Pemerintah resmi memberlakukan penggunaan bahan bakar biodiesel B50 mulai Rabu, 1 Juli 2026, namun masyarakat belum bisa langsung menemukan BBM tersebut di seluruh SPBU karena implementasinya masih dilakukan secara bertahap selama masa transisi tiga bulan.

Selama periode transisi itu, badan usaha diberikan waktu untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) menuju komposisi biodiesel 50 persen.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Dalam keputusan yang ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026 itu disebutkan bahwa aturan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kesepuluh keputusan tersebut.

Meski aturan telah berlaku, pemerintah memastikan peluncuran resmi program B50 masih akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan peluncuran tersebut tetap sesuai agenda pemerintah meskipun implementasi teknis sudah dimulai.

"Implementasi B50 tetap sesuai jadwal akan diluncurkan Presiden Prabowo awal Juli," ujar Anggia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan masa transisi diberikan agar badan usaha memiliki waktu menyesuaikan distribusi dan menghabiskan stok lama yang masih beredar.

Menurut Eniya, perusahaan yang masih memiliki persediaan B40 diperbolehkan menghabiskan stok tersebut sebelum sepenuhnya beralih ke B50.

"Masa transisi ditetapkan 3 bulan. Nah masa transisi itu apa? Satu, menghabiskan stok," kata Eniya.

Ia menjelaskan apabila selama masa transisi dilakukan proses pencampuran, maka kualitas biodiesel yang dipasarkan harus terus meningkat secara bertahap di atas spesifikasi B40.

Eniya menyebut PT Pertamina (Persero) menargetkan stok B40 dapat habis dalam waktu sekitar dua bulan sehingga proses transisi menuju B50 bisa berjalan lebih cepat.

"Blending-nya kan ada 30 perusahaan, BU BBN yang dua itu yang paling besar alokasinya kan Pertamina dan AKR. Yang lain itu sekitar 30 persen. Jadi, dua itu sudah memakan 70 persen share, tapi itu pun hanya 3 bulan makanya kita sesuaikan 3 bulan," jelasnya.

Pemerintah menargetkan seluruh SPBU di Indonesia sudah menjual B50 secara penuh mulai 1 Oktober 2026 setelah masa transisi selesai.

"1 Oktober mulai semua titik sudah full B-50. Nah tentang volume dan sebagainya itu kita sesuaikan dengan kemampuan, kemampuan perusahaan," ujar Eniya.

Kementerian ESDM juga mengingatkan seluruh badan usaha agar mematuhi jadwal implementasi karena perusahaan yang terlambat atau tidak menjalankan kewajiban pencampuran biodiesel akan dikenai sanksi administratif.

"Terus yang penting lagi adalah bahwa jika ada perusahaan yang mungkin tidak bisa menepati atau melakukan blending nanti per 1 Januari itu akan diberikan peringatan, diberikan sanksi administratif," tegas Eniya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Juli 2026. Penurunan berlaku untuk Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo. Sementara harga Pertamax, Pertamax Green, Pertalite, dan Biosolar tetap.

Di wilayah Jabodetabek, harga Dexlite (CN 51) turun menjadi Rp 19.700 per liter dari sebelumnya Rp 23.000 per liter pada Juni 2026.

Harga Pertamina Dex (CN 53) juga turun menjadi Rp 21.150 per liter dari sebelumnya Rp 24.800 per liter.

Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp 19.300 per liter dari Rp 20.750 per liter pada bulan sebelumnya.

Adapun harga Pertamax (RON 92) tetap Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) bertahan di Rp 17.000 per liter. Kedua produk tersebut terakhir mengalami penyesuaian harga pada 10 Juni 2026 setelah pemerintah sempat menahan kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia yang dipicu konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Untuk BBM penugasan dan subsidi, harga juga tidak berubah, yakni Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.

Selain Pertamina, Shell Indonesia juga menurunkan harga BBM jenis diesel mulai 1 Juli 2026. Berdasarkan informasi di laman resmi perusahaan, harga Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp 21.340 per liter dari sebelumnya Rp 24.490 per liter pada Juni.

