Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali ingin membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan satu permasalahan klasik yaitu hambatan usaha karena regulasi hingga birokrasi. Padahal, Satgas serupa sudah ada.

Prabowo menyadari betul fakta bahwa izin investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Kepala pemerintahan ini mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha.

Menurutnya, para pemilik modal rata-rata harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, katanya, negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan.

Prabowo juga tidak menampik bahwa banyak birokrat bawahannya yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar. Untuk itu, dia ingin pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya di Kejagung RI, Rabu (13/5/2026).

Ini bukan pertama kali Prabowo menyoroti permasalahan serupa. Pada tahun lalu, Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.

Perintah tersebut menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia

Prabowo memerintah bawahannya menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang disoroti USTR.

"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo dalam forum Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis—yang juga disoroti USTR. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.

Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Sama seperti sebelumnya, perintah ini datang usai adanya tekanan dari luar: Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat terbuka kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor Negeri Panda tersebut.

Para pengusaha asal China yang berinvestasi di Indonesia itu merasa belakangan menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutipBisnisdari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Tak heran apabila presiden langsung merespons keluhan dari AS dan China. Bagaimanapun, kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia sekaligus kerap masuk lima besar penanam modal asing langsung terbesar ke Indonesia

Dari segi perdagangan, AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar untuk Indonesia. Pada 2025 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Sementara itu, China merupakan negara yang mendominasi rantai pasok bahan baku industri di Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$86,99 miliar atau setara 41,6% dari keseluruhan nilai impor pada 2025.

Dari segi investasi, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan China selalu masuk tiga besar negara penanam modal asing langsung ke Indonesia sejak 2020–2025 (bahkan selalu berada di urutan pertama apabila China daratan dan Hong Kong digabung).

Sementara AS dua kali masuk dalam lima besar negara penyumbang investasi langsung terbesar di Indonesia pada periode yang sama.

Ada Satgas Debottlenecking

Di samping itu, notabenenya pemerintah sudah mempunyai badanad hocyang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas P3-MPPE ditetapkan oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 4/2026. Badan ini terdiri dari setidaknya tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha berdasarkan laporan para pengusaha/investor yang masuk lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha maka Pokja III akan turun tangan.

Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh sebab itu, kanaldebottleneckingSatgas P3-MPPE diyakini bisa menjadi solusi yang lebih taktik mengatasi berbagai permasalahan klasik hambatan usaha.

Lewat kanal itu, Satgas P2SP menerima langsung permasalahan riil di lapangan dari komunitas bisnis. Satgas kemudian memanggil kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap menghambat kegiatan usaha berdasarkan laporan tersebut.

Nantinya, Purbaya akan memimpin sidang terbuka yang dihadiri pelaporan (pelaku usaha/investor) dan terlapor (K/L hingga Pemda) untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang ada.

"Menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kita menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/5/2025).

Berdasarkan data operasional terkini, kanaldebottleneckingtelah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 83 aduan telah disidangkan secara terbuka dan 45 kasus di antaranya telah sukses diselesaikan.

Reformasi Struktural

Kendati demikian, kalangan investor global hingga ekonom menilai berbagai Satgas tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perbaikan iklim usaha di Indonesia tanpa diikuti reformasi struktural.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati para investor internasional kerap dihadapkan pada rintangan regulasi yang luar biasa besar saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

AlDhaheri memberi contoh, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal langsung senilai US$5 miliar. Menurutnya, komitmen tersebut gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS.

Dia menilai upaya mengurangi hambatan usaha sudah menjadi langkah awal yang bagus untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kendati demikian, AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.

“Untuk menciptakan bahwa nilai tambah benar-benar tercipta dengan baik, menurut saya harus ada satu entitas khusus yang meninjau manfaatnya secara keseluruhan,” katanya juga dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel.

Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, sambungnya, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.

“Akankah ada reformasi struktural yang diajukan? Itu akan menjadi insentif yang sangat kuat,” ujar Chaibi dalam kesempatan yang sama.

Sejalan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan instrumen deregulasi.

Dia mencontohkan, pemerintah mempunyai UU Cipta Kerja, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA/sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), hingga Satgas P3-MPPE.

“Persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak,” jelas Yusuf kepadaBisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Yusuf meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.

Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badanad hocbaru seperti Satgas Deregulasi.

Yusuf mengusulkan otoritas fokus melakukan harmonisasi aturan pusat-daerah, digitalisasi izin yang benar-benarend-to-end, pengurangan ruang interaksi manual yang rawan pungli, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.

