Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk program rehabilitasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hingga 2027.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut menyasar sekitar 200 ribu pelaku usaha mikro di tiga wilayah tersebut.

“Masing-masing akan mendapatkan bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per unit usaha mikro,” kata Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 miliar pada 2026. Program ini akan dilanjutkan pada tahap kedua pada 2027 dengan besaran anggaran yang sama.

Maman menuturkan bantuan tersebut diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan.

"Jadi kalau yang terakses dengan pembiayaan perbankan itu sudah ditangani melalui mekanisme perbankan, nah yang belum mendapatkan akses (perbankan), bisa mendapatkan bantuan sebanyak Rp3 juta per usaha mikro melalui bantuan presiden," ucap dia.

Ia menambahkan program ini merupakan bagian dari Rencana Induk Penanggulangan Rehabilitasi Ekonomi Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga sosial.

Menurut dia, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro kembali menjalankan usahanya, termasuk untuk membeli peralatan produksi dan kebutuhan operasional.

“Agar mereka bisa punya napas, mereka bisa beli alat-alat produksi ... reaktivasi usaha-usaha kecil mereka di daerah,” kata Maman.

Maman menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan proses administrasi serta akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pendataan penerima manfaat.

“Segera akan kita realisasikan. Harus segera jalan,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Tanah Datar, Sumbar (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tuntas sebelum 2029.

"Kami bersama kementerian dan lembaga terkait terus menyusun rencana induk dan rencana aksi pemulihan secara cepat dan tepat bagi dasar kebijakan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara jangka panjang," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa.

Ia mengatakan segala proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi terdampak bencana tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun anggaran 2026 hingga 2029.

Namun, ujar dia, sesuai arahan Komisi V DPR RI diharapkan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi-provinsi terdampak itu dapat selesai sebelum 2029.

"Saat ini, kami sedang mengerjakan rencana induk besarnya, mudah-mudahan sebelum 2029 bisa diselesaikan semua rehab dan rekonnya," katanya.

Ia menjelaskan seluruh rangkaian tersebut dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dengan prinsip membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih nyaman, lebih tangguh dan lebih berkelanjutan.

Termasuk pula dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar daerah terdampak tidak hanya pulih, melainkan menjadi semakin kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan terutama dalam masalah kebencanaan.

"Pembangunan ini bukan hanya memberikan rasa aman hari ini, namun juga harus menjamin keberlanjutan kehidupan pada generasi-generasi mendatang," ujar dia.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V DPR Zigo Rolanda mengatakan semua penanganan bencana di tanah air pada hakikatnya harus dilaksanakan secepat mungkin.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Kebencanaan, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan mandat UU ini.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) membangun kembali SDN 49 Batang Kabung, serta menghadirkan posko layanan pengobatan gratis bagi warga terdampak bencana di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), sebagai upaya mempercepat pemulihan sosial hingga ekonomi.

Direktur Utama INALUM Melati Sarnita dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu menyampaikan bahwa pembangunan kembali sekolah dan penyediaan layanan kesehatan gratis merupakan bagian dari komitmen perusahaan milik negara untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi pemulihan pascabencana.

“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Melalui pembangunan kembali SDN 49 Batang Kabung dan penyediaan posko pengobatan gratis ini, INALUM ingin memastikan bahwa anak-anak dapat kembali belajar dengan aman dan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Kami percaya, pemulihan pasca-bencana tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang memulihkan harapan dan semangat masyarakat,” ujar Melati.

Disampaikan dia, pembangunan kembali SDN 49 Batang Kabung dilakukan di atas lahan seluas 1.000 meter persegi milik Pemerintah Kota Padang, guna memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung kembali secara aman, layak, dan nyaman.

Selain pembangunan sekolah, INALUM juga kata dia, membuka posko layanan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan kesehatan warga.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, lanjut dia, pihaknya berkomitmen memastikan anak-anak dapat kembali belajar dengan aman, masyarakat memperoleh dukungan kesehatan dan kebutuhan pokok yang memadai, serta harapan untuk masa depan Sumatera Barat dapat tumbuh kembali secara berkelanjutan.