Bisnis.com, PEKANBARU - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau menyambut baik dimulainya implementasi program biodiesel/biosolar B50. Organisasi pelaku usaha sawit itu menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit di dalam negeri.

Ketua GAPKI Riau Hartono mengatakan, peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit hingga 50% dalam bahan bakar solar akan memperluas penyerapan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) di pasar domestik. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor, kebijakan itu juga diyakini mampu menjaga stabilitas harga sawit di tingkat domestik maupun global.

"Program ini merupakan momentum penting untuk memperluas penyerapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta menjaga stabilitas harga sawit di tingkat global maupun domestik. Dari sisi industri, B50 berpotensi memberikan kepastian demand jangka panjang yang sangat dibutuhkan pelaku usaha," ujar Hartono, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, menurutnya, implementasi B50 tidak dapat berjalan optimal apabila hanya mengandalkan kesiapan industri sawit. Program tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga petani sawit sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"GAPKI Riau juga menekankan bahwa keberhasilan program B50 tidak hanya bergantung pada industri, tetapi juga memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani sawit."

Hartono mengatakan, sinergi tersebut penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku, penguatan industri hilir, hingga keberlanjutan program biodiesel dalam jangka panjang.

"Ke depan, kami berharap implementasi B50 dapat menjadi bagian dari strategi besar transformasi industri sawit Indonesia menuju sektor yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. GAPKIRiau siap mendukung penuh kebijakan ini dengan catatan bahwa seluruh tantangan implementasi dapat dikelola secara terukur dan kolaboratif," katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi industri sawit nasional. GAPKI mencatat, dalam lima tahun terakhir, produksi CPO Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 48 juta hingga 51 juta ton per tahun, sementara konsumsi domestik terus meningkat seiring perluasan program mandatori biodiesel.

Pada implementasi B40, kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan telah melampaui 12 juta ton per tahun. Apabila B50 diterapkan secara penuh, kebutuhan tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 16 juta ton per tahun

Kenaikan permintaan itu berpotensi mengurangi volume ekspor apabila produksi nasional tidak bertambah secara signifikan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi penerimaan negara dari pungutan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan subsidi biodiesel.

Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan sawit dinilai menjadi faktor krusial. Pemerintah telah menjalankan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak 2015 untuk meningkatkan hasil kebun tanpa membuka lahan baru. Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat sekitar 40% areal perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani rakyat yang produktivitasnya masih berada di bawah perkebunan perusahaan.

Selain menjamin pasokan CPO, implementasi B50 juga membutuhkan kesiapan industri biofuel, sektor otomotif, serta infrastruktur energi agar distribusi dan penggunaan biodiesel dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara peningkatan konsumsi CPO dalam negeri dengan kebutuhan ekspor serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada melalui intensifikasi dan peremajaan dinilai menjadi strategi yang lebih tepat dibandingkan ekspansi lahan baru.

SPBU swasta kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Penurunan tersebut berlaku hanya pada beberapa jenis bahan bakar, seperti yang dilakukan Shell dan BP.

Per hari ini, Shell dan BP menurunkan harga untuk produk diesel. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

SPBU Shell menurunkan harga produk Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter.

Begitu juga dengan BP menurunkan harga produk Ultimate Diesel dari sebelumnya Rp25.060 per liter menjadi sebesar Rp21.340 per liter.

Sementara itu, untuk produk RON92, baik Shell ataupun BP tetap mempertahankan harganya seperti bulan sebelumnya.

Keputusan SPBU swasta ini juga sejalan dengan langkah PT Pertamina yang tetap mempertahankan harga Pertamax di RpRp 16.250 per liter.

[Gambas:Youtube]

Pertamina per hari ini hanya menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liters menjadi Rp19.300 per liter.

