Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447–1452 Hijriah (H).

"Selamat bertugas kepada seluruh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah [MES] periode 1447–1452 H," tulis Rosan melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (26/5/2026).

Rosan menekankan komitmen kepengurusan baru untuk memastikan ekonomi syariah tidak sekadar besar dalam angka, tetapi dalam manfaat dan dampak bagi masyarakat.

“Pemikiran, wacana, visi, misi tanpa implementasi hanyalah menjadi halusinasi. Ekonomi syariah tidak boleh hanya besar di angka, tetapi kecil dalam dampak nyata,” ucap Rosan dalam video yang diunggahnya.

Adapun, pelantikan pengurus pusat MES periode 1447–1452 H dilaksanakan di Jakarta pada Minggu (24/5/2026). Pelantikan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan PP MES Ma’ruf Amin.

Mengutip laman resmi MES, Ma’ruf Amin dalam arahannya menyampaikan optimisme tinggi terhadap laju pertumbuhan sektor syariah Tanah Air.

“Saya mengatakan bahwa ekonomi syariah masa depannya cerah, tidak gelap,” ujar Ma'ruf.

Dia memaparkan, ekonomi syariah telah berkontribusi sekitar 30%-40% terhadap ekonomi nasional. Meski Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga global, ia mendorong penyusunan strategi agar Indonesia segera menduduki peringkat pertama dunia.

Lebih lanjut, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia tersebut mengingatkan bahwa ekonomi syariah tidak boleh hanya mencari keuntungan finansial. Sistem ini harus senantiasa mengedepankan pelayanan dan kemaslahatan publik.

“Syariah hadir sebagai buku petunjuk agar inovasi tersebut berjalan dengan baik, membawa keadilan, dan tidak ada rakyat yang dirugikan,” tuturnya.

Selain Rosan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga dilantik sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat MES periode 1447–1452 H.

Senada, Ferry meyakini ekonomi syariah akan semakin kuat ke depannya dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki lembaga keuangan syariah agar benar-benar hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang nyata dan produktif.

Dia juga mendorong agar MES masuk ke sektor riil dan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muslim baru di berbagai daerah di Indonesia.

"Jika ada 9 naga dan 9 haji, maka saya katakan jangan hanya 9 haji. Kalau perlu harus lahir 90 bahkan 900 pengusaha muslim baru dari gerakan Masyarakat Ekonomi Syariah," kata Ferry, dikutip dari akun Instagramnya.

Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 sekaligus Ketua Dewan Pembina PP MES KH. Ma'ruf Amin meresmikan  pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2026-2031 atau 1447-1452 H.

Dalam hal ini, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono ditetapkan sebagai Ketua Harian MES mendampingi Ketua Umum MES Rosan P. Roeslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Agama sekaligus Dewan Pembina MES KH. Nasaruddin Umar, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederica Widyasari, Ketua Dewan Pakar PP MES KH.

Adi Hidayat, Ketua Dewan Pembina PP MES Muliawan D. Hadad, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah serta sejumlah pemangku kepentingan ekonomi syariah juga hadir dalam acara itu.

Ferry menekankan dalam kepengurusan organisasi yang baru, MES akan berperan aktif membantu pelaku usaha menghadapi hambatan perizinan.

Selain itu, MES akan menyediakan pendampingan bagi UMKM dan koperasi agar mampu mengembangkan bisnis berbasis syariah.

"MES hadir bukan hanya sebagai forum wacana, tetapi sebagai instrumen operasional yang memberi dampak nyata. Kami akan memastikan UMKM, koperasi, dan industri halal mendapat dukungan penuh dari ekosistem syariah," ujar Ferry dalam rilisnya, Minggu (24/5).

Mengusung tema "Mewujudkan Kepemimpinan Kolaboratif untuk Ekonomi Syariah yang Berdaya Saing dan Berdampak Luas", pelantikan pengurus MES yang baru menjadi momentum penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Tujuannya, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera melalui program pemberdayaan "Mba Maya" (Membina dan Memberdaya).

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyatakan kolaborasi menghadirkan pendampingan usaha berbasis syariah serta membuka akses pelatihan berkelanjutan bagi ibu-ibu prasejahtera yang selama ini menjadi mayoritas nasabah PNM sehingga mampu mengembangkan usahanya dan naik kelas.

