REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat layanan perizinan perdagangan luar negeri dengan menetapkan waktu penyelesaian maksimal lima hari kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola impor yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat iklim usaha dan meningkatkan daya saing perdagangan nasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan seluruh layanan perizinan perdagangan luar negeri kini dilakukan secara daring melalui Sistem Single Submission (SSm) yang terintegrasi secara elektronik. Menurut dia, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

“Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi,” kata Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Budi menjelaskan, reformasi tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat pengendalian impor dan perlindungan konsumen di tengah dinamika perdagangan global. Pemerintah menilai efisiensi layanan perizinan dapat meningkatkan kepastian berusaha sekaligus mendukung masuknya investasi.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia,” kata, Budi.

Dalam tata kelola impor, pemerintah membagi barang ke dalam tiga kategori, yakni barang yang dilarang impor, barang yang diatur impornya, dan barang yang dapat diimpor sesuai ketentuan umum. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Importir juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Selain itu, barang impor pada prinsipnya harus berada dalam kondisi baru sebelum masuk ke pasar domestik.

“Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku,” ujar, Budi.

Meski proses perizinan dipercepat, pemerintah menegaskan pengawasan impor tetap diperketat melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan berbasis elektronik. Kemendag menilai penyederhanaan birokrasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Kemendag terus memperkuat perlindungan industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Menurut Budi, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif menggunakan instrumen tersebut untuk mengantisipasi lonjakan impor yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

“Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag meningkatkan pengawasan barang beredar dan produk pangan olahan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan, kesesuaian informasi produk, serta kepatuhan terhadap standar nasional.

Produk yang menjadi fokus pengawasan antara lain gula kristal putih, tepung terigu, minyak goreng, air minum dalam kemasan, kopi instan, dan ikan kaleng yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Pengawasan juga mencakup pelabelan, ukuran, takaran, timbangan, serta ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Kemendag turut memperkuat pengawasan terhadap produk fortifikasi seperti tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi beryodium. Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemendag juga tengah menyusun nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan produk halal di pasar.

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung langkah penguatan regulasi perdagangan yang dilakukan Kemendag. Ia menilai kebijakan pengendalian impor dan perlindungan industri nasional sudah berada di jalur yang tepat, meski implementasi dan pengawasannya perlu terus diperkuat.

Komisi VI DPR RI juga meminta Kemendag meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan olahan, memperkuat tata kelola perdagangan pangan, serta memperketat pengawasan pasar ritel modern melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan penyederhanaan dan peningkatan perizinan impor dengan salah satunya menyusun daftar komoditas yang membutuhkan pertimbangan teknis (pertek).

Untuk diketahui, pertek dimaksud akan disusun oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di mana dokumen tersebut adalah persyaratan wajib yang diperlukan importir guna mendapatkan persetujuan impor (PI).

Hal ini menjadi salah satu hasil rapat dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Satgas baru bentukan Presiden Prabowo Subianto ini berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) No.4/2026.

"Terkait dengan perizinan impor, terkait dengan pertimbangan teknis, Kemenperin akan membuat daftar komoditas yang membutuhkan pertek. Kemendag [Kementerian Perdagangan] akan melakukan revisi Permendag," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus menjabat Ketua I satgas tersebut di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Tidak hanya itu, pemerintah akan meninjau kembali penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terutama terkait dengan transparansi proses layanan atas sertifikasi sehingga pemohon dapat mengetahui progres layanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dari sisi perizinan berusaha, pemerintah juga akan menerapkan service level agreement (SLA) yang lebih terukur pada tahap penilaian kesesuaian guna meningkatkan aspek kepastian dan menerapkan fiktif positif.

Masih terkait dengan perizinan berusaha, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) akan melakukan standarisasi biaya untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

"Sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas pemerintah," lanjut Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah akan urut mengintegrasikan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam OSS yang berada di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ego sektoral dituding sebagai biang keladi tata niaga banjir impor dan menurunnya daya saing produk eskpor Indonesia. Pemerintah perlu satu suara, supaya 'penyakit klasik' ini tidak mengganggu target ekonomi pada masa depan.

