Bisnis.com, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perkreditan rakyat (BPR) di wilayah Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara (Sumut).

Penggabungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan peleburan kelima BPR merupakan langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha. Ini sejalan dengan salah satu pilar roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah tahun 2024—2027 yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi BPR dan BPR Syariah.

Penggabungan inipun disebutnya menjadi salah satu pelaksanaan penggabungan BPR dengan perluasan wilayah kerja yang mencakup 5 (lima) provinsi di Pulau Sumatra.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra,” ujar Triyoga dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun kelima BPR yang kini melebur ke dalam PT BPR Mangatur Ganda Sumatra Utara yakni PT BPR Mindosari di Bengkulu, PT BPR Rap Ganda di Jambi, PT BPR Tiurganda di Sumatra Selatan, serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda di Lampung.

Triyoga menyampaikan dari penggabungan tersebut total aset BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diproyeksikan akan melebihi Rp400 miliar. Sedangkan Modal Inti berada di atas Rp135 miliar, serta rasio permodalan (KPMM) di atas 50%.

Triyoga menyebut hal itu akan menjadi salah satu keunggulan BPR dalam melakukan inovasi produk, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sumber daya manusia dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kebutuhan layanan jasa keuangan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Dengan demikian, lanjutnya, BPR hasil penggabungan ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mendorong perekonomian masyarakat, khususnya dalam penyaluran pembiayaan pada sektor riil UMKM.

Mengingat majemuknya BPR Mangatur Ganda kini, Triyoga menekankan terkait penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Hal itu menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan lembaga jasa keuangan lainnya,” jelasnya.

Dia pun mengimbau masyarakat dan seluruh nasabah untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

“Ke depan, OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, serta mampu berkontribusi maksimal bagi perekonomian daerah maupun nasional,” tandasnya.

Sebagai informasi, penyerahan surat keputusan penggabungan dari OJK pusat kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan diwakili oleh Kepala OJK Sumut di Kantor OJK Sumut pada Senin (29/6/2026).
(240)

Bisnis.com, MEDAN — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara (Sumut) menegaskan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di jalur kereta api (KA) mengingat tingginya insiden di jalur KA yang melibatkan masyarakat.

Manager Humas Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan hingga akhir semester I/2026 saja telah terjadi total 21 insiden di jalur KA, dimana 19 di antaranya korban meninggal, satu luka berat, dan satu lainnya tidak ditemukan.

Fenomena warga yang masih memanfaatkan area sekitar rel untuk berkumpul, bersantai, atau bermain, disebut Anwar sebagai tindakan nekat yang mengabaikan keselamatan jiwa. "Jalur kereta api merupakan kawasan terlarang untuk umum," katanya, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Bobot berat dan rangkaian yang panjang membuat kereta api membutuhkan jarak pengereman yang cukup jauh untuk bisa berhenti sepenuhnya. Beraktivitas di jalur rel sama saja dengan mempertaruhkan nyawa.

Selain itu, data KAI Sumut juga mencatat dalam 3 tahun terakhir telah terjadi setidaknya 114 kasus orang menabrakkan diri di jalur kereta api. Dari jumlah kejadian itu, 64% di antaranya atau sebanyak 73 kejadian, tercatat korbannya meninggal dunia. Sedangkan 27% atau 31 orang mengalami luka berat, dan sisanya luka ringan serta korban tidak ditemukan.

Anwar juga mengingatkan hukum pidana yang menanti masyarakat yang tidak menaati aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta, menaruh barang di atas rel, atau menggunakannya untuk kepentingan lain. Pelanggar aturan ini diancam sanksi pidana denda hingga kurungan penjara.

Seiring dengan masa libur sekolah, KAI meminta masyarakat khususnya orang tua untuk mengawasi dan tidak mengizinkan anak-anak bermain di sekitar rel. "Kami meminta agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang jalur rel kereta api. Ketegasan ini diambil demi melindungi nyawa warga dan mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan di area perkeretaapian," jelasnya. (240)

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumut mempercepat pengembangan industri dan kawasan ekonomi sebagai motor penggerak pertumbuhan daerah.

Bobby mengatakan langkah itu diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya kontribusi Sumatera Utara yang ditargetkan sekitar 6,7 hingga 7,1 persen.

"Untuk mencapai target ini, maka dibutuhkan subsidi silang, dan peningkatan investasi," kata Bobby usai menerima jajaran direksi PT Danareksa (Persero) dan PT Kawasan Industri Medan (Persero) di rumah dinas Gubernur Sumut, Senin.

