Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas P2SP) mencatat bahwa perizinan masih menjadi batu sandungan utama bagi dunia usaha di Indonesia. Hal itu tampak dari aduan yang masuk ke kanal debottlenecking.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 20 Februari 2026, dari total 89 aduan pengusaha yang masuk ke Satgas P2SP, mayoritas atau sebanyak 45 aduan mengeluhkan persoalan izin.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu tak menampik kenyataan tersebut. Dia mengakui bahwa masalah perizinan kerap terkait ketidaksinkronan ketentuan antar kementerian/lembaga (K/L).

Febrio mencontohkan, Satgas P2SP kerap menemukan tidak berjalannya komitmen waktu penyelesaian atau Service Level Agreement (SLA) di berbagai K/L. Oleh sebab itu, Satgas P2SP melakukan rapat dengan K/L untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan disidangkan secara terbuka.

"Banyak yang misalnya katanya SLA-nya sekian hari, ternyata belum terjadi. Nah lalu kita cek kenapa belum terjadi, K/L-nya datang dan menjelaskan masalahnya," ungkapnya usai sidang terbuka Satgas P2SP di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu menjelaskan bahwa masalah perizinan yang dikeluhkan sangat bervariasi, mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga perizinan usaha spesifik lainnya. Sektor yang melapor pun bervariasi, mulai dari sektor tekstil, apotek, hingga kendala impor bahan baku untuk pembangunan pabrik.

Pemerintah, sambungnya, sengaja membawa masalah ini ke sidang terbuka secara transparan untuk memaksa K/L bersinergi dan bekerja lebih cepat. Menurutnya, upaya 'buka-bukaan' ini mulai membuahkan hasil, yang terlihat dari sekitar 89 aduan yang masuk, setengahnya sudah berhasil dicarikan jalan keluar oleh tim teknis yang melibatkan 26 K/L.

"Meski sudah diambil keputusan, masih tetap harus kita monitor pelaksanaannya. Jadi ini memang ongoing process," tambahnya.

Febrio juga menjelaskan bahwa penyelesaian aduan secara terbuka ini diharapkan menciptakan efek domino. Tidak hanya merampungkan kasus yang dilaporkan, tetapi juga mempercepat proses perizinan di tempat lain dan menyuntikkan sentimen positif ke pasar bahwa pemerintah serius membenahi iklim investasi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi tiga mesin pertumbuhan ekonomi yang tengah dipacu pemerintah. Pertama, akselerasi belanja fiskal yang harus bergerak cepat. Kedua, menjaga likuiditas sektor keuangan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia.

"Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahkan sebenarnya paling penting, itu iklim usaha. Inilah cara kita mendorong iklim usaha," jelas Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap terdapat rencana investasi properti senilai Rp34,5 trilun yang belum terealisasi akibat terhambat masalah perizinan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa investasi yang masih mandek itu mencakup 306 proyek yang berasal dari 16 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) REI.

"Ada sekitar 306 proyek dari 16 DPD yang terhambat karena masalah perizinan. Total nilai investasi yang terhambat mencapai Rp34,476 triliun," kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Rabu (19/20/2025).

Joko merinci, masalah perizinan yang dihadapi saat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), tata ruang, hingga upaya pemerintah memperketat cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Sejalan dengan hal itu, Joko mengaku akan bersurat ke berbagai Kementerian dan Lembaga mengenai keterlambatan realisasi investasi tersebut. Mulai dari bersurat langsung ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

"Jadi gini, kita juga akan berkirim surat kepada pemerintah, ada Kementerian PKP, ada Kementerian ATR/BPN, Kementerian BKPM, Kementerian Menteri Keuangan, semuanya, kita laporkan bahwa, kita punya [investasi] Rp34,5 triliun yang tertunda," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid memang sempat menjelaskan bahwa ke depan pihaknya akan memperketat pengadaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

"Kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah memastikan ketersediaan lahan, terutama lahan sawah. Pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare," jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Nusron melanjutkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, ditetapkan bahwa LP2B harus mencakup 87% dari total LBS tersedia saat ini sebesar 7,38 juta hektare.

Dia juga menambahkan, jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, total LP2B telah mencapai 95%. Akan tetapi, berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, baru terdapat 194 daerah yang mencantumkan data LP2B dalam dokumennya.

Nusron turut menambahkan, berdasarkan rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Verifikasi Penetapan LP2B dan LSD.

Dalam penjelasannya, tim tersebut ke depan akan bertugas melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif untuk berbagai proyek.

"Tugas tim ini adalah melakukan verifikasi data guna mengendalikan alih fungsi lahan. Tujuannya, agar ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat kepentingan yang lain," pungkasnya.