalau kita hitung kemarin sebagian besar keuntungan lari ke pihak China sana, kan itu tidak benar sistemnya. Seolah-olah kita buat trading platform digital yang awalnya bagus, tapi sebenarnya kita menyerahkan pasar kita ke China sepenuhnya. Apakah itu kebijakan yang tepat atau enggak? Itu yang harus dipikirkan lagi, kan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji penerapan pajak tambahan bagi produk-produk online asal China, sebagai imbas semakin dominannya barang impor asal Negeri Panda di platform loka pasar daring alias e-commerce.

Purbaya mengungkapkan bahwa rencana tersebut menguat setelah dirinya melakukan serangkaian diskusi dengan pelaku usaha di berbagai daerah, seperti dari Sulawesi dalam sebuah live di media sosial TikTok hingga ketika berkunjung ke kawasan industri di Jawa Barat.

Menurutnya, konfirmasi di lapangan menunjukkan bahwa masifnya perdagangan online telah memukul telak kelangsungan bisnis offline. Apalagi, sambungnya, ekosistem online di dalam negeri rupanya tidak didominasi oleh pelaku usaha lokal.

"Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga, rupanya yang banyak juga dikuasai bukan orang Indonesia. Jadi, kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, dan kalaupun switch ke online, harusnya orang Indonesia yang hidup," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, bendahara negara itu menyoroti kelemahan struktural yang membuat produk lokal kalah saing dari sisi harga. Dia mengaku mendapat laporan bahwa eksportir asal China mengantongi subsidi ekspor hingga 15% dari pemerintahnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan verifikasi mendalam terkait data tersebut. Jika benar maka otoritas fiskal akan membuat kebijakan untuk membuat barang buatan dalam negeri bisa lebih bersaing di pasar sendiri.

Hanya saja, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh kebijakan yang dimaksud. Dia hanya memberi sinyal akan menerapkan instrumen pajak e-commerce atau pajak pegadang online, yang sejak tahun lalu implementasinya masih tertunda.

Kementerian Keuangan, katanya, saat ini tengah menghitung ulang kalkulasi dampak pengenaan pajak tersebut agar kebijakan yang keluar nantinya bisa tepat sasaran tanpa mematikan ekosistem digital itu sendiri.

"Ada satu pajak yang saya tunda-tunda terus, kan, pajak untuk [pedagang] online. Nah kalau seperti itu, kalau [diminta] terapkan, sebelah mana yang harus kita terapkan, sehingga online-nya tetap hidup, tapi yang offline-nya hidup lagi," jelas Purbaya.

Dengan demikian, dia berharap tercipta keseimbangan antara pelaku usaha domestik dan asing. Purbaya merasa selama ini seolah platform perdagangan digital yang terbangun justru menjadi karpet merah bagi penguasaan pasar oleh negara lain.

"Kalau kita hitung kemarin sebagian besar keuntungan lari ke pihak China sana, kan itu tidak benar sistemnya. Seolah-olah kita buat trading platform digital yang awalnya bagus, tapi sebenarnya kita menyerahkan pasar kita ke China sepenuhnya. Apakah itu kebijakan yang tepat atau enggak? Itu yang harus dipikirkan lagi, kan," tutupnya.

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan, bahwa penyebab utama pelaku UMKM sulit naik kelas . Bukan hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pelatihan, melainkan persoalan pasar yang dibanjiri barang impor ilegal asal China .

Menurutnya, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada sektor UMKM. Ia menyebutkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM saat ini telah mencapai Rp1.600 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu.

"Saya mau bilang bahwa, kalau dari sisi pembiayaan, akses pembiayaan tidak ada isu, sudah meningkat," kata Maman saat media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Mengangkat UMKM Naik Kelas: Ajak Berani Berinovasi, dan Kolaborasi Lintas Sektor



Maman menilai persoalan utama berada pada sisi pasar. Ia menggambarkan kondisi pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing. Meski pelaku UMKM sudah mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, mereka tetap kesulitan menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang," sebutnya.