“Tanpa itu, problem investasi kita kemungkinan tetap berulang meski nama satgasnya berganti-ganti,” tutupnya.

Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perjanjian perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat tidak akan menambah kuota impor energi nasional.

"Untuk kebutuhan LPG kita setiap tahun sebesar 8,3 juta ton, sementara produksi nasional kita 1,6 juta sehingga per tahun kita mengimpor 7 juta ton. Yang kedua BBM dan ketiga crude (minyak mentah), inilah yang kita konsensuskan kemarin di Amerika untuk belanja 15 miliar dolar AS," ujar Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, diakses dari Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan dagang hanya mengalihkan sumber impor dari negara lain ke Amerika Serikat.

Ia menjelaskan kebutuhan energi Indonesia, terutama Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM dan minyak mentah, memang masih ditopang oleh impor karena produksi dalam negeri belum mencukupi.

Namun, kesepakatan dengan Amerika Serikat tidak menambah total volume impor, melainkan hanya memindahkan asal negara pemasoknya.

Bahlil juga memastikan bahwa harga pembelian tiga komoditas energi tersebut tetap mengikuti mekanisme pasar. Bahkan, untuk LPG, harga dari Amerika Serikat disebut lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

"Harga impor ketiga produk senilai 15 miliar dolar AS dari Amerika tersebut sama dengan harga pasar. Jadi tidak ada perbedaan apakah dari Middle East (Timur Tengah) atau dari Amerika. Itu harganya sama, bahkan justru untuk LPG dari Amerika jauh lebih murah ketimbang dari negara-negara yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani negara ataupun mengganggu kedaulatan energi nasional.

"Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda. Jadi yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga, saya tidak akan mungkin menjual bangsa sendiri," jelasnya.

Kesepakatan perdagangan energi senilai 15 miliar dolar AS tersebut tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perjanjian ini difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis (19/2).

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga sekitar 15 miliar dolar AS.

Rinciannya meliputi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar 3,5 miliar dolar AS, minyak mentah (crude oil) sekitar 4,5 miliar dolar AS, serta produk BBM olahan tertentu senilai sekitar 7 miliar dolar AS.

Selain itu, kerja sama juga mencakup komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batu bara metalurgi dan teknologi batu bara bersih.

Pemerintah memastikan seluruh komitmen tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan aspek harga yang kompetitif dan kepentingan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons ketentuan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-Amerika Serikat (AS) yang membuka peluang produk pangan dan pertanian asal Negeri Paman Sam masuk ke Indonesia tanpa pembatasan kuota.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak menjadi masalah karena sebagian besar komoditas yang diimpor merupakan bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri.

Budi mengatakan Indonesia selama ini memang bergantung pada impor sejumlah komoditas dari AS, terutama bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti kedelai dan gandum.

"Kita itu kan butuh, memang yang kita impor dari Amerika itu kebanyakan memang kita butuhkan, karena kebanyakan bahan baku. Kedelai kita juga butuh, kita impor terbesar dari Amerika. Gandum juga kita butuh banyak, yang kita enggak punya," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (20/2).

Menurut dia, kemudahan impor justru dapat membantu menekan biaya produksi industri nasional. Dengan harga bahan baku yang lebih murah, harga produk akhir di tingkat konsumen juga diharapkan lebih terjangkau.

"Kalau kita enggak mempermudah itu justru menyusahkan industri kita. Rata-rata memang bahan baku yang kita butuhkan dan tidak kita produksi. Kalau dipermudah kan jadi murah juga, biaya produksi menjadi murah," katanya.

Budi menegaskan pemerintah tidak melihat adanya persoalan dari kebijakan tersebut karena komoditas yang diimpor sebagian besar digunakan untuk menunjang sektor industri dalam negeri.

"Enggak ada masalah, karena yang diimpor itu rata-rata bahan baku yang kita butuhkan. Gandum dibutuhkan oleh industri makanan, kedelai juga begitu. Kita butuh bahan baku yang mudah didapatkan dan murah supaya harga makanan tidak mahal," ucapnya.

Sebelumnya, AS meminta Indonesia memberikan kemudahan impor produk pangan dan pertanian asal negara tersebut tanpa kuota maupun pembatasan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia-AS.

Dalam dokumen Fact Sheet Gedung Putih berjudul Trump Administration Finalizes Trade Deal with Indonesia, Indonesia diminta membebaskan produk pangan dan pertanian AS dari kebijakan neraca komoditas, rezim perizinan impor hortikultura, serta skema perizinan impor lainnya.

Pemerintah juga diminta hanya menerapkan sistem perizinan impor otomatis untuk produk tersebut.