Selain itu, lanjut dia, perlu berkolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, BUMN maupun BUMD dalam mengembangkan sentra usaha, pusat ekonomi, dan kawasan industri di daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut mencatat ekonomi Sumatera Utara pada 2025 tumbuh sebesar 4,53 persen atau lebih rendah jika dibandingkan pencapaian pada 2024 yang tumbuh sebesar 5,03 persen.

"Kami terus mengevaluasi BUMD kami agar bisa memaksimalkan sumber daya yang kami miliki, dan memaksimalkan aset," ujar dia.

Bobby menyebutkan, Pemprov Sumut juga terus meningkatkan profesional agar semakin kuat ketika berkolaborasi dengan BUMN maupun pemerintah pusat.

Pihaknya juga menyampaikan, Pemprov Sumut telah menyiapkan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai perusahaan.

Sebab, lanjutnya, percepatan realisasi investasi akan memberikan dampak langsung bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.

Tercatat, Pemprov Sumut menawarkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara seluas 2.500 hektare di Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara dengan syarat komitmen investasi minimal Rp1 triliun.

"Kami sangat berharap kerja sama dan pengembangan direalisasikan secepatnya, sehingga lebih cepat bisa dirasakan masyarakat dampak pengembangan ini," kata Bobby.

Menurut Direktur Utama Danareksa (Persero) Ngurah Wirawan, pemerintah pusat akan mendukung tata ruang, sedangkan pelaksanaan pengembangan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pihaknya optimistis pengembangan kawasan industri dan ekonomi akan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

"Kami siap bekerja sama dan sudah menyiapkan beberapa langkah menindaklanjuti tawaran Pemprov Sumut terkait pengembangan industri baru," katanya menjelaskan.

Misalnya pengembangan industri secara vertikal di perkotaan, dan horizontal di kawasan masih memiliki area, kata Ngurah Wirawan.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) terus memperluas jangkauan implementasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) untuk kemudahan pembayaran pajak hotel, restoran, dan kafe (horeka) di Sumatra Utara.

Setelah Medan, pada Jumat (28/6/2026) pemisahan pembayaran pajak horeka dengan QRESTO yang digagas Bank Sumut resmi diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama yang menerapkan QRESTO di Indonesia. Memanfaatkan perluasan penggunaan QRIS, pembayaran tagihan makanan dan pajak restoran dengan QRESTO pun terpisah otomatis. Pajak restoran langsung masuk ke kas daerah dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) saat transaksi dilakukan pelanggan.

“Agenda ini bukan sekadar peluncuran sebuah sistem pembayaran digital. Kita sedang meluncurkan cara baru dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui proses yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sandhy, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dijelaskan Sandhy, kehadiran QRESTO yang dibidani Bank Sumut berawal dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui, peningkatan PAD terutama dari sektor pajak menjadi salah satu tugas utama pemda agar pembangunan daerah terus berlanjut, di samping juga berupaya meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha tanpa menambah beban administrasi maupun mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Sumatra Utara, lanjutnya, Bank Sumut berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan menggunakan QRESTO, proses yang sebelumnya mengandalkan pencatatan dan pelaporan manual dari sisi pelaku usaha kini berjalan secara otomatis.

“Sebelumnya, pelaku usaha harus menghitung secara manual dulu baru disetorkan. Sehingga paling tidak hari ke-10 setelah pelaporan pajak usahanya masuk ke kas daerah. QRESTO menjadi solusi dengan sistem pemisahan otomatis. Ini juga bisa mencegah kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak secara operasional,” jelas Shandy.

Adapun cara kerja QRESTO, seluruh nilai transaksi yang dibayarkan pelanggan ke merchant melalui QRIS Bank Sumut akan masuk terlebih dahulu ke rekening pelaku usaha.

Selanjutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bank Sumut secara otomatis autodebet dan menyetorkan bagian pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Seluruh proses yang berlangsung secara real time diklaim dapat meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan transparansi.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Sumut, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha untuk mengoptimalkan PAD.