Maman juga menyoroti praktik under-invoicing dalam aktivitas perdagangan internasional. Ia mencontohkan adanya ketidaksesuaian data antara nilai impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

"Yang menjadi masalah adalah barang-barang ilegal impor yang masuk. Itu yang disebut oleh Pak Presiden, under-invoicing, data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor itu 100. Tapi dari China yang tercatat barang ekspor ini itu 900. Berarti ada 800 Pak yang nggak tercatat," imbuhnya.

Menko Airlangga Ungkap Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6%, Tanpa Batas Penarikan Ulang



Menurutnya, selisih data tersebut menunjukkan adanya barang impor ilegal yang masuk ke pasar domestik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial karena menghimpit pelaku usaha dalam negeri.

"Itu membanjiri produk domestik kita, pasar domestik kita. Akhirnya apa? Problem. Ya bukan hanya sekedar dari problem pendapatan negara dari impor. Enggak. Saya selalu bilang, ini sudah masuk problem sosial," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang online mengaku kesulitan bersaing dengan barang-barang yang berasal dari impor di platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan 90% produk e-commerce masih impor.

Salah satu penjual e-commerce Aldo (30), yang memiliki toko di berbagai platform, mengungkapkan penjualannya mengalami penurunan drastis seiring membanjirnya produk impor dan meningkatnya persaingan dari toko luar negeri, khususnya dari China.

“Seller asing yang buka akun di MP [market Place] Indonesia untuk menangin pasar, produksi barang di China,” ujar Aldo saat diwawancarai Bisnis, Sabtu (7/2/2026).

Penjual yang telah bergelut selama delapan tahun di dunia e-commerce tersebut menilai, untuk dapat bertahan di tengah persaingan saat ini, seller dituntut memiliki modal finansial yang kuat. Hal itu diperlukan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar agar mampu bersaing dari sisi harga dengan produk impor yang dijual sangat murah.

Selain itu, Aldo bersama komunitas seller lainnya juga menyoroti praktik cloning produk dari basis data produk terlaris di Indonesia. Cloning produk dimaksud adalah pemanfaatan data produk laris di dalam negeri yang kemudian diolah dan diproduksi kembali di negara asal marketplace untuk menguasai pasar Indonesia.

“Memang produknya tidak sama persis, tapi yang jadi masalah itu harga jualnya,” jelas Aldo.

Para penjual berharap memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan (HPP). Namun, HPP di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara lain, terutama negara yang mendapat dukungan kuat dari pemerintahnya untuk menembus pasar global, seperti China, Vietnam, dan Filipina.

“Seller di Indonesia sudah pasti kalah saing kalau bicara harga jual dengan negara-negara tersebut,” katanya.

Menurut Aldo, titik permasalahan yang dirasakan penjual adalah persaingan harga yang berada di bawah standar. Di tengah kondisi tersebut konsumen cenderung memilih produk yang murah dan berkualitas, sehingga banyak penjual lokal mengalami penurunan pendapatan bahkan terpaksa gulung tikar.

Saat ini, penjual e-commerce juga menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar masih bergantung pada impor, seperti bahan baku tekstil. kondisi ini seharusnya mendorong kenaikan harga jual produk ke konsumen.

Namun kenyataannya, harga barang jadi justru terus tertekan akibat ketatnya persaingan dan membanjirnya produk impor murah di pasar domestik.

Selain itu, Aldo juga menyoroti maraknya konten di media sosial yang mengajak masyarakat untuk melakukan impor dengan iming-iming keuntungan besar. Menurutnya, tren tersebut sering kali berujung pada penjualan kelas edukasi impor, yang pada akhirnya justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Aldo berharap pemerintah dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar mampu menembus pasar ekspor dan memperkuat perekonomian nasional.