Adapun harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter, serta Dexlite turun dari Rp23.000 liter menjadi Rp19.700 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Pertamina, Shell dan BP:

Pertamina-Pertalite: Rp10.000 per liter-Solar Subsidi: Rp6.800 per liter-Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter-Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter-Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter-Dexlite: Rp19.700 per liter-Pertamina DEX: Rp21.150 per liter

Shell-Shell V-Power Diesel: Rp21.340 per liter

BP-AKR-BP 92: Rp16.670 per liter-BP Ultimate: Rp17.240 per liter-BP Ultimate Diesel: Rp21.340 per liter

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah resmi memberlakukan biodiesel B50 secara nasional mulai Rabu (1/7/2026).

Bersamaan dengan implementasi tersebut, pemerintah memastikan harga B50 solar tetap mengikuti mekanisme penetapan harga solar yang berlaku.

Penerapan mandatori B50 diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 50 persen.

Aturan tersebut ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026 di Jakarta. Program ini menjadi kelanjutan kebijakan biodiesel nasional setelah implementasi B35 dan B40.

Pemerintah berharap peningkatan kandungan biodiesel dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan langsung peluncuran program B50 pada 1 Juli 2026.

Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, penerapan B50 akan dilakukan secara nasional.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," ujar Laode.

B50 Berlaku Bertahap hingga 1 Oktober 2026

Meski resmi dimulai pada 1 Juli 2026, implementasi B50 tidak langsung diterapkan penuh di seluruh SPBU.

Pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan agar badan usaha dapat menghabiskan stok B40 yang masih tersedia.

Biodiesel B40 masih boleh disalurkan hingga 30 September 2026, sedangkan mulai 1 Oktober 2026 seluruh distribusi solar wajib memenuhi standar B50.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, masa transisi diberikan agar proses pencampuran (blending) berlangsung bertahap sekaligus memberi waktu kepada badan usaha melakukan penyesuaian operasional.

Sekitar 30 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) terlibat dalam implementasi tersebut. PT Pertamina (Persero) dan AKR menguasai sekitar 70 persen distribusi nasional, sementara volume penyaluran disesuaikan dengan kesiapan masing-masing perusahaan.

Pemerintah juga menegaskan seluruh badan usaha wajib memenuhi jadwal implementasi. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pencampuran sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administratif.

B50 Adalah Campuran Biodiesel dan Solar

Secara sederhana, B50 adalah bahan bakar diesel yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar konvensional.

Dibandingkan program B40, penggunaan biodiesel B50 meningkatkan porsi energi terbarukan dalam setiap liter bahan bakar.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbesar pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.

B50 diperuntukkan bagi berbagai kendaraan dan mesin diesel, mulai dari truk logistik, bus, alat berat pertambangan, mesin pertanian, kapal, generator diesel, hingga lokomotif.

Shutterstock Ilustrasi B50, apa itu B50. Biodiesel B50.

Harga Solar B50 Tetap Ikuti Mekanisme Pemerintah

Pemerintah memastikan harga solar B50 tidak mengalami perubahan mekanisme meski kandungan biodiesel meningkat menjadi 50 persen.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, harga B50 solar tetap mengikuti penetapan harga BBM jenis solar yang berlaku setiap bulan.

"Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ucap Laode.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyebut harga B50 sekitar Rp 6.800 per liter melalui skema subsidi pemerintah.

Dengan demikian, harga solar B50 hari ini tetap mengacu pada kebijakan harga BBM solar yang ditetapkan pemerintah dan tidak menggunakan mekanisme penetapan harga tersendiri.

Ditargetkan Hentikan Impor Solar

Pemerintah menilai implementasi B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Bahlil mengatakan, mulai 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar karena sebagian kebutuhan energi akan dipenuhi melalui biodiesel berbahan baku sawit.

"Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Sebelumnya pemerintah telah menerapkan B40 yang memanfaatkan FAME berbahan baku crude palm oil (CPO).

"Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40," jelasnya.

Melalui implementasi B50, pemerintah memperkirakan dapat memenuhi kebutuhan energi domestik setara sekitar 300.000 barel per hari.

Kebijakan tersebut diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahun serta menghemat subsidi energi sekitar Rp 48 triliun.