"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan, terutama melalui ekosistem syariah. Ini adalah langkah nyata untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

Program "Mba Maya" diluncurkan pada 6 Mei 2026 yang diikuti lebih dari 30.000 nasabah PNM secara hibrid, baik luring maupun daring.

Menurut Arief, kolaborasi dua lembaga ini ingin memperkuat peran ekonomi syariah sebagai salah satu pendorong kemandirian usaha perempuan di Indonesia dengan mengusung kampanye Usaha Berkah Dalam Bingkai Ekonomi Syariah melalui program "Mba Maya".

Program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperluas dampak pembinaan terhadap pelaku usaha ultra mikro yang jadi fokus pembiayaan PNM.

Saat ini, tambahnya, sebanyak 73 persen pembiayaan PNM sudah berbasis syariah dan telah memfasilitasi lebih dari 2.300 sertifikasi halal bagi usaha nasabah.

Dikatakannya Program Mba Maya difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha perempuan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Sementara itu Ketua Harian Pengurus Pusat MES Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah PNM dalam menghadirkan program pemberdayaan yang menyasar masyarakat akar rumput.

Menurut Menteri Koperasi tersebut, program Mba Maya sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam kesempatan itu Ferry juga menyatakan sistem pengelolaan data milik PNM, terutama keberadaan Command Center yang menampilkan dashboard data yang bagus, dapat menjadi contoh bagi lembaga lain, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono yang juga menjabat Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara MES Jawa Barat (Jabar) dengan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam Seminar dan Talkshow MES Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK Jabar pada Sabtu (11/4), Menkop Ferry menekankan bahwa arah pengembangan ekonomi syariah harus lebih fokus pada sektor riil, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang perlu terus didorong menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa," ujar Ferry.

Ia menambahkan, keberhasilan MES dalam periode 25 tahun yang lalu, terutama dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi modal besar untuk membangun ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan potensi market domestik yang sangat besar karena populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat menjadi batu loncatan bagi MES lebih berkembang lagi untuk periode 25 tahun ke depan.

"Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional," tutur Ferry.

Dalam konteks tersebut, KDKMP dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena KDKMP memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil. Saat ini,KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik, dan sekitar 4.200 unit sudah siap beroperasi, sedang yang tengah dibangun ada sekitar 32.000 unit.

"Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama," ujar Menkop.

Ia menyatakan, KDKMP memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk barang subsidi pemerintah, menjadi offtaker produk desa, serta menyalurkan program pemerintah pusat. Dengan fungsi ini, koperasi diyakini mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program nasional.

Untuk itu, Menkop mendorong keterlibatan aktif MES Jawa Barat dalam sinergi bersama KDKMP melalui penguatan pembiayaan mikro, sambil juga mengisi gerai ritel modern dengan produk-produk yang dihasilkan masyarakat desa.

Ferry memastikan bahwa KDKMP siap menampung seluruh produk masyarakat untuk didistribusikan melalui Koperasi setelah dikurasi dan diinkubasi. Ia menilai, integrasi antara KDKMP dan ekonomi syariah akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Adapun beragam produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan pembiayaan syariah yang produktif.

Menteri Koperasi (Menkop) yang sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono memberikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Acara tersebut dinilai menjadi momentum yang sangat strategis dan penting dalam upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa MES siap mendukung secara konsisten dalam pelaksanaan program GERAK Syariah di tahun-tahun mendatang. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang semakin solid dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setiap tahun memperlihatkan perkembangan kegiatan yang meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif," ujar Menkop Ferry dalam acara Penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4).

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis serta seluruh Kepala Kantor OJK Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.

Menkop Ferry menekankan bahwa penguatan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil. Untuk itu OJK bersama MES perlu mulai memperkuat sinergi dengan masuk ke sektor riil salah satunya melalui Koperasi-Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Keberadaan koperasi tersebut dinilai sebagai lembaga ekonomi dan keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih untuk segera dioperasikan. Hal ini menjadi lembaga strategis untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat khususnya syariah.

"Penguatan keuangan syariah harus tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk syariah menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan arahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah, K.H. Ma'ruf Amin, ia menekankan bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kedua dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu fase perluasan pangsa pasar.

Artinya, tantangan saat ini bukan lagi sekadar membangun awareness dari masyarakat terkait keuangan syariah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan target tersebut.

