Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada pihak yang tak suka dengan langkah Indonesia bergabung ke berbagai perjanjian dagang bebas global.

Menurutnya, ada dinamika dan upaya tertentu yang muncul seiring semakin luasnya akses pasar yang dibuka Indonesia.

Salah satu pihak yang disebut Airlangga tak menyambut langkah RI itu adalah Singapura.

"Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Jadi ada juga upaya-upaya untuk mengganggu Indonesia," ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Singapura sendiri belum menanggapi tudingan Airlangga itu.

Airlangga menjelaskan pemerintah saat ini terus membuka akses pasar ke berbagai negara. Indonesia bahkan disebut menjadi salah satu negara dengan pembukaan pasar terbesar secara global.

"Pemerintah terus membuka akses pasar. Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan studi dari sebuah perusahaan dari Swiss, itu yang di tahun 2025 membuka pasar paling besar," ujarnya.

Airlangga memaparkan langkah tersebut ditempuh melalui berbagai perjanjian dagang. Salah satunya adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (EU CEPA), yang bertujuan membuka akses pasar Indonesia dan Uni Eropa secara lebih luas.

Selain itu, Indonesia juga memiliki perjanjian serupa dengan Kanada, serta tengah menyiapkan nota kesepahaman untuk perjanjian dagang komprehensif dengan Inggris.

Di tingkat regional, Indonesia telah tergabung dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang mencakup negara-negara ASEAN serta Jepang, Korea Selatan, China, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini mengatur perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Airlangga, dibandingkan negara ASEAN lain, posisi Indonesia saat ini berada di barisan depan dalam jejaring perjanjian dagang global.

"Maka kita adalah salah satu negara dibandingkan negara ASEAN lain yang sudah berada dalam kalau balapan itu pole position, posisi terdepan," katanya.

Indonesia juga telah masuk dalam proses peninjauan teknis untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selain itu, Indonesia juga tengah menjalani proses aksesi ke Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), meski masih tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Meski demikian, Airlangga menilai Indonesia tetap memiliki daya tarik kuat di mata global.

"Indonesia sudah di dalam track pertama open access salah satu negara paling besar dan Indonesia adalah second to China untuk alternative growth," ujarnya.

Ia menambahkan daya saing energi yang relatif lebih murah, kualitas sumber daya manusia, serta kekuatan pasar domestik menjadi penopang utama Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

Pemerintah menyiapkan dana sekitar US$6 miliar atau setara Rp101,25 triliun (asumsi kurs Rp16.874 per dolar AS) untuk peremajaan teknologi industri tekstil. Hal itu untuk menjaga keberlangsungan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Kebijakan ini diarahkan agar industri tekstil tetap kompetitif dan investasi tetap berjalan di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dukungan pendanaan tersebut ditujukan untuk menjaga sektor tekstil yang menjadi salah satu tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional.

"Pemerintah akan menyiapkan dana sekitar US$6 billion itu untuk menjaga agar teknologinya tetap bersaing dan investment-nya tetap berjalan terutama produk tekstil. Karena itu mempekerjakan 5 juta tenaga kerja yang tetap punya potensi naik sampai 7 juta tenaga kerja," ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Ia menyebutkan arahan kebijakan tersebut berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta sektor berbasis padat karya tetap dijaga.

"Bapak Presiden terus mengingatkan bahwa yang labor intensive base harus tetap dijaga," ujarnya.

Menurut Airlangga, strategi pembangunan industri tidak hanya berfokus pada sektor berbasis modal besar, tetapi industri padat karya juga harus dijaga.

Pemerintah menilai keseimbangan antara industri padat modal dan padat karya diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Ia menambahkan secara global permintaan terhadap produk sandang masih akan bertahan.

"Karena dunia isinya 8 miliar orang dan dari 8 miliar orang semuanya pakai baju. Dan yang 8 miliar orang itu semuanya saya lihat di sini pakai sepatu. Jadi aman juga untuk industri sepatu," katanya.

Presiden Prabowo sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang membahas agenda strategis penguatan industri nasional, termasuk industri tekstil dan garmen.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan dalam pertemuan tersebut Prabowo meminta adanya penguatan industri tekstil dan garmen nasional sebagai bagian dari strategi menjaga sektor padat karya.

