Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di masyarakat saat ini jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya. Hal tersebut terjadi lantaran pemerintah sudah subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, pemerintah selama ini menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menanggung selisih harga keekonomian komoditas energi. Salah satunya seperti LPG 3 kg.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, dikutip Senin (10/11/2025).

Ia lantas mencontohkan bahwa harga asli LPG 3 kg yang sebenarnya adalah sebesar Rp 42.750 per tabung. Sementara, LPG 3 kg yang disalurkan melalui pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur dipatok sebesar Rp 12.750 per tabung.

Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung untuk gas LPG 3 kg ini. Selain LPG 3 kg, pemerintah juga memberikan subsidi untuk harga BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi.

Lantas, berapa harga LPG 3 kg yang beredar di Agen & Pangkalan?

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia dikutip 10 November 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

Misalnya, Pangkalan LPG Ayanih, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. "(Harga LPG 3 kg) Rp 19.000," ujar penjaga di pangkalan tersebut, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, seperti di Toko Jejen, harga jual LPG 3 kg yang berlaku sebesar Rp 22.000 per tabung. Harga tersebut sudah terhitung termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan.

"(Harga LPG 3 kg) Rp 22.000, diantar," kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai beberapa survei yang menjadikan dirinya sebagai calon kuat Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI di Pemilu 2029. Secara tegas ia mengatakan tidak tertarik terhadap dunia politik.

"Saya nggak tertarik politik," kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).

Purbaya pun kembali menegaskan bahwa ia benar-benar tak tertarik dengan politik, meskipun survei menyebut dirinya berada dalam posisi teratas Cawapres. "Saya nggak tertarik politik," jawabnya singkat.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengakui bahwa Purbaya memiliki elektabilitas yang tinggi. Meski menurutnya terlihat Mantan Kepala LPS ini tak tertarik sepenuhnya di dunia politik.

Selain itu, IndexPolitika pun merilis hasil survei tokoh-tokoh dengan elektabilitas tinggi untuk bursa Pilpres 2029. Nama Purbaya muncul sebagai calon kuat sebagai Calon Wakil Presiden.

Direktur Eksekutif IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, mengatakan dalam survei capres ini muncul nama Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada juga nama Menkeu Purbaya.

"Untuk top of mind calon presiden 2029 Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12%, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50%, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40%," kata Denny, mengutip detikcom, dalam rilis survei yang diterima, Selasa (28/10/2025).

IndexPolitica juga melakukan survei terhadap elektabilitas calon wakil presiden. Nama Purbaya ada di posisi teratas.

Berikut hasil surveinya:

(Pertanyaan tertutup) siapakah dari 10 nama berikut yang B/I/S pilih sebagai Wakil Presiden RI jika Pemilu dilakukan hari ini?

Purbaya Yudhi Sadewa 28,65%

Dedi Mulyadi 20,15%

Agus Harimurti Yudhoyono 15,75%

Gibran Rakabuming Raka 12,35%

Erick Thohir 5,14%

Pramono Anung 3,40%

Mahfud MD 3,15%

Sandiaga Uno 2,60%

Yusril Ihza Mahendra 1,35%

Puan Maharani 0,15%

Tidak Menjawab 7,31%

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri, khususnya para menteri ekonomu untuk melakukan rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Rabu (29/10/2025). Dalam rapat itu membahas mengenai perkembangan ekonomi.

Rapat yang berlangsung selama 3 jam itu, dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesi Perry Warjiyo, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.

"Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan daripada perekonomian. Dan tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik," kata Airlangga, saat memberikan keterangan pers, di Istana Negara, Rabu (29/10/2025).

Airlangga menyambaikan indikator seperti Indeks Konsumen Indonesia masih berada atas 100-115 per September ini. Indeks Penjualan Ritel (IPR) 5,8%, Purchasing Manager Index 50,4, juga realisasi Investasi mencapai Rp 1.434,3 triliun. Selain itu juga dari laporan Mandiri Spending Index juga naik menjadi 290,5 di bulan Oktober ini.

"Ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain, kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat," kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan presiden menanyakan terkait perkembangan dari program unggulan yang sudah dicanangkan. Sehingga disampaikan beberapa program yang dilanjutkan pada tahun depan.

"Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPh Final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk wisata dan padat karya, kemudian PPnDTP untuk sektor perumahan, dan juga diskon iuran JKK dan JKM," kata Airlangga.

Selain itu juga disampaikan, program terkait hilirisasi seperti revitalisasi tambak di Pantura seluas 20 ribu hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, dan moderinsasi kapal, dan terkait program MBG.

"Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang optimis bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa menembus 9.000 pada akhir tahun ini. Bahkan Purbaya memprediksi indeks acuan utama bursa domestik itu bisa lompat hingga level 32.000.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, IHSG berkaitan erat dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan industri pasar modal. Sebab, untuk mencapai IHSG saat ini yang menyentuh 8.000 sangat sulit dibayangkan beberapa tahun lalu.

