Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

Bengkulu (ANTARA) - Kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Bengkulu menjadi momentum yang menggerakkan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di samping juga menghadirkan hiburan yang menarik.

"Momentum Piala Dunia 2026 ini terutama melalui kegiatan nonton bareng di berbagai tempat di Kota Bengkulu, menjadi kesempatan bagi usaha menengah kecil dan mikro untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Warga yang nonton sebaiknya juga ikut menggerakkan ekonomi UMKM dengan berbelanja dan jajan sehingga kegiatan nonton bareng ini menjadi kesempatan bersukaria dan juga kesempatan UMKM untuk bertumbuh," kata Kepala LKBN ANTARA Biro Bengkulu Anom Prihantoro di Bengkulu, Rabu.

LKBN ANTARA menjadi salah satu entitas yang turut serta mendukung kemeriahan nobar Piala Dunia 2026 di berbagai provinsi.

Dia mengatakan, kegiatan nobar merupakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan tingginya jumlah masyarakat yang hadir dengan membuka stan atau bazar, mempromosikan produk, dan meningkatkan penjualan selama penyelenggaraan Piala Dunia.

Menurut dia semakin banyak masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, semakin besar pula peluang usaha yang dapat dimanfaatkan pedagang kecil di sekitar lokasi kegiatan.

Dia menambahkan Antara ingin memeriahkan penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 sebagai tontonan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil.

Anom berharap kemeriahan Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa keuntungan bagi UMKM sehingga manfaat penyelenggaraan kegiatan dapat dirasakan masyarakat, terutama kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Kegiatan nonton bareng pada Rabu 1 Juli 2026 yakni pertandingan antara Inggris dan Kongo digelar di Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara itu dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan yang bersama-sama menyaksikan pertandingan sekaligus memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara.

Pada kesempatan malam ini kegiatan nonton bareng Polresta Bengkulu dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dihadiri banyak masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan Inggris melawan Kongo.

"Saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik bagi warga Kota Bengkulu untuk merasakan euforia Piala Dunia yang diselenggarakan secara gratis," kata Anom Prihantoro.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (2/7).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski peluang pembalikan arah tetap perlu dicermati.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati skenario alternatif yang mengindikasikan awal fase penguatan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ANTM, BIPI, BRPT, dan PGAS.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini selama belum mampu menembus level resistance 5.847.

"Selama IHSG masih berada di bawah 5.847, indeks berpotensi menguji support Fibonacci di level 5.472. Namun jika berhasil menembus 5.847, penguatan berpeluang berlanjut hingga menguji resistance 6.051," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 5.847, 6.045, 6.256, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni MBMA, MDKA, PGAS, PTBA, dan UNTR.

IHSG bertengger di level 5.695 pada perdagangan Rabu (1/7) sore. Indeks saham menguat 51,92 poin atau 0,92 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,2 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,39 miliar saham. Frekuensi perdagangan sebanyak 1,55 juta kali transaksi.

Pada penutupan kemarin, 378 saham menguat, 248 terkoreksi, dan 158 stagnan.

Catatan Redaksi:Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Banjarbaru (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menyebut Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan perubahan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat di tengah pesatnya transformasi model usaha dan transaksi berbasis digital.

Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga sistem pembayaran.

“Pergeseran tersebut melahirkan model usaha dan pola transaksi baru yang perlu didata secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini,” ujar dia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Banjarbaru.

Menurut dia, aktivitas ekonomi yang sebelumnya didominasi transaksi konvensional kini semakin bergeser ke platform digital melalui marketplace, layanan daring, pembayaran nontunai menggunakan QRIS, hingga investasi emas digital.

“Perubahan yang berlangsung cepat tersebut menjadi tantangan sekaligus alasan utama BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret seluruh pelaku usaha sesuai perkembangan zaman,” katanya.

Ia menjelaskan pendataan akan dilakukan secara langsung atau door-to-door guna menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk usaha yang berkembang di ekosistem digital dan tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan konvensional.