Asri mengatakan selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, digitalisasi transaksi pemerintah ini berpotensi menekan kebocoran penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

"Sistem ini membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak menjadi lebih optimal dan transparan karena pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah. Pajak horeka sendiri share nya terbesar, mencapai 6,46% dari penerimaan pajak jenis lainnya di Deli Serdang sehingga pengelolaannya harus semakin akuntabel," ujar Asri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Ameriza M Moesa mengapresiasi sinergi yang dibangun Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan QRESTO.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

“Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemda akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Dan kami terus mendorong penerapannya diperluas ke sektor penerimaan daerah lain. Mudah-mudahan seluruh pihak mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini,” ujar Ameriza.

(240)

Bisnis.com, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Utara mengapresiasi inovasi PT Bank Sumut (Perseroda) menghadirkan QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) yang mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito mengatakan OJK sebagai pengawas Bank Sumut mengapresiasi peran aktif bank pembangunan daerah (BPD) tersebut dalam pengembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Dia menyebut Bank Sumut telah ikut berperan membangun ekosistem keuangan di daerah sebagaimana peta jalan yang dicanangkan OJK.

“OJK telah membuatkan roadmap yang salah satunya menegaskan peran aktif BPD dalam membangun ekosistem keuangan di daerah. Bank Sumut telah mengimplementasikan roadmap pengembangan BPD tersebut melalui inovasi QRESTO dan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah,” ujar Triyoga, dikutip Minggu (28/6/2026).

Disampaikan Triyoga, kehadiran QRESTO lebih dari sekadar sebuah inovasi teknologi. QRESTO merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekosistem keuangan formal di daerah, serta menjadi awal yang baik bagi penguatan tata kelola penerimaan daerah, peningkatan kepercayaan masyarakat, perluasan inklusi keuangan, dan pengembangan ekonomi daerah yang semakin inklusif yang mencakup banyak masyarakat dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, inovasi itu akan memperluas akses pembiayaan/ keuangan kepada masyarakat, serta meningkatkan literasi keuangan dan digital sehingga masyarakat lebih paham terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan.

Triyoga mengungkap hasil literasi dan inklusi keuangan masyarakat tahun 2023 yang menyebut tingkat inklusi atau akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan mencapai 80,51%, sedangkan tingkat literasi atau pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan baru sekitar 66,46%.

Implementasi QRESTO yang akan disosialisasikan kepada masyarakat maupun pelaku usaha disebutnya akan meningkatkan literasi keuangan dan digital tersebut.

OJK pun terus mendorong lembaga jasa keuangan dan pemda untuk berkolaborasi bersama OJK dan Bank Indonesia dalam meningkatkan literasi dan edukasi keuangan terhadap masyarakat agar benar-benar paham dengan produk maupun layanan keuangan yang mereka gunakan.

Triyoga mengatakan inovasi digital yang dihadirkan Bank Sumut lewat QRESTO menjadikan BPD milik rakyat Sumut ini hampir sepadan dengan bank-bank umum lain.

OJK pun berharap Bank Sumut terus berkembang dan mampu menyamai gerak bank umum lain di Indonesia.

“Harapan kami ke depan, Bank Sumut akan menjadi salah satu BPD yang tidak hanya jago di provinsi, tetapi juga bisa berekspansi di luar provinsi setelah optimal dalam membangun provinsi sebagai tempat lahir dari Bank Sumut,” ujar Triyoga.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang resmi mengimplementasikan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization untuk pembayaran pajak restoran di wilayahnya secara otomatis dengan memanfaatkan QRIS mulai Jumat (26/6/2026).

Kepala KPw BI Sumut Ameriza M Moesa mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang sigap beradaptasi dan bergerak cepat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan menggunakan QRESTO.

Hal itu disebutnya menunjukkan komitmen serius Pemkab Deli Serdang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan dari sektor pajak.

"Kami sangat senang bisa terus mendorong penerapan QRESTO secara luas. Pemkab Deli Serdang ini patut diapresiasi karena jadi kabupaten pertama dan tercepat di Indonesia yang mengimplementasikan QRESTO. Banyak daerah-daerah dari provinsi lain yang antre untuk mengimplementasikan QRESTO ini," kata Ameriza saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Dijelaskan Ameriza, QRESTO menjadi inovasi yang digagas Bank Sumut dengan memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi pada sektor horeka. Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang memanfaatkan QRESTO sejak April 2026.

Dengan memindai kode QR yang disediakan merchant QRESTO, lanjutnya, pajak horeka dan tagihan makanan yang dibayar pelanggan saat transaksi akan otomatis terpisah. Nilai pajak yang dibayarkan pelanggan pun akan langsung masuk ke kas daerah saat itu juga.