"Jadi dengan B50 ini, konsumsi kita kan 50 persen dari solar itu kurang lebih sekitar 300 ribu barel per day yang bisa kita cover," ujarnya.

Ia menambahkan, pengurangan tersebut juga akan memangkas kebutuhan impor minyak mentah nasional dari sekitar 1 juta barrel per hari menjadi sekitar 700.000 barel per hari.

"Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barrel per day itu tinggal sekitar 700 ribu barel per day, karena 300 ribu barelnya itu dikonversi dengan B50," kata Bahlil.

Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada 2026 melalui penguatan produksi kilang dan percepatan biodiesel B50.

Selain mengurangi impor energi, pemerintah berharap peningkatan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel dapat membantu menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

"Harga petani sawit lagi turun untuk menjamin market agar petani sawit kita harganya bagus, maka dilakukanlah hilirisasi terhadap konsumsi domestik," ujar Bahlil.

Sudah Diuji di Berbagai Sektor

Sebelum diterapkan secara nasional, B50 telah melalui serangkaian pengujian pada berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian.

Hasil pengujian menunjukkan B50 memenuhi berbagai parameter teknis, seperti kandungan air, stabilitas oksidasi, serta kandungan FAME.

Pada sektor nonotomotif, konsumsi bahan bakar B50 tercatat meningkat sekitar 3,12 persen dibandingkan B40. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas yang dapat diterima dan tidak memengaruhi produktivitas operasional.

Pengujian sektor otomotif dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Sementara itu, pengujian pada alat pertanian, sektor pertambangan, pembangkit listrik, dan perkeretaapian masih terus berlangsung secara bertahap.

Spesifikasi Biodiesel B50

Pemerintah juga menetapkan standar mutu agar biodiesel B50 aman digunakan pada berbagai jenis mesin diesel.

Berdasarkan ketentuan tersebut, B50 wajib memiliki massa jenis 850–890 kg/m³ pada suhu 40 derajat Celsius dengan viskositas 2,3–6,0 mm²/s.

Angka setana ditetapkan minimal 51, sedangkan titik nyala (flash point) minimal 130 derajat Celsius.

Selain itu, kandungan ester metil minimal harus mencapai 96,5 persen, kadar air maksimal 300 ppm, serta nilai Cold Filter Plugging Point (CFPP) dibatasi hingga 15 derajat Celsius.

Standar tersebut disusun untuk menjaga kualitas B50 sehingga dapat digunakan pada berbagai aplikasi mesin diesel tanpa mengurangi keandalan maupun performa operasional kendaraan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Apa Itu BBM B50? Biodiesel Baru yang Bakal Meluncur 1 Juli 2026,B50 Resmi Berlaku Juli 2026, Bahlil: Mulai Tahun Ini Kita Tidak Lagi Impor Solar,Prabowo Resmikan B50 1 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun mengatakan, Perseroan akan mendistribusikan biodiesel tersebut sesuai rencana dari seluruh terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan fatty acid methyl ester (FAME) spesifikasi B50 secara paralel.

Sebagai awalan, Pertamina akan menyalurkan sejumlah 37,92 juta liter B50 pada 1 Juli 2026.

"PT PPN akan menyiapkan B50 sejumlah 87,27 juta liter per hari untuk disalurkan secara nasional," ujar Roberth kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Nantinya, kata Roberth, B50 akan didistribusikan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen penyalur minyak solar (APMS), milik Pertamina maupun Pertamina, melalui produk Biosolar dan Dexlite secara bertahap sesuai dengan arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia juga memastikan seluruh terminal BBM Pertamina Patra Niaga yang berjumlah 126 unit telah siap mendistribusikan B50.

"Dari sisi kesiapan, seluruh fasilitas terminal BBM Pertamina Patra Niaga sudah siap mendistribusikan B50 mulai tanggal 1 Juli 2026," tutur Roberth.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor BBM jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada beberapa waktu lalu.