Wali Kota Padang Fadly Amran menilai dukungan berbagai pihak, termasuk INALUM, sangat penting dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan di daerahnya.

“Kami berterima kasih atas dukungan INALUM dalam membangun kembali SDN 49 Batang Kabung. Sekolah ini memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar, dan pemulihannya menjadi prioritas agar anak-anak dapat kembali belajar secara optimal. Kolaborasi seperti ini sangat berarti bagi percepatan pemulihan sektor pendidikan di Kota Padang,” ujar Fadly.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi VI Andre Rosiade turut mengapresiasi langkah cepat perusahaan BUMN tersebut dalam membantu masyarakat.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran BUMN untuk rakyat. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar proses pemulihan pascabencana bisa berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Adapun acara pembangunan sekolah di Kecamatan Koto Tangah itu turut dihadiri Chief Operation Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang digelar pada Jumat (20/2).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memulai pembangunan hunian tetap (huntap) di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai langkah percepatan pemulihan pascabencana sekaligus upaya mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar).

Groundbreaking pembangunan huntap tersebut dilakukan pada Kamis, sebagai bagian dari strategi pemulihan menyeluruh, yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal bagi warga terdampak, tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan ekonomi daerah.

‎Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria dalam pernyataannya diterima di Jakarta, Kamis menegaskan bahwa pembangunan huntap memiliki makna lebih luas bagi masyarakat.

‎"Huntap ini bukan sekadar rumah. Ini adalah simbol kebangkitan ekonomi dan mental. Sumbar harus bangkit. Kita pernah berada di posisi terbaik, dan hari ini justru berada di posisi dua terburuk secara nasional,” ujar Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

‎Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat saat ini berada di kisaran 3,5 persen dengan inflasi mencapai 6 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu persoalan sosial jika tidak segera ditangani.

‎Dony menambahkan, Kabupaten Tanah Datar diharapkan menjadi daerah percontohan pemulihan ekonomi di Sumbar, selain pembangunan huntap,

Danantara juga mendorong penguatan sektor pendidikan dan ekonomi masyarakat, antara lain melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

‎"Sekolah Rakyat akan menampung sekitar 3.000 siswa dengan pendidikan gratis dan berkualitas, mulai dari SD, SMP hingga SMA, lengkap dengan asrama,” katanya.

Ia menyebut, pembangunan huntap ditargetkan rampung dalam waktu tiga hingga empat bulan sehingga dapat segera dihuni oleh masyarakat terdampak bencana.‎

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh pembangunan tersebut. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 1,8 hektare serta cadangan sekitar 4 hektare untuk pengembangan selanjutnya.‎

"Kami bergerak cepat. Saat daerah lain masih membangun hunian sementara, kita sudah masuk tahap hunian tetap. Saat ini akan dibangun 80 unit rumah, dan jika masih dibutuhkan, lahan cadangan siap digunakan,” kata Eka Putra.‎

Selain penyediaan hunian, pemerintah daerah juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pembentukan kelompok tani dan penyediaan mesin jahit untuk mendukung usaha warga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.‎

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade turut mengapresiasi langkah cepat Danantara dalam membantu masyarakat terdampak bencana.‎

"Hari ini kita menyaksikan peletakan batu pertama huntap. Danantara bergerak cepat, menyalurkan ratusan alat berat dan ratusan ribu paket sembako melalui BUMN. Pelayanan BUMN ke depan harus semakin cepat dan tepat,” ujarnya.‎

Ia berharap pembangunan huntap tidak hanya dilakukan di Tanah Datar, tetapi juga dapat diperluas ke daerah lain di Sumatera Barat. ‎

Menurutnya, kualitas hunian sementara yang sebelumnya dibangun sudah baik dan huntap diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik lagi.‎

‎Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Danantara, dan DPR RI, pembangunan huntap di daerah terdampak bencana diharapkan menjadi tonggak pemulihan pascabencana sekaligus penguatan ekonomi dan sosial masyarakat Tanah Datar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan pemulihan lahan sawah yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Mentan menjelaskan total kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai sekitar 94 ribu hektare, tersebar antara lain di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara lahan yang sudah dilakukan perbaikan dan sudah bisa ditanam kembali sebanyak 39 ribu hektare.