Kesepakatan itu turut mengatur pengakuan terhadap sistem pengawasan pangan dan pertanian AS, termasuk standar sanitasi, regulasi teknis, serta sertifikasi resmi pemerintah AS sebagai bukti kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Selain itu, Indonesia diminta tidak membatasi importir dalam memasukkan produk pertanian AS ke pasar domestik serta tidak memberikan hak impor khusus kepada pihak tertentu yang dapat menghambat masuknya produk tersebut.

Perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS ditandatangani pada Kamis (19/2) waktu setempat.

Dalam kesepakatan tersebut, AS menetapkan tarif sebesar 19 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia, meski beberapa komoditas tertentu mendapat tarif nol persen.

Kedua negara saat ini masih menjalankan prosedur domestik masing-masing sebelum perjanjian berlaku efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) mengeluhkan berkurangnya pasokan daging akibat kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi.

Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180.000 ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging.

Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, berisiko berdampak pada ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan daging yang dampaknya akan menjalar ke pasar.

"Dengan pasokan yang makin terkonsentrasi di tangan BUMN dan menurunnya fleksibilitas swasta, maka pasar pun rentan terhadap gangguan," kata Hastho dikutip dari Antara, Jumat (13/2/2026).

Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton.

Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Menurut dia, kebijakan pemangkasan kuota impor daging tidak tepat terlebih ditambah dengan adanya beberapa Izin Pemasukan API-U jenis dagingnya tidak sesuai dengan yang dimohon.

"Hal itu membuat kuota secara angka terlihat ada, tapi secara utilisasi industri tidak efektif dan bahkan berpotensi mematikan perusahaan API-U (importir umum), karena tidak punya barang dagangan yang sesuai kebutuhan pelanggannya," ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan daging saat ini bertentangan dengan tujuan pembangunan industri dan dampaknya sangat jelas di lapangan, karena dengan pembatasan kuota, harga bahan baku industri melonjak tajam.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/2), harga daging sapi sudah masuk rentang tertinggi harga acuan pembelian (HAP) konsumen sementara di pasaran untuk daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

“Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp140.000/kg,” ujar Ahmad, pedagang daging di Pasar Cibubur, Jakarta, Rabu (11/2)

Begitu juga untuk harga daging kerbau sudah 20 persen HAP atau rata-rata Rp112.100/kg, bahkan di Pulau Jawa, harga daging kerbau mencapai Rp120.000/kg atau 50 persen di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp80.000/kg.

berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (Nampa/National Meat Processors Association Indonesia) menyoroti kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi secara drastis kepada pelaku usaha swasta yang dinilai berdampak pada pasokan komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Nampa Hastho Yulianto menyatakan kebijakan pemangkasan alokasi kuota impor daging sapi tahun 2026 menjadi 30.000 ton dari tahun lalu sebesar 180 ribu ton telah membawa pengaruh di pasar daging sapi dan industri pangan Indonesia termasuk dampak pada sektor pengolahan daging.

Penurunan kuota impor untuk swasta maupun anggota asosiasi industri pengolahan daging, yang tahun ini hanya mendapatkan alokasi 17.000 ton, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, berisiko terjadinya kekurangan bahan baku buat industri pengolahan daging.

"Dengan pasokan yang makin terkonsentrasi di tangan BUMN dan menurunnya fleksibilitas swasta, maka pasar pun rentan terhadap gangguan," katanya.

Berdasarkan kuota impor daging 2026 dua BUMN yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia mendapatkan alokasi sebanyak 100.000 ton.

Menurut dia, jika kebijakan kuota impor tahun 2026 tidak ditinjau secara komprehensif, maka berpotensi pada penurunan kapasitas produksi, penundaan rencana ekspansi, bahkan penghentian usaha bagi sebagian pelaku industri.

Terkait dibukanya keran impor daging dari Brasil, Hastho menyatakan pengalaman empiris sejak 2016 menunjukkan impor daging kerbau oleh BUMN yang dimaksudkan sebagai instrumen stabilisasi harga tidak selalu menghasilkan harga pasar yang lebih rendah, dan dalam beberapa periode justru diikuti oleh kenaikan harga.

Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah tidak membatasi daging industri, baik untuk industri olahan daging maupun industri hotel, restoran dan katering (Horeka), karena daging impor itu merupakan bahan baku dan bukan untuk konsumsi akhir, namun diolah menjadi nilai tambah produk berbeda.

Menurut dia, kebijakan pemangkasan kuota impor daging tidak tepat terlebih ditambah dengan adanya beberapa Izin Pemasukan API-U jenis dagingnya tidak sesuai dengan yang dimohon.