Merujuk pada artikel Bisnis sebelumnya, data Kementerian UMKM mengungkapkan sekitar 90% produk yang beredar di platform e-commerce masih didominasi barang impor berharga murah, termasuk pakaian bekas impor yang dijual Rp600.000 per 20 pcs serta produk jadi dengan harga tidak wajar, seperti kerudung Rp6.997 per pcs dan kemeja Rp20.000 per pcs.

Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 masih didominasi skema mikro sebesar 69,8%. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas nasional baru mencapai 15,7% dan partisipasi Indonesia dalam global value chain masih rendah di level 4,1%.

Kondisi tersebut terjadi di tengah struktur UMKM nasional yang 99,71% didominasi usaha mikro, sehingga menjadi tantangan besar dalam memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar domestik. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif 25% terhadap negara-negara yang tetap berbisnis dengan Iran, meningkatkan tekanan di tengah gelombang protes besar yang mengguncang Teheran.

Melansir Bloomberg pada Selasa (13/1/2026), Trump menyampaikan melalui media sosial bahwa tarif baru tersebut berlaku segera, tanpa merinci cakupan maupun mekanisme penerapannya.

Kebijakan ini berpotensi mengganggu hubungan dagang utama AS di berbagai belahan dunia. Mitra Iran tidak hanya negara-negara tetangga, tetapi juga perekonomian besar seperti India, Turki, dan China.

“Negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif 25% atas seluruh kegiatan bisnis dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat,” tulis Trump.

Sebelumnya, Trump telah mengenakan tarif hingga 50% terhadap sejumlah produk India yang terkait dengan pembelian minyak Rusia. AS dan India sendiri telah berbulan-bulan berupaya merampungkan kesepakatan untuk memberikan pelonggaran tarif bagi New Delhi

Hubungan dagang India dengan Iran relatif kecil, hanya sekitar 0,15% dari total perdagangan India. Iran sempat menjadi pemasok minyak mentah terbesar ketiga bagi India, namun New Delhi menghentikan impor pada 2019 setelah AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Meski ruang lingkup kebijakan tarif terbaru Trump belum jelas, kepentingan India di pelabuhan Chabahar, Iran, berpotensi menjadi sorotan. Pelabuhan tersebut merupakan jalur strategis bagi India menuju Afghanistan dan Asia Tengah melalui Koridor Transportasi Internasional Utara–Selatan, sekaligus memungkinkan New Delhi menghindari Pakistan. India menandatangani perjanjian jangka panjang pada 2024 untuk mengelola pelabuhan itu dan memperluas pengaruh regionalnya.

Pengenaan tarif tambahan 25% terhadap produk China juga berisiko mengganggu gencatan dagang yang dinegosiasikan Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir tahun lalu. China merupakan pembeli minyak mentah Iran terbesar di dunia, dengan kilang independen yang bahkan meningkatkan serapan minyak Iran hingga bulan lalu.

Ancaman tarif ini juga dibayangi putusan Mahkamah Agung AS terkait legalitas tarif global Trump. Jika pengadilan memutuskan tidak mendukung kebijakan tersebut, kemampuan Trump untuk secara cepat mengenakan tarif terhadap mitra Iran bisa terhambat. Mahkamah Agung dijadwalkan mengeluarkan putusan berikutnya pada Rabu (14/1/2026).

Iran sendiri telah mengalami berminggu-minggu kerusuhan massal yang awalnya dipicu krisis mata uang dan memburuknya kondisi ekonomi, namun kini beralih menjadi penentangan langsung terhadap rezim. Gelombang protes ini disebut sebagai tantangan terbesar bagi sistem pemerintahan Republik Islam sejak 1979

Meski rezim Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pernah menghadapi protes sebelumnya, demonstrasi kali ini kian meluas dan, menurut sejumlah laporan, menarik ratusan ribu massa di berbagai kota selama akhir pekan.