Adapun, Bahlil telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kesepuluh beleid tersebut dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam beleid tersebut pelaku usaha memang diwajibkan menyalurkan B50 mulai 1 Juli 2026. Namun, terdapat masa transisi.

Hal itu tak lepas dari lompatan persentase pencampuran yang cukup masif dari program sebelumnya, yakni B40.

"Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut.

Kendati demikian, lepas dari masa transisi tersebut, pemerintah siap menindak tegas pelaku usaha yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dijatuhi sanksi administratif.

Adapun, sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha. (Lili Sunardi)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal meluncurkan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk pencampuran dengan solar 50% (B50) pada Rabu (1/7/2026).

Hal ini seiring terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kesepuluh beleid tersebut dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam beleid yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu, pelaku usaha memang diwajibkan menyalurkan B50 mulai 1 Juli 2026. Namun, terdapat masa transisi.

Hal itu tak lepas dari lompatan persentase pencampuran yang cukup masif dari program sebelumnya, yakni B40.

"Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut.

Kendati demikian, lepas dari masa transisi tersebut, pemerintah siap menindak tegas pelaku usaha yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dijatuhi sanksi administratif.

Adapun, sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Spesifikasi dan Mutu B50

Masih dalam beleid yang sama, Kementerian ESDM juga menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) B50. Dalam lampiran, pemerintah menetapkan sedikitnya 24 parameter uji yang wajib dipenuhi biodiesel sebelum digunakan sebagai campuran B50.
Beberapa parameter utama yang diatur, antara lain massa jenis pada suhu 40 derajat Celsius sebesar 850–890 kg/m³, viskositas kinematik 2,3–6,0 centistokes (cSt), serta angka setana minimal 51. Selain itu, titik nyala (flash point) ditetapkan minimal 130 derajat Celsius guna menjamin aspek keselamatan dalam penyimpanan maupun distribusi.
Pemerintah juga membatasi kandungan belerang maksimal 10 mg/kg, fosfor maksimal 4 mg/kg, angka asam maksimal 0,40 mg KOH/gram, gliserol bebas maksimal 0,02% massa, dan gliserol total maksimal 0,24% massa.
Adapun, kadar ester metil sebagai komponen utama biodiesel dipatok minimal 96,5% massa, sedangkan angka iodium ditetapkan maksimal 115 g-I2/100 gram.
Selain parameter kimia, regulasi juga mengatur aspek performa bahan bakar. Kestabilan oksidasi ditetapkan minimal 900 menit melalui accelerated method atau 67,5 menit menggunakan metode rapid small scale oxidation test (RSSOT).
Sementara itu, kadar air dibatasi maksimal 300 ppm, nilai cold filter plugging point (CFPP) maksimal 15 derajat Celsius, total kontaminan maksimal 20 mg/liter, serta parameter cleanliness yang wajib dilaporkan sesuai metode pengujian yang berlaku.
Standar tersebut mengacu pada SNI 7182:2024 beserta perubahannya, dengan metode pengujian yang merujuk pada standar internasional seperti ASTM, EN, dan AOCS.

RI Setop Impor Solar

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, implementasi B50 bakal membuat Indonesia berhenti mengimpor solar. Implementasi BBN ini sebagai dari upaya pemerintah untuk menggenjot swasembada energi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan implementasi B50.
"Dengan demikian kita tidak akan impor dari luar negeri. Maksimal 4 tahun lagi untuk kebutuhan BBM kita," kata Prabowo beberapa waktu lalu.
Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.
Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor BBM jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.
"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, SURABAYA – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar ke Jatim ditambah hingga total menjadi 2,7 juta kiloliter guna mengatasi peningkatan permintaan.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan penambahan suplai hingga penguatan distribusi tersebut merupakan upaya-upaya dalam mengatasi kekurangan stok biosolar yang terjadi akibat dari pembelian di luar batas wajar.

Ia juga menyebut proses distribusi energi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dari depo menuju masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga tidak dapat dilakukan secara instan.