Menurut Teddy, salah satu langkah yang diminta Sang Kepala Negara adalah revitalisasi rantai pasok industri tekstil.

"Salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain," ungkapnya dalam keterangan resmi, Minggu (11/1) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan model bisnis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menarik.

Pasalnya, skema pembayaran yang dilakukan sebelum proses produksi disebut membuat arus kas (cashflow) pelaksana program berada dalam kondisi baik.

"Jaminannya itu APBN tahun ini menyiapkan untuk MBG Rp335 triliun. Jadi aman. Dan bisnis model SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi. Sehingga sebetulnya cash flow-nya bagus," ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Ia menyebutkan berdasarkan pemantauan pemerintah, sejumlah pengelola SPPG yang berjalan bahkan berencana menambah unit baru.

"Beberapa yang kami monitor itu ada beberapa yang sudah punya satu, pasti mau bikin yang kedua," ujarnya.

Menurut Airlangga, partisipasi masyarakat juga mulai terlihat di daerah. Ia mencontohkan, di Lamongan, warga bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun SPPG. Dengan total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, ia memperkirakan aliran dana per kuartal dapat mendekati Rp80 triliun.

"Bayangkan dari Rp335 triliun ini per quarter-nya bisa hampir Rp80 triliun. Stimulus yang digelontorkan pemerintah di tahun lalu, yang di kuartal pertama itu mendekati sekitar Rp37 triliun," kata Airlangga.

Ia menilai penyaluran anggaran MBG hingga ke tingkat akar rumput berpotensi memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Jadi kalau program ini meluncur di grassroot Rp80 triliun tentu mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini untuk MBG ini diperkirakan akan mempekerjakan 3 juta orang," ujarnya.

Airlangga menambahkan dengan menggunakan pendekatan rule of thumb pertumbuhan ekonomi, kontribusi MBG dinilai dapat membantu mengungkit laju ekonomi nasional.

"Kalau rule of thumb, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu 400 juta orang. Jadi kalau 8 juta ya itu tentu bisa berkontribusi 7 persen. Nah, kalau 7 persen ya katakanlah separuhnya 3 persen. Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah," kata dia.

Meski demikian, ia menyebut target pertumbuhan ekonomi dalam APBN masih berada di kisaran 5,4 persen. Namun, secara internal, pemerintah menyiapkan proyeksi yang lebih tinggi.

Pemerintah siap membangun ekosistem semikonduktor nasional dengan menggandeng perusahaan Inggris melalui kerja sama bernilai awal US$125 juta atau setara Rp2,1 triliun (asumsi kurs Rp16.872 per dolar AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan ini telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin Pak Presiden sudah setuju kita akan mengembangkan ekosistem untuk semikonduktor, dan kita akan bangun dengan Inggris untuk ekosistem semikonduktor Indonesia," ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan pendanaan awal sebesar US$125 juta atau sekitar Rp2,1 triliun untuk bekerja sama dengan ARM Holdings, perusahaan asal Inggris yang bergerak di bidang perancangan semikonduktor.

"Kemarin Pak Presiden (Prabowo Subianto) menyiapkan US$125 juta untuk bekerjasama dengan ARMs Inggris. Dan itu bisa ditingkatkan sampai lebih dari sana," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan ekosistem semikonduktor bersifat strategis karena kebutuhan chip terus meningkat di berbagai sektor.

"Karena semikonduktor ini digunakan selain untuk elektronik tetapi juga yang tertinggi adalah untuk otomotif, untuk internet of things dan untuk data center," kata Airlangga.

Ia menambahkan ARM sebelumnya berperan menyusun peta jalan pengembangan semikonduktor di Malaysia dan menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia.

Airlangga lalu menyebut Indonesia saat ini memang tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain, namun peluang tetap terbuka besar.

"Ini namanya catching up game. Kita catching up terhadap market yang kita punya besar," ujarnya.

Menurutnya, hampir seluruh rumah tangga dan kendaraan kini menggunakan banyak semikonduktor.

Ia juga menyinggung potensi hilirisasi berbasis sumber daya dalam negeri setelah ekosistem perancangan semikonduktor dikuasai. Airlangga menyebut rantai industri ini menjadi ciri negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah.

