KOMPAS.com-Pemerintah Vietnam akan memperketat penindakan pembajakan daring dan peredaran barang palsu mulai Kamis (7/5/2026).

Langkah ini muncul setelah sorotan Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung memberi instruksi langsung. Target peningkatan deteksi pelanggaran dipatok hingga 20 persen.

Instruksi disampaikan melalui portal resmi pemerintah pada Selasa. Kementerian diminta memperkuat penanganan pelanggaran di berbagai sektor.

Sektor yang menjadi fokus mencakup perangkat lunak, film, musik, acara televisi, dan gim daring. Barang palsu di pasar domestik juga masuk pengawasan.

Kementerian Keuangan mendapat tugas tambahan. Pengawasan di perbatasan harus diperketat.

"Memastikan bahwa jumlah kasus penangguhan prosedur bea cukai dan pemrosesan selanjutnya meningkat setidaknya 20% dibandingkan dengan Mei 2025."

Pengawasan difokuskan pada barang impor dengan indikasi kuat sebagai produk palsu.

Tekanan dari Amerika Serikat menjadi faktor utama. Washington menyoroti “kegagalan yang terus-menerus” Vietnam dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Pemerintahan Presiden Donald Trump membuka opsi penyelidikan tarif baru pada akhir Mei. Vietnam bahkan disebut sebagai salah satu pelanggar terburuk dalam laporan terbaru.

Hubungan dagang kedua negara tetap besar. Vietnam mencatat surplus perdagangan terhadap AS.

Nilai ekspor ke AS mencapai 153 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.662 triliun pada 2025. Angka ini mengacu kurs Rp 17.405 per dollar AS.

Ketergantungan Vietnam terhadap impor juga tinggi. Impor dari Tiongkok mencapai 186 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.237 triliun.

Sebagian besar ekspor Vietnam berasal dari perakitan perusahaan multinasional. Produk seperti elektronik, pakaian, dan alas kaki bergantung pada komponen impor dari Tiongkok.

Pemerintah menetapkan batas waktu akhir Mei. Target peningkatan penindakan harus tercapai sebelum tenggat tersebut.

Struktur politik Vietnam mendukung eksekusi cepat. Sistem satu partai memberi kewenangan luas bagi aparat penegak hukum.

Langkah serupa pernah dilakukan pada 2025. Penindakan diperketat setelah AS mengumumkan tarif impor hingga 46 persen.

Tarif kemudian turun menjadi 20 persen pada Juli 2025. Penurunan berlanjut menjadi 10 persen pada Februari tahun ini.

Mahkamah Agung AS sempat membatalkan sebagian kebijakan tarif global. Pemerintah AS masih mencari jalur hukum lain untuk menghidupkan kembali kebijakan tersebut.

Pada 30 April, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative menetapkan Vietnam sebagai satu-satunya “negara asing prioritas”.

Kategori ini diberikan kepada negara dengan pelanggaran paling serius terhadap produk AS.

"Status baru Vietnam sebagai negara asing prioritas untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual tentu meningkatkan risiko pemerintah AS memberlakukan hambatan perdagangan yang lebih tinggi," kata analis BMI, Heng Jian Xin.

Pemerintah Vietnam menyatakan telah melakukan berbagai upaya. Hanoi juga meminta penilaian yang lebih objektif dari Washington.

Pengetatan ini menunjukkan upaya menjaga akses pasar ekspor. Amerika Serikat tetap menjadi tujuan utama di tengah tekanan perdagangan yang meningkat.

Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, Presiden RI tegas memberikan perintah untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan UMKM.

"Pokoknya kita sudah, saya cuma mau bilang sudahi. Pak Presiden sudah tegas memberikan perintah kepada kita untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa barang-barang impor ilegal menimbulkan dampak yang destruktif terhadap pelaku usaha UMKM di Indonesia.

"Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada selisih (gap) 800 yang tidak tercatat secara resmi. Jadi kita harus pahami bahwa pada saat angka gap 800 yang masuk ini tidak tercatat, berarti dia suka-sukanya saja kasih harga," katanya.

Menurut Maman, ini sudah masuk dalam kategori zalim. Dirinya tidak melarang impor namun barang-barang yang diimpor ke Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya UMKM di Indonesia juga memiliki daya saing.

"Itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ditanya sama saya, prioritas saya adalah mengamankan UMKM," kata Maman.

Dia berharap dengan adanya penahanan terhadap pemilik Blueray Cargo John Field (JF) atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi.