"Jadi, ada peningkatan pembelian di luar dari pola yang sewajarnya. Ingat, terdapat prosesnya untuk penyaluran BBM dari depo sampai ke pom bensin. Jadi, jangan kemudian kita berasumsi kalau stok di pom bensin habis karena di depo juga habis, tidak seperti itu," ungkap Emil di Surabaya, Selasa (30/6/2026).

Guna memperkuat pasokan BBM biosolar di Jatim, Emil menyebut PT Pertamina (Persero) sampai-sampai harus menambah pasokan energi untuk kendaraan diesel tersebut sebesar 6%-8% dari kuantitas secara normal. Kuota biosolar yang diterima Provinsi Jatim secara keseluruhan sebelumnya hanya sebesar 2,4 juta kiloliter.

"Kuota BBM jenis biosolar untuk Provinsi Jawa Timur sudah dinaikkan oleh PT Pertamina (Persero) antara 6 persen sampai 8 persen. Jadi, pasokan yang ditambah saat ini mencapai 2,7 juta kiloliter untuk BBM bersubsidi jenis biosolar," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini PT Pertamina (Persero) telah berusaha untuk mempercepat usaha untuk mengurai rantai pasok BBM bersubsidi jenis biosolar. Emil pun telah meminta perusahaan pelat merah tersebut untuk menambah armada pengangkut BBM agar suplai energi dapat disalurkan secara maksimal.

"Kendala yang dihadapi adalah mengangkut dari depo ke pom bensin ini. Kalau misalnya biosolar itu lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi untuk mengatasi hal tersebut," ucapnya.

Namun begitu, kendaraan pengangkut energi tersebut juga dalam kuantitas yang terbatas. Oleh sebab itu, Emil mengungkapkan PT Pertamina (Persero) mematok skala prioritas mengenai lokasi pendistribusian biosolar ke SPBU yang terletak di titik vital, seperti pelabuhan dan pintu tol agar penyaluran bahan pangan dan logistik sentral lainnya tidak terhambat.

"Dengan kuantitas armada pengangkut yang terbatas, PT Pertamina (Persero) kemudian menetapkan tempat-tempat yang vital, seperti akses jalan di kawasan pelabuhan dan pintu tol karena hal ini berkaitan dengan masalah logistik agar penyaluran bahan pangan tidak terganggu," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, saat ini terdapat 12 unit armada pengangkut BBM bersubsidi jenis biosolar yang disiagakan di titik-titik vital tersebut guna mengatasi lonjakan permintaan, terkhusus di wilayah aglomerasi Surabaya Raya.

"Terdapat 12 unit mobil tangki khusus biosolar yang difokuskan di jalur logistik akses pelabuhan dan pintu tol sejak 23 Juni lalu. Distribusi dipercepat untuk mengejar lonjakan permintaan karena antrean biosolar terutama di Surabaya Raya, di mana terjadi antrean yang bersamaan melebihi dari pola pembelian yang pernah ada sebelumnya," paparnya.

Dengan berbagai upaya strategis tersebut, Emil optimistis fenomena kelangkaan BBM bersubsidi jenis biosolar dapat terselesaikan di wilayah kerjanya tersebut. Sebab, kuota yang dikucurkan PT Pertamina (Persero) telah melampaui jumlah kebutuhan energi yang diperlukan masyarakat di Jatim.

Bilamana masih terjadi kelangkaan ataupun antrean untuk mengisi biosolar, ia meminta otoritas terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hingga PT Pertamina (Persero), untuk dapat melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh dan komprehensif.

"Pertanyaannya, apakah pasti cukup atau tidak? Kita pakai logika dulu saja. Logikanya, kuota biosolar sudah ditambah dari 2,4 juta kiloliter jadi 2,7 juta kiloliter. Kuotanya ada, pembelian bersamaan, dan armadanya ditambah. Apabila ternyata masih belum mengatasi, tentu ini harus disikapi oleh Kementerian ESDM melalui BPH Migas serta PT Pertamina (Persero)," bebernya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memperbolehkan masyarakat menukar produk MinyaKita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) yang berbau solar.