Otoritas Iran berupaya menekan aksi tersebut dengan kekerasan, menewaskan lebih dari 500 orang dan menangkap lebih dari 10.000 orang, menurut Human Rights Activists News Agency.

Trump secara terbuka mendukung para demonstran dan memperingatkan Teheran agar tidak menindak aksi unjuk rasa secara brutal. Dalam wawancara dengan Fox News pekan lalu, Trump menyatakan AS akan menghantam Iran dengan sangat keras jika aparat terus menembaki para demonstran.

Pada Minggu, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa pimpinan Iran telah menghubungi AS untuk membuka pembicaraan dan pertemuan sedang disiapkan, meski tanpa rincian waktu. Namun, dia menegaskan pemerintahannya tetap mempertimbangkan berbagai opsi dan berkoordinasi dengan para sekutu.

“Kami menanganinya dengan sangat serius. Militer juga sedang mengkaji, dan kami mempertimbangkan sejumlah opsi yang sangat kuat. Saya menerima laporan setiap jam dan kami akan mengambil keputusan," kata Trump.

Seorang pejabat Gedung Putih menyebut Trump telah menerima pengarahan mengenai berbagai opsi serangan militer terhadap Iran, termasuk sasaran nonmiliter. Presiden disebut serius mempertimbangkan pemberian otorisasi serangan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dilaporkan telah membuka jalur komunikasi dengan utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, menurut pernyataan juru bicara kementerian pada Senin.

Iran memperingatkan AS dan Israel yang berkoordinasi melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran tahun lalu agar tidak melakukan intervensi. Teheran dan Washington sendiri telah lama tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Ancaman Trump terhadap Iran membuat kawasan berada dalam ketegangan tinggi, terlebih setelah serangan AS awal bulan ini di Venezuela negara kaya minyak lainnya, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Jika AS atau sekutunya, Israel, melakukan intervensi, situasi berpotensi menyeret negara-negara tetangga dan mengancam akses ke Selat Hormuz, jalur vital bagi ekspor energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China bertekad akan menerapkan tarif balasan terhadap Uni Eropa seiring dengan berlakunya kebijakan pajak karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa per 1 Januari 2026. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (1/1/2026), Kementerian Perdagangan China mengemukakan bahwa regulasi tersebut tidak adil.

Mengutip Bloomberg, Kementerian Perdagangan China menyebut bahwa serangkaian proposal legislasi dan aturan implementasi CBAM yang diterbitkan Uni Eropa mencerminkan perlakuan tidak setara terhadap produk China. CBAM sendiri merupakan regulasi utama UE yang memberlakukan pungutan karbon pada produk-produk dengan intensitas emisi karbon tinggi yang masuk ke kawasan tersebut.

China menyoroti penetapan nilai baku intensitas karbon (default carbon-intensity values) yang dinilai terlalu tinggi terhadap produk-produk asal China. Bahkan, Uni Eropa disebut berencana menaikkan nilai acuan tersebut dalam tiga tahun ke depan.

Menurut China, tolok ukur yang digunakan untuk menentukan biaya karbon di perbatasan ketika data terverifikasi tidak tersedia tidak sejalan dengan kondisi aktual maupun jalur pembangunan jangka panjang China.

“Penetapan ini merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap China,” demikian pernyataan kementerian.

China menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pembatasan perdagangan yang dianggap merugikan, termasuk CBAM.

“Kami akan secara tegas mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggapi setiap pembatasan perdagangan yang tidak adil, guna menjaga kepentingan pembangunan China dan stabilitas rantai pasok global,” ujar Kementerian Perdagangan China.

CBAM dirancang untuk melindungi sektor-sektor industri intensif karbon di Uni Eropa dari persaingan yang dianggap tidak adil selama transisi hijau, khususnya dari negara-negara dengan regulasi iklim yang lebih longgar. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah mitra dagang karena dinilai berpotensi menjadi instrumen proteksionisme terselubung.