"Hal itu membuat kuota secara angka terlihat ada, tapi secara utilisasi industri tidak efektif dan bahkan berpotensi mematikan perusahaan API-U (importir umum), karena tidak punya barang dagangan yang sesuai kebutuhan pelanggannya," ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan daging saat ini bertentangan dengan tujuan pembangunan industri dan dampaknya sangat jelas di lapangan, karena dengan pembatasan kuota, harga bahan baku industri melonjak tajam.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/2), harga daging sapi sudah masuk rentang tertinggi harga acuan pembelian (HAP) konsumen sementara di pasaran untuk daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

“Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp140.000/kg,” ujar Ahmad, pedagang daging di Pasar Cibubur, Jakarta, Rabu (11/2)

Begitu juga untuk harga daging kerbau sudah 20 persen HAP atau rata-rata Rp112.100/kg, bahkan di Pulau Jawa, harga daging kerbau mencapai Rp120.000/kg atau 50 persen di atas HAP yang ditetapkan sebesar Rp80.000/kg.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap temuan penyimpangan kuota impor minyak mentah dan produk kilang.

Hal tersebut disampaikan Ahok saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Mulanya, jaksa menanyakan soal berita acara pemeriksaan alias BAP Ahok yang menyatakan adanya temuan peningkatan kuota impor saat menjabat sebagai Komut Pertamina 2019-2024

Kemudian, Ahok menyatakan penyimpanan itu berupa laporan tender aditif di anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

"Jadi yang disebut penyimpangan itu, ketika ada laporan tender aditif untuk branding di kilang itu bermasalah untuk Patra Niaga. Saya lupa waktu itu untuk Pertamax Turbo atau apa gitu loh," ujar Ahok.

Selanjutnya, Ahok juga menyampaikan adanya temuan soal penyimpangan soal pengadaan minyak mentah dan produk kilang dengan modus penggantian nama dari beberapa perusahaan.

Selain itu, penyimpangan lainnya yang ditemukan yaitu berkaitan dengan pengadaan barang yang sama. Namun ketika diganti nama harga barang itu menjadi berbeda.

"Makanya saya sampaikan kalau sistem procurement kita perbaiki di RKAP 2024 direksi tanda tangan semua, itu kita ada penghematan 46%. Itu yang saya maksud penyimpangan di sini adalah yang mengganggu optimalisasi biaya kami. Nah jadi mahal pengadaannya," imbuhnya.

Setelah itu, Ahok juga telah memberikan rekomendasi berupa pemecatan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, keputusan soal perombakan jabatan tidak dimiliki dewan komisaris.

"Sayangnya dua tahun terakhir keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali, langsung di-bypass oleh Menteri BUMN," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan total alokasi kuota impor daging sapi sepanjang 2026 mencapai 280.000 ton, dengan porsi terbesar diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penugasan impor kepada BUMN telah sepenuhnya diterbitkan. Begitu pula dengan kuota impor untuk pelaku swasta juga mulai direalisasikan.

“Semuanya sudah keluar, semua penugasan BUMN 250.000 [ton] sudah keluar semua. Swasta 30.000 [ton] kuota itu ya alokasinya, ada beberapa yang ajukan yang sudah lengkap, sudah keluar permohonan izinnya,” kata Tommy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat (23/1/2026).

Tommy menegaskan bahwa saat ini proses importasi daging sapi tinggal menunggu tahap realisasi impor. Adapun, BUMN yang mendapat penugasan impor daging sapi tersebut adalah anggota ID Food, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Lebih lanjut, Tommy menyampaikan penetapan penugasan itu tidak hanya diputuskan oleh Kemendag, melainkan melalui neraca komoditas (NK).

Selain daging sapi beku, Tommy menyebut penerbitan persetujuan impor (PI) sapi bakalan atau sapi muda berusia 1—2 tahun, hampir sepenuhnya mencapai kuota yang ditetapkan pemerintah.

“Sapi bakalan, pemegang PI ada banyak dan hampir sudah keluar semua. Kan alokasinya 700.000 [ekor], sekarang sudah penerbitan izinnya sudah hampir ke angka 700.000 [ekor] untuk bakalan,” terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya tidak mendapatkan penugasan impor daging kerbau beku sepanjang 2026.Rizal menuturkan impor daging beku telah diarahkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk ditangani oleh PT Berdikari.