Masyarakat cukup membawa produk MinyaKita yang terindikasi bau solar, baik masih berisi maupun kemasan bekasnya, untuk ditukarkan dengan produk pengganti.

"Bisa, silakan. Yang penting bawa packaging (kemasan) bekasnya atau yang ini termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru," ujar Rizal di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menuturkan, penggantian produk menjadi tanggung jawab PT KMR sebagai produsen.

Penggantian ini seiring dengan perintahnya kepada perusahaan untuk menarik seluruh produk MinyaKita yang berbau solar.

"Penggantinya langsung kita minta dari KMR. Kita ganti totalnya, mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar tarik semua, diganti dengan yang baru, bersih, dan sehat. Sehingga tidak merugikan pihak masyarakat," ucapnya.

Adapun langkah ini sebagai tindaklanjut Bulog atas keluhan masyarakat terkait produk MinyaKita berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, yakni Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.

Rizal mengatakan, dirinya telah meninjau langsung fasilitas produksi PT KMR di Karanganyar, Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan produk yang terindikasi memiliki bau menyerupai solar.

Maka atas temuan itu, Bulog akan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk guna memastikan penyebabnya munculnya bau tersebut, serta menjadi dasar penetapan langkah berikutnya.

Rizal menambahkan, Bulog tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam kasus tersebut.

"Kami mengambil tindakan keras tanpa pandang bulu, kalau perlu kami nanti buatkan laporan polisi supaya jera tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan MinyaKita dioplos dan lain sebagainya," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk MinyaKita yang berbau menyerupai solar.

Produk MinyaKita itu diproduksi oleh PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR).

Perintah itu diberikan usai dirinya meninjau langsung fasilitas produksi PT KMR di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/6/2026).

Langkah ini sebagai tindaklanjut atas keluhan masyarakat terkait produk MinyaKita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, yakni Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.

"Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk MinyaKita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik," ucap Rizal dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Ia pun meninjau seluruh tahapan produksi PT KMR, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk.

Selain itu, memeriksa kondisi fasilitas produksi untuk memastikan penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan produk MinyaKita produksi PT KMR yang terindikasi memiliki bau menyerupai solar.

Atas temuan tersebut, Bulog akan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk guna memastikan penyebabnya, serta menjadi dasar penetapan langkah dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya," kata Rizal.

Menurut dia, perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama Bulog.

Karena itu, setiap produk yang diduga tidak memenuhi standar mutu harus segera ditarik sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

tribun solo/MARDON WIDIYANTO MINYAKITA BERBAU - Warga Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen membawa produk MinyaKita yang berbau dan diduga bercampur solar, Minggu (28/6/2026). Temuan serupa sebelumnya juga dialami warga di Kabupaten Wonogiri.

Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama pihak produsen serta instansi terkait.

Masyarakat yang telah menerima produk MinyaKita produksi PT KMR nantinya akan mendapatkan penggantian dengan produk yang memenuhi standar mutu.

Langkah tersebut, kata Rizal, merupakan bentuk tanggung jawab Bulog dalam memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi.

Ke depan, Bulog akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai pasok bersama mitra produsen agar kualitas komoditas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat tetap terjaga.

"Bulog akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan seluruh produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi," kata dia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mempersilakan masyarakat menukar produk Minyakita produksi PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) yang terindikasi berbau solar.

Warga cukup membawa kemasan atau sisa minyak yang masih berbau untuk ditukarkan dengan produk pengganti.

"Bisa (ditukarkan dengan yang baru), silakan. Yang penting bawa packaging-nya bekasnya atau yang termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan penggantian produk menjadi tanggung jawab PT KMR selaku pihak yang melakukan pengemasan Minyakita. Menurutnya, seluruh produk yang telah beredar akan ditarik dan diganti dengan produk baru yang memenuhi standar.

"Penggantinya langsung dari kita minta dari KMR. Kita ganti totalnya, mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar tarik semua, diganti dengan yang baru yang bersih, clean and clear, dan sehat. Sehingga tidak merugikan pihak masyarakat," ujarnya.

