Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia meminta agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipelesetkan lagi menjadi 'Mas Bahlil Ganteng'.

Ketika berpidato dalam pembukaan Munas HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6), Bahlil sempat menyinggung pentingnya program MBG yang menjadi salah satu program andalan pemerintah.

"MBG itu bagus, tapi saya mau sampaikan jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi," ujar Bahlil dalam siaran langsung akun YouTube Sekretariat Presiden.

Saat Bahlil menyebut MBG, sejumlah peserta acara meneriakkan kepanjangan lain dari singkatan tersebut, yakni Mas Bahlil Ganteng.

"Apa? Kamu jangan bilang Bahlil Ganteng lagi, aduh kacau sekali," ujar Bahlil sambil tersenyum tipis.

Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019 itu menegaskan program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang penting untuk dijalankan. Sebagai mantan anak 'orang susah', Bahlil menilai MBG merupakan program yang mulia.

"Program ini adalah program yang harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program Makanan Bergizi Gratis ini adalah program mulia," ujar Bahlil.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut dia, fokus utama seharusnya adalah menyempurnakan program, bukan saling menyalahkan.

"Kalau ada kekurangan ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan. Tugas kita kader HIPMI adalah melakukan hal itu," ujar Bahlil.

Pelesetan MBG menjadi Mas Bahlil Ganteng sempat viral sebagai lagu di media sosial. Lagu ini salah satunya dipopulerkan influencer Sania Leonardo lewat akun @panggilakubambang yang mendapat 55,6 juta views dan 4,2 juta likes.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Timur menjelaskan fenomena ratusan siswa di Surabaya yang terdampak usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diolah dan didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Bubutan, merupakan kasus pertama yang berkaitan dengan dugaan kasus keracunan massal di Kota Pahlawan.

Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo usai peristiwa gejala keracunan yang terjadi pada kurang lebih 200 siswa dari 13 satuan pendidikan di wilayah setempat yang menjadi penerima manfaat program prioritas presiden itu.

"Dari informasi yang sudah terdapat info, kami langsung ke sini menindaklanjuti dan evaluasi. Kami arahkan jeda distribusi yang berkelanjutan sesuai dengan [arahan] dari Bu Kepala SPPG [Tembok Dukuh Bubutan] sudah dijelaskan," ungkap Wahyu saat ditemui awak media di Kantor SPPG Tembok Dukuh Bubutan Surabaya, Senin (11/5/2026).

Wahyu juga mengeklaim peristiwa yang menyebabkan ratusan peserta didik mengalami gejala-gejala, seperti pusing, mual, dan muntah diduga terjadi usai mengonsumsi MBG yang diproduksi SPPG di Kota Surabaya baru terjadi kali ini.

"[Peristiwa dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG di Kota Surabaya] baru satu SPPG ini saja," tegasnya.

Usai peristiwa naas tersebut, Wahyu menyebut bahwa pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap SPPG terkait sembari menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel MBG yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan dinas kesehatan untuk menelusuri penyebab pasti dari gejala keracunan massal itu.

Lebih lanjut, BGN Jawa Timur dan pihak pengelola SPPG terkait telah mencapai kata sepakat untuk menghentikan sementara aktivitas operasional dapur yang biasanya memasok hingga 3.020 porsi MBG di wilayah setempat.

"Kami masih menunggu [uji] lab. Kami akan evaluasi dahulu, kami tindak lanjuti, setelah itu kami masih tutup dahulu dapur ini sementara waktu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah melakukan investigasi mendalam terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, diduga usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Erwin Astha Triyono telah terjun ke lokasi untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut serta meninjau penanganan medis kepada para siswa yang terdampak.

"Iya bentar. Prof. Erwin lagi ngecek, Kadinkes lagi ngecek, bagaimana pertama penanganan dan situasinya. Jadi mohon waktu nanti kami akan hari ini juga kami akan berikan informasi yang terbaru tentang hal-hal ini," ujar Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (11/5/2026).

