Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa 87 kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa (MMS) dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor komoditas fatty matter.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan pemeriksaan berlangsung di Terminal NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik juga berkoordinasi dengan Bea dan Cukai untuk memastikan kesesuaian dokumen ekspor dengan barang yang akan atau telah dikirim ke luar negeri.

“Penyidik melakukan koordinasi dengan Bea dan Cukai guna memperoleh data yang diperlukan dalam proses penyidikan serta melakukan pengecekan terhadap kontainer yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani,” ujar Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, pemeriksaan ini bertujuan mendalami kesesuaian data ekspor yang dimiliki penyidik dengan dokumen kepabeanan serta kondisi riil barang di lapangan.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan untuk melengkapi pembuktian dugaan pelanggaran dalam kegiatan ekspor yang melibatkan PT MMS.

“Pengecekan fisik kontainer dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen ekspor dengan barang yang menjadi objek penyidikan,” imbuhnya.

Selain itu, Setyo mengatakan penyidik turut menyita 300 dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) komoditas fatty matter yang berkaitan dengan PT MMS serta sejumlah perusahaan terafiliasi.

Seluruh dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap rangkaian aktivitas ekspor yang menjadi objek perkara dugaan manipulasi nilai ekspor.

“Dokumen yang kami amankan akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan pembuktian serta melengkapi berkas perkara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) dan harga transfer (transfer pricing) mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Keduanya dianggap menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penerimaan negara selama ini.

Prabowo menduga praktik kecurangan sistematis dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia telah berlangsung selama 34 tahun. Bahkan, dia mengestimasikan praktik under-invoicing dantransfer pricingitu telah merugikan negara hingga US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Banyak di antara mereka [pengusaha SDA] membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Tak tanggung, kepala negara mengambil kebijakan ‘radikal’ untuk mengatasi fenomenaunder-invoicingdantransfer pricingtersebut, yaitu dengan menetapkan kebijakan ekspor satu pintu.

Untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah langsung membentuk PT Danantara Sumber Daya Alam (DSI). Nantinya, tata kelola ekspor tiga komoditas strategis yaitu kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy (paduan besi) akan sepenuhnya dialihkan ke PT DSI.

Kebijakan ini akan diuji coba dalam dua tahap yaitu 1 Juni-31 Agustus 2026 (tahap I) dan 1 September-31 Desember 2026, sebelum diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027.

Gerus Penerimaan

Di lain kesempatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan praktik manipulasi nilai dan harga ekspor itu tampak dari temuan Lembaga Nasional Single Window (LSNW) yang merupakan badan di bawah Kementerian Keuangan yang mengawasi dan menghimpun data terintegrasi ekspor-impor Indonesia.

Secara khusus dia melakukan penyusuran menggunakan artificial intelligence atau akal imitasi (AI) terhadap masing-masing tiga kapal milik total 10 perusahaan eksportir CPO.

Hasilnya, ditemukan fakta bahwa pengurusan ekspor dilakukan di Singapura dengan biaya atau harga yang lebih murah kendati kapal berangkat dari Indonesia. Akibatnya, penerimaan yang seharusnya masuk ke kantong perpajakan Indonesia tergerus akibat modus tersebut.

"Dari tigacase[kasus] setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kami jual dari sini ke Singapura itu dua kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah dari potensi pendapatan saya," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/5/2026).

Oleh sebab itu, bendahara negara menyatakan dukungannya dengan kebijakan ekspor satu pintu lewat PT DSI. Nantinya, DSI akan mengecek kontrak ekspor setiap perusahaan: jika harga yang dipatok terindikasi jauh di bawah harga pasar global maka akan dilakukan evaluasi.

Dengan skema tersebut, diharapkan celahunder-invoicinghinggatransfer pricingbisa tertutup. Hanya saja, Purbaya mengaku belum menghitung potensi tambahan penerimaan negara ketika skema anyar tersebut sudah berlaku.

“Saya belum tahu [tambahan penerimaannya],” katanya ketika dikonfirmasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5/2026).

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sendiri pesimis ekspor satu pintu bisa berdampak positif ke penerimaan negara. Bahkan, dia khawatir pembentukan DSI malah menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam mengekspor dan berproduksi.