“Kemarin kuotanya [impor daging kerbau beku] sudah diberikan ke BUMN dalam hal ini fokusnya ke Berdikari, jadi Bulog tidak mengimpor mengimpor daging beku. Bulog fokus dengan beras minyak, gula untuk support kebutuhan masyarakat,” terang Rizal dalam konferensi pers di Bulog Business District, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan alokasi kuota pengadaan daging ruminansia dari luar negeri, yakni sapi dan kerbau, untuk memenuhi kebutuhan sepanjang 2026. Dengan proyeksi konsumsi tahunan mencapai 794,3 ribu ton, impor dinilai masih diperlukan guna menutup kebutuhan nasional tersebut.

Untuk kebutuhan konsumsi, kuota impor sapi dan kerbau bakalan ditetapkan sebanyak 700.000 ekor yang seluruhnya dialokasikan kepada pelaku usaha swasta.

Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan produksi daging sekitar 189,7 ribu ton. Selain itu, pelaku usaha swasta juga memperoleh penugasan impor daging lembu sebanyak 30.000 ton.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi/Kerbau per 6 Januari 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok awal daging sapi dan kerbau pada awal tahun masih mencapai 41,7 ribu ton.

Dengancarry overstok dari 2025 ke 2026 sebesar angka tersebut, kondisi pasokan nasional dinilai cukup solid, termasuk untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Ramadan yang jatuh pada Februari—Maret 2026.

Selain itu, juga ditambah dengan proyeksi produksi domestik selama setahun sebesar 421,2 ribu ton, pasokan dari pemotongan sapi dan kerbau bakalan sekitar 189,7 ribu ton, serta tambahan dari impor.

Dengan demikian, total ketersediaan daging sapi dan kerbau secara nasional diperkirakan mencapai 949,7 ribu ton. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi tahunan berada di level 794,3 ribu ton, mencakup konsumsi rumah tangga maupun non-rumah tangga.

Adapun, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging sapi dan kerbau juga masih berada pada level aman. Hingga 22 Januari 2026, CPP daging sapi tercatat sekitar 8.000 ton dan daging kerbau sekitar 3.000 ton. Secara rinci, ID Food menguasai stok daging sapi dan kerbau sebesar 11.000 ton, sedangkan Perum Bulog memiliki stok sekitar 18 ton.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyatakan bahwa selama ini pelaku usaha daging impor juga berperan dalam stabilisasi harga daging di pasaran.

Menurut Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana, tidak benar jika dikatakan mereka tidak ikut berperan dalam stabilisasi harga daging dan cenderung memainkan harga, apalagi segmen pasar daging impor bukanlah pasar umum tapi industri hotel, restoran dan katering (horeka).

"Sebenarnya, peran swasta dan BUMN itu sama saja, yakni punya kewajiban untuk stabilisasi harga karena ini kepentingan nasional. Itu sebabnya harus ada equal treatment, perlakuan yang sama (swasta dengan BUMN)," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan sebagian besar kuota impor daging sapi reguler tahun ini dialihkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) agar negara dapat hadir sebagai stabilisator.

"Logikanya, kalau dipegang semua oleh swasta, pemerintah sulit melakukan intervensi ketika harga bergejolak. Untuk itu, kuota impor daging ditarik ke BUMN sehingga negara bisa hadir sebagai stabilisator," ujar Mentan, Kamis (22/1/2026).

Menurut Teguh, swasta secara implisit juga berperan menstabilkan harga mengingat bicara harga maka terkait mekanisme pasar, atau supply and demand.

"Jika pasok cukup, harga stabil. Stabil tidak hanya di pasar umum, tapi juga segmen kami sebagai pemasok industri horeka," katanya.

Dia menilai keputusan pemerintah memangkas porsi pengusaha swasta dan menyerahkan ke BUMN menimbulkan monopoli yang tidak sehat.

"Monopoli pasti menimbulkan inefisiensi. Mengapa pemerintah tidak bijak menyangkut stabilisasi harga daging, yakni memberi perlakuan yang setara," katanya.

Sebagai bagian integral dari dunia usaha yang sama, tambahnya seharusnya pemerintah memberi kesempatan yang sama sehingga tercipta iklim kompetisi yang efisien.

"Dengan demikian bisa memberi manfaat bagi konsumen dan sektor riil. Belum lagi industri horeka dan manufaktur yang punya nilai tambah serta menyerap tenaga kerja," katanya.

Oleh karena itu, Teguh berharap pemerintah mengembalikan porsi kuota daging sapi reguler seperti tahun lalu, yakni 180 ribu ton.

Pihaknya mengapresiasi apa yang diputuskan kantor Kementerian Koordinasi bidang Pangan, yang menjanjikan akan mengevaluasi jatah kuota daging sapi reguler pada Maret.

Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (APPDI) Asnawi mengatakan produksi daging sapi nasional masih kurang, yang mana konsumsi per kapita 2,57 kg, kebutuhan daging dalam negeri mencapai 731.000 ton/tahun.

Sementara, produksi daging sapi nasional, tambahnya, hanya mampu memenuhi 33,4 persen, sisanya dipenuhi oleh impor.

Bahkan, lanjutnya, daging beku impor, terutama daging kerbau, bermanfaat untuk menekan harga daging di pasar.

"Jika tidak ada daging impor, maka harga daging dalam negeri bisa di atas Rp140.000/kg," katanya.

Sementara itu, Wakil Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pemangkasan kuota impor secara drastis yang dilakukan pemerintah sebagai salah sasaran sebab pelaku usaha mengimpor daging reguler untuk memenuhi pasar horeka (hotel, restoran dan katering) dan daging industri, bukan pasar umum.

"Peran stabilisasi harga itu tujuan dari dibukanya impor daging kerbau India, yakni agar masyarakat bisa menjangkau harga daging, di mana HET-nya dipatok Rp80.000/kg. Itu ada di pasar umum," ujarnya.

Oleh karena itu, Marina menyatakan tidak benar jika pihak swasta mempermainkan harga daging karena pasar yang berbeda.

Dalam kesempatan itu, Marina menjelaskan bahwa industri horeka sangat terganggu dengan pemangkasan kuota yang jadi porsi swasta, sebab bisnis mereka menggunakan sistem kontrak, sehingga masalah pasok menjadi sangat sensitif.

"Itu sebabnya mengapa kami minta pemerintah mengembalikan kuota, karena pasok terganggu dan perusahaan kesulitan. Jika sudah begini, maka gelombang PHK bisa saja terjadi," ujarnya.

Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging mencapai 297.000 ton. Rinciannya terdiri dari 100.000 ton daging kerbau dari India, 75.000 ton daging sapi dari Brasil, 75.000 ton daging dari negara lain, semuanya dialokasikan untuk BUMN, sementara 105 perusahaan swasta hanya mendapat 30.000 ton. Sisanya, 17.000 ton dialokasikan untuk daging industri.

BUMN yang mendapat kuota impor daging adalah PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sementara swasta dengan jatah hanya 30.000 ton harus dibagi kepada 105 perusahaan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menetapkan porsi terbesar kuota impor daging sapi tahun ini kepada badan usaha milik negara (BUMN) berdasarkan Neraca Komoditas (NK) 2026, sementara jatah untuk pelaku usaha swasta hanya 30 ribu ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana mengatakan penugasan impor untuk BUMN telah diterbitkan seluruhnya sesuai hasil penetapan tersebut.

"Ada penugasan BUMN kemarin. Semuanya sudah keluar kan (di Neraca Komoditas). Semua penugasan BUMN 250 ribu ton sudah keluar semua. Swasta kan semua 30 ribu ton kuota itu ya alokasinya," ujar Tommy di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Ia menambahkan untuk kuota swasta, izin impor juga mulai diterbitkan bagi perusahaan yang telah melengkapi persyaratan administrasi.

"Ada beberapa yang ajuin yang sudah lengkap ya, sudah keluar (izin impornya)," katanya.

Dengan demikian, menurut Tommy, proses saat ini tinggal menunggu realisasi impor di lapangan.

Adapun BUMN yang mendapat penugasan impor tersebut adalah PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Penetapan itu, kata Tommy, bukan hanya keputusan Kemendag, melainkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian.

"Berdikari dan PPI sesuai penugasan. Itu diputuskan dalam rakor Neraca Komoditas, tidak hanya Kemendag," ucapnya.

Selain daging sapi beku, pemerintah juga mengalokasikan impor sapi bakalan yang akan digemukkan di dalam negeri. Tommy menyebut izin impor sapi bakalan hampir seluruhnya telah diterbitkan.

"Sapi bakalan, pemegang PI (persetujuan impor) ada banyak ya. Dan sudah keluar semua hampir. Kan alokasinya 700 ribu ekor sekarang sudah penerbitan izinnya sudah hampir ke angka 700 ribu ekor untuk (sapi) bakalan," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan Bulog tidak lagi mendapat penugasan impor daging beku tahun ini, termasuk daging kerbau beku yang sebelumnya rutin dilakukan untuk kebutuhan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Terkait daging kerbau beku, sesuai dengan arah dari Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), kemarin kuotanya sudah diberikan ke BUMN, dalam hal ini fokusnya ke Berdikari. Jadi Bulog tidak mengimpor daging beku, Bulog fokus dengan beras, minyak, kemudian gula untuk support kebutuhan masyarakat," ujar Rizal.

Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging mencapai 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN, sementara swasta hanya mendapat 30 ribu ton, dan sisanya sekitar 17 ribu ton untuk kebutuhan industri.

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menilai kuota untuk swasta tahun ini turun tajam dibandingkan tahun lalu yang mencapai 180 ribu ton. Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut porsi 30 ribu ton hanya setara sekitar 16 persen dari total kuota impor.

"Benar. Kuota reguler untuk pengusaha swasta ditetapkan 30 ribu ton untuk 105 perusahaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Teguh berharap pemerintah segera menerbitkan Surat Persetujuan Impor agar realisasi bisa dilakukan tepat waktu, khususnya menjelang Ramadan dan Lebaran saat permintaan meningkat.

"Harga dibentuk dari mekanisme pasar. Selain yang reguler untuk swasta, BUMN juga mendapat kuota yang besar jumlahnya," katanya.

Kebijakan ini sebelumnya juga dijelaskan Mentan Amran sebagai bagian dari pengalihan peran agar BUMN lebih kuat sebagai stabilisator harga. Menurut Amran, yang dialihkan ke BUMN adalah kuota daging beku, sementara impor sapi bakalan tetap sepenuhnya di tangan swasta.

"Itu daging (sapi) beku. Kalau itu bukan dipangkas, itu dialihkan ke BUMN supaya BUMN menjadi stabilisator," ujarnya.

Ia menilai kehadiran BUMN penting agar pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan intervensi ketika terjadi lonjakan harga di pasar, mengingat selama ini impor sapi bakalan yang jumlahnya mencapai sekitar 700 ribu ekor sepenuhnya dikelola swasta.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha daging mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi bagi perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) mencatat kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya sebesar 30.000 ton, jauh menurun dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana mengatakan kebijakan tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha karena tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton [perusahaan swasta]. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India 100.000 ton, dari Brasil 75.000 ton, belum lagi dari negara lain,” ujar Teguh.

Menurutnya, kuota impor daging sapi untuk swasta tahun ini hanya sekitar 16% dari kuota tahun lalu dan harus dibagi kepada sekitar 105 perusahaan. Kondisi ini, kata Teguh, membuat operasional perusahaan menjadi sangat terbatas. Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam penetapan kebijakan tersebut.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan tidak tahu bagaimana dasar angka tersebut,” ungkapnya.

Atas kebijakan itu, APPDI bersama sejumlah asosiasi lain telah menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk meminta peninjauan ulang kuota impor.

Harga Daging Meroket hingga PHK Mengintai

Keterbatasan kuota impor daging sapi dinilai berpotensi berdampak langsung pada kelangsungan usaha dan tenaga kerja. Teguh memperingatkan, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Enggak mungkin lah pengusaha dipaksakan tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK,” tegasnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna D.K. Ia mengaku kecewa dengan pemangkasan kuota impor daging sapi yang dilakukan tanpa sosialisasi.

“Selama ini kami telah menyerap tenaga kerja ribuan orang dan pembayar pajak serta memenuhi penyuplai horeka dan manufaktur, membantu pemerintah menjalankan roda ekonomi,” ujarnya.

Marina juga mengingatkan pemangkasan kuota berpotensi membuat harga daging sapi dikendalikan oleh segelintir pelaku usaha.

“Pastinya harga daging akan menjadi tinggi, yang kami takuti akan merembet ke PHK,” katanya.

Dari sisi pedagang, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat harga daging sapi terus mengalami kenaikan sejak momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan pedagang saat ini menjual daging sapi di kisaran Rp125.000–Rp130.000 per kilogram.

“Sekarang pedagang menjual di harga Rp125.000–130.000 per kilogram akibat setiap satu minggu ada kenaikan dua kali di angka Rp2.000 per potong,” ujarnya.

Ikappi bahkan memperkirakan harga daging sapi berpotensi menembus Rp150.000 per kilogram menjelang Lebaran 2026 jika pasokan tidak membaik dan kebijakan kuota impor tidak ditinjau ulang.

Respons Kemendag

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal kuota impor daging sapi yang dipangkas menjadi 30.000 ton untuk pengusaha swasta pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kuota impor daging sapi untuk 2026 telah ditetapkan sesuai dengan keputusan neraca komoditas. Adapun, setelah kuota tersebut ditetapkan, Kemendag akan menerbitkan perizinan impor (PI).

“Itu [kuota impor daging sapi] berdasarkan keputusan neraca komoditas ya, kan kita kalau sudah diputuskan, tinggal kita menerbitkan [perizinan impor],” kata Budi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).