Mengenai mekanisme pertanggungjawaban oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait, ia menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tetap diberlakukan bagi mitra yang dinilai lalai dalam menjaga standar higienitas dan keamanan pangan.

Menurutnya, kewenangan pemberian sanksi dilakukan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, BGN disebut telah menerapkan sanksi bagi SPPG yang terlibat dalam sejumlah insiden serupa sebelumnya.

"Begini, kewenangan pemberian sanksi tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN, dan BGN telah menerapkan sanksi ya untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden. Kemudian efektivitas dari penerapan sanksi BGN juga kami pahami terus melakukan evaluasi. Artinya apakah kemudian setelah dikasih sanksi ada perbaikan atau tidak," tuturnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap alasan menghentikan sementara operasional 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur per 1 April 2026.

Keputusan penghentian ini diambil BGN karena fasilitas tersebut belum memenuhi persyaratan dasar terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN Rudi Setiawan mengatakan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL," ujar Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat wajib dalam operasional SPPG untuk memastikan keamanan pangan dan menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar, baik dari sisi keamanan pangan maupun pengelolaan limbah. Ini penting untuk melindungi kesehatan para penerima manfaat," tegasnya.

Menurut Rudi, BGN sebelumnya telah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat sejumlah unit yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.

Rudi menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Unit yang telah memenuhi ketentuan nantinya dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang.

"Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali," ujar Rudi.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, SURABAYA – SMA Negeri 2 Pamekasan menolak sebanyak 1.022 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedianya dibagikan kepada segenap siswa maupun guru pada Senin (9/3/2026). Sebabnya, pihak sekolah mendapati sajian MBG yang diterima berupa ikan lele mentah yang termarinasi, bahkan terdapat lele yang masih hidup.

Kepala SMAN 2 Pamekasan Moh Arifin menjelaskan pihaknya menolak jatah sajian MBG yang sedianya diperuntukkan selama tanggal 9-11 Maret 2026. Dirinya menilai bahwa kualitas MBG yang dikirimkan oleh pihak penyedia tidak layak dikonsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.

“Penolakan untuk Senin tanggal 9 Maret 2026 untuk jatah MBG tiga hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi, ditolak ini ya. Untuk, sekali lagi, untuk jatah tiga hari ya, tanggal 9, 10, 11. [MBG yang disajikan] dua potong tempe, dua potong tahu, dan satu lele mentah ini,” beber Arifin dikutip Rabu (11/3/2026).

Atas hal tersebut, Arifin pun menyayangkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) As-Salman, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Bangkalan yang dinilai tak memperhatikan faktor kebersihan makanan. Menurutnya, ikan lele mentah tidak mungkin dapat dikonsumsi para siswa karena akan cepat membusuk.

“Jadi MBG tidak layak untuk dibagikan ke siswa dan guru. Kenapa? Yang pertama lele yang masih hidup ini diperkirakan jam 12.00 WIB membusuk dan merusak ke [makanan] yang lain. Jadi, mohon maaf untuk dapur [SPPG], sekolah bersikap [menolak MBG] demi keselamatan anak-anak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arifin bahkan mengaku bahwa dirinya menemukan ikan lele yang masih hidup ditempatkan dalam wadah berbahan plastik yang sama dengan potongan tempe dan tahu yang telah diungkep.

“Buktinya masih mentah ya, masih mentah lelenya, bahkan kumis lelenya masih utuh. Ini yang sangat disesalkan oleh sekolah karena terus terang akan menjadi sampah di sekolah karena akan dibuang oleh anak-anak nanti,” kata dia.

Lebih lanjut, pihak sekolah menyebut temuan ini bukan untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu, Arifin pun menyatakan pihak sekolah akan mengambil langkah untuk meninjau ulang kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken dengan pihak SPPG terkait.

“Sehingga ada kecenderungan sekolah juga akan segera memutus kontrak. MoU untuk pindah dapur. Akan kami sampaikan secara tertulis,” jelas Arifin.