Amran yang ditemui usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, mengatakan, kementerian yang dipimpinnya memprioritaskan perbaikan lahan dengan tingkat kerusakan ringan terlebih dahulu, agar bisa segera ditanami kembali, sembari tetap menangani kerusakan sedang hingga berat secara paralel.

"Kita usahakan enam bulan selesai semuanya," ucap dia.

Disampaikan Mentan pula pihaknya tidak terlalu melakukan banyak perbaikan, mengingat tanah di wilayah terdampak cukup subur.

“Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab adalah tanah-tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman," kata dia.

Dari sisi ketahanan pangan, kata dia, stok beras di lapangan cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan, sementara stok beras nasional saat ini berada pada level tinggi, yakni sekitar 3,5 juta ton.

Terkait dukungan pembiayaan, Amran menyampaikan bantuan yang telah terealisasi mencapai sekitar Rp1,52 triliun. Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah menggeser anggaran reguler sekitar Rp1,49 triliun untuk periode 2025–2026 guna mendukung pemulihan.

"Kemudian masih butuh tambahan di 2026 Rp2,1 triliun, di 2027 Rp1,1 triliun, total Rp4,7 triliun," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa aktivitas penjualan UMKM di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) secara umum sudah relatif normal.

Menurutnya, ini terlihat dari tingginya transaksi daring melalui kanal khusus e-commerce yang difasilitasi pemerintah.

Maman dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu menjelaskan, Kementerian UMKM bersama mitra telah menginisiasi pembentukan laman khusus di platform e-commerce untuk memasarkan produk UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mendorong pergerakan ekonomi daerah.‎

Sejak 22 Januari hingga 11 Februari tahun ini, tercatat sekitar 3,5 juta transaksi terjadi melalui laman tersebut, melibatkan sekitar 2.059 UMKM dengan total 2.128 produk.

Dari jumlah itu kata dia, Sumatera Barat mencatat sekitar 2 juta transaksi dan Sumatera Utara sekitar 1,3 juta transaksi. Kedua capaian ini menunjukkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut sudah relatif normal. Sementara Aceh mencatat sekitar 16.000 transaksi. ‎

"Dari aktivitas transaksi di tiga provinsi ini menunjukkan bahwa untuk kondisi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mendagri memang sudah relatif normal, namun memang untuk Aceh masih perlu ekstra effort," katanya.

Menteri ‎Maman menilai wilayah Aceh masih memerlukan perhatian ekstra karena aktivitas operasional baru sekitar 66 persen dapat berjalan, sehingga berdampak pada jumlah transaksi.

Meski demikian, ia menyebut jumlah produk dari Aceh cukup tinggi, yang menunjukkan produktivitas dan partisipasi pelaku UMKM tetap meningkat. Produk yang dipasarkan antara lain pakaian, makanan, kerajinan tangan, serta berbagai perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya.‎

Kementerian UMKM berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce menghadirkan layanan belanja online khusus bertajuk "UMKM Sumatera Bangkit", yang menampilkan produk-produk UMKM asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.‎

Adapun kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fitur landing page atau halaman khusus UMKM Sumatera Bangkit yang tersedia di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada.‎

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tenggara, Aceh (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan PT Hutama Karya terus memacu normalisasi sungai beserta irigasi di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh demi mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

Satuan Tugas Penanganan Bencana Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menurunkan setidaknya empat alat berat di Desa Bener Berpapah, Kecamatan Ketambe untuk membersihkan sisa material banjir bandang dan tanah longsor.

"Di sini sedang normalisasi buat pengairan. Sudah hampir dua minggu dan alat berat kita ada empat di sini," ucap pengawas lapangan dari Hutama Karya, Jainudin (40) saat ditemui ANTARA di Desa Bener Berpapah, Senin.

