Pemerintah akan membangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Program ini digarap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus untuk segmen MBT-nya terlebih dahulu.

Badan Pusat Statistik (BPS), sambungnya, akan dilibatkan dalam penyusunan aturan, terutama dalam penyediaan data perumahan.

"(Bu Kepala BPS) tolong disiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, di kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Menurut Ara, kelompok MBT memiliki karakteristik berbeda dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik dari sisi kemampuan ekonomi maupun preferensi hunian.

"Jadi dia (MBT) tidak di bawah, tapi dia menengah tanggung dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda. Mungkin selera, desain, dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan rusun MBT, Kementerian PKP akan melibatkan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Kita akan juga beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan. Tentunya sifatnya ke atas ya, rusun untuk kelas menengah tanggung," ujar Maruarar.

Saat ini, Kementerian PKP dan BP BUMN memang sedang memetakan aset-aset yang dimiliki BUMN di kota-kota besar untuk pembangunan perumahan.

Beberapa wilayah yang tengah dipetakan antara lain Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut aturan yang sedang digodok ini akan memuat kriteria detail terkait kelompok MBT.

Menurut Heru, penentuan kategori akan mengacu pada tingkat desil pendapatan, yang akan dirumuskan bersama BPS.

Saat ini, regulasi yang ada baru mengatur pembelian rumah subsidi bagi MBR, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan itu membagi MBR ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Kita juga beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN menyiapkan perumahan yang sifatnya hunian vertikal, rusun untuk kelas menengah tanggung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau disapa Ara akan menyiapkan rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

"Kita juga akan beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan yang sifatnya hunian vertikal, rusun untuk kelas menengah tanggung," ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat berpenghasilan tanggung juga banyak yang memerlukan rumah.

"Tolong disiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung. Jadi dia (penghasilannya) tidak di bawah tapi dia menengah tanggung, dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda, mungkin selera desain yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu," kata Ara.

Sebagai informasi, selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Dukungan atas kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah.

Ia menegaskan kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang.

Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat dan ekonomi ikut terdorong.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengembang perumahan mendorong pemerintah untuk memperkuat stimulus pembelian rumah bagi masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, cakupan insentif juga harus merambah golongan masyarakat berpenghasilan tanggung alias MBT supaya bisa beli rumah.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), Paulus Totok Lusida, menegaskan kelompok MBT perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Terutama karena kelompok ini kerap berada di posisi serba sulit, yakni tidak termasuk kategori penerima subsidi, namun juga belum cukup mampu membeli rumah dengan skema komersial penuh.

Oleh sebab itu, ia mendorong supaya skema insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang telah diperpanjang sampai dengan 2027 untuk sektor properti membuka peluang bagi kelompok MBT dalam rentang Rp 8,5-15 juta/bulan bisa segera beli rumah.

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, sebagiamana dikutip kembali pada Minggu (9/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan PPN DTP yang diperpanjang hingga 2027, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan pajak yang nilainya cukup besar. Potongan PPN bukan sekadar insentif sesaat, melainkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan jangka panjang.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli satu rumah biayanya sama dengan dua rumah," katanya.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-rakyat seperti program pembangunan 3 juta rumah, penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun demikian, Totok menilai kebijakan tersebut masih perlu diperluas agar juga menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung.

"Jumlah kalangan menengah cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," ujarnya.

Totok menjelaskan bahwa sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, sektor ini juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persen itu bisa dari properti," kata Totok.

Adapun perincian pengelompokkan MBR berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2025 tersebut adalah:

1. Zona 1 meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB:
- Status tidak kawin: Rp8.500.000
- Status kawin: Rp10.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp10.000.000

2. Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali:
- Status tidak kawin: Rp9.000.000
- Status kawin: Rp11.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp11.000.000

3. Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya:
- Status tidak kawin: Rp10.500.000
- Status kawin: Rp12.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp12.000.000

4. Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang:
- Status tidak kawin: Rp12.000.000
- Status kawin: Rp14.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp14.000.000

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang kembali digelontorkan pemerintah jadi angin segar bagi sektor properti. Kebijakan ini disebut mampu menggerakkan pasar perumahan, terutama di segmen menengah dan menengah bawah, yang selama ini menjadi motor utama penjualan rumah di Indonesia.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, dengan adanya kebijakan PPN DTP, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan PPN. Karena itu, ujarnya, perlu ada perhatian terhadap kalangan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

"Jadi antara Rp200-Rp500 juta itu juga bebas PPN. Taruh misalkan harga rumah Rp500 juta, berarti PP-Nnya itu sekitar Rp60-70 juta," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Saat ini sejumlah kebijakan telah diterbitkan pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, penambahan kuota rumah bersubsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta gratis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," sebut Totok.

Ia menilai, insentif tersebut bukan sekadar potongan pajak biasa, melainkan memberikan efek berganda terhadap kemampuan masyarakat membeli rumah. Menurutnya, beban pajak seperti PPN sebenarnya memiliki dampak jangka panjang terhadap harga rumah dan daya beli masyarakat.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli 1 rumah biayanya sama dengan 2 rumah," jelas Totok.

Totok juga menyoroti besarnya potensi pasar perumahan di segmen menengah. Menurutnya, kalangan ini menjadi tulang punggung industri properti nasional karena porsinya yang sangat besar.

"(Jumlah kalangan menengah) cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," katanya.

Lebih lanjut, sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, properti juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persennya itu bisa dari properti," ujar Totok.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana hendak memperluas area rumah subsidi vertikal menjadi 45 meter persegi (m2).

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia berpandangan guna meningkatkan keterisian rumah subsidi vertikal atau apartemen, pemerintah perlu memperluas areanya agar lebih manusiawi.

"Saya pikir 45 meter paling manusiawi lah," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Selasa (14/10/2025).

Nantinya, hunian vertikal dengan luas 45 meter persegi itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang memiliki penghasilan sedikit lebih besar dibandingkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sementara untuk MBR, guna menjaga harga jual tetap terjangkau luas rumah diusulkan tetap di angka 36 meter persegi.

Pada saat yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku menyambut baik usulan tersebut. Dia menjelaskan rumah subsidi dengan luas 45 meter persegi itu ditujukan untuk MBT seperti guru, dosen hingga karyawan swasta.

"MBT itu ada guru, dosen, kemudian targetnya juga adalah perawat. Kemudian juga pegawai-pegawai di restoran banyak. Jadi supaya prinsipnya rumah dan tempat kerja jangan jauh, jadi mereka dekat ke kantor," tambah Ara.

Lebih lanjut Ara membidik aturan tersebut rampung digodok minggu depan atau pada 21 Oktober 2025.

"Kita siapkan, seminggu jadi ya Pak Sekjen, sampaikan suratnya ya," tegasnya singkat.

Untuk diketahui, ukuran luas bangunan rumah subsidi 36 meter persegi saat ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.