"Saya minta sudah, kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana dampaknya. Jadi saya pikir mari sudah saatnya kita stop permainan (impor ilegal) ini,'' katanya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri jejak kabur pemilik PT Blueray Cargo sekaligus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yakni John Field (JF).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, KPK melakukan penelusuran maupun pendalaman karena khawatir dengan adanya jeda waktu antara penangkapan dan penyerahan diri yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, KPK mendalami kemungkinan John Field bertemu dengan saksi-saksi penting pada kasus tersebut.

Oleh sebab itu, dia mengatakan, salah satu upaya penelusuran maupun pendalaman tersebut dilakukan dengan cara memeriksa secara langsung John Field.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan penahanan pemilik PT Blueray Cargo (BR), John Field, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam impor barang KW (tiruan) ilegal menjadi momentum untuk melindungi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Perlu diketahui, saya berharap momentum ini bisa dijadikan sebagai momentum keseriusan kita semua untuk berpihak, melindungi, serta mendorong peningkatan daya saing UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut dia, hal tersebut merupakan aspirasi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang telah berada pada titik keresahan akibat maraknya barang-barang impor ilegal.

Maman mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, khususnya KPK. Ia berharap aparat penegak hukum dapat terus konsisten melakukan penindakan serta menegakkan hukum dan memproses perkara secara adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa dukungan berbagai pihak, seperti organisasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kementerian UMKM, hingga perbankan dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil, akan menjadi sia-sia apabila produk UMKM sulit dijual di pasar.

“Karena market kotor dan becek. Kenapa kotor dan becek? Dipenuhi barang-barang ilegal, barang impor dari China dengan harga yang sangat murah. Akhirnya UMKM kita mati,” kata Maman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan penahanan pemilik PT Blueray Cargo (BR) yakni John Field oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan suap terkait impor barang KW (tiruan) ilegal menjadi momentum untuk melindungi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

"Perlu diketahui, bahwa saya berharap momentum ini bisa dijadikan sebagai sebuah momentum keseriusan kita semua untuk berpihak melindungi serta mendorong peningkatan daya saing kepada UMKM kita di seluruh Indonesia," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ini merupakan aspirasi dari semua UMKM di seluruh Indonesia yang sebetulnya sudah mencapai pada titik keresahan terkait maraknya barang-barang impor ilegal.

Maman sendiri mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, khususnya KPK sehingga diharapkan aparat penegak hukum bisa terus konsisten untuk melakukan penindakan secara hukum, dan tentunya menegakkan hukum dan memproses secara adil seadil-adilnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ada

Dia menjelaskan bahwa percuma organisasi-organisasi seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kementerian UMKM, bank-bank mendukung pembiayaan kepada usaha mikro kecil dengan segala macam mekanisme akses pembiayaan, namun pada akhirnya pada saat UMKM ini sudah memproduksi barang, mereka susah untuk menjual barangnya.

"Karena market (pasar) 'becek', market kotor. Kenapa kotor dan becek? Dipenuhi dengan barang-barang yang tadi, ilegal, barang-barang yang impor dari China dengan harga yang sangat luar biasa murah, akhirnya UMKM kita mati," kata Maman.

Dia mengatakan bahwa perlu diketahui, ini bukan hanya sekedar masalahnya nanti kredit macet namun dapat merembet ke masalah keluarga dan sosial pelaku UMKM.

Pemerintah sudah memberikan semua akses insentif kepada UMKM, tetapi pada saat UMKM itu mau produksi, sudah produksi barang nggak bisa dijual juga tidak laku di market.

"Nah maka dari itu saya selalu bilang bahwa problem-nya yang paling utama itu adalah maraknya impor-impor (ilegal) barang-barang dari China. Jadi saya harus sampaikan itu, dan saya berterima kasih dan ternyata terbukti bahwa memang salah satu pemainnya adalah perusahaan-perusahaan kargo," kata Maman.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang viral soal anjuran agar pelaku UMKM membuat produk mirip merek terkenal atau barang KW.

Ia mengakui pernyataan itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi keliru di publik.

"Respons publik banyak sekali, rata-rata memang menyayangkan dan mengkritisi terkait isu dengan KW ini, dan saya atas nama pribadi meminta maaf kalau sampai dipersepsikannya seperti itu," kata Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

Menurutnya, maksud ucapan itu bukan untuk mendukung produksi barang tiruan, melainkan mencontoh proses industrialisasi di negara seperti Korea Selatan dan China.