"Ke depan, kita perlu terus bersama - sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif termasuk masuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan Kopdes/Kel Merah Putih, Menkop Ferry memastikan bahwa gerai-gerai dan toko ritel yang ada di Kopdes Merah Putih dipastikan siap untuk menampung seluruh produk dari masyarakat agar mampu menciptakan multiplayer effect yang lebih luas. Namun sebelumnya akan dilakukan proses kurasi dan dan inkubasi agar produk yang dipasarkan layak dan sesuai pangsa pasar.

Kopdes/Kel Merah Putih juga dipastikan akan siap memberikan dukungan pembiayaan mikro kepada masyarakat dalam rangka mendukung usahanya. Dengan perluasan akses pendanaan diharapkan ekonomi masyarakat di desa/ kelurahan dapat tumbuh bersama dengan pengembangan usaha koperasi.

"Kopdes Merah Putih yang sudah terbangun diharapkan bisa menjadi bagian pengembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi kami optimis bahwa ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa saat ini Indeks literasi keuangan nasional 2025 sebesar 66,46 persen dimana syariah baru mencapai 43,42 persen. Untuk inklusi keuangan nasional 80,51 persen, sedangkan syariah baru 13,41 persen.

Dari aspek keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat 6 dari posisi 10 besar. Kemudian ditingkat nasional, kinerja sektor jasa keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah isu dinamika geopolitik.

"Ini masih menjadi tantangan bahwa inklusi keuangan syariah masih rendah, dengan literasi yang baik tentu menjadi modal bagi kita di dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah," katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai modal utama untuk mendorong inklusi. Melalui Program GERAK Syariah 2026 tercatat mampu mendorong peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah.

Menurutnya, GERAK Syariah 2026 berhasil mencatat 2.632 kegiatan, terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Total penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun dengan penyaluran Rp6,86 triliun, serta manfaat sosial senilai Rp86,2 miliar.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dan melalui GERAK Syariah 2026 saat ini kita berhasil menempati level yang lebih tinggi," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono mengatakan keuangan syariah dan sektor riil akan tumbuh berdampingan dan saling menguatkan.

Ia juga memandang bahwa pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah perlu diperluas sampai ke level desa-desa.

“Penguatan keuangan syariah pada periode ini tidak bisa dilepaskan dari penguatan sektor riil karena sebenarnya di kegiatan itulah keuangan syariah pada hakikatnya akan tumbuh berdampingan dan saling menguatkan antara aktivitas ekonomi riil baik itu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), industri halal, maupun usaha produktif yang lain-lainnya yang ada di masyarakat,” katanya dalam agenda Penutupan Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 di Jakarta, Kamis

Dalam konteks itu, lanjutnya, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (kopdes) Merah Putih yang sudah puluhan ribu terbangun bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya, diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem pengembangan literasi dan pengembangan sektor riil dari MES.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara literasi, inklusi pembiayaan dan penguatan sektor riil, pihaknya optimis bahwa kopdes akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah yang berkelanjutan

“Kalau perlu kami prioritaskan seluruh produk-produk UMKM yang ada di daerah-daerah akan kita prioritaskan untuk mengisi gerai-gerai yang ada di koperasi-koperasi desa yang salah satu aktivitasnya adalah retail yang akan dikelola secara modern yang jumlahnya puluhan ribu,” kata Ferry.

Karena itu, ia mengatakan kementerian akan mendorong program kurasi, inkubasi, dan pembiayaan bagi produk-produk UMKM.

“UMKM di seluruh daerah yang enggak usah takut produknyaenggak laku, karena pasti kami jamin itu akan kita prioritaskan dijual di gerai-gerai atau rak-rak yang ada di koperasi-koperasi desa kelurahan merah putih. Ini juga akan menumbuhkan perilaku yang semula dari masyarakat kita yang hanya jadi konsumen, sekarang bisa berkembang menjadi produsen,” ujar dia.

“Banyak produk-produk yang sebenarnya sangat baik yang ada di daerah-daerah yang kalau kemarin agak kesulitan masuk jual ke retail-retail, sekarang kita buka kesempatannya akan kita prioritaskan bagi produk-produk lokal yang ada,” kata Menkop.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menetapkan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Roeslani sebagai Ketua Umum dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Ketua Harian.