Dia berharap langkah tersebut menghasilkan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dadang menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan menjadi sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS.

Menurut dia, pelaksanaan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, media, serta masyarakat agar pendataan berjalan optimal.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai sarana sosialisasi, seperti surat edaran, videotron, baliho, dan media informasi lainnya.

“Dukungan tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyampaikan data yang benar selama proses pendataan,” ujar dia.

Selain pemerintah daerah, ia juga mengapresiasi insan media yang menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.

“Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menentukan kualitas data sensus yang menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi serta pengembangan dunia usaha pada masa mendatang,” ujar Dadang.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyatakan inflasi di Maluku masih terkendali, sementara pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus tumbuh sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan perekonomian daerah.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Rabu, mengatakan stabilitas harga yang terjaga dan meningkatnya akses pembiayaan produktif menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

"Inflasi Maluku masih terkendali dan pembiayaan UMKM terus tumbuh untuk mendukung ekonomi Maluku. Kondisi ini perlu terus dijaga melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Anang.

Ia menjelaskan inflasi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan (year on year), 0,93 persen secara bulanan (month to month), dan 1,34 persen sejak awal tahun (year to date).

Menurut dia, stabilitas harga tersebut tetap perlu dijaga melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, terutama mengingat karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik.

Selain menjaga inflasi, kata Anang, pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku tercatat sebesar 93,00, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 117,82. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Di sisi pembiayaan, Anang mengatakan akses permodalan bagi UMKM menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp305,92 miliar kepada 6.006 debitur atau tumbuh 21,75 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp13,56 miliar kepada 2.271 debitur atau meningkat 56,42 persen.

"Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM agar mampu mempertahankan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, Anang mengakui sektor perdagangan luar negeri masih menjadi tantangan. Hingga Mei 2026, nilai ekspor Maluku tercatat sebesar 31,33 juta dolar AS, sedangkan impor mencapai 331,56 juta dolar AS sehingga masih terjadi defisit perdagangan sekitar 300,25 juta dolar AS.

Ia menjelaskan ekspor Maluku masih didominasi komoditas perikanan dan biota air, sedangkan impor sebagian besar berasal dari kebutuhan bahan bakar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta peningkatan ekspor langsung guna menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Anang mengatakan arah kebijakan fiskal ke depan difokuskan pada peningkatan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pengelolaan aset, percepatan belanja pemerintah yang berkualitas, pengendalian inflasi pangan, serta pengembangan hilirisasi produk perikanan dan pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat transformasi pelayanan publik melalui sinkronisasi program pembangunan, efisiensi belanja pegawai, percepatan belanja modal, revitalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif juga perlu terus diperluas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik yang berkelanjutan, sehingga ketahanan ekonomi Maluku sebagai daerah kepulauan semakin kuat," kata dia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Transformasi transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Yang kita bangun adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat memimpin diskusi bersama para guru besar dari 10 perguruan tinggi mitra Program Tim Ekspedisi Patriot pada Selasa (30/6).

Menurut dia, kawasan transmigrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi permukiman, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan potensi sumber daya alam, riset, inovasi perguruan tinggi, dunia usaha, investasi, dan akses pasar.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot akan menjadi penghubung antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Tim tersebut disiapkan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, mendorong pengembangan industri pengolahan, memperkuat sumber daya manusia, serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Program Transmigrasi Patriot akan difokuskan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua dengan melibatkan perguruan tinggi mitra, ujar dia.

Kementerian Transmigrasi menargetkan potensi lokal di kawasan transmigrasi tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Menurut Iftitah, pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi berbasis potensi lokal.

"Ada gula, ada semut. Kita bangun dulu ekonominya. Ketika peluang kerja dan usaha tumbuh, masyarakat akan datang karena melihat masa depan yang lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan masukan para akademisi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan indikator keberhasilan Tim Ekspedisi Patriot.

Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah kajian atau pemetaan yang dihasilkan, tetapi juga dari tumbuhnya industri lokal, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Sjarief Widjaja menilai keberhasilan industrialisasi kawasan transmigrasi sangat ditentukan oleh kepastian pasar.

"Yang paling penting adalah offtaker. Produk masyarakat harus sejak awal dihubungkan dengan pasar sehingga industrialisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan," kata Sjarief.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof Tommy Perdana mengatakan Tim Ekspedisi Patriot perlu berperan sebagai konsolidator yang menghubungkan sistem produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, industrialisasi kawasan hanya dapat berjalan apabila rantai pasok dibangun secara utuh, mulai dari penguatan petani, pengolahan hasil, pembiayaan, hingga akses ke pasar modern dan ekspor.

"Patriot perlu menjadi konsolidator yang memahami sistem produksi sekaligus sistem pasar sehingga masyarakat mampu bertransformasi dari pola produksi tradisional menuju pertanian dan agroindustri yang berorientasi pasar," ujar Tommy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Hari pertama penerapan skema komisi 8% untuk layanan transportasi daring roda dua memunculkan respons yang berbeda dari para pengemudi. Sejumlah pengemudi Gojek mengaku mulai merasakan manfaat berupa potongan komisi yang lebih kecil untuk perjalanan jarak jauh.

Sebaliknya, pengemudi ojek online alias ojol di platform Grab justru menilai skema baru belum membuat pendapatan mereka membaik karena diikuti perubahan sistem insentif.

Mansur, pengemudi Gojek, mengatakan kebijakan komisi 8% sudah mulai berlaku untuk layanan GoRide. Namun, menurutnya, dampaknya belum terasa pada seluruh jenis perjalanan.

"Pendapatannya sama saja. Kalau perjalanan dekat masih tetap sama. Tapi kalau jarak jauh, potongannya lebih kecil," kata Mansur kepada Katadata.co.id, Rabu (1/7).

Ia mencontohkan, untuk perjalanan yang dibayar penumpang Rp 50 ribu, sebelumnya dipotong sekitar Rp 11 ribu. Kini untuk perjalanan jauh kisaran Rp 50 ribu, potongannya hanya 8% atau sekitar Rp 4 ribu-Rp 5 ribu.

Begitu pula jika memperoleh order senilai Rp 100 ribu, potongan yang dikenakan kini sekitar Rp ribu hingga Rp 10 ribu. Potongan ini jauh lebih rendah dibanding skema sebelumnya.

Meski demikian, Mansur mengatakan perubahan tersebut belum berdampak pada tarif perjalanan jarak pendek.

Meski begitu, Mansur mengatakan saat ini memang tidak semua pengemudi bisa mendapatkan pesanan layanan hemat dari penumpang. Sebal sistem tersebut ditentukan oleh aplikasi langsung.

Meski begitu ia bersyukur karena masih bisa mendapatkan pesanan layanan hemar. “Sekaran gada akses sendiri pakai tombol. Jadi kita dikasih tombol, kalau nggak mau ya tinggal nggak hidupin (pesanan hemat),” ujarnya.

Yosep, salah seorang pengemudi Gojek lainnya justru heran dengan skema komisi sekarang. Sebab, ia mengatakan justru ada perbedaan tarif, khususnya untuk jarak dekat atau flat.

Menurutnya, saat potongan komisi masih mencapai 20%, pendapatan bersih yang ia dapatkan sebesar Rp 10.400. Namun saat penerapan komisi 8%, dari total perjalanan jarak dekat Rp 11.100, pendapatan bersih yang ia dapatkan lebih kecil.

“Harusnya ada kenaikan, mungkin di atas Rp 11 ribu. Ternyata argonya jadi Rp 10.200. Kok lebih kecil ya?” katanya.