Kementerian Perdagangan China juga menyatakan penolakan terhadap rencana Uni Eropa memperluas cakupan CBAM ke sekitar 180 produk berbasis baja dan aluminium, termasuk mesin, kendaraan dan suku cadang otomotif, serta peralatan rumah tangga. Menurut Beijing, rencana tersebut “melampaui cakupan yang sah” dari upaya penanganan perubahan iklim.

Selain itu, China mengkritik langkah Uni Eropa yang belakangan menarik kembali rencana larangan efektif terhadap kendaraan bermesin pembakaran internal. Menurut China, pelonggaran standar regulasi hijau di dalam negeri Uni Eropa, sembari membangun hambatan perdagangan eksternal atas nama perlindungan lingkungan, mencerminkan standar ganda.

“Uni Eropa tengah mendorong bentuk baru proteksionisme perdagangan dengan dalih mencegah carbon leakage,” kata kementerian tersebut. Kebijakan ini dinilai berisiko meningkatkan biaya aksi iklim bagi negara berkembang dan “secara serius merusak kepercayaan internasional.”

China pun mendesak Uni Eropa untuk tetap menjaga keterbukaan pasar dan menghindari kebijakan yang berpotensi mengganggu kerja sama perdagangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Barang impor murah asal China diproyeksikan masih akan mendominasi peredaran di pasar Indonesia pada 2026, terutama melalui platform e-commerce.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelumnya mengakui daya saing produk asal China masih lebih kuat dibandingkan produk UMKM dalam negeri, terutama dari sisi harga dan kualitas.

Kondisi ini dinilai mendorong pelaku UMKM lokal semakin memilih menjadi pedagang produk impor dibandingkan memproduksi barang sendiri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai dominasi produk China masih akan berlanjut pada tahun depan.

“Masih akan ada [proyeksi barang impor China tahun depan] dan tetap mendominasi peredaran barang, terutama di e-commerce,” kata Huda kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Ke depan, Huda memperkirakan dominasi barang impor China akan semakin kuat, terutama jika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat masih tertekan.

“Jika kondisi tersebut berlanjut, maka tahun depan pun masih akan sama terkait barang dari China yang semakin banyak. Bahkan dengan kondisi ekonomi yang masih belum membaik daya belinya, saya rasa masyarakat akan mempertimbangkan barang impor dari China sebagai alternatif utama pembelian barang,” tuturnya.

Menurut Huda, derasnya arus barang impor tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang dinilai masih terlalu longgar dalam mengatur masuknya produk luar negeri. Kondisi tersebut berdampak langsung pada perbedaan harga yang signifikan antara produk impor dan barang lokal.

“Karena kebijakan pemerintah terlalu melonggarkan kebijakan terkait dengan barang impor yang pada akhirnya membuat harga barang impor lebih murah. Maka permintaan barang impor tidak mampu dibendung, mengalir deras termasuk barang yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri,” ujarnya.

Huda menilai, karakter konsumen Indonesia yang masih sangat berorientasi pada harga turut memperkuat dominasi produk impor. Dalam situasi daya beli yang terbatas, harga menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian.

Menurutnya, ketika konsumen lebih memilih barang yang paling murah, maka permintaan terhadap barang berharga rendah, termasuk produk impor menjadi tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pedagang atau pelaku usaha akan mengikuti arah permintaan pasar.

Alhasil, sambung dia, tingginya permintaan terhadap barang impor akhirnya menciptakan insentif kuat bagi pedagang, termasuk UMKM, untuk menjual produk luar negeri ketimbang produk lokal.

“Apalagi memproduksi barang sendiri yang tentu butuh modal besar, tapi jikalau tidak dilindungi dari ancaman barang impor, ya UMKM produsen akan rugi lebih tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Huda juga mengungkap sejumlah faktor struktural yang membuat produk China jauh lebih murah. Salah satunya adalah skala industri di China yang sangat besar sehingga mampu menekan biaya produksi secara signifikan.