Merespons ihwal tersebut, Ahli Gizi SPPG As-Salman Bangkalan Fikri Mutawakkil mengakui tentang adanya insiden penolakan MBG tersebut. Namun, ia mengklaim penyajian MBG berupa ikan lele marinasi hingga tahu-tempe ungkep merupakan upaya pihak SPPG dalam menjaga kandungan protein dan gizi makanan agar tetap optimal saat disimpan.

“Kenapa kami menggunakan lele marinasi? Yang pertama untuk mencegah berkurangnya gizi di lele. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga, penyimpanan lele marinasi itu tahan sampai satu hari,” klaim Fikri.

Tak hanya itu, pihak SPPG As-Salman juga menyayangkan potongan video yang beredar hanya menampilkan sisi negatif, tanpa memperlihatkan konteks secara penuh, yakni sajian MBG lainnya yang disajikan, seperti roti pizza, telur rebus, susu, hingga buah naga.

“Dan pada video tersebut yang ditampilkan itu hanya di ditampilkan hanya menu yang lele, tahu dan tempe ungkep saja, tapi tidak disertakan dengan menu yang ini ya dengan roti pizza, susu, terus telur rebus, dan buah naga. Itu yang kami sangat sayangkan dan tidak ditampilkan di video tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, kata Fikri, pihaknya berkomitmen untuk melakukan evaluasi total. Ia juga berjanji akan melakukan perbaikan ke depannya.

SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan diketahui melayani total 3.329 penerima manfaat program MBG, yang terdiri dari siswa SMA/SMK/MA, SMP/MTs, PAUD/TK, SLB, tenaga pendidik, juga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di wilayah tersebut.

“Untuk selanjutnya kami dari SPPG As-Salman, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tindakan yang salah, dan akan memperbaiki ke depannya. Mungkin ini sebagai evaluasi dari kami dan akan lebih baik ke depannya,” tuturnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu Program MBG di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur tersebut.

BGN menegaskan unggahan video yang beredar di media sosial tersebut hanya menampilkan sebagian menu sehingga memunculkan persepsi yang tidak utuh mengenai MBG yang disiapkan oleh SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan berdasarkan laporan di lapangan, paket makanan yang disiapkan oleh SPPG sebenarnya terdiri dari beberapa komponen menu, yakni lele marinasi, tahu dan tempe ungkep, roti pizza, telur rebus, susu full cream, serta buah naga.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, menu yang disiapkan SPPG sebenarnya lengkap. Namun, dalam video yang beredar hanya terlihat sebagian menu karena pihak sekolah menolak mengeluarkan paket makanan dari kendaraan distribusi,” beber Nanik di Jakarta.

Nanik menegaskan bahwa setiap menu dalam sajian MBG disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi serta standar keamanan pangan. Oleh sebab itu, setiap laporan atau polemik di lapangan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan evaluasi guna memastikan pelayanan kepada segenap penerima manfaat tetap berjalan optimal.

“Program MBG menempatkan keamanan pangan dan kualitas gizi sebagai prioritas utama. Kami terus melakukan pemantauan serta evaluasi agar seluruh proses penyiapan hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” pungkas Nanik.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bakal mengukur perkembangan otak anak penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG). Itu dilakukan karena memang mayoritas penerima MBG adalah anak-anak sekolah.

Zulkifli mengatakan upaya itu untuk membuktikan seberapa besar program unggulan tersebut memengaruhi pertumbuhan otak penerima.

"Nanti setelah 1 tahun makan bergizi kita ukur, ya kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak gitu," ujarnya di Kemenko Pangan, Kamis (29/1).

Pengukuran perkembangan otak ini dipastikan akan dilakukan setiap tahun dan akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan program tersebut.

"Nanti setelah setahun bagaimana, 2 tahun bagaimana, 3 tahun, setelah itu 4 tahun, setelah itu dan seterusnya," jelasnya.

Hingga saat ini, sambung Zulhas, penerimaan manfaat MBG telah mencapai lebih dari 60 juta orang di mana 90 persen yang menerima adalah tingkat sekolah dasar (SD).

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan pengukuran dilakukan untuk melihat dampak MBG bagi penerima.

