Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pengusaha ritel akan senang jika pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Saat ditanya soal tanggapan andai PPN turun, Solihin mengatakan kalau semua akan gembira jika berkaitan dengan biaya usaha yang menjadi pengeluaran.

"Kalau yang lainnya berkaitan dengan yang harus dibayar, kalau turun semuanya juga gembira," kata Solihin kepada wartawan di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya Purbaya mengatakan bahwa ada kemungkinan penurunan PPN Indonesia yang saat ini 12%. Namun, hal ini harus dilakukan hati-hati.

"Nanti kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, beberapa waktu lalu.

Purbaya mengatakan, sebelum mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN itu, pemerintah akan lebih dulu melihat setoran pajak sampai akhir tahun, sambil melihat secara cermat keseluruhan kondisi masyarakat. Pasalnya, penurunan tarif PPN sebesar 1% dapat membuatnya kehilangan pendapatan hingga Rp 70 triliun.

"Kita akan lihat seperti apa di akhir tahun, ekonominya, uang (penerimaan negara) yang saya dapat di akhir tahun karena sampai sekarang belum terlalu clear," tegasnya.

Selain PPN, Solihin juga mengatakan keinginan pengusaha ritel turut mendapatkan insentif pajak penghasilan atau PPH karyawan.

"Selama ini peritel masih agak mengeluh ya. Tapi yang kalau dibilang, (pajak) gaji (sektor) tertentu pemerintah kan support nih. Nah kita pengen retail juga dapat," katanya.
Purbaya telah resmi merilis insentif pajak berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP) alias bebas pajak khusus bagi para pekerja di sektor pariwisata.

Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025. Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025.

Kebijakan insentif bebas pajak ini diberikan kepada industri pariwisata, restoran dan wellness. Dengan demikian, kebijakan ini menambah daftar pekerja yang sebelumnya sudah menerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP ini, yakni alas kaki, tekstil dan kulit serta barang dari kulit.

Patut diketahui, karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini yaitu mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis insentif pajak berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP) alias bebas pajak bagi para pekerja di sektor pariwisata.

Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025. Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025.

Kebijakan insentif bebas pajak ini diberikan kepada industri pariwisata, restoran dan wellness. Dengan demikian, kebijakan ini menambah daftar pekerja yang sebelumnya sudah menerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP ini, yakni alas kaki, tekstil dan kulit serta barang dari kulit.

Patut diketahui, karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini yaitu mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025).

Sementara itu, mengutip Pasal 4A, ada jangka waktu pemberian insentif yang berbeda antar sektor. Untuk industri alas kaki, tekstil, furnitur, serta kulit, PPh 21 DTP diberikan selama Masa Pajak Januari-Desember 2025. Sementara bagi sektor pariwisata, insentif berlaku mulai Masa Pajak Oktober-Desember 2025.

Dalam Pasal 5 PMK itu juga disebutkan, PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

Disebutkan pula bahwa Pembayaran tunai Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah itu nantinya tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Karena itu, pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah harus dibuatkan bukti pemotongan oleh Pemberi Kerja.

Tata cara pembuatan bukti pemotongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk Pegawai Tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada Pegawai Tetap bersangkutan

Sementara itu, bila PPh Pasal 21 nya telah dipotong dan telah diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan PPh Pasal 21 dapat dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai Tetap bersangkutan hanya sebesar bagian kelebihan pemotongan pajak yang tidak ditanggung pemerintah.

Sebagaimana diketahui, insentif PPh 21 DTP untuk sektor-sektor usaha tertentu ini merupakan menjadi bagian dari paket ekonomi yang telah diumumkan pemerintah pada September 2025 lalu.

Adapun, berikut ini daftar sektor yang pekerjanya mendapatkan insentif PPh 21 DTP:

1. Industri Persiapan Serat Tekstil
2. Industri Pemintalan Benang
3. Industri Pemintalan Benang Jahit
4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni)
5. Industri Kain Tenun Ikat
6. Industri Bulu Tiruan Tenunan
7. Industri Penyempurnaan Benang
8. Industri Penyempurnaan Kain
9. Industri Pencetakan Kain
10. Industri Batik
11. Industri Kain Rajutan
12. Industri Kain Sulaman
13. Industri Bulu Tiruan Rajutan
14. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
15. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
16. Industri Bantal dan Sejenisnya
17. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
18. Industri Karung Goni
19. Industri Karung Bukan Goni
20. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
21. Industri Karpet dan Permadani
22. Industri Tali
23. Industri Barang dari Tali
24. Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
25. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan
26. Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
27. Industri Kain Ban
28. Industri Kapuk
29. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
30. Industri Tekstil Lainnya YTDL
31. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
32. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
33. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
34. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
35. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
36. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
37. Industri Pakaian Jadi Rajutan
38. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
39. Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
40. Industri Pengawetan Kulit
41. Industri Penyamakan Kulit
42. Industri Pencelupan Kulit Bulu
43. Industri Kulit Komposisi
44. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi
45. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri
46. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan
47. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya
48. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari
49. Industri Sepatu Olahraga Kelompok
50. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
51. Industri Alas Kaki Lainnya
52. Industri Furnitur dari Kayu
53. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
54. Industri Furnitur dari Plastik
55. Industri Furnitur dari Logam
56. Industri Furnitur Lainnya
57. Angkutan Darat Wisata
58. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Kelompok
59. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
60. Hotel Bintang
61. Hotel Melati
62. Pondok Wisata
63. Penginapan Remaja (Youth Hostel)
64. Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
65. Vila
66. Apartemen Hotel Kelompok
67. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
68. Penyediaan Akomodasi Lainnya
69. Restoran
70. Rumah/Warung Makan
71. Kedai Makanan
72. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
73. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
74. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
75. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
76. Bar
77. Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman
78. Rumah Minum/Kafe
79. Kedai Minuman
80. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
81. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus
82. Kawasan Pariwisata
83. Aktivitas Konsultansi Pariwisata
84. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
85. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
86. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
87. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
88. Jasa Informasi Pariwisata
89. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
90. Jasa Pramuwisata
91. Jasa Interpreter Wisata
92. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
93. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
94. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
95. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni
96. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni Kelompok
97. Museum yang Dikelola Swasta
98. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
99. Wisata Budaya Lainnya
100. Fasilitas Stadion
101. Fasilitas Sirkuit
102. Fasilitas Gelanggang/Arena
103. Fasilitas Lapangan
104. Fasilitas Olahraga Beladiri
105. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
106. Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya
107. Promotor Kegiatan Olahraga
108. Aktivitas Perburuan
109. Aktivitas Olahraga Tradisional
110. Taman Rekreasi
111. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
112. Pemandian Alam
113. Wisata Gua
114. Wisata Petualangan Alam
115. Wisata Pantai
116. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
117. Wisata Agro
118. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
119. Arung Jeram
120. Wisata Selam
121. Dermaga Marina
122. Kolam Pemancingan
123. Wisata Memancing
124. Aktivitas Wisata Air
125. Wisata Tirta Lainnya
126. Klub Malam
127. Karaoke
128. Usaha Arena Permainan
129. Diskotek
130. Rumah Pijat
131. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL
132. Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)
133. Aktivitas Kebugaran Lainnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan insentif bagi para pekerja di sektor pariwisata. Insentif itu berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP).

Ketbijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang mengubah PMK Nomor 10 Tahun 2025. Adapun Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025.

"Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program akselerasi 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata," dikutip dari bagian menimbang PMK 72/2025, Selasa (28/10/2025).

Pasal 3 PMK 72/2025 menyebutkan, bahwa kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di sektor pariwista ini menjadi bagian dari perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP yang sebelumnya diberikan kepada pekerja di sektor usaha alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Selain itu, juga termasuk para pekerja yang kode klasifikasi lapangan usahanya masih menjadi bagian dari deretan sektor-sektor penerima insentif. Kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU nya merupakan yang tercantum pada basis data yang terdapat dalam administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Insentif pajak yang diberikan bagi para pegawai yang gajinya sampai dengan Rp 10 juta itu diberikan dalam jangka waktu yang beragam. Misalnya, pekerja di sektor alas kaki, tekstil dan pakain jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit berlaku untuk masa pajak Januari 2025-Desember 2025.

Sedangkan untuk para pekerja tertentu di bidang pariwisata jangka waktu insentif PPh Pasal 21 DTP nya diberikan untuk masa pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.

Dalam Pasal 5 PMK itu juga disebutkan, PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

Disebutkan pula bahwa Pembayaran tunai Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah itu nantinya tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Karena itu, pemberian insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah harus dibuatkan bukti pemotongan oleh Pemberi Kerja.

Tata cara pembuatan bukti pemotongan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk Pegawai Tetap tertentu yang telah dipotong dan diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dikembalikan kepada Pegawai Tetap bersangkutan

Sementara itu, bila PPh Pasal 21 nya telah dipotong dan telah diberikan insentif dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) Tahun Pajak, kelebihan PPh Pasal 21 dapat dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai Tetap bersangkutan hanya sebesar bagian kelebihan pemotongan pajak yang tidak ditanggung pemerintah.

Sebagaimana diketahui, insentif PPh 21 DTP untuk sektor-sektor usaha tertentu ini merupakan menjadi bagian dari paket ekonomi yang telah diumumkan pemerintah pada September 2025 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif ini diberikan bagi para pekerja bergaji sampai dengan 10 juta di sektor padat karya dan pariwisata guna memastikan kepastian berusahanya terus terjaga di tengah tekanan bisnis.

"Akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan," kata Airlangga seusai rapat terbatas paket stimulus ekonomi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Untuk para pekerja di sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, dan furnitur yang bergaji sampai dengan Rp 10 juta, telah menerima insentif PPh DTP 100% sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 pada 4 Februari 2025.

Pada 2026, mereka akan mendapatkan kembali insentif pajak tersebut dengan target penerima mencapai 1,7 juta pekerja. Alokasi anggarannya pada tahun depan senilai Rp 800 miliar.

"Yang gajinya sampai Rp10 juta itu ditanggung pemerintah, ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja dan alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan," tegas Airlangga.

Sementara itu, bagi para pekerja di sektor terkait pariwisata, seperti hotel, restoran, dan alas kaki atau horeka mulai menerima insentif itu pada kuartal IV-2025. Targetnya terhadap 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp 480 miliar pada 2026 dan 2025 senilai Rp 120 miliar karena 100% PPh 21 DTP nya selama 3 bulan.

"Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh pekerja sektor horeka ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp10 juta," tutur Airlangga.

Dengan begitu, pada tahun depan, setidaknya akan terdapat 2,22 juta pekerja di sektor padat karya dan yang terkait pariwisata akan mendapatkan insentif pajak dengan total anggaran mencapai Rp 1,28 triliun.

"Dan benefitnya mereka bisa memanfaatkan angka Rp 60 ribu sampai Rp 400 ribu tambahan ke orang per orang, sehingga kita berharap bahwa ini daya beli bisa terjaga juga," ungkap Airlangga.