Dia mengatakan peningkatan pendapatan pada sektor horeka yang telah mengadaptasi pembayaran digital ini dapat mencapai 100%.

BI pun disebutnya akan terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, khususnya untuk kategori retribusi yang masih manual seperti parkir pinggir jalan dan retribusi pasar.

"Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Terlebih, ini memudahkan konsumen serta lebih efisien bagi merchant. Mudah-mudahan seluruh pihak akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini," ujarnya.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik inovasi QRESTO yang mendukung digitalisasi pembayaran pemerintah dalam rangka mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

Asri mengatakan pajak horeca berkontribusi cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak Kabupaten Deli Serdang. Hingga Triwulan II/2026, capaian penerimaan pajak Pemkab Deli Serdang berkisar 58%.

Implementasi QRESTO pun diharapkan Asri akan menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Selain menjadi kabupaten pertama yang mengadopsi penggunaan QRESTO pada sektor horeka di wilayahnya, Deli Serdang juga menjadi daerah pertama yang memberi insentif kepada pelanggan berupa pemotongan pajak restoran (PB1) sebesar 5% setiap transaksi.

"Kami berharap cara ini akan meningkatkan pendapatan merchant, mendorong transaksi digital yang lebih transparansi, termasuk juga meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengesampingkan kemudahan serta manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Asri.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) periode pekan ini, Kamis (25/6/2026) terpantau mengalami penurunan ke level Rp3.781,09 per kilogram (kg).

Minggu sebelumnya harga TBS petani mitra Pemprov Sumut ditetapkan di harga Rp3.879,39 per kg, atau selisih sekitar Rp98,30 per kg dari harga penetapan pekan ini.

Dilansir dari data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, terjadi penurunan rata-rata harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) acuan sekitar Rp34,86 per liter. Periode ini, rata-rata harga CPO lokal dan ekspor berada di kisaran Rp15.230,59 per liter, turun tipis dari sebelumnya Rp15.265,45 per liter.

Begitu pun dengan harga kernel lokal yang jatuh ke posisi Rp12.713,78 per kg dari sebelumnya Rp14.628,74 per kg pada penetapan pekan ini.

“Penurunan harga kernel menahan kenaikan harga TBS petani mitra kita (Pemprov Sumut),” ujar Dewiana, Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Kamis (25/6/2026).

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode akhir Juni 2026 terdapat pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.784,19 per kg. Hanya saja, kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%.

Sementara rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42% yang periode ini ditetapkan dengan harga Rp3.781,09 per kg. Sedangkan faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan Juni 2026 sebesar 93,03%.

Dewi menegaskan ketentuan besaran harga pembelian TBS bisa berbeda-beda di setiap daerah, bergantung pada sejumlah faktor terutama usia tanaman dan kadar rendemen.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut pun mengimbau pelaku usaha untuk membeli TBS petani dengan tingkat harga yang wajar sehingga kesejahteraan petani/ pekebun sawit tetap berlanjut.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 24-30 Juni 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.179,36,-

* Usia 4 tahun = Rp3.389,38,-

* Usia 5 tahun = Rp3.507,71,-

* Usia 6 tahun = Rp3.612,56,-

* Usia 7 tahun = Rp3.591,39,-

* Usia 8 tahun = Rp3.714,05,-

* Usia 9 tahun = Rp3.750,15,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.781,09,-

* Usia 21 tahun = Rp3.784,19,-

* Usia 22 tahun = Rp3.747,61,-

* Usia 23 tahun = Rp3.696,08,-

* Usia 24 tahun = Rp3.580,85,-

* Usia 25 tahun = Rp3.474,12,-

* Usia 26 tahun = Rp3.445,56,-

* Usia 27 tahun = Rp3.393,85,-

* Usia 28 tahun = Rp3.339,31,-

* Usia 29 tahun = Rp3.283,11,-

* Usia 30 tahun = Rp3.226,92,-

Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) meyakini ekonomi regional Sumut tetap bisa tumbuh di atas 5% (year-on-year/yoy) pada tahun 2026 meski kondisi global penuh gejolak.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Ameriza M Moesa mengatakan optimisme pertumbuhan ekonomi Sumut di atas 5% tahun 2026 didasari oleh sejumlah pertimbangan, terutama dari sisi ekspor yang disebutnya terdampak peningkatan harga komoditas walaupun dari sisi konsumsi tertekan.

