Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat hingga pertengahan Juni 2026 capaian realisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di angka 75% dari target 96 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Satgas MBG Kota Padang Alfiadi mengatakan sejauh ini dari target total 96 SPPG yang perlu dibangun di Padang, telah ada sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75% telah aktif beroperasi melayani penerima manfaat di berbagai wilayah kota. Lalu untuk sisanya yakni 24 SPPG lagi, ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.
“Dalam pelaksanaan program MBG kini, evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala setiap bulan guna memastikan mutu layanan dari hulu hingga hilir,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).
Alfiadi yang juga Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ini menegaskan bahwa Pemkot menargetkan kekurangan 24 SPPG tersebut dapat terpenuhi dalam dua sampai tiga bulan mendatang, dan demikian sesuai arahan Wali Kota Padang bahwa seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik.
Menurutnya percepatan penyelesaian seluruh dapur MBG ini diharapkan memperluas cakupan pelayanan gizi sekaligus memperkuat dampak ekonomi program. Artinya, dengan skala distribusi yang semakin besar, MBG berpotensi menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mendukung program unggulan Padang.
Bagi Pemkot Padang, lanjutnya, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi dari sejauh mana program ini mampu meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah Kota Padang terus memperkuat implementasi program nasional MBG ini, bukan hanya sebagai intervensi pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyebutkan bahwa MBG merupakan program strategis nasional dengan dampak multidimensi, dan turut meningkatkan kualitas gizi anak dan kelompok penerima manfaat, karena program ini juga berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai melalui rantai pasok pangan lokal.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Jadi, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” ucap dia.
Dia bilang keberhasilan MBG sangat bergantung pada kualitas ekosistem pendukung, mulai dari akurasi pendataan kebutuhan, ketersediaan bahan baku, hingga distribusi yang efisien. Oleh karena itu, Fadly mendorong seluruh dapur MBG di Kota Padang siap memenuhi standar tertinggi dalam sistem penilaian (grading) dari Badan Gizi Nasional.
“Standar tersebut mencakup kualitas layanan, higienitas, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional dapur. Saya tegaskan pentingnya pelibatan pelaku ekonomi lokal agar manfaat program dirasakan lebih luas,” katanya.
Manfaat yang dimaksud yakni di pasar tradisional, UMKM pangan, petani, nelayan, hingga peternak lokal didorong untuk masuk ke ekosistem pemasok bahan baku MBG melalui proses standardisasi yang terukur.
“Saya berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional. Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus distandarisasi agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok program ini,” sambungnya.
Selain aspek gizi dan ekonomi, Fadly memberi perhatian pada infrastruktur pendukung, khususnya ketersediaan air bersih di seluruh dapur SPPG. Dia menginstruksikan Perumda Air Minum dan OPD terkait memastikan akses air bersih tersedia secara memadai untuk menjamin standar sanitasi.
Dia juga mengingatkan seluruh pengelola yayasan dan SPPG agar tertib administrasi dalam pembangunan fasilitas maupun pemanfaatan lahan. “Program prioritas harus tetap berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tutupnya.