Berbeda dengan pengalaman para pengemdui Gojek. Ahmad, pengemudi Grab, justru mengaku belum merasakan manfaat dari skema komisi baru. Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini membuat penghasilan bersihnya berpotensi lebih kecil dibanding sebelumnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya pengemudi hanya dikenakan biaya langganan harian sebesar Rp 20 ribu, berapa pun besaran pendapatan yang diperoleh. Selain itu, masih tersedia bonus atau insentif yang dapat menutup biaya tersebut.

Kini, biaya langganan tetap telah diganti menjadi potongan sebesar 8% dari total pendapatan. Ahmad menilai skema tersebut justru lebih memberatkan bagi pengemudi yang mampu memperoleh pendapatan harian lebih tinggi.

"Kalau pendapatan Rp 300 ribu, potongannya jadi Rp 24 ribu. Dulu mau Rp 300 ribu atau Rp 400 ribu tetap dipotong Rp 20 ribu dan masih ada bonus. Sekarang bonusnya juga dihilangkan," ujarnya.

Ahmad juga mengaku belum melihat adanya peningkatan jumlah penumpang setelah penerapan kebijakan baru. Menurutnya, tarif yang dibayar pelanggan juga relatif tidak berubah.

Ia mengatakan dirinya baru mengetahui detail skema tersebut setelah mulai menarik penumpang pada hari pertama penerapan. "Baru hari ini ketahuan ternyata skemanya begini. Kelihatannya malah lebih kecil," katanya.

Perbedaan pengalaman pengemudi Gojek dan Grab tersebut menunjukkan bahwa dampak penerapan komisi 8% belum dirasakan sama oleh seluruh mitra pengemudi. Bagi sebagian pengemudi Gojek, manfaatnya mulai terasa terutama pada perjalanan bernilai besar. Namun bagi sebagian pengemudi Grab, perubahan skema komisi yang disertai penghapusan bonus justru dinilai membuat pendapatan bersih tidak lebih baik dibanding sebelumnya.

Implementasi 8% Masih Dipantau

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan masih terus memonitor hari pertama dan pada pekan pertama implementasi potongan aplikasi 8%.

“Saat ini sudah mulai menampung laporan-laporan dari rekan pengemudi ojol dari seluruh platform serta notifikasi yang diterbitkan secara digital oleh seluruh platform mengenai implementasi potongan aplikasi 8% per 1 Juli 2026,” kata Igun kepada Katadata.co.id.

Igun mengatakan, berbagai variasi formula perhitungan implementasi potongan aplikasi 8% yang diterbitkan saat ini merupakan bentuk penyesuaian bisnis masing-masing platform. Ini termasuk adanya penurunan tarif dari salah satu perusahaan aplikasi.

“Kami memonitornya apakah akan meningkatkan pendapatan pengemudi ojol atau akan merugikan menurunkan pendapatan pengemudi ojol,” ujarnya.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia juga telah mengaktifkan Pusat Pelaporan Implementasi 8% melalui kanal website resmi gardaindonedia.or.id. Igun mengatakan setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Perpres Nomor 27 tahun 2026 dan Satgas Khusus 8%.

Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI mengkritik penerapan potongan aplikasi yang dilakukan perusahaan platform. Hal ini karena tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianti yang menyatakan bahwa potongan aplikasi adalah sebesar persen berdasar Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8%, yaitu berkisar 16-24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati.

Lily mencontohkan, konsumen membayar Rp 34 ribu. Lalu platform langsung mengambil biaya aplikasi Rp 5 ribu dan biaya asuransi perjalanan Rp 1.000 ke keuntungan aplikator dengan total sebesar Rp 6 ribu.

Kemudian sisanya Rp 28 ribu dipotong lagi 8% untuk platform senilai Rp 2.240. “Maka pengemudi hanya memperoleh pendapatan Rp 25.760. Itu artinya potongan aplikasi sebesar 24% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen,” ujar Lily.

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal ekspor sebanyak 11,6 ton tuna beku tujuan Thailand sebagai upaya memastikan komoditas perikanan asal Maluku memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pengawasan karantina menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan kelancaran ekspor sehingga produk perikanan Maluku memiliki daya saing di pasar internasional.

