Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengalihkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah sekolah ke penerima manfaat lainnya sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total penerima manfaat 39.352 siswa dinilai dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Dengan demikian, BGN akan mengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk profil penerima manfaat tersebut ke lapisan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan bertambah seiring dengan pembaharuan kualitas data yang terus dilakukan BGN.

Menurutnya, pembaharuan tersebut dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Agar pada akhirnya kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat Indonesia dan anak-anal yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa penyaluran MBG akan dihentikan selama masa libur sekolah, tepatnya pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Agustina mengeklaim langkah ini akan menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun. Angka ini diperoleh dari penghentian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang tidak beroperasi selama hari libur.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820, dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat hari libur sekolah setelah ditemukan ketidakefektifan distribusi, di tengah upaya memperbaiki tata kelola program yang menjangkau puluhan juta penerima.

Menteri Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan pemberian MBG selama hari libur tidak optimal dari sisi penyerapan maupun distribusi.

“Kalau libur, dipasok tidak efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu hanya hari sekolah,” ujarnya usai rapat koordinasi terbatas, dikutip Selasa (2/4).

Dengan perubahan tersebut, penyaluran MBG untuk sekolah umum akan mengikuti hari aktif belajar, yakni rata-rata lima hari dalam sepekan. Adapun untuk pondok pesantren, penyaluran disesuaikan dengan pola kegiatan, yakni lima hingga enam hari.

Meski demikian, pemerintah membuka ruang fleksibilitas untuk daerah tertentu, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Di wilayah tersebut, penyaluran dapat ditambah satu hari jika dinilai diperlukan dan efektif.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penyempurnaan program MBG yang saat ini telah menjangkau 61,68 juta penerima manfaat di 38 provinsi per 30 Maret 2026.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 26.066 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah beroperasi. Namun, pemerintah masih menemukan sejumlah kendala di lapangan, dengan 2.162 SPPG ditutup sementara dan 1.789 di antaranya disuspensi untuk perbaikan.

Zulkifli menegaskan langkah penertiban dilakukan terhadap unit yang belum memenuhi standar, termasuk aspek sanitasi dan kelayakan operasional.

“Kalau tidak diperbaiki ya kita tutup,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti ketimpangan cakupan program, terutama pada sekolah berbasis pondok pesantren yang baru terdata sekitar 10%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang telah mencapai sekitar 80%.

Pemerintah bersama Kementerian Agama tengah mempercepat pendataan dan penyaluran untuk pesantren, mengingat kelompok tersebut dinilai memiliki kebutuhan gizi yang tinggi.

Selain itu, program MBG untuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dipastikan tidak mengalami perubahan kebijakan. Pemerintah menilai intervensi pada kelompok ini krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

“Balita, ibu hamil, dan menyusui sangat penting karena akan menentukan masa depan anak-anak kita,” kata Zulkifli.

Perbaikan skema distribusi ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga efektivitas program berskala besar yang menyasar puluhan juta penerima, sekaligus menekan potensi pemborosan anggaran akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan alias Rapim TNI-Polri yang digelar Senin (9/2/2026).

Sigit menyampaikan setidaknya ada 18 catatan yang menjadi pembahasan pada rapim tersebut. Belasan catatan itu memuat sejumlah persoalan, khususnya di Polri membahas tugas pokok Polri.

"Jadi, yang jelas di dalam Rapim TNI-Polri ada 18 catatan dan salah satunya ada beberapa yang terkait dengan masalah negara, ada yang terkait dengan masalah tugas pokok Polri, dan ada yang terkait dengan rencana kerja pemerintah," ujar Sigit di sela Rapim Polri 2026 pada Selasa (10/2/2026).

Dari arahan tersebut, Sigit mengungkap bahwa pembahasan dengan presiden itu ditindaklanjuti secara internal melalui Rapim Polri 2026 yang digelar pada 10-12 Februari 2026.

Salah satu yang menjadi pembahasan yakni soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri, kata Sigit, akan membangun dapur MBG alias SPPG yang dikhususkan di area tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Salah satunya, tadi bagaimana kita melanjutkan program SPPG, khususnya di wilayah-wilayah 3T yang masih kekurangan kita akan lanjutkan," imbuhnya.

Selanjutnya, Polri juga akan terus melanjutkan kontribusi pada sektor ketahanan pangan melalui program pemanfaatan lahan tidur untuk ditanam bibit pangan, seperti jagung.

Selain itu, program hilirisasi dan ketahanan energi dengan Kementerian ESDM hingga pengoptimalan pemasukan negara juga dibahas dalam Rapim Polri tersebut.

"Sehingga kemudian, rencana kerja pemerintah ini betul-betul bisa terwujud. Bagaimana Polri melaksanakan komitmen untuk mendukung penuh program tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terus terjaga dan kemudian terus bertumbuh," pungkasnya.