Di samping itu, tambah dia, efisiensi logistik juga menjadi keunggulan produk China. Biaya pengiriman dari China ke Indonesia dinilai lebih murah dibandingkan distribusi logistik antarwilayah di dalam negeri, terutama ke pusat konsumsi di Pulau Jawa.

Namun, jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa kebijakan proteksi yang memadai, Indonesia berisiko kehilangan basis produksi domestik dan hanya berperan sebagai pasar konsumsi.

“Jika terus dibiarkan, bangsa kita hanya menjadi konsumen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakui daya saing produk asal China masih lebih kuat dibandingkan produk UMKM dalam negeri, terutama dari sisi harga dan kualitas. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi UMKM di tengah derasnya produk impor yang membanjiri pasar domestik.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyebut keunggulan produk China tidak lepas dari efisiensi biaya produksi yang mampu menghasilkan barang murah dengan variasi kualitas yang luas, sehingga dapat menjangkau berbagai segmen konsumen.

“Intinya sebetulnya kenapa produk China itu unggul? Pertama, lebih murah. Kemudian dia juga berlapis kualitasnya,” kata Helvi dalam konferensi pers Holding UMKM Expo 2025 di Smesco, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Namun, Helvi menuturkan pemerintah menyadari keterbatasan sumber daya untuk melakukan pembinaan UMKM secara individual. Menurutnya, dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai sekitar 57 juta unit usaha, pendekatan konvensional tidak lagi efektif untuk meningkatkan daya saing secara menyeluruh.

Untuk itu, Kementerian UMKM mendorong strategi klasterisasi melalui Holding UMKM sebagai langkah menghadapi gempuran produk impor, terutama dari China.

Dia berharap melalui klaster, pelaku UMKM dikelompokkan berdasarkan sektor dan karakteristik usaha sehingga pembinaan, akses pasar, hingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.

Helvi menilai, dengan ekosistem yang terbangun, biaya produksi UMKM dalam negeri diharapkan dapat ditekan dan kualitas produk menjadi lebih konsisten.

Menurut Helvi, Indonesia tidak bisa terus menyalahkan derasnya produk China tanpa melakukan perbaikan struktural di sektor UMKM. Oleh karena itu, jika klasterisasi dan Holding UMKM berhasil dijalankan secara berkelanjutan serta disinergikan dengan pengusaha besar, Helvi menilai produk UMKM Indonesia justru mampu bersaing dan mengambil peluang di pasar global.

“Kalau kita berhasil membina kluster dan holding UMKM kemudian kerja sama dengan pengusaha besar bukan tidak mungkin suatu ketika kita yang akan produk kita akan menjuarai di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI Riza Damanik menilai keberadaan Holding UMKM menjadi jawaban atas tantangan pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini kesulitan melakukan ekspansi usaha. Menurutnya, Holding UMKM memungkinkan pelaku usaha mendapatkan dukungan terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis.

Melalui holding UMKM, lanjut dia, pemerintah melakukan agregasi, kurasi, peningkatan kapasitas, hingga akselerasi usaha agar UMKM mampu mengakses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global.

Riza mengungkap pada 2025 terdapat sedikitnya 2 juta usaha mikro yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal. Menurutnya, kondisi ini akan mendorong perbaikan manajemen usaha, peningkatan produktivitas, serta memperkuat kelayakan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan lanjutan.

Dia menambahkan, UMKM tidak lagi hanya menjual produk di lingkungan sekitar tempat tinggal, melainkan mulai menjangkau pasar yang lebih besar dan beragam. Legalitas dan sertifikasi juga menjadi modal penting bagi UMKM untuk bersaing secara profesional dan berkelanjutan.