Ia menjelaskan kedua negara tersebut pada awalnya meniru produk dari luar. Kemudian, mereka melakukan modifikasi hingga melahirkan produk berkualitas tinggi, seperti LG dan Samsung.

"Secara substansi bukan itu maksud saya. Esensinya adalah bagaimana kita bisa melihat produk luar yang bagus, lalu kita amati, tiru, dan modifikasi agar menjadi produk unggulan dalam negeri," ujarnya.

Maman menambahkan pelaku UMKM perlu belajar dari keberhasilan negara lain dalam berinovasi. Ia menilai praktik meniru tidak selalu negatif selama diikuti dengan riset, pengembangan, dan kreativitas untuk menghasilkan produk orisinal.

Ia juga menegaskan tidak pernah bermaksud mengesampingkan hak kekayaan intelektual (HKI).

"Bukan berarti kita menyetujui atau mengesampingkan aspek HKI. Saya sadar hak kekayaan intelektual bagi setiap orang berarti," jelasnya.

Maman menyampaikan kritik publik terhadap ucapannya merupakan bagian dari proses partisipasi masyarakat yang penting bagi kementeriannya. Ia mengaku terbuka terhadap masukan publik untuk memperbaiki cara komunikasi dan kebijakan ke depan.

"Ini bagian dari saya dan Kementerian UMKM membuka ruang partisipasi publik. Saya terima kritikan publik dan anggap ini sebagai proses yang harus kita dengar," tutur Maman.

Sebelumnya, pernyataan Maman menjadi perbincangan setelah ia menyarankan pelaku UMKM membuat produk mirip tas branded, seperti Louis Vuitton.

Pernyataan itu disampaikan di tengah kritiknya terhadap oknum Bea Cukai yang diduga meloloskan barang impor ilegal dari China, sehingga mempersulit UMKM lokal bersaing di pasar.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar Maman melapor langsung kepadanya bila menemukan pelanggaran di Bea Cukai. Purbaya menegaskan tengah mengidentifikasi oknum yang terlibat dan berkomitmen melakukan pembersihan internal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta maaf atas pernyataannya yang sempat mengusulkan agar UMKM memproduksi barang tiruan.

Maman mengakui pernyataannya itu disayangkan dan mendapatkan kritik dari masyarakat.

"Memang respons publik banyak sekali, rata-rata memang menyayangkan dan mengkritisi terkait isu barang KW ini. Dan saya secara pribadi mohon maaf kalau sampai misalnya terpersepsikan seperti itu," ujar Maman di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Tapi sebenarnya, esensinya enggak itu. Jadi saya itu minta maafnya begini, minta maafnya karena saya menggunakan analogi Louis Vuitton menjadi Louis Vuttong. Terus Dior menjadi Doir. Sebetulnya secara esensi bukan itu," tegasnya.

Maman lantas menjelaskan bahwa yang ia maksud sebenarnya adalah anjuran untuk belajar dari industri di Korea Selatan dan China.

Kedua negara itu bisa mencapai kemajuan industri dimulai dari bawah, yakni membuat produk yang meniru dari luar negeri.

"Korea Selatan itu tahun 60-an, dia memulai praktik industrialisasinya dengan melalui pola membuat produk dalam negeri mereka dengan meniru beberapa negara dari luar," tutur Maman.

"Jadi misalnya waktu itu yang lebih maju, Jepang dengan Amerika. Jadi dia meniru, sebagai contoh di Korea itu ada kipas angin, tapi dia mulai dari yang kecil-kecil dulu, kipas angin. Nah kipas angin itu ditiru, lalu sekarang Korea punya LG," jelasnya.

Namun, Maman menekankan bahwa proses meniru barang yang dilakukan oleh Korea tidak dilakukan secara menjiplak secara total.

Negara tersebut, menurutnya, melakukan replikasi dengan metode ATM atau amati, tiru, lalu modifikasi.

"Secara esensi penyampaian saya di situ. Cuman kan kesalahan saya pada saat saya menyampaikan di hadapan kalian-kalian dan akhirnya viral itu, seakan-akan saya ini mendukung untuk memproduksi produk-produk KW itu. Sebetulnya secara substansi bukan itu," jelas Maman.

"Tapi saya mohon maaf dan sekali lagi saya sebagai Menteri harus fair untuk mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dalam penyampaian dan penggunaan analogi," katanya.