Apalagi pemerintah secara spesifik telah sesumbar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% sampai dengan 8%.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya, menyebutkan bahwa ada persoalan ketidaksinkronan data di antara kementerian teknis yang memicu masalah dalam proses tata niaga ekspor dan impor.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam mengungkapkan bahwa dari sisi logistik, hambatan seringkali bersumber dari kementerian atau lembaga (K/L) teknis di hulu.

Bob mengibaratkan alur logistik dan perizinan layaknya aliran sungai. Menurutnya, permasalahan seringkali muncul dari hulu (kementerian teknis pemberi izin), namun dampaknya menumpuk di hilir tempat Bea Cukai bertugas.

"Ibarat aliran sungai, biasanya di ujung itu yang banyak sampahnya. Nah, ujungnya itu Bea Cukai, sehingga muncul persepsi bahwa semua permasalahan ada di Bea Cukai. Padahal, banyak masalah itu ada di hulu, tetapi saringannya memang ada di hilir," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia mencontohkan fenomena klasik yang terjadi pada akhir tahun. Bob memaparkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala pengeluaran barang karena izin dari kementerian teknis atau departemen terkait tidak terbit lantaran libur akhir tahun.

Padahal, sambungnya, layanan Bea Cukai sudah beroperasi 7x24 jam. Akibatnya, barang menumpuk di pelabuhan dan memicu kenaikan waktu tunggu bongkar muat alias dwelling time.

Oleh karena itu, APJP mendorong implementasi penuh Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Bob mendorong, jika sebuah perusahaan sudah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau jalur prioritas yang dinilai low risk [beresiko rendah] oleh Bea Cukai maka seharusnya status tersebut berlaku di kementerian lain.

"Isu strategisnya adalah single risk management. Kalau di Customs sudah low risk, kenapa di kementerian atau lembaga lain masih dianggap high risk?" tegasnya.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini membandingkan kondisi ini dengan Thailand yang telah memiliki sekitar 400 perusahaan bersertifikasi AEO. Sementara itu, di Indonesia baru 202 perusahaan pada 2025.

Menurutnya, banyaknya perusahaan bersertifikasi AEO yang berkorelasi langsung dengan rendahnya dwelling time di Thailand. Alasannya, perusahaan bersertifikasi AEO berhak memperoleh fasilitas jalur prioritas sehingga minimnya pemeriksaan fisik berulang.

Data Tidak Sinkron

Sementara itu dari aspek tata niaga ekspor impor, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup menarik dalam kasus impor baja. Lembaga auditor negara itu menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor.

Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Masalah Perizinan Impor

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Single Risk Management

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan posisi dilematis yang dihadapi otoritas kepabeanan.

Secara international best practice, penjagaan perbatasan (border) dipegang oleh tiga fungsi utama atau CIQ: Customs (barang), Immigration (orang), dan Quarantine (karantina kesehatan/hayati).

Di Indonesia, sambungnya, hampir semua tugas penjagaan perbatasan utama itu dititipkan ke Customs alias Bea Cukai. Akibatnya, kompleksitas muncul karena banyaknya aturan titipan dari kementerian teknis ke Bea Cukai.

"Dulu ada sekitar 18 K/L yang menitipkan aturan teknisnya ke Bea Cukai. Sekarang mungkin 24 hingga 28 K/L. [Aturan] itu dititipkan supaya di pelabuhan itu tidak riuh rendah kayak pasar gitu kan. Bayangin [kalau] ada Bea Cukai, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan," kata Nirwala.

Oleh karena itu, Bea Cukai tengah mendorong pengembangan Indonesia Single Risk Management (ISRM) guna mengurai benang kusut perizinan ekspor-impor yang kerap terhambat oleh ego sektoral antar-kementerian/lembaga (K/L).