"Tentu saja itu akan jadi bagian dari output yang harus diukur. Nanti yang mengukurnya harus lembaga independen," katanya.

Ia mencontohkan, pengukuran perkembangan otak juga dilakukan oleh Jepang. Hal ini untuk melihat seberapa berkualitas asupan yang masuk ke dalam tubuh warganya.

"Di Jepang itu ada pengukuran perbedaan tinggi rata-rata badan orang Jepang dari tahun 40-an ke tahun 2000-an, itu terjadi peningkatan yang signifikan akibat peningkatan kualitas gizi. Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebutkan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas yang lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja dalam jangka pendek.

Hal ini didasari oleh kondisi krusial sumber daya manusia di pelosok daerah yang masih menghadapi masalah kelaparan dan rendahnya tingkat literasi.

Rachmat menjelaskan bahwa meskipun kedua hal tersebut sama-sama penting bagi pertumbuhan ekonomi, intervensi nutrisi melalui MBG tidak bisa ditunda.

“MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Coba lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar,” ujarnya dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Selain fokus pada penguatan gizi, Bappenas juga menekankan peralihan strategi pembangunan nasional. Ke depan, pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik secara parsial, melainkan akan melakukan pembangunan infrastruktur fisik, sosial, digital, dan ekonomi secara simultan.

Rachmat menilai bahwa integrasi berbagai jenis infrastruktur ini merupakan prasyarat utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi.

Meski kondisi ekonomi global saat ini cenderung berat, dia meyakini bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan hal yang mustahil untuk dicapai asalkan arah kebijakan bergerak dalam satu navigasi yang sama.

“Navigasi arah pembangunan menjadi sangat penting agar setiap kebijakan bergerak dalam satu kompas yang sama. Kita akan diarahkan menuju pelabuhan tujuan bersama, yaitu visi Indonesia Emas,” tuturnya.

Pemerintah pun mengharapkan adanya kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari dunia usaha hingga akademisi, untuk memperkuat diskursus kebijakan ini.

Rachmat kembali menekankan bahwa di tengah kondisi sulit dan banyaknya masyarakat miskin, peluang untuk tumbuh tinggi justru terbuka lebar asalkan fondasi sumber daya manusia diperbaiki sejak dini melalui program pemenuhan gizi dalam MBG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang sangat menyayangkan sikap salah seorang Kepala SPPG di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang menyetop pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) siswa karena orang tuanya mengkritik menu.

Kasus SPPG di Lampung yang menghukum siswa dengan mencabut jatah pemberian MBG itupun viral di media sosial. Kepala Dapur SPPG Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Dewi Ratih menyetop pemberian MBG kepada dua orang anak lantaran orang tua mereka mengritik menu MBG di media sosial.

Merespons itu, Nanik menilai sikap SPPG tersebut arogan. Padahal, masukan dari penerima manfaat seharusnya didengarkan demi perbaikan pelaksanaan program MBG.

"Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik, untuk perbaikan," ujar Nanik dalam acara koordinasi dan evaluasi bersama Forkompimda dan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1).

Nanik justru mempersilakan warga untuk mengunggah gambar ataupun video menu dapur MBG yang dikonsumsi anak-anak mereka ke media sosial.

Unggahan juga diizinkan untuk menu yang bermasalah, termasuk yang nilainya tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp10 ribu.

"Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG," imbuhnya.

Nanik menyarankan pengunggah gambar maupun video terkait MBG di media sosial itu mencantumkan keterangan yang lengkap tentang menu MBG yang diunggahnya itu, seperti keterangan waktu, alamat sekolah hingga nama SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG.

Ia memastikan keterangan lengkap itu bukan dipakai untuk upaya intimidasi.

"Keterangan yang detil itu justru sangat penting, agar BGN bekerja sama dengan lembaga dan kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Menurut Nanik, unggahan menu MBG, apapun bentuknya, adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap program MBG.

Hal ini penting, sebagai bentuk transparansi agar program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini bisa terus disempurnakan.