Apalagi, sambungnya, jika pelaku usaha merasa dirugikan karena harga beli dari DSI murah maka bisa mendorong mereka saja terjadi ekspor ilegal.

“Kalauoutput[keluaran] maupun ekspor industri turun, yang terjadi malah penurunan penerimaan negara,” ungkap Fajry kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Di samping itu, dia juga menyoroti rasionalisasi pembentukan DSI yaitu karena praktikunder-invoicingmaupuntransfer pricing. Fajry mengingatkan bahwa sudah terdapat mekanisme untuk mengatasi praktik-praktik tersebut.

Dia mencontohkan, sudah ada kooperasi global seperti Pilar II dalam konsensus pajak global (OECD/G20) untuk mengatasi masalah kebocoran penerimaan karena pemanfaatanlow tax jurisdiction(negara dengan pajak rendah seperti yang dicontoh Purbaya soal 10 perusahaan yang mengurus ekspor di Singapura).

Bagi Fajry, kooperasi global seperti konsensus pajak global jauh lebih ideal dibanding membentuk DSI. Dia berargumen, solusi perpajakan internasional dapat mengatasi permasalahan manipulasi harga tanpa perlu menjadi beban tambahan maupun hambatan bagi industri.

Lagi pula, dia melihateffortatau upaya dari otoritas pajak sudah maksimal dalam beberapa waktu terakhir untuk mengatasi berbagai manipulasi harga dan nilai ekspor para perusahaan eksportir.

“EffortDJP [Direktorat Jenderal Pajak] dalam mengatasi kewajaran harga sebenarnya sudah maksimal, sedari tahun lalu banyak dokumentransfer pricing[TP] yang diperiksa,” tutupnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sendiri mengaku terima banyak yang pertanyaan terkait keputusan Prabowo membentuk ‘BUMN ekspor’ itu.

Dia pun coba menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tak bisa dilepas dari upaya perbaikan tata kelola. Bimo bahkan segan-segan mengungkapkan keputusan ekspor satu pintu lewat DSI itu sebagai kebijakan radikal.

“Misalnya memperbaiki Kantor Pajak mendeteksiprofit shifting,transfer pricing. Misalnya memperbaiki pemidanaan atastransfer pricing, adamens rea-nya misalkan, susah, karena ekosistemnya kompleks. Maka kalau mau mengubah, sebuah PR besar harus berani berkeputusan yang radikal,” ungkap Bimo ketika seminar nasional Kompak, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan saran dan masukan terkait rencana ekspor satu pintu lewat DSI tersebut. Setelahnya, Direktorat Jenderal Pajak hanya bisa menerima keputusan yang ditetapkan dari atas.

“Jadi sekarang itu prinsipnya adalah kalau ada kebijakan seperti itu, eksekutor seperti kami di birokrat itu SDA saja. Sebelum kebijakan diputuskan, kita saran, boleh. Tapi ketika sudah diputuskan, kita dukung dan amankan,” ungkap Bimo.

Pengusaha Tunggu Kepastian

Para pelaku eksportir SDA sendiri menunggu kejelasan aturan dari otoritas. Adapun, pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan baru ekspor satu pintu itu dengan puluhan asosiasi pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis (21/5/2026) sore.

Hanya saja, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani belum ada penjelasan detail dalam forum sosialisasi tersebut.

Menurutnya, pemerintah lebih banyak menjabarkan visi-misi dan maksud tujuan dari kebijakan tersebut. Otoritas juga meminta agar tiga bulan ke depan (masa transisi) para eksportir memasukkan berbagai data dan dokumen ekspor ke PT DSI.

“Kita ada yanglong termkontrak, itu nasibnya seperti apa, bagaimana cara pemindahannya, dan nanti risiko-risiko terhadap kontrak dan kepastian hukumnya seperti apa, itu sih yang kami nanti mungkin perlu penjelasan lebih lanjut,” ujar Gita usai menghadiri sosialisasi.

Senada, Managing Director Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) di Indonesia Donna Priadi juga masih akan terus mempelajari kewajiban baru dari pemerintah. Oleh sebab itu, dia para pengusaha terus dilibatkan dalam komunikasi lebih lanjut.

Apalagi, sambungnya,the devil is on the detailsalias permasalahannya biasanya ada didetail—bukan hanya soal visi-misi dan maksud tujuan kebijakan ekspor satu pintu itu. AmCham pun berharap tidak ada yang ditutupi-tutupi ke depannya.