Hal itu diputuskan dalam Munas VII MES yang digelar di Ballroom Menara BRIlian, Jakarta, Minggu (11/1). Acara itu dihadiri secara langsung oleh Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Dewan Pembina MES, KH Ma'ruf Amin.

Hadir juga sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir, Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Mualiman Darmansyah Hadad, serta Ketua Pelaksana Munas VII MES La Nyala Mataliti.

Kehadiran para tokoh tersebut menandai pentingnya Munas VII MES sebagai momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan baru dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Terpilihnya Ferry sebagai Ketua Harian MES dan Rosan sebagai Ketua Umum MES diharapkan dapat memajukan organisasi tersebut.

Ferry mengungkapkan pemerintah berkomitmen meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak khususnya koperasi dengan MES untuk terus mendorong peran koperasi berbasis syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

"Munas VII Masyarakat Ekonomi Syariah ini kami nilai sebagai momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan program yang berkelanjutan serta inklusif," ujar Ferry dalam keterangan resmi, Senin (12/1).

Menurut Ferry, saat ini sudah banyak contoh dan praktik baik dari koperasi-koperasi berbasis syariah yang sukses mengembangkan ekosistem bisnisnya sehingga dapat menjadi tumpuan bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey Bandung yang sukses mengembangkan ekosistem bisnis di sektor pertanian.

"Saat ini juga banyak dari Koperasi Pondok Pesantren yang kita minta untuk menjadi kakak asuh bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan baik," ucapnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MES Rosan Roeslani menekankan pentingnya membumikan program agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. "Bagaimana kita membumikan program kita sehingga lebih dirasakan manfaatnya," ujarnya.

Rosan juga menyinggung inisiatif pembangunan Kampung Haji yang digagas bersama pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk memastikan kualitas layanan ibadah Haji khususnya dari Indonesia dapat lebih baik.

"Ini langkah konkret dan positif yang bisa sangat bersinergi dengan MES. Insyaallah tahun ini di kuartal IV akan kita mulai pembangunannya," ujar Rosan dalam sambutannya.

Rosan menutup dengan doa dan harapan agar kepengurusan baru MES dapat membawa berkah dan kemajuan bagi organisasi. Ia berharap dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak agar berbagai program strategis pemerintah ataupun program prioritas dari MES dapat terlaksana dengan baik.

"Tentunya bagaimana tugas dan tanggung jawab ini bisa dijalankan dengan baik yaitu dengan bersama-sama. Tidak mungkin bisa dikerjakan kalau kita kerja sendiri-sendiri. Mohon bantuannya, mohon masukannya," tutur Rosan.

Dalam musyarawah itu, KH Ma'ruf Amin memberikan refleksi atas perjalanan ekonomi syariah di Indonesia. Sejak berdirinya MES, terdapat dua sasaran utama yang ingin dikembangkan yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

"Selama kurang lebih 25 tahun gerakan ini sudah menghasilkan berbagai regulasi, institusi, dan capaian. Bahkan posisi ekonomi syariah dunia kita sudah nomor 3, dari sebelumnya di posisi 18," ungkapnya.

Ma'ruf menegaskan target ke depan MES adalah meningkatkan pangsa pasar ekonomi syariah di atas 50 persen atau mensyariahkan ekonomi masyarakat.

Ia menilai hingga saat ini satu dari dua target tersebut telah tercapai yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah.

"Capaian kita di sektor keuangan baru 30 persen (mensyariahkan ekonomi). Oleh karena itu, sasaran kita ke depan adalah mensyariahkan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf menutup dengan optimisme bahwa ekonomi syariah akan menjadi sumber pertumbuhan baru sekaligus amal sholeh bagi seluruh insan yang terlibat di dalamnya terutama kepada seluruh pengurus organisasi MES.

"Selamat berjuang, mudah-mudahan periode 25 tahun ke depan target mensyariahkan ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik," ujar Ma'ruf.

MES merupakan organisasi nirlaba yang berdiri sejak 1 Muharram 1422 H atau bertepatan dengan 26 Maret 2001. Organisasi ini didirikan dengan tujuan membumikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berkeadilan dan sesuai prinsip syariah.

Organisasi ini bersifat mandiri, bukan bagian dari pemerintah maupun politik, dan berperan sebagai wadah inklusif untuk menghimpun seluruh sumber daya dalam rangka membangun ekonomi syariah.