"Setiap komoditas yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan negara tujuan. Kami berkomitmen terus mendampingi pelaku usaha agar komoditas asal Maluku mampu bersaing di pasar internasional," katanya.

Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Jayawi Ambon Internasional dengan mengirimkan sebanyak 11.625 kilogram frozen tuna loin ke Thailand yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp1,08 miliar.

Pelepasan ekspor dipimpin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Jais Ahmad Ely yang mengapresiasi keberhasilan pelaku usaha menembus pasar Thailand melalui produk perikanan olahan bernilai tambah.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan.

"Ekspor perdana ini menunjukkan bahwa komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional. Kami berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga mampu menembus pasar global," ujar Jais.

Willy menambahkan, BKHIT Maluku akan terus memperkuat layanan sertifikasi dan pengawasan karantina terhadap komoditas ekspor guna mendukung peningkatan volume perdagangan luar negeri dari Maluku.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan tidak hanya pada aspek pemeriksaan kesehatan komoditas, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan persyaratan teknis negara tujuan telah dipenuhi sehingga proses ekspor dapat berjalan lancar.

BKHIT Maluku berharap keberhasilan ekspor tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan asal Maluku ke berbagai negara tujuan sekaligus memperkuat posisi provinsi itu sebagai salah satu sentra produksi dan ekspor hasil perikanan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi kumulatif kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata mencapai Rp45 triliun hingga kuartal I/2026, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK pariwisata terus didorong sebagai instrumen utama pemerintah dalam menarik investasi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Hingga tahun 2026 triwulan pertama, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata mencapai Rp45 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang," kata Reza dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata, yakni KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat empat KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Terdapat pula Badan Otorita Pariwisata (BOP) di tiga wilayah yakni Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores.

Menurut Reza, pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat destinasi pariwisata prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Kepariwisataan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reza menjelaskan bahwa orientasi pengembangan KEK saat ini yaitu instrumen percepatan pembangunan kawasan melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan.

Pihaknya memperkuat dukungan terhadap pengembangan KEK melalui peningkatan daya saing destinasi di kawasan penyangga, fasilitasi investasi, promosi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Menurutnya, pemerintah aktif melakukan pendampingan kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui pertemuan langsung dengan pengelola kawasan.

"Pendekatan seperti ini sebenarnya bagian dari upaya kami debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," kata Reza.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform ride-hailing atau ojek online (ojol) Grab, Gojek, dan Maxim Indonesia mulai menerapkan penurunan potongan komisi aplikasi menjadi 8% untuk layanan roda dua secara serentak pada Selasa (1/7/2026).

Salah satu pengemudi GrabBike, Susanto, mengaku belum merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Hingga sekitar pukul 15.56 WIB, dia baru menyelesaikan dua perjalanan karena baru mulai bekerja pada siang hari.

“Masih dua orang belum bisa tahu, pastinya harapannya pendapatan nambah,” kata Susanto saat ditemuiBisnisdi kawasan Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Susanto kemudian menunjukkan salah satu transaksi yang baru diselesaikannya. Dalam transaksi tersebut, penumpang membayar tarif sebesar Rp15.600, sementara biaya platform yang tertera sebesar Rp1.000. Dengan demikian, pendapatan kotor yang diterimanya mencapai Rp14.600.

Sebagai perbandingan, 8% dari tarif Rp15.600 setara dengan Rp1.248. Namun, angka tersebut masih merupakan pendapatan kotor. Dia juga mengatakan belum bisa memastikan apakah kebijakan baru tersebut benar-benar meningkatkan pendapatannya.

Selama ini, Susanto mengaku rata-rata memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp300.000 per hari, dengan pendapatan bersih berkisar Rp200.000 hingga Rp250.000.

“Mungkin nanti waktu udah pulang [kerja] baru kelihatan totalnya [naik atau enggak pendapatan],” katanya.

