Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat bicara terkait dengan kabar penutupan puluhan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Perdagangan (indomaret) Budi Santoso mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan aspek perizinan dan tata ruang daerah. Budi menjelaskan izin pendirian minimarket merupakan kewenangan pemerintah daerah (Pemda), termasuk pengaturan lokasi usaha yang harus menyesuaikan rencana detail tata ruang (RDTR).

“Itu kan keterkaitan dengan perizinan. Jadi kalau minimarket, itu kan izinnya kan pemerintah daerah,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Budi mengaku telah meminta jajarannya untuk berkomunikasi dan mengecek langsung persoalan tersebut. Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, penutupan gerai berkaitan dengan persoalan izin usaha.

Dia menjelaskan, setiap pendirian minimarket wajib menyesuaikan ketentuan tata ruang yang berlaku di daerah masing-masing. Namun, Kemendag belum mengetahui secara rinci persoalan yang terjadi di Lombok Tengah.

“Jadi kalau mau mendirikan minimarket, itu kan harus sesuai dengan rencana detail tata ruang. Nah, saya belum tahu masalahnya di sana apanya, tapi yang jelas itu izin,” ujarnya.

Sebelumnya, penutupan belasan gerai Alfamart di Lombok Tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 25 gerai ritel modern dihentikan operasionalnya karena dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021, terutama terkait lokasi usaha yang terlalu dekat dengan pasar rakyat.

Penutupan sementara tersebut juga memicu aksi unjuk rasa ratusan karyawan di Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu (20/5/2026). Mereka meminta pemerintah daerah membuka kembali operasional gerai yang terdampak penertiban.

Hingga berita ini diturunkan,Bisnistelah mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), tetapi belum memperoleh tanggapan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal kuota impor daging sapi yang dipangkas menjadi 30.000 ton untuk pengusaha swasta pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kuota impor daging sapi untuk 2026 telah ditetapkan sesuai dengan keputusan neraca komoditas. Adapun, setelah kuota tersebut ditetapkan, Kemendag akan menerbitkan perizinan impor (PI).

“Itu [kuota impor daging sapi] berdasarkan keputusan neraca komoditas ya, kan kita kalau sudah diputuskan, tinggal kita menerbitkan [perizinan impor],” kata Budi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).

Sebelumnya, para pengusaha daging sapi mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebanyak 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” ujar Teguh saat dihubungiBisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 dan membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu. Karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Selain itu, APPDI juga memperingatkan keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan, bahkan berpotensi berujung pada PHK. Menurutnya, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan kuota.

“Nggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” ujarnya.

Di samping itu, APPDI juga mengkhawatirkan pemangkasan kuota ini dapat memengaruhi harga daging sapi di tingkat konsumen.