"Sesudah kita kuasai ekosistem perencanaan semikonduktor, maka hilirisasi silikon itu bisa jalan," kata Airlangga.

Rantai tersebut mencakup pengolahan silikon hingga wafer, perakitan, pengujian, dan pengemasan chip, yang dinilai menjadi ciri negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Pemerintah mulai memberi perhatian serius pada pengembangan industri semikonduktor sebagai fondasi masa depan sektor otomotif, elektronik, dan digital.

Presiden Prabowo Subianto membahas isu ini dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Minggu (11/1).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pengembangan industri chip diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri nasional dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan semikonduktor untuk kendaraan listrik, sistem bantuan pengemudi, serta teknologi konektivitas dan digitalisasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Indonesia berhasil swasembada solar lantaran tak lagi membutuhkan impor bahan bakar tersebut.

Ia menyebut capaian ini didukung oleh kebijakan mandatori biodiesel serta beroperasinya kilang dalam negeri.

"Pemerintah terus mendorong mandatori biodiesel di mana mandatori biodiesel B40 ini menghemat emisi sebesar mendekati 42 juta ton daripada CO2," kata Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Selain menekan emisi, kebijakan tersebut juga berdampak pada pengurangan ketergantungan impor.

"Dan juga menghemat devisa sebesar US$8 miliar terhadap impor solar," ujarnya.

Menurut Airlangga, capaian swasembada solar diperkuat setelah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dan dengan diresmikannya RDMP kemarin oleh Bapak Presiden maka solar kita tidak perlu impor lagi," katanya.

Ia menyebut kondisi tersebut menjadi penanda kemandirian pasokan energi, setidaknya untuk komoditas solar.

"Jadi kita sudah "swasembada" di bidang solar dan tentu kita akan terus ditingkatkan untuk energi yang lain," ujar Airlangga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan penghentian impor solar mulai awal tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan izin impor solar tidak lagi dikeluarkan seiring beroperasinya Proyek RDMP Kilang Balikpapan.

RDMP Kilang Balikpapan merupakan proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Proyek ini meningkatkan kapasitas kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari dan menghasilkan berbagai produk migas, termasuk solar, bensin, dan LPG.

Dengan beroperasinya proyek ini, pemerintah menargetkan kebutuhan solar dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sementara impor bensin ditekan melalui tambahan produksi kilang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah belum akan menerapkan bahan bakar biodiesel campuran 50 persen atau B50 pada 2026.

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan kebijakan biodiesel tetap berada pada level B40, sementara kajian dan persiapan menuju B50 terus dilakukan.

"Tahun ini, arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50, kajian harus dilakukan terus-menerus kemudian kita akan selalu melihat perbedaan harga antara harga fuel oil, harga BBM dengan harga kelapa sawit, deltanya berapa," ujar Airlangga di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Ia mengatakan meski belum diberlakukan tahun ini, pengembangan B50 tidak dihentikan. Pemerintah masih melanjutkan kajian teknis dan uji coba, termasuk pada sektor otomotif, dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi dan bahan baku kelapa sawit.

"Kajian diteruskan, otomotif percobaan juga lanjut jadi kita tergantung dinamika harga," ujar Airlangga.

Menurutnya, pemerintah tetap menyiapkan skema penerapan B50 pada paruh kedua tahun ini. Namun, kebijakan yang berjalan saat ini tetap mengacu pada kondisi harga yang ada, sehingga B40 masih menjadi mandat utama sambil memastikan kesiapan menuju B50.

"Ya, kita siapkan ke semester II tetapi kita saat sekarang dengan skenario harga yang ada arahan Bapak Presiden B40, tetapi siap B50," terang Airlangga.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana mendorong penerapan biodiesel B50 pada semester II-2026 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan impor solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

Kebijakan B50 merupakan kelanjutan program mandatori biodiesel yang telah berjalan sejak 2016, dimulai dari B10, B20, hingga B40. Dengan penerapan B40, impor solar disebut turun menjadi sekitar 4,9 juta barel per tahun atau sekitar 10 persen dari total konsumsi nasional.

Pemerintah menilai peningkatan bauran biodiesel bertujuan menekan impor, menjaga neraca perdagangan energi, memberi nilai tambah bagi sektor kelapa sawit, serta mendukung target penurunan emisi dan transisi energi nasional.