Sistem ini digadang-gadang menjadi solusi integrasi profil risiko pelaku usaha secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Moh. Saifuddin menegaskan bahwa kunci utama kelancaran arus barang adalah sinergi data risiko antar-instansi.

Menurutnya, saat ini masih terjadi ketimpangan pelayanan. Dia mencontohkan perusahaan yang telah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau Mitra Utama Kepabenan (MITA) kerap kali tidak mendapatkan perlakuan serupa dari kementerian teknis lainnya.

Padahal, notabene perusahaan bersertifikasi AEO dan MITA memiliki profil risiko rendah (low risk) berdasarkan standar World Customs Organization (WCO) maupun Bea Cukai.

"Percuma jika di Bea Cukai kami berikan pelayanan cepat, tetapi saat kapal sandar, perizinan [di kementerian teknis] agak panjang atau izin post-border tersendat. Itu semua kalau bisa jadi dari A sampai Z, ini nanti bisa disatukan [lewat ISRM]," ujarnya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Meski urgensinya tinggi, Saifuddin mengakui realisasi ISRM menghadapi halangan terkait kewenangan. Dia mengungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki keterbatasan karena fungsinya sebatas mengoordinasikan tanpa memiliki kekuatan memaksa terhadap kementerian teknis.

Dia berkaca pada sejarah pembangunan Indonesia National Single Window (INSW) dan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, keduanya memakan waktu panjang untuk menyatukan visi antar-lembaga. "Kami sebenarnya pengen secepatnya ya [ISRM rampung], tapi tentu gak mudah," pungkas Saifuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal kuota impor daging sapi yang dipangkas menjadi 30.000 ton untuk pengusaha swasta pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kuota impor daging sapi untuk 2026 telah ditetapkan sesuai dengan keputusan neraca komoditas. Adapun, setelah kuota tersebut ditetapkan, Kemendag akan menerbitkan perizinan impor (PI).

“Itu [kuota impor daging sapi] berdasarkan keputusan neraca komoditas ya, kan kita kalau sudah diputuskan, tinggal kita menerbitkan [perizinan impor],” kata Budi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).

Sebelumnya, para pengusaha daging sapi mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebanyak 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” ujar Teguh saat dihubungiBisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 dan membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu. Karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Selain itu, APPDI juga memperingatkan keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan, bahkan berpotensi berujung pada PHK. Menurutnya, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan kuota.

“Nggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” ujarnya.

Di samping itu, APPDI juga mengkhawatirkan pemangkasan kuota ini dapat memengaruhi harga daging sapi di tingkat konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) mengkritisi kebijakan teknis yang tak kunjung dibenahi pemerintah sehingga muncul sinyal pembatalan hasil perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan pihaknya menyoroti larangan transshipment oleh AS terhadap barang-barang impor. Alhasil, surat keterangan asal (SKA) produk harus jelas dan dapat diverifikasi kebenarannya.

Larangan transshipment yang dimaksud yaitu upaya importasi produk dari China melalui Indonesia atau negara lainnya untuk dikirim ke AS.

“Salah satu concern pemerintah AS kan terkait transshipment, dan Kemendag belum memperlihatkan adanya perbaikan tata cara penerbitan SKA yang dapat menghindari terjadinya transshipment,” kata Redma kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

Kebijakan ini juga penting untuk menjaga laju importasi ke pasar domestik. Terlebih, saat ini industri tertekan lantaran produk impor yang membanjiri pasar dengan harga murah sehingga daya saing produk lokal turun.

Dukungan serupa juga dibutuhkan terkait rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian berupa pertimbangan teknis (Pertek) yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perizinan impor oleh Kemendag.

“Sama hal nya dengan Pertek yang diminta agar transparan, tapi belum juga ada perbaikan dari Kemenperin,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Redma menyebut pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma.

Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

“Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi proimpor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

Sebelumnya,Reutersmelaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.

“Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim delegasi Indonesia akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) di tengah terancam batalnya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS. Dia akan terbang pada pekan depan guna memfinalisasi dokumen kerja sama tersebut.

Airlangga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan proses legal drafting yang ditargetkan rampung pada Desember ini, sesuai dengan joint statement yang telah disepakati kedua negara pada 22 Juli lalu.

"Nama dokumennya [dokumen kesepakatannya] ART,Agreement on Reciprocal Tariff," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam perizinan berusaha di bidang impor. Salah satu temuan yang signifikan adalah potensi kebocoran impor besi, baja dan turunannya yang mencapai Rp894,94 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK penerbitan PI komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tidak berdasar pada Pertimbangan Teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

BPK menemukan adanya jumlah kode HS pada dokumen PI lebih banyak dari jumlah kode HS pada Pertek, sehingga alokasi impor pada dokumen PI lebih besar dari alokasi impor sesuai Pertek.

"Akibatnya, terdapat realisasi impor yang tidak didukung Pertek sebesar 83,61 ribu TNE dengan nilai kepabeanan sebesar Rp894,94 miliar," bunyi temuan BPK yang dikutip Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Untuk itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk memberikan pembinaan kepada Tim Pemroses dan untuk selanjutnya lebih cermat dalam memeriksa dokumen persyaratan dan alokasi impor berdasarkan Pertek.

Selain temuan tersebut, beberapa masalah signifikan yang ditemukan adalah kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI), hingga banyaknya pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan namun tidak disanksi.

Adapun perizinan berusaha di bidang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta aturan perubahannya. Kemendag merupakan instansi yang menerbitkan dokumen perizinan impor.

Akan tetapi, kegiatan perizinannya dari hulu ke hilir melibatkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang melibatkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setelah pengajuan di SINSW, Kemendag akan memproses lebih lanjut pengajuan izin impor itu dan menerbitkan perizinannya melalui Sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan (Inatrade).

Pada hasil pemeriksaan BPK selama 2023 sampai dengan semester I/2024, terdapat beberapa masalah signifikan. Pertama, kesalahan pemberian alokasi impor pada persetujuan impor (PI) sebab perhitungan past performance pada proses persetujuan PI yang tidak akurat. BPK merekomendasikan Kemendag untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem Inatrade.

Sebagai informasi, past performance merujuk pada kemampuan importir dalam merealisasikan alokasi PI yang telah diterbitkan untuk pos tarif/kode harmonized system (HS) tertentu. Proses tersebut dilakukan secara manual karena Inatrade belum dapat digunakan untuk menghitung alokasi impor secara otomatis

"Akibatnya terdapat realisasi impor yang melebihi alokasi impor yang seharusnya sebesar 47.418 number of pair (NPR) dan 371.103 piece (PCE)."

Selain itu, BPK juga mencatat pengendalian atas kewajiban pelaporan realisasi impor bagi importir dengan syarat hanya laporan surveyor (LS) belum memadai. Importir barang tertentu dengan syarat hanya LS wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara elektronik melalui SINSW.

"Namun, data yang dilaporkan SINSW tersebut belum dapat ditampilkan pada sistem Inatrade. Akibatnya, importir yang belum memenuhi kewajiban pelaporan realisasi impor belum dapat dikenakan sanksi," bunyi hasil pemeriksaan BPK itu.

Oleh sebab itu, BPK merekomendasikan Mendag untuk berkoordinasi dengan LNSW untuk menghubungkan menu pelaporan realisasi LS secara host to host dari SINSW ke sistem Inatrade, serta membuat sistem pengenaan sanksi secara otomatis.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri alas kaki nasional tengah berada pada persimpangan penting di tengah kuatnya kinerja ekspor dan meningkatnya tekanan geopolitik.

Di satu sisi, sektor padat karya ini berhasil membukukan rekor ekspor tertinggi dalam lima tahun terakhir, namun di sisi lain eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memberikan tekanan terhadap biaya produksi dan stabilitas rantai pasok.