Sebelumnya, para pengusaha daging sapi mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebanyak 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” ujar Teguh saat dihubungi Bisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 dan membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu. Karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi untuk pengusaha swasta tahun ini dipangkas tajam menjadi hanya 30 ribu ton, merosot dari kuota tahun lalu 180 ribu ton.

Jumlah tersebut hanya setara 16 persen dari total kuota impor daging tahun ini yang mencapai 297 ribu ton. Kuota tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pasokan menjelang Ramadan dan Lebaran.

"Benar. Kuota reguler untuk pengusaha swasta ditetapkan 30 ribu ton untuk 105 perusahaan," ujar Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/1).

Teguh menjelaskan dengan kuota yang relatif kecil dibanding tahun sebelumnya, pengusaha berharap pemerintah segera menerbitkan Surat Persetujuan Izin agar impor bisa segera direalisasikan.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan daging di pasar saat permintaan meningkat.

"Kita berharap dari 30 ribu ton segera diterbitkan Surat Persetujuan Izin supaya saat Lebaran ada daging yang tersedia," kata Teguh.

Terkait potensi kenaikan harga, Teguh menyebut harga tetap dibentuk oleh mekanisme pasar.

Ia menambahkan selain kuota reguler untuk swasta, badan usaha milik negara (BUMN) juga memperoleh porsi kuota impor dalam jumlah besar yang diharapkan membantu menjaga keseimbangan pasokan nasional.

"Harga dibentuk dari mekanisme pasar. Selain yang reguler untuk swasta, BUMN juga mendapat kuota yang besar jumlahnya," ujarnya.

Kendati demikian, APPDI berharap pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan kuota impor daging sapi tahun ini.

Teguh menyebut pengusaha menginginkan besaran kuota kembali mendekati realisasi tahun sebelumnya agar distribusi dan ketersediaan lebih terjamin.

"Kami berharap ada peninjauan kuota dan sama dengan 2025, yaitu 180 ribu ton," kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal kuota impor daging sapi yang dipangkas menjadi 30.000 ton untuk pengusaha swasta pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kuota impor daging sapi untuk 2026 telah ditetapkan sesuai dengan keputusan neraca komoditas. Adapun, setelah kuota tersebut ditetapkan, Kemendag akan menerbitkan perizinan impor (PI).

“Itu [kuota impor daging sapi] berdasarkan keputusan neraca komoditas ya, kan kita kalau sudah diputuskan, tinggal kita menerbitkan [perizinan impor],” kata Budi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).

Sebelumnya, para pengusaha daging sapi mengeluhkan pemangkasan kuota impor daging sapi untuk perusahaan swasta pada 2026 yang dinilai terlalu kecil dan berpotensi menekan keberlangsungan usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) menyebut kuota impor daging sapi bagi pengusaha swasta pada 2026 hanya ditetapkan sebesar 30.000 ton, jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebanyak 180.000 ton.

Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana menyebut pemangkasan kuota tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha lantaran tidak sebanding dengan kebutuhan industri.

“Diberi kuota hanya 30.000 ton. Terbesar itu untuk BUMN, itu dari India itu 100.000 ton, dari Brasil itu 75.000 ton, belum lagi dari yang negara lain, dua negara tersebut,” ujar Teguh saat dihubungiBisnis, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, kuota impor daging sapi yang diberikan kepada pengusaha swasta tahun ini hanya sekitar 16% dibandingkan kuota 2025 dan membuat para pengusaha khawatir terhadap keberlangsungan usaha.

Selain itu, Teguh menyebut kebijakan pemangkasan kuota impor daging sapi tersebut juga minim transparansi dan tidak disertai sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Kami juga tidak tahu tiba-tiba muncul angka itu. Karena selama ini juga kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi, juga tidak tahu bagaimana angka tersebut dasarnya muncul,” ungkapnya.

Selain itu, APPDI juga memperingatkan keterbatasan kuota impor akan berdampak langsung pada operasional perusahaan, bahkan berpotensi berujung pada PHK. Menurutnya, risiko PHK sangat mungkin terjadi apabila pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan kuota.

“Nggak mungkin lah pengusaha dipaksakan harus tidak ada kegiatan usaha kemudian harus menanggung karyawan-karyawan yang bekerja. Itu berpotensi adanya PHK. Kalau itu pemerintah tidak mengabulkan permintaan kami,” ujarnya.

Di samping itu, APPDI juga mengkhawatirkan pemangkasan kuota ini dapat memengaruhi harga daging sapi di tingkat konsumen.