Rembang (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME) melakukan uji coba atau "nyala perdana" penggunaan Compressed NatCural Gas (CNG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dorokandang, Kecamatan Lasem.

"Ini sesuai dengan semangat kami untuk membentuk ekosistem pangan dan ekonomi di lingkungan SPPG. Kerja sama dengan BUMD, dalam hal ini PT RME, adalah awal yang sangat positif," kata Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro di Rembang, Selasa.

Ia mengatakan penggunaan CNG merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pangan dan ekonomi di sekitar SPPG sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dapur MBG.

Meskipun baru dilakukan nyala perdana, kata dia, sudah ada tujuh SPPG yang mengantre untuk menggunakan CNG dari total 72 SPPG yang direncanakan beroperasi di Kabupaten Rembang.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat diperluas dengan melibatkan BUMD lain maupun kelompok masyarakat setempat agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan lebih luas.

Direktur PT RME Rizal Wijaya mengatakan penggunaan CNG terbukti lebih hemat dibandingkan elpiji berdasarkan hasil uji coba selama sepekan terakhir.

"Secara pemakaian, CNG terbukti lebih hemat sekitar 25 - 30 persen. Harganya juga lebih murah dibandingkan elpiji," ujarnya.

Ia menambahkan dari sisi keamanan penggunaan CNG memiliki risiko yang rendah selama pengguna mematuhi standar keselamatan dan operasional yang berlaku.

Rizal juga memastikan pasokan CNG untuk kebutuhan SPPG aman karena PT RME telah menjalin kerja sama dengan pemasok CNG dari Semarang.

Menurut dia, peluncuran tersebut menjadi tonggak kebangkitan PT RME setelah tidak aktif selama lebih dari tiga tahun. Saat ini perusahaan daerah tersebut mulai mengembangkan bisnis perdagangan CNG.

"PT RME menargetkan sedikitnya 50 persen dari total SPPG di Kabupaten Rembang menggunakan layanan CNG perusahaan," ujarnya.

Jika target tersebut tercapai, kata dia, perusahaan optimistis dapat mulai memberikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dalam satu tahun ke depan.

Selain menyasar kebutuhan energi SPPG, PT RME juga mulai memperluas pasar ke sektor industri kecil dan menengah, perhotelan, serta restoran dengan memasang instalasi penunjang distribusi CNG di sejumlah lokasi usaha kuliner.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) sambangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi terkait tindak pidana dugaan penipuan pembangunan dapur MBG atau SPPG.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya mengatakan koordinasi ini diperlukan lantaran penipuan soal SPPG ini sudah marak terjadi di sejumlah wilayah.

"Lama-kelamaan [kasusnya] semakin banyak, makanya saya sudah mulai fokus, oke kalau begitu saya harus turun gunung ini. Saya harus turun gunung saya datang ke polres-polres, ke polda-polda memastikan betul-betul bahwa ini ada korbannya, terduganya ada, maka kemudian saya minta proses lanjut" ujar Sony di Bareskrim Polri, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku dalam penipuan ini yaitu mengaku sebagai pejabat BGN, kenalan pejabat BGN hingga jasa pendaftaran SPPG dengan permintaan uang

Kemudian, kata Sony, kasus penipuan itu telah dilaporkan ke satuan polisi daerah baik itu tingkat Polda seperti Jawa Barat. Kemudian, tingkat Polres seperti Polresta Barelang hingga Polres Lombok Timur.

"Oleh karena itu, saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran," pungkasnya.

Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang menyalahgunakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

"Tentunya Satgas MBG dalam hal ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang ataupun melanggar hukum," ujar Danang.

Bisnis.com, BANDUNG - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin standar kualitas pangan bagi masyarakat.

Langkah ini dilakukan melalui peninjauan langsung untuk memastikan implementasi Prosedur Operasional Standar (SOP) telah berjalan sesuai regulasi.

Ketua Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menjelaskan lokasi yang dipantau meliputi SPPG Situraja Utara, Situraja 2 Mandiri, Situmekar, Tarunajaya, serta SPPG Yayasan Insan Peduli Berkarya.

"Kami memantau dan evaluasi di 6 titik SPPG Situraja, Darmarja, Cisitu. Kami juga akan kunjungi semua SPPG di Kabupaten Sumedang," kata Tuti.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Tuti mengungkapkan secara umum SOP yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pangan telah berjalan dengan baik di lapangan.

Meski demikian, terdapat sejumlah instrumen krusial yang tetap menjadi fokus pengawasan, mulai dari aspek legalitas hingga pengolahan limbah.

"Banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi oleh SPPG mulai dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, sudah terbit dan Sertifikat halal, Penjamah Makanan dan IPAL. Harus kita pastikan berjalan dengan benar," tegasnya.

Tuti menjelaskan pemantauan ini berfungsi sebagai media evaluasi sekaligus pemberian rekomendasi bagi pengelola SPPG. Meski dinilai telah memenuhi kriteria dasar, terdapat catatan kecil yang perlu segera diperbaiki guna mengoptimalkan operasional dapur gizi tersebut.

"Secara keseluruhan SPPG sudah sangat bagus tinggal sedikit kekurangan. Mulai dari layout, kebersihan, penempatan dari alur awal sampai akhir," imbuhnya.

Melalui standarisasi yang ketat ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan mulus tanpa kendala teknis maupun risiko kesehatan.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemenuhan gizi yang aman, higienis, dan berkelanjutan.

"Semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi akan kami berikan sehingga pelaksanaan MBG di Kabupaten Sumedang akan lebih baik lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat hingga awal tahun 2026 ini realisasi MBG mencapai 50,91%.