“Kami masukkan lebih ke transparansi dan tata kelola, karena kalau pengusaha-pengusaha—tidak hanya dari pengusaha Amerika—yang kami inginkan adalahcertaintyatau kepastian dan tata kelola yang baik dan transparan,” jelas Donna usai agenda sosialisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas strategis akan sepenuhnya dialihkan kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini sejalan dengan mandat DSI sebagai pengekspor tunggal mulai Juni 2026.

Penegasan tersebut disampaikannya menyusul langkah pemerintah meresmikan PT DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengawal tata kelola ekspor. Pembentukan entitas ini dimaksudkan untuk menutup praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) dan manipulasi harga transfer (transfer pricing).

Budi menjelaskan, peralihan kewajiban DMO dari produsen ke PT DSI merupakan konsekuensi logis dari regulasi tata niaga yang berlaku.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya," ungkap Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Terkait teknis pelaksanaan dan nasib kontrak jangka panjang antara produsen dan pembeli di luar negeri selama masa transisi, Budi menyebut bahwa secara bertahap seluruh kendali akan diambil alih oleh BUMN.

Dia menekankan bahwa sentralisasi ekspor melalui PT DSI bukan sekadar perkara administratif, melainkan strategi besar pemerintah untuk merebut kendali atas pembentukan harga di pasar global.

"Ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita. Katakanlah CPO saja, kita nomor satu ekspornya di dunia. Maksudnya, biar kita itu mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan harga," jelasnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai margin keuntungan bagi PT DSI sebagai pelaksana ekspor, Budi menyatakan bahwa mekanisme bisnis akan berjalan seperti biasa. Hanya saja, pergantian eksportir ke BUMN diharapkan mampu memangkas inefisiensi rantai pasok dan memaksimalkan nilai jual.

Demi memberikan kepastian dan landasan hukum bagi operasional PT DSI, Kementerian Perdagangan kini tengah memacu penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru. Regulasi ini akan mengatur secara komprehensif tata niaga ekspor untuk tiga komoditas awal, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi).

Mendag memastikan bahwa beleid tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat untuk mengejar target implementasi transisi pada 1 Juni 2026.

"Otomatis ada Permendag baru. Ini harus selesai, hari ini paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujar Budi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap masifnya praktik manipulasi nilai ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) yang merugikan penerimaan negara. Modus utama yang ditemukan adalah pelaporan nilai barang tidak secara akurat atau mis-invoicing, terutama skema under invoicing.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan dari hasil pemeriksaan, terdapat berbagai jenis pelaku under invoicing atau mis-invoicing, di sektor CPO. Mulai dari perusahaan perdagangan murni, pedagang yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit, hingga pabrik sawit berstatus eksportir.

"Jadi kalau kita lihat, memang modusnya itu mis-invoicing. Bisa under, bisa over, tergantung tujuannya seperti apa. Penghindaran pajaknya, penghindaran pajak-pajak atas ekspor, bea keluarnya seperti apa," ujar Bimo dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Dari data Ditjen Pajak, tercatat volume transaksi yang diduga dimanipulasi mencapai Rp 2,8 triliun dari 25 perusahaan, dan Rp 49,8 triliun dari 257 perusahaan lain. Dari aktivitas ekspor yang terjadi sepanjang 2025, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 140 miliar.

Perhitungan tersebut diperoleh dari sinkronisasi harga dan penelusuran terhadap penggunaan kode HS. Ditemukan, banyak eksportir yang melaporkan CPO sebagai fatty matter maupun POME, komoditas turunan CPO yang tidak dikenakan bea keluar.

"Jadi seharusnya CPO itu dikenakan biaya keluar sekian, kemudian revenue-nya juga dari sisi perpajakan sekian, ternyata dilaporkan sebagai fatty matter. Yang mana tidak kena bea keluar, kemudian juga pungutan ekspor yang lain juga tidak kena. Sehingga transaksi yang dilaporkan pun akan jauh di bawah harga transaksi yang sesungguhnya," ujarnya

Sebagai tindak lanjut, DJP kini tengah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya, yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN, untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan kebenaran nilai transaksi yang dilaporkan.