Ilustrasi barang KW

"Jadi sekali lagi saya luruskan ya, itu penggunaan nama bukan plek-plek seperti itu. Tapi penggunaan namanya monggo saja tergantung dari perajin," kata Maman.

Sebelumnya, Menteri Maman pernah menyinggung soal anjuran agar UMKM membuat produk yang mirip dengan produk merek-merek terkenal.

Hal itu ia sampaikan sebagai solusi agar UMKM bisa bertahan dari persaingan dengan produk-produk dari China. Sebab, menurut Maman, hal yang sama dilakukan oleh China. Produsen asal China juga melakukan produksi barang tiruan dari merek ternama.

"Ya sudah, kita dorong para perajin-perajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded. Dalam hal ini, tas-tas China itu," ungkap Maman usai menghadiri acara "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, pada Kamis (16/10/2025).

"Misalnya namanya apa tuh, Louis Vuitton? Ya saya sarankan kita buat barangnya sama kurang lebih. Tapi namanya kita sebut Louis Vuttong," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menuai kritik dari publik yang menganjurkan kepada para pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau KW.

Maman menegaskan, pernyataannya tersebut adalah respons spontan semata. Menurutnya, konteks dari perkataannya itu adalah respons atas maraknya produk impor yang memenuhi pasar lokal, juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

“Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” beber Maman usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan publik, Maman mengklaim, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah nyata. Salah satunya melalui koordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

Dia juga mengakui bahwa dirinya menghargai kritik publik atas pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Maman menyebut bahwa respons dari publik adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu ia terima sebagai bagian dari pemerintahan. Maka pendapatnya tentang anjuran bagi pelaku UMKM untuk memproduksi barang KW, tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

“Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi, saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti, ya kami dari Kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru vital keberadaan supaya kebijakan dan komunikasi oleh jajaran eksekutif dapat lebih cermat, berhati-hati, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia pun menghargai anggapan publik terkait pernyataannya.

“Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. ‘Kok ngusulin kayak begitu gitu loh kan’. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons” lanjutnya.

Lebih jauh, Maman menyatakan bahwa arah dari kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas berbagai produk lokal agar mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang-barang tiruan.

“Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus. Tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik,” jelasnya.

Maman juga menyinggung mengenai produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, tetapi perlu diimbangi dengan barang lain yang lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri.

Maman pun mengakhiri klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang cibiran dari publik tersebut dengan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung produk-produk asli Indonesia.

“Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW, tapi saya, sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia, dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China. Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

“Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025). Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

“Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya. Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menganjurkan pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau barang KW sehingga menuai kritik publik.

Ia menegaskan pernyataannya itu merupakan respons spontan dalam konteks membahas maraknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri, serta upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

"Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk sini," kata Mamang di sela acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Kamis (21/10).

Menurut Maman, setelah pernyataan itu ramai dibicarakan publik, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah konkret. Salah satunya melalui koordinasi dengan pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

Ia juga menegaskan menghargai kritik publik terhadap pernyataannya tersebut. Maman menganggap respons masyarakat sebagai bentuk partisipasi demokratis yang perlu dihargai oleh pemerintah. Maka itu, anjuran agar UMKM membuat barang KW tak akan ditindaklanjuti karena gagasan tersebut ditolak masyarakat.

"Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti. Kami dari kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti," ucapnya.

Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru penting agar kebijakan dan komunikasi pemerintah lebih berhati-hati dan selaras dengan aspirasi masyarakat.

"Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya, 'kok ngusulin kayak begitu gitu'. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons" ujarnya.

Lebih jauh, Maman menekankan arah kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang tiruan.

"Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus, tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali, dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik," jelasnya.

Sebagai contoh, Maman menyinggung soal produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, namun perlu diimbangi dengan varian yang harganya lebih terjangkau agar masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri.

"Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW. Tapi saya sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk memproduksi barang tiruan atau versi KW, layaknya strategi yang diterapkan di China.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, langkah tersebut dapat menjadi strategi alternatif untuk mendorong kreativitas serta daya saing pelaku usaha kecil dalam negeri, di tengah gempuran barang impor KW asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

Dia mencontohkan, di pasar domestik saat ini, marak produk tas tiruan KW 1, KW 2 dan KW 3 asal China, sehingga menyebabkan para pelaku UMKM lokal kesulitan untuk bersaing.

Alhasil, kata Maman, UMKM lokal juga harus mampu memproduksi tas dengan kualitas yang kurang lebih mirip dengan merek mewah seperti Louis Vuitton asal Prancis, atau Gucci asal Italia, tetapi namanya dipelesetkan.