Ketua Satuan Tugas MBG Kota Padang sekaligus Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi menjelaskan program MBG ini telah menjangkau 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 460 sekolah di sepuluh kecamatan.

"Jadi telah ada sebanyak 143.055 warga Padang yang sudah terlayani oleh MBG termasuk peserta didik, ibu hamil dan menyusui," katanya, Sabtu (28/2/2026).

Dia merinci hingga Februari 2026, total penerima manfaat MBG di Padang telah mencapai 143.056 orang. Semua itu terdiri dari peserta didik PAUD hingga SMA yang berjumlah 128.348 jiwa. Kemudian ibu hamil dan menyusui sebanyak 11.340 jiwa. Serta pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.368 jiwa.

"Realisasi saat ini sudah mencapai 50,91%," tegasnya.

Alfiadi bilang Pemkot Padang menargetkan di tahun 2026 ini dapat menambah 41 unit SPPG lagi, sehingga total SPPG menjadi 96 unit. Dengan demikian, seluruh anak di Kota Padang terlayani.

Bicara soal pangan, Kepala Dinas Pertanian, Yoice Yulian mengatakan pihaknya menyiapkan 119 kelompok tani dan KWT untuk menyuplai bahan baku lokal.

"Kami siapkan 119 kelompok tani yang menyuplai bahan baku seperti sayuran dan telur ayam ras ke dapur MBG," tutupnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat hingga awal Februari 2026, lebih dari 24.000 UMKM telah terlibat dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan keterlibatan UMKM dalam MBG diperluas karena program tersebut membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro.

Adapun, Kementerian UMKM menjalankan kolaborasi lintas sektor dengan 14 mitra, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga BUMN.

“Kami berharap dengan inisiatif ini UMKM kita akan semakin banyak yang ikut melayani program makan bergizi gratis. Tahun ini kami akan dorong di delapan provinsi,” kata Riza dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Riza menjelaskan keterlibatan UMKM dalam program MBG telah dipersiapkan secara intens sejak awal peluncuran program. Bahkan, ungkap dia, tak lama setelah program berjalan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan serangkaian pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari rangkaian tersebut, Kementerian UMKM membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus program MBG yang bertugas mengawal kebijakan hingga aspek regulasi, termasuk penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

“Di dalam Perpres itu diwajibkan agar SPPG menggunakan supplier-supplier dari usaha mikro kecil dan menengah. Saya kira ini satu peluang bagus untuk UMKM dan tentunya teman-teman koperasi yang mendapatkan akses pasar,” ujarnya.

Meski demikian, Riza mengakui masih terdapat SPPG yang belum menjadikan UMKM sebagai pemasok utama untuk kebutuhan MBG. Untuk itu, sejak tahun lalu Kementerian UMKM melakukan uji coba di lima provinsi melalui skema program SPPG Ramah UMKM.

Dia menjelaskan bahwa program tersebut diberikan kepada SPPG yang konsisten menyerap produk UMKM dengan tiga kriteria utama.

Pertama, minimal 65% belanja dapur berasal dari produk UMKM pada tahun lalu dan meningkat menjadi 85% pada tahun ini.Kedua, SPPG wajib memiliki sertifikat laik higienis.Ketiga, seluruh pekerja harus mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau ada SPPG yang memenuhi kriteria itu, mohon kami diinformasikan supaya kita bisa kolaborasi dan sekaligus juga memberikan insentif kepada mereka,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG turut memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dia menyebut sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan.

Selain itu, SPPG menyerap 924.424 tenaga kerja secara langsung. Di sisi lain, program ini juga melibatkan 68.551 pemasok, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saudara tahu dong 1 supplier itu kan UMKM, berapa itu yang kerja di situ? Paling nggak 20–30 orang lagi kan. Mitra ada 21.413 yang masuk langsung,” tutupnya.

Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi Riau mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih memiliki cakupan terbatas.

Gubernur Riau Abdul Wahid telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi program bersama Badan Gizi Nasional. Satgas tersebut juga melibatkan seluruh Sekda kabupaten dan kota se-Riau agar koordinasi pelaksanaan program berjalan efektif.

Dalam catatannya, hingga saat ini, cakupan pelaksanaan MBG di Riau baru mencapai 10% dari total sasaran. Wahid menilai capaian ini masih perlu ditingkatkan karena dipercaya mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa meningkatkan cakupan program tak mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, siswa menolak makanan yang diberikan karena faktor rasa. Dia menyebut hanya sekitar 50% siswa yang mengonsumsi makanan yang disediakan.

“Saya minta dapur-dapur memperbaiki kualitas rasa makanan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Selain kualitas rasa, dia mengakui ketersediaan alat uji bahan pangan terbatas. Pemprov Riau hanya memiliki 112 unit peranti tes cepat atau rapid test kit yang terdiri dari 80 alat untuk uji pestisida dan 32 untuk uji formalin. Jumlah ini tak memadai karena setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) diwajibkan menguji minimal lima jenis komoditas pangan segar sebelum disajikan.

“Hingga kini baru 15 SPPG yang sudah menjalani proses pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan tiga di Kampar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahid mengungkapkan sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini membuat pengawasan kualitas dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks. Bahkan, dia menyebut sempat terjadi kasus keracunan makanan akibat dapur yang memasak sejak malam hari, menyebabkan makanan basi ketika disajikan keesokan paginya.

“Memang pengawasan di lapangan masih belum optimal,” ungkapnya.