Bulog juga telah memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita produksi PT KMR dari peredaran di Jawa Tengah setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan minyak berbau menyerupai solar.

[Gambas:Youtube]

Rizal mengatakan pihaknya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas pengemasan PT KMR di Solo. Dari hasil pemeriksaan, Bulog menilai kondisi lokasi pengemasan tidak memenuhi standar higienitas.

"Kebetulan kami begitu ada laporan dari masyarakat kami langsung perintahkan untuk tarik seluruh produk-produknya KMR dari pasar, yaitu dari Jawa Tengah seluruhnya kami suruh tarik dan kami langsung laksanakan sidak kemarin ke Solo," ujar Rizal.

"Dan kami buktikan betul memang kondisi lokasi packaging-nya tidak higienis, tidak bersih dan kondisinya menurut kami kurang layak untuk dijadikan tempat packaging MinyaKita," sambungnya.

Atas temuan tersebut, Bulog menghentikan sementara penugasan kepada PT KMR sebagai mitra pengemasan Minyakita. Menurut Rizal, penugasan selanjutnya akan dialihkan kepada perusahaan lain yang dinilai memiliki fasilitas lebih layak dan memenuhi standar kebersihan.

"Oleh karena itu kita sudah evaluasi, untuk sementara PT KMR tidak kita berikan tugas lagi untuk packaging Minyakita dan kami rekomendasikan kepada packaging-packaging lain yang kira-kira lebih berkualitas, higienis, dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ia menegaskan Minyakita merupakan minyak goreng pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat sehingga kualitasnya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Selain menarik produk dari peredaran, Bulog juga tengah mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan PT KMR. Rizal mengatakan hasil pendalaman akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Terkait dengan (penegakan hukum) KMR nanti sedang dalam proses pendalaman. Nanti kita akan laporkan ke pihak yang berwajib. Nanti yang menentukan pihak yang berwajib, bukan kami," katanya.

Sebelumnya, Bulog juga menyatakan telah memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel Minyakita produksi PT KMR untuk memastikan penyebab dugaan bau solar secara ilmiah.

Penarikan produk dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk melindungi konsumen sambil menunggu hasil pengujian tersebut.

Kami ganti totalnya mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat sehingga tidak merugikan pihak masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mempersilakan masyarakat untuk menukarkan produk Minyakita yang diduga berbau solar ke PT KMR (Kusuma Mukti Remaja).

“Iya, penggantinya langsung dari kami, minta dari KMR. Kami ganti totalnya mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat sehingga tidak merugikan pihak masyarakat,” ujar Rizal ketika ditemui di Gudang Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jakarta, Senin.

Minyakita berbau solar dilaporkan ditemukan di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, antara lain Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Masyarakat yang ingin menukar Minyakita dipersilakan oleh Rizal untuk datang langsung ke PT KMR.

Yang terpenting, lanjut dia, masyarakat membawa produk Minyakita yang berbau solar.

“Termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kami ganti dengan yang baru. Itu tugasnya dari penyedianya,” kata Rizal.

Ketika melakukan sidak ke PT KMR, Rizal menemukan lokasi packaging yang tidak higienis dan tidak sesuai dengan standar packaging Minyakita.

“Memang kondisi lokasi packaging-nya tidak higienis, tidak bersih, dan kondisinya menurut kami kurang layak untuk dijadikan tempat packaging Minyakita,” ujar Rizal.

Oleh karena itu, Bulog sedang mengevaluasi PT KMR untuk sementara waktu dan menghentikan pengemasan Minyakita di PT KMR.

“Kami rekomendasikan kepada packaging-packaging lain yang kira-kira lebih berkualitas, higienis, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Rizal.

Ia pun telah memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, antara lain Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Selanjutnya, tutur Rizal, akan dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya.

Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama produsen serta pihak-pihak terkait.

“Kami mengambil tindakan keras tanpa pandang bulu,” ujar Rizal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026