Selain itu, Susanto mengaku telah menerima pemberitahuan dari Grab program Slot Pilihan GASPOL akan dihentikan mulai 1 Juli 2026. Berdasarkan pemberitahuan yang diterimanya, program tersebut akan digantikan dengan Slot Pilihan GrabBike yang tidak lagi dikenakan biaya.

“Diinformasikan, mulai 1 Juli 2026, Slot Pilihan GASPOL akan dihentikan dan berganti menjadi Slot Pilihan GrabBike, dengan ketentuan baru di bawah ini GRATIS & tidak berbayar. Tidak ada biaya yang dikenakan untuk mengambil/mengikuti Slot Pilihan GrabBike ini,” demikian isi pemberitahuan yang diterimanya.

Pengemudi ojol roda dua lainnya, Bambang, juga mengakui potongan komisi 8% mulai berlaku hari ini. Dia menjelaskan, sebelumnya pengemudi yang mengikuti program GrabBike Hemat dikenakan biaya tertentu.

“Tapi Grab meng-update udah enggak ada potongan untuk GrabBike Hemat. Kalau reguler belum tahu karena kan kebanyakan Hemat [GrabBike Hemat],” katanya.

Meski demikian, Bambang juga belum bisa memastikan apakah kebijakan tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatannya. Menurutnya, hasil implementasi aturan baru bisa terlihat setelah satu hari penuh bekerja.

“Sekarang belum ketahuan dapetnya,” katanya.

Sementara itu, pengemudi layanan pesan-antar makanan, Komar, mengatakan kebijakan penurunan potongan komisi tersebut belum berlaku untuk layanan pengantaran makanan.

“Saya berharapnya bisa semua ya, jadi ada kelebihannya,” katanya.

kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) yang diiringi kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Nilai ini mengakhiri catatan surplus beruntun Indonesia selama 72 bulan sejak Mei 2020.

BPS mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, yang terutama disumbang oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif.

Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 masih mencetak surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dolar AS. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dolar AS.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," jelas Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.D mengatakan, Batang Toru layak didorong menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis kepentingan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Batang Toru tidak cukup lagi dilihat sebagai isu konservasi daerah semata," ujar Onrizal dalam forum "Diseminasi Naskah Akademik Urgensi Penetapan Ekosistem Batang Toru" di Medan, Rabu.

Ia mengatakan Batang Toru memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, mitigasi bencana, keselamatan masyarakat serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurutnya, dasar utama usulan KSN Batang Toru sebaiknya diletakkan pada fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, bukan pada kepentingan proyek ekonomi tertentu.

"KSN diperlukan justru karena fungsi ekologis dan risiko bencana Batang Toru terlalu penting untuk dikelola secara sektoral," ucap pakar ekologi hutan tropis, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekologi lahan basah itu.

Ia mengatakan jika pendekatannya hanya kabupaten per kabupaten, atau per sektor, lanskap ekologis yang utuh akan terus terfragmentasi.

Onrizal menekankan perlunya penguatan sejumlah aspek dalam naskah akademik di antaranya usulan penetapan kawasan ekosistem Batang Toru sebagai KSN.

Menurut dia, naskah akademik perlu memperjelas delineasi resmi ekosistem Batang Toru serta menyusun matriks pembuktian terhadap kriteria KSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Matriks tersebut, kata dia, harus mempertemukan norma hukum dengan bukti ekologis, data kebencanaan, peta resmi, serta informasi mengenai keanekaragaman hayati sehingga kelayakan Ekosistem Batang Toru sebagai KSN dapat diuji secara lebih objektif dan terukur, bukan hanya melalui narasi umum.

Selain itu, ia menilai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

KLHS, lanjutnya, harus digunakan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, dampak kumulatif pembangunan, serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli.

Selain KLHS, Onrizal juga mendorong agar konsep areal preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dimasukkan sebagai instrumen perlindungan koridor satwa dan zona penyangga.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026