Saat ini, sambung Nanik, baru ada sekitar 70 orang anggota tim pemantauan dan pengawasan SPPG. Mereka bekerja 24 jam untuk mengawasi seluruh SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi.

"Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya," kata Nanik.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 199 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi pemasok bahan makanan untuk menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah ini diklaim akan terus bertambah.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan secara keseluruhan ada 61.857 supplier untuk MBG, termasuk Kopdes Merah Putih yang sudah mulai masuk.

"Dan juga sudah ada Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi supplier SPPG sebanyak 199. Dan diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat," ujar Dadan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Namun, ia tidak merinci apa saja komoditas yang dipasok oleh Kopdes Merah Putih. Selain itu, supplier lainnya yang paling banyak memasok MBG adalah UMKM sebanyak 26.899 dan perorangan sebanyak 26.703.

BGN mencatat supplier bahan menu MBG lainnya ada juga dari koperasi sebanyak 7.098, BUMDes 806, dan BUMDesMa berjumlah 82 tempat.

Kemudian, dari sisi asal mula bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dadan mengungkap tak semuanya bangunan baru. Ada beberapa peralihan dari rumah tinggal, toko hingga hotel yang dijadikan dapur MBG.

"Jika kita lihat SPPG yang ada ini bentuk bangunannya memang bervariasi, mulai dari bangunan baru, ini sekarang mulai mayoritas karena sudah melebihi 5.203 yang bangun baru dan saya kira masih banyak bangunan-bangunan yang dalam proses verifikasi," jelas Dadan.

Secara rinci, bangunan dapur MBG yang alih fungsi dari rumah tinggal sebanyak 4.911 bangunan, dari toko sebanyak 2.816, dari kantor sebanyak 381 dan dari gudang sebanyak 1.686 bangunan.

Tak hanya itu, ada juga sebanyak 1.244 rumah makan yang dialihfungsikan menjadi SPPG, dan 131 hotel juga menjadi dapur MBG, serta sebanyak 327 kantor.

"Ada juga sarana olahraga, mayoritas ini adalah bekas lapangan futsal 462, ada juga showroom motor dan mobil yang berubah jadi SPPG sebanyak 92, lainnya sedang kita data lebih detail," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) bersama kebijakan fiskal dan moneter bersiap untuk mendorong pertumbuhan Indonesia mencapai level maksimum pada tahun 2026.

Melalui mesin fiskal, inisiatif program Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan memastikan pencairan fiskal yang lebih cepat, serta sebagai mesin pendorong dari sisi permintaan yang lebih konsisten.

Dari sisi moneter, keputusan Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga acuannya total 125 basis poin (bps) selama tahun 2025, dampaknya akan terasa melalui ekspansi kredit pada tahun 2026, sebagaimana dikutip dari dokumen Danantara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.

“Permintaan untuk pinjaman modal kerja, khususnya, diperkirakan akan pulih seiring dengan aktivitas bisnis yang diperbarui dan pengeluaran operasional terkait,” tulis Danantara.

Sementara itu, Danantara akan berperan melalui penyebaran modal awal oleh Danantara Investment Management (DIM) maupun optimalisasi bisnis BUMN oleh Danantara Asset Management (DAM), yang akan membuka jalan bagi investasi lebih berkelanjutan di masa mendatang.

“Semua pendorong ini, fiskal, moneter, dan Danantara, dikombinasikan dengan momentum domestik yang ada menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih cepat pada tahun 2026,” tulis Danantara.

Dalam kesempatan ini, Danantara menyinggung terkait dengan pinjaman investasi dan menilai permintaannya tidak pernah surut, yang menunjukkan bahwa selera investasi Indonesia pada dasarnya kuat meskipun terjadi fluktuasi di sektor ekonomi lainnya.

“Ini adalah pertanda yang menjanjikan, karena model yang dipimpin investasi merupakan jalur teraman bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam jangka panjang,” tulis Danantara.

Namun demikian, Danantara mengingatkan bahwa aktivitas investasi cenderung menyempit pada akhir-akhir ini, baik dari sisi komposisi investor maupun fokus sektoral.