“Kita dorong para pengrajin tas kita membuat produk yang sama seperti produk tas branded, misalnya Louis Vuitton. Ya saya sarankan untuk membuat barangnya kurang lebih sama, tapi namanya kita sebut 'Luis Vutong', atau Gucci menjadi 'Gucco'. Ini kan kreativitas,” ujar Maman di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Bahkan, Maman mengusulkan bahwa barang tiruan yang diproduksi oleh pelaku UMKM lokal itu mendapatkan perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.

“Jadi, tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Bagaimana melindungi secara hukum, betul dong? Melindungi secara hukum kan dasarnya adalah bagaimana diberikan HAKI dari Kementerian Hukum, ya kita koordinasikan,” jelasnya.

Kendati demikian, Maman pun membantah jika barang itu disebut replika, namun menurutnya hal ini merupakan kreativitas yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM lokal sebagai upaya menghadapi banjir impor produk asal China.

“Ini bukan barang replika, enggak. Ini masalah kita, bagaimana kita membangun kreativitas, strategi bisnis dan strategi dagang. Kalau enggak, kita kalah sama mereka [China],” kata Maman.

Perlu diketahui, produk impor China sejatinya menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan China mencatat defisit yang kian melebar, sehingga mengancam menggerus surplus neraca dagang Tanah Air.

Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan neraca perdagangan barang kumulatif Januari-Juli 2025 yang mencatatkan surplus US$23,65 miliar. Itu juga sejalan dengan tren surplus neraca dagang beruntun selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Nilai ekspor enam bulan pertama 2025 mencapai US$160,16 miliar, sedangkan nilai impor US$136,51 miliar.

Sanksi Pidana Produksi Barang KW

Membuat barang tiruan atau KW merupakan pelanggaran terhadap hak merek dan dapat dijerat ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menggunakan merek dagang terdaftar milik orang lain secara tidak sah, baik yang identik maupun yang memiliki persamaan pada pokoknya, dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Jika merujuk pada usulan Menteri Maman, UMKM didorong membuat barang KW yang kemudian diberi merek yang mirip dengan produk yang sudah ada. Misalnya adalah Gucci menjadi Gucco.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20/2016 disebutkan bahwa orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain juga merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana paling 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Yang menarik dari ketentuan ini adalah bahwa pelanggaran terhadap merek tergolong sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Merek. Ini berarti proses hukum baru bisa berjalan apabila pemilik merek yang dirugikan secara resmi melaporkan atau mengadukan tindakan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengusulkan agar UMKM lokal dapat memproduksi barang tiruan alias KW, mengikuti praktik yang terjadi di China.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China.

Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

“Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

“Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya.

Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

Bahkan, Maman juga memandang bahwa UMKM tidak perlu khawatir terhadap potensi protes atau gugatan dari pemilik merek asli karena produk tiruan tersebut dibuat dan dipasarkan di dalam negeri.

Dia menilai, selama produk KW tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan UMKM, maka hal itu tidak perlu terlalu dipermasalahkan.

Di sisi lain, Maman menyebut bahwa China sudah sejak lama memproduksi barang-barang KW secara masif di dalam negeri tanpa menghadapi protes, baik dari masyarakat maupun dari pemilik merek.

“Siapa yang mau protes? Wong ini kita buat di tempat kita sendiri. Yang penting selama itu bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, untuk UMKM kita. Kenapa repot?” tuturnya.

Alih-alih mengeluh soal banjir produk KW, Maman menilai bahwa masyarakat Indonesia perlu mengubah cara berpikir dan mulai memproduksi barang KW sendiri sehingga UMKM bisa tetap tumbuh.

“Kita harus cobatwist mindsetkita deh. Jangan selalu kita menjadi objek menderita terus. Sekali-sekali, jangan selalu jadi subjek dan objek penderita terus. Kita meratapi nasib protes-protes kan. Sedih gitu, wah ini barang ini masuk KW-1, KW-2, KW-3 gitu. Udah lah pusing-pusing, kita dorong aja nanti [UMKM membuat produk KW],” tuturnya.

Bahkan, Maman berencana akan membuka diskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membahas usulan produksi barang KW di dalam negeri.

“Nanti saya juga akan bicara juga dengan Kementerian Perindustrian, Industri Kecil Menengah. Kita dorong aja pengrajin-pengrajin kita bikin juga produk yang KW-1, KW-2, KW-3,” pungkasnya.