"Saya rasa kita terus saja berharap bahwa indeks kita akan terus naik, berapapun angkanya. Kita tidak bayangkan 8 ribu bisa tercapai di tahun ini. Bahkan lebih cepat dari target. Jadi artinya apa? Kita tidak diskusi mengenai IHSG-nya. Tapi upaya-upaya apa yang dilakukan yang impact-nya di IHSG. IHSG menurut saya adalah hasil," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, pengembangan industri pasar modal bukan tercermin hanya dari capaian IHSG, melainkan upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

"Karena IHSG itu tidak hanya bicara mengenai angka. Apakah 32 ribu atau 8 ribu, 10 ribu. Tapi bagaimana upaya mencapai hasil tersebut.

Jadi IHSG itu sebenarnya hasil dari sebuah upaya dan termasuk kondisi global maupun domestic dan fundamental perusahaan," ucapnya.

Ia menyebut, IHSG bukan hanya bicara tentang aktivitas perdagangan yang ramai melainkan cerminan perusahaan dengan fundamental yang bagus.

"Jadi tidak hanya bisa bicara bahwa trading-nya ramai. Tapi kalau fundamental perusahaan juga tidak bagus. Yang tidak naik market cap-nya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi terkait dengan IHSG," pungkasnya.

Sebelumnya, Purbaya optimis IHSG pada tahun ini bisa tembus 9.000 hingga 32.000. Meski demikian, mantan Ketua LPS tersebut juga tidak menafikan adanya 'saham gorengan' yang dapat mengganggu kinerja indeks dalam jangka panjang, karena kenaikan artifisial.

Namun, Purbaya mengaku masih optimis karena masih ada banyak saham fundamental bagus dengan kapitalisasi pasar besar. "Makanya indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya ke Saya (IHSG) bagaimana? To the moon saya bilang," ungkap Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia bahkan, memprediksi IHSG dapat tembus 32.000 dalam sepuluh tahun ke depan. "Orang bilang saya bohong ngomong sembarangan tapi itu berdasarkan dari pengalaman 20-30 tahun terakhir," ujar Purbaya.

Pada awal siklus bisnis sampai ke akhir, kata Purbaya, indeks dapat tumbuh empat hingga lima kali dan mengaku siklus tersebut bisa berulang lagi.

Oleh karena itu, Purbaya percaya behavioral system tidak berubah sehingga angka tersebut dapat tercapai. "Jadi saya (tidak) tebak-tebak manggis, bukan bertapa, itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematika," ujar Purbaya.

Lebih lanjut terkait prediksi kenaikan IHSG yang fantastis, Purbaya menyebut dengan pendekatan ekonomi hal yang terasa mustahil dapat saja terjadi. "Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menarik. Kalau Anda pelajari dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tadi yang tinggi sekali yang seolah-olah mendekati dukun," jelas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan insentif bagi para pekerja di sektor pariwisata. Insentif itu berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP).

Ketbijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 10 Tahun 2025. Adapun Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025.

"Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata," dikutip dari bagian menimbang PMK 72/2025, Selasa (28/10/2025).

Pasal 3 PMK 72/2025 menyebutkan, bahwa kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di sektor pariwista ini menjadi bagian dari perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP yang sebelumnya diberikan kepada pekerja di sektor usaha alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Selain itu, juga termasuk para pekerja yang kode klasifikasi lapangan usahanya masih menjadi bagian dari deretan sektor-sektor penerima insentif. Kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU nya merupakan yang tercantum pada basis data yang terdapat dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Insentif pajak yang diberikan bagi para pegawai yang gajinya sampai dengan Rp 10 juta itu diberikan dalam jangka waktu yang beragam. Misalnya, pekerja di sektor alas kaki, tekstil dan pakain jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit berlaku untuk masa pajak Januari 2025-Desember 2025.

Sedangkan untuk para pekerja tertentu di bidang pariwisata jangka waktu insentif PPh Pasal 21 DTP nya diberikan untuk masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.

Dalam Pasal 5 PMK itu juga disebutkan, PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

Disebutkan pula bahwa Pembayaran tunai Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah itu nantinya tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Karena itu, pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah harus dibuatkan bukti pemotongan oleh Pemberi Kerja.

Tata cara pembuatan bukti pemotongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk Pegawai Tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada Pegawai Tetap bersangkutan

Sementara itu, bila PPh Pasal 21 nya telah dipotong dan telah diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan PPh Pasal 21 dapat dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai Tetap bersangkutan hanya sebesar bagian kelebihan pemotongan pajak yang tidak ditanggung pemerintah.

Sebagaimana diketahui, insentif PPh 21 DTP untuk sektor-sektor usaha tertentu ini merupakan menjadi bagian dari paket ekonomi yang telah diumumkan pemerintah pada September 2025 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif ini diberikan bagi para pekerja bergaji sampai dengan 10 juta di sektor padat karya dan pariwisata guna memastikan kepastian berusahanya terus terjaga di tengah tekanan bisnis.

"Akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan," kata Airlangga seusai rapat terbatas paket stimulus ekonomi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Untuk para pekerja di sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, dan furnitur yang bergaji sampai dengan Rp 10 juta, telah menerima insentif PPh DTP 100% sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 pada 4 Februari 2025.

Pada 2026, mereka akan mendapatkan kembali insentif pajak tersebut dengan target penerima mencapai 1,7 juta pekerja. Alokasi anggarannya pada tahun depan senilai Rp 800 miliar.

"Yang gajinya sampai Rp10 juta itu ditanggung pemerintah, ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja dan alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan," tegas Airlangga.

Sementara itu, bagi para pekerja di sektor terkait pariwisata, seperti hotel, restoran, dan alas kaki atau horeka mulai menerima insentif itu pada kuartal IV-2025. Targetnya terhadap 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp 480 miliar pada 2026 dan 2025 senilai Rp 120 miliar karena 100% PPh 21 DTP nya selama 3 bulan.

"Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh pekerja sektor horeka ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp10 juta," tutur Airlangga.

Dengan begitu, pada tahun depan, setidaknya akan terdapat 2,22 juta pekerja di sektor padat karya dan yang terkait pariwisata akan mendapatkan insentif pajak dengan total anggaran mencapai Rp 1,28 triliun.

"Dan benefitnya mereka bisa memanfaatkan angka Rp 60 ribu sampai Rp 400 ribu tambahan ke orang per orang, sehingga kita berharap bahwa ini daya beli bisa terjaga juga," ungkap Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan skema baru pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kelistrikan kepada PT Pertamina (Persero) dan juga PT PLN (Persero).

Dalam skema baru ini, pembayaran kompensasi akan dilakukan setiap bulan sebesar 70% dari total tagihan kompensasi yang diajukan oleh kedua perusahaan pelat merah tersebut.

"Yang kompensasi kita buat skema yang baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya," kata Purbaya di Jakarta, dikutip Jumat (23/10/2025).

Menurut Purbaya pada bulan kedelapan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap total tagihan dan realisasi pembayaran kompensasi tersebut. Setelah evaluasi rampung, maka sisa pembayaran akan dibayarkan secara penuh.

"Nanti bulan ke 8, kita hitung seperti apa, kurang atau beli, lebih. Kalau clear, tinggal 30% kita bayar semuanya," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan pembayaran terakhir, ia memastikan bahwa prosesnya sudah berjalan. Bahkan pihaknya sudah mengirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa dananya sudah tersedia dan menegaskan nilai tagihan kompensasi juga telah disetujui.

"Tinggal mereka kirim surat, nanti duit kayak gitu, nanti dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Tapi sudah disetujui oleh tiga menteri, jadi udah enggak ada masalah," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan skema baru pembayaran kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kelistrikan kepada PT Pertamina (Persero) dan juga PT PLN (Persero).

Dalam skema baru ini, pembayaran kompensasi akan dilakukan setiap bulan sebesar 70% dari total tagihan kompensasi yang diajukan oleh kedua perusahaan pelat merah tersebut.

"Yang kompensasi kita buat skema yang baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya," kata Purbaya di Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Menurut Purbaya pada bulan kedelapan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap total tagihan dan realisasi pembayaran kompensasi tersebut. Setelah evaluasi rampung, maka sisa pembayaran akan dibayarkan secara penuh.

"Nanti bulan ke 8, kita hitung seperti apa, kurang atau beli, lebih. Kalau clear, tanggal 30% kita bayar semuanya," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan pembayaran terakhir, ia memastikan bahwa prosesnya sudah berjalan. Bahkan pihaknya sudah mengirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa dananya sudah tersedia dan menegaskan nilai tagihan kompensasi juga telah disetujui.

"Tinggal mereka kirim surat, nanti duit kayak gitu, nanti dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Tapi sudah disetujui oleh tiga menteri, jadi udah enggak ada masalah," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Dalam skema baru ini, pembayaran kompensasi akan dilakukan setiap bulan sebesar 70% dari total tagihan kompensasi yang diajukan oleh kedua perusahaan pelat merah tersebut.

"Jadi gini, dari 6 yang kompensasi ya, subsidi kan tiap bulan kan, subsidi otomatis keluar. Yang kompensasi kita buat skema yang baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70%-nya," kata Purbaya di Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Namun demikian, pada bulan kedelapan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap total tagihan dan realisasi pembayaran kompensasi tersebut. Setelah evaluasi rampung, maka sisa pembayaran akan dibayarkan secara penuh.

"Nanti bulan ke 8, kita hitung seperti apa, kurang atau beli, lebih. Kalau clear, tanggal 30% kita bayar semuanya," tambahnya.

Sementara itu, terkait dengan pembayaran terakhir, ia memastikan bahwa prosesnya sudah berjalan. Bahkan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Pertamina dan PLN bahwa dananya sudah tersedia dan menegaskan nilai tagihan kompensasi juga telah disetujui.

"Tinggal mereka kirim surat, nanti duit kayak gitu, nanti dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Tapi sudah disetujui oleh tiga menteri, jadi udah enggak ada masalah," ujarnya.