“Ini modal untuk nantinya kalau kita mau scaling up, mau mengakselerasi pada tahun-tahun ke depan mereka untuk masuk ke pasar global, saya kira itu menjadi sangat bagus sekali,” pungkas Riza.

MEXICO CITY, KOMPAS.com - Senat Meksiko pada Rabu (10/12/2025) menyetujui kenaikan tarif hingga 50 persen tahun depan untuk impor dari China dan beberapa negara Asia lainnya.

Kenaikan tarif ini untuk memperkuat industri lokal meskipun mendapat penentangan dari kelompok bisnis.

Dikutip dari Reuters, Kamis (11/12/2025), keputusan tersebut, yang sebelumnya telah disahkan oleh majelis rendah, akan menaikkan atau memberlakukan bea masuk baru hingga 50 persen mulai tahun 2026.

Tarif ini untuk barang-barang tertentu seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja dari negara-negara tanpa perjanjian perdagangan dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia.

Sebagian besar produk akan dikenakan tarif hingga 35 persen.

Senat Meksiko mengesahkan RUU tersebut dengan 76 suara mendukung, 5 menentang, dan 35 abstain.

RUU yang disetujui lebih lunak daripada RUU yang terhenti di majelis rendah musim gugur ini, dengan tarif pada sekitar 1.400 lini produk yang berbeda, yakni sebagian besar tekstil, pakaian, baja, suku cadang otomotif, plastik, dan alas kaki, serta pengurangan bea masuk pada sekitar dua pertiga dari produk tersebut dibandingkan dengan proposal aslinya.

China kritik kebijakan tarif Meksiko

Kementerian Perdagangan China menanggapi keputusan penerapan tarif tersebut dengan mengatakan akan memantau rezim tarif baru Meksiko dan mempertimbangkan dampaknya.

Namun, China memperingatkan bahwa langkah-langkah tersebut akan secara substansial merusak kepentingan perdagangan.

"China selalu menentang semua bentuk peningkatan tarif sepihak dan berharap Meksiko akan memperbaiki praktik sepihak dan proteksionis tersebut sesegera mungkin," kata Kementerian Perdagangan China.

Ketika ditanya pada konferensi pers reguler, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa "melawan arus globalisasi ekonomi dengan mengejar proteksionisme merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri sendiri".

Para analis dan sektor swasta mengatakan langkah ini bertujuan untuk menenangkan AS menjelang peninjauan selanjutnya terhadap perjanjian perdagangan Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA).

Penerapan tarif juga dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 3,76 miliar dollar AS tahun depan karena Meksiko berupaya mengurangi defisit fiskalnya.

"Di satu sisi, ini melindungi sektor-sektor produktif lokal tertentu yang dirugikan dibandingkan dengan produk-produk China. Ini juga melindungi lapangan kerja," kata Mario Vazquez, seorang senator dari partai oposisi PAN.

Namun, imbuh Vazquez, tarif juga merupakan pajak tambahan yang dibayar warga negara ketika mereka membeli suatu produk.

"Dan ini adalah sumber daya yang masuk ke negara. Kita perlu tahu untuk apa sumber daya ini akan digunakan. Mudah-mudahan, rantai produksi di negara ini akan diperkuat," terang Vazquez.

AS desak negara-negara Amerika Latin batasi hubungan dengan China

Emmanuel Reyes, seorang senator dari partai Morena yang berkuasa, membela langkah tersebut.

“Penyesuaian ini akan meningkatkan produk Meksiko dalam rantai pasokan global dan melindungi lapangan kerja di sektor-sektor kunci,” sebut Reyes, yang merupakan ketua Komite Ekonomi Senat.

“Ini bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi lebih merupakan cara untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi kesejahteraan umum,” terang dia.

Meksiko telah menyatakan pada September 2025 lalu bahwa mereka akan menaikkan tarif impor mobil dan barang-barang lainnya dari China dan negara-negara Asia lainnya.