Danantara mengingatkan bahwa pertumbuhan tahun lalu, sebagian besar didorong oleh investor domestik, sementara investasi asing langsung (FDI) menurun di tengah ketidakpastian global.

“Secara sektoral, ekspansi pinjaman investasi terkonsentrasi hanya pada beberapa industri, yaitu pertambangan, logistik, dan kesehatan,” tulis Danantara.

Selain itu, Danantara mengingatkan untuk tetap mewaspadai potensi risiko makro, yang meliputi inflasi, imbal hasil, nilai tukar, serta kredit macet, yang berpotensi meningkat seiring dengan percepatan pertumbuhan.

“Tekanan seperti itu, dalam kondisi ekstrem, dapat membatasi momentum pertumbuhan dengan memaksa pergeseran dari kebijakan pro-pertumbuhan ke arah sikap yang lebih hati-hati,” tulis Danantara.

Untuk mencapai pertumbuhan maksimum, Danantara menyebut dibutuhkan pembangunan kapasitas di berbagai bidang, dan memperkuat produksi pangan dan industri domestik untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

Selain itu, juga memperluas penerimaan pajak untuk mempertahankan kapasitas fiskal dan mengendalikan imbal hasil, serta meningkatkan likuiditas domestik untuk membiayai investasi masa depan sekaligus menjaga kesehatan sistem keuangan.

“Tugas-tugas ini jauh lebih kompleks daripada merangsang permintaan melalui kebijakan fiskal dan moneter,” tulis Danantara.

Danantara melanjutkan, upaya ini membutuhkan penanganan beberapa tren jangka panjang yang telah melanda perekonomian Indonesia, seperti penurunan rasio pajak dan erosi daya saing manufaktur Indonesia.

“Tantangan struktural, terutama fakta bahwa likuiditas domestik (relatif terhadap PDB) telah stagnan sejak krisis keuangan Asia, juga perlu diatasi,” tulis Danantara,

Tanpa ekspansi likuiditas yang relatif, Danantara menyebut pembiayaan proyek sektor publik pada akhirnya dapat menghambat investasi sektor swasta. Sementara itu, strategi moneter dan investasi yang terkalibrasi dengan baik akan dibutuhkan untuk menghasilkan efek "peningkatan" yang lebih sinergis.

“Mengangkat batasan yang telah lama menghambat pertumbuhan Indonesia akan menjadi tugas yang lebih sulit, tetapi tugas yang jika dieksekusi dengan baik, akan sangat transformatif dalam jangka panjang,” tulis Danantara.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan model bisnis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menarik.

Pasalnya, skema pembayaran yang dilakukan sebelum proses produksi disebut membuat arus kas (cashflow) pelaksana program berada dalam kondisi baik.

"Jaminannya itu APBN tahun ini menyiapkan untuk MBG Rp335 triliun. Jadi aman. Dan bisnis model SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi. Sehingga sebetulnya cash flow-nya bagus," ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).

Ia menyebutkan berdasarkan pemantauan pemerintah, sejumlah pengelola SPPG yang berjalan bahkan berencana menambah unit baru.

"Beberapa yang kami monitor itu ada beberapa yang sudah punya satu, pasti mau bikin yang kedua," ujarnya.

Menurut Airlangga, partisipasi masyarakat juga mulai terlihat di daerah. Ia mencontohkan, di Lamongan, warga bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun SPPG. Dengan total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, ia memperkirakan aliran dana per kuartal dapat mendekati Rp80 triliun.

"Bayangkan dari Rp335 triliun ini per quarter-nya bisa hampir Rp80 triliun. Stimulus yang digelontorkan pemerintah di tahun lalu, yang di kuartal pertama itu mendekati sekitar Rp37 triliun," kata Airlangga.

Ia menilai penyaluran anggaran MBG hingga ke tingkat akar rumput berpotensi memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program ini diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Jadi kalau program ini meluncur di grassroot Rp80 triliun tentu mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini untuk MBG ini diperkirakan akan mempekerjakan 3 juta orang," ujarnya.