Alat-alat berat itu tampak mengangkat batu dan kayu serta menumpuk fondasi untuk membangun batasan antara jalan dan bibir sungai yang amblas akibat bencana akhir November 2025 lalu.

Jainudin menjelaskan sebelum normalisasi dilakukan, batu dan kayu berbagai ukuran tergeletak sehingga menutup aliran sungai dan mengganggu akses jalan. Menurut dia, warga bahkan tidak bisa berjalan kaki melintasi jalan sebelum normalisasi dimulai.

"Setelah normalisasi ini, pembersihan ini, ini sudah ada lumayan, ya, sedikit sudah ada bersih dan sudah ada kelihatan ini normal lagi," ucapnya.

Normalisasi sudah dilakukan sejak dua pekan lalu. Desa itu merupakan titik kedua, setelah sebelumnya pengerjaan dirampungkan di Desa Lawe Mengkudu yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Desa Bener Berpapah.

"Nanti masih pindah kita ke sana (ke desa lain) yang mau dibersihkan lagi," imbuhnya.

Ia lebih lanjut mengatakan tidak ada tantangan berarti dalam pengerjaan normalisasi dimaksud. "Kalau kesulitannya enggak terlalu karena ringan-ringan cuma itu," tuturnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung penanganan dampak bencana di Aceh secara berkelanjutan, menyusul telah ditetapkannya status transisi oleh Pemerintah Aceh dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan bencana.

Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya, Minggu (1/2) menyebut Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam seluruh tahapan penanganan pascabencana, termasuk infrastruktur dasar.

"Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas," ucap Dody.

Selain itu, dia juga menegaskan Kementerian PU berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan irigasi, terutama di daerah sentra produksi pangan, karena menyangkut ketahanan pangan dan penghidupan petani.

"Irigasi adalah tulang punggung pertanian. Begitu terjadi gangguan, harus segera cepat ditangani agar saluran kembali berfungsi," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Gayo Lues, Aceh (ANTARA) - Pemerintah mempercepat pembersihan material sisa bencana banjir dan tanah longsor di jalan lintas penghubung Blangkejeren, Gayo Lues, dan Kutacane, Aceh Tenggara, untuk memudahkan mobilisasi logistik dan aktivitas masyarakat.

Pelaksana proyek dari PT Hutama Karya (HK) (Persero), Ibrahim, mengatakan pihaknya telah melakukan pembersihan di sejumlah titik di ruas jalan lintas Blangkejeren–Kutacane sejak Desember 2025.

“Targetnya sesegera mungkin karena ini pun longsoran masih banyak. Insyaallah kami usahakan dalam beberapa hari ini segera tuntas masalah pembersihan longsoran di badan jalan,” kata Ibrahim ditemui di Desa Palok, Blangkejeren, Gayo Lues, Aceh, Jumat.

Ibrahim menyebutkan pihaknya melakukan pembersihan badan jalan dari material banjir dan longsor terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan tim lain yang akan melakukan revitalisasi jalan yang rusak.

Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya menyiagakan sejumlah alat berat, seperti alat pemuat beroda (wheelloader), ekskavator, hingga tiga unit truk jungkit (dumptruck).

"Kerja kami jam 8 (pagi) sampai jam 5 sore. Kalau memang efektif untuk lembur, kami lemburin sampai jam 12 malam. Arahan dari pemerintah sesegera mungkin ini dituntaskan, biar akses jalan dari Blangkejeren-Kutacane," ucap Ibrahim.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap pemulihan konektivitas jalur lintas tengah Aceh, khususnya ruas dari arah Kutacane menuju Blangkejeren hingga Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Penanganan ruas Jalan Blangkejeren–Batas Kabupaten Gayo Lues/Aceh Tenggara telah dilaksanakan Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dengan mengerahkan alat berat berupa ekskavator dan wheelloader untuk mempercepat pembersihan material longsor.

"Hampir semua kendaraan sudah bisa lewat, sehingga aset logistik, kendaraan berat, BBM, dan kebutuhan lainnya sudah bisa masuk dari arah Kutacane menuju Blangkejeren atau ke Gayo Lues," ucap Dody, Sabtu (10/1).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026