Amerika Serikat telah mendorong negara-negara di Amerika Latin untuk membatasi hubungan ekonomi mereka dengan China, yang menjadi pesaingnya dalam perebutan pengaruh di kawasan tersebut.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kongres Meksiko bersiap mengesahkan tarif impor hingga 50% terhadap produk China yang diusulkan Presiden Claudia Sheinbaum. Langkah itu yang diharapkan dapat melindungi industri domestik sekaligus membuka peluang pelonggaran tarif baja dan aluminium oleh Amerika Serikat.

Melansir Bloomberg pada Rabu (10/12/2025), rancangan undang-undang yang mengatur pengenaan tarif hingga 50% untuk impor dari Asia, khususnya China, telah disetujui oleh komite ekonomi majelis rendah pada Senin (8/12/2025) malam waktu setempat.

Komite juga menetapkan 1 Januari 2026 sebagai tanggal mulai berlakunya tarif tersebut. Selanjutnya, RUU akan dibahas dalam sidang paripurna majelis rendah sebelum diteruskan ke Senat yang diperkirakan memberikan persetujuan pada Kamis.

Pemerintahan Sheinbaum mengajukan proposal ini kepada Kongres sejak 9 September lalu, namun lobi dari negara-negara Asia serta penolakan dari kalangan swasta dan legislatif memperlambat pembahasannya.

Sejumlah produsen yang bergantung pada bahan baku China memperingatkan potensi kenaikan biaya produksi. Sementara itu, sebagian anggota parlemen, termasuk dari partai penguasa, berupaya menghindari konflik dagang dengan kawasan yang dinilai penting bagi diversifikasi perdagangan Meksiko.

Setelah dilakukan peninjauan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekonomi, setidaknya 750 perubahan dilakukan terhadap draf awal. Dari lebih dari 1.400 produk yang semula menjadi sasaran tarif, sekitar 300 produk akhirnya dikecualikan.

Meski begitu, tarif tetap akan mencakup beragam komoditas, mulai dari pakaian dan alas kaki hingga baja, aluminium, serta suku cadang otomotif. Kementerian Keuangan Meksiko memperkirakan kebijakan tersebut akan mendongkrak penerimaan impor hingga 51,9 miliar peso (US$2,8 miliar) pada 2026, atau naik 8,3% dibandingkan 2024.

Harapan Pelonggaran Tarif AS

Dengan menyelaraskan kebijakan perdagangannya lebih dekat dengan AS, Meksiko meningkatkan hambatan terhadap apa yang disebut pejabat sebagai “persaingan tidak sehat” dari negara-negara Asia.

Langkah pembatasan impor dari China tersebut juga sejalan dengan upaya memperkuat hubungan perdagangan dan manufaktur antara AS, Meksiko, dan Kanada, yang diarahkan membangun kawasan ekonomi yang disebut sebagai “Fortress North America.”

Narasi tersebut memunculkan ekspektasi di kalangan pelaku usaha Meksiko bahwa penerapan tarif terhadap China dapat membuka jalan bagi AS untuk menurunkan pungutan atas baja dan aluminium asal Meksiko, menurut empat sumber yang mengetahui proses negosiasi.

Namun belum jelas apakah potensi pelonggaran itu akan berbentuk penurunan tarif secara menyeluruh untuk semua impor baja, atau melalui pemberian kuota impor bebas tarif, ujar sumber-sumber tersebut yang enggan disebutkan namanya karena pembahasan bersifat tertutup.

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menolak memberikan komentar, sementara Departemen Perdagangan AS belum menanggapi permintaan konfirmasi.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari Meksiko menjadi 50% dari sebelumnya 25% pada 3 Juni. Dalam perintah eksekutifnya, Trump menilai tarif lama belum cukup untuk mengembangkan dan melindungi industri dalam negeri AS.

Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard kala itu menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah tidak adil, tidak berkelanjutan, dan tidak tepat.