Airlangga menambahkan dengan menggunakan pendekatan rule of thumb pertumbuhan ekonomi, kontribusi MBG dinilai dapat membantu mengungkit laju ekonomi nasional.

"Kalau rule of thumb, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu 400 juta orang. Jadi kalau 8 juta ya itu tentu bisa berkontribusi 7 persen. Nah, kalau 7 persen ya katakanlah separuhnya 3 persen. Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah," kata dia.

Meski demikian, ia menyebut target pertumbuhan ekonomi dalam APBN masih berada di kisaran 5,4 persen. Namun, secara internal, pemerintah menyiapkan proyeksi yang lebih tinggi.

Bisnis.com, SEMARANG - Ratusan murid tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMK di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi pangan dari program makanan bergizi gratis (MBG) pada Jumat (9/1/2026) pekan lalu. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mencatat, hingga Selasa (13/1/2026), ada 803 orang murid yang menjadi korban dimana 688 orang di antaranya sudah dinyatakan boleh pulang. Adapun 115 orang lainnya masih menjalani perawatan dan terus dipantau kondisinya.
"Kami dari Dinas Kesehatan sedang mengasesmen penyebabnya. Mudah-mudahan semua yang masih memerlukan penanganan medis bisa segera pulih dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
Sumarno memastikan bahwa proses penanganan dan penelusuran penyebab kejadian bakal dilakukan secara serius dan terkoodinasi. Asesmen masih dilakukan untuk memastikan tahapan penyediaan makanan mulai dari penyiapan bahan, proses memasak, hingga penyajian kepada siswa telah dilakukan sesuai standar.
Tak hanya tahapan penyiapan makanan, evaluasi juga dilakukan terhadap aspek waktu pengolahan makanan serta standar higienitas bahan maupaun proses memasak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kejadian keracunan itu tidak terulang lagi di kemudian hari. "Saat ini kami fokus mencari penyebabnya secara detail," ujar Sumarno.
Sumarno menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk mendalami kasus keracunan tersebut. Adapun tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dihasilkan bakal diserahkan ke instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. "Kalau masalah sanksi dan sebagainya dari BGN," lanjutnya.
Sebelumnya, Dadan Hindayana Kepala BGN, menyampaikan bahwa jumlah kasus keracunan MBG sepanjang 2025 mencapai sekitar 250 kejadian. Dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MG dan Operasional Perdana MBG tahun 2026, Dadan sempat menyatakan target zero accident atau nol kasus keracunan MBG pada tahun ini.
“Di tahun 2026 ini, kami akan terus kejar target 82,9 juta [penerima manfaat] sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi akreditasi,” ujar Dadan di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa persoalan kekurangan ahli gizi tidak disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi pertanyaan mengenai isu minimnya jumlah ahli gizi untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Nanik menilai bahwa masalah tersebut masih dapat diatasi melalui kolaborasi lintas pihak.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti ratas bersama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

“Enggak lah, ini kan bisa kita atasi, bismillah kita bisa atasi. Memang Persagi sendiri kan mengatakan bahwa sampai akhir tahun ini hanya ada 16.000 dan itu kan sebagian juga sudah kerja,” ujarnya.

BGN menilai dukungan ahli gizi menjadi komponen penting dalam penguatan kualitas program MBG, termasuk di tahap implementasi dan pengawasan gizi di daerah.

Dia menjelaskan bahwa BGN akan menjalin kerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memastikan ketersediaan tenaga ahli yang cukup. Hal ini termasuk penyusunan rekomendasi dan pemetaan sumber daya manusia di bidang gizi.

“Ya mudah-mudahan kita akan kerjasama dengan berbagai pihak, yang paling penting adalah sarjana yang masih basisnya mungkin, nanti kita akan minta inilah, bagaimana rekomendasi dari Persagi, kita akan kerjasama dengan Persagi supaya bagaimana untuk penyediaan ahli gizi ini,” tandas Nanik.