"Sumatra Utara ini masih resource-based economy (berbasis sumber daya). Situasi global mengakibatkan harga komoditas meningkat sehingga ekspor kita juga nilainya meningkat. Jadi, kami perkirakan nanti di akhir tahun net ekspor kita ada sedikit peningkatan meskipun di sektor konsumsi agak sedikit melambat," ujar Ameriza dalam Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT) Triwulan II di Medan, Kamis (25/6/2026).

Dia mengatakan kondisi geopolitik global memberi tekanan pada ekonomi Indonesia termasuk Sumatra Utara. Kenaikan harga barang yang belakangan terjadi akibat akumulasi berbagai faktor berpotensi besar menekan sisi konsumsi.

Ameriza bahkan menyebut sebagian masyarakat telah menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, perlambatan itu disebutnya akan terselamatkan oleh ekspor, khususnya untuk bahan-bahan tambang dan komoditas pertanian.

Sementara dari sisi inflasi, KPw BI Sumut juga meyakini angka inflasi wilayah ini di tahun 2026 akan kembali ke dalam rentang sasaran 2,5% plus minus 1% seiring membaiknya produksi pertanian Sumut di tengah kabar terpaan El Nino.

Begitu pula dengan dampak bencana Sumatra yang disebut Ameriza sudah semakin menurun sehingga membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin lancar.

Pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi landasan optimisme BI akan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun ini di tengah kondisi yang serba tidak pasti.

Ameriza mengatakan Bank Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas inflasi.

Sinergi, inovasi, dan kolaborasi menurutnya menjadi kunci untuk menjawab tantangan dinamika ekonomi di Sumatra Utara.

"Kami perkirakan Sumut ini bisa tumbuh lebih tinggi ekonominya di tahun 2026. Kalau tahun 2025 sebesar 4,98%, tahun ini kami perkirakan angkanya berada di atas 5%. Dukungan seluruh pemangku kepentingan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat transformasi ekonomi di daerah," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus mendorong dan memacu kabupaten/ kota di Sumut mendalami potensi unggulan daerah masing-masing dan membuat kajian lengkapnya untuk ditawarkan kepada calon investor.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut Nurbaiti Harahap mengatakan hal itu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi Sumut dari daerah, terutama melalui pengembangan potensi-potensi lokal yang selama ini belum menjadi pusat perhatian.

“Sebelum ini kita kerap fokus mencapai target dari sektor investasi yang nilainya besar. Padahal, sektor-sektor yang lebih kecil, seperti misalnya pertanian, juga bisa menarik investor jika daya tawarnya tinggi. Inilah yang saat ini kami dorong kepada pemerintah daerah,” kata Nurbaiti, Rabu (24/6/2026).

Nurbaiti mencontohkan Kabupaten Karo yang terkenal sebagai pusat pertanian hortikultura di Sumatra Utara. Menurutnya, hasil bumi Tanah Karo seperti cabai merah keriting, kentang, maupun sayur mayur lainnya memiliki kualitas yang dapat bersaing untuk masuk ke industri, khususnya makanan.

Namun, investor perlu diyakinkan agar mau menanamkan modalnya di daerah. Penguatan daya tawar produk melalui serangkaian kajian pun disebut Nurbaiti menjadi unsur penting yang harus diprioritaskan pemerintah daerah untuk mendorong masuknya investasi ke sektor potensial di wilayah mereka.

“Pemprov memacu kepala daerah untuk memiliki feasibility study (studi kelayakan)terhadap potensi-potensi unggulan daerah mereka sehingga investor terinformasikan dengan jelas dan bisa mempercepat pengambilan keputusan,” ujarnya.

Adapun Pemprov Sumut menargetkan mampu merogoh investasi hingga Rp100 triliun per tahun hingga 2029. Pada Triwulan I/ 2026, realisasi investasi Sumut baru mencapai Rp13 triliun yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp7,7 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp5,3 triliun.

Secara tahunan, realisasi investasi Sumut di kuartal I/2026 mengalami penurunan sejauh 25,98% (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Namun, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja hingga 20,43% (YoY) menjadi 17.319 orang pada periode ini.

Data dari DPMTSP Sumut menyebut subsektor terbesar pengerek investasi Sumut secara keseluruhan ialah industri makanan yang mencapai Rp3,35 triliun; disusul industri karet dan plastik Rp1,82 triliun serta industri listrik, gas, dan air sebesar Rp1,79 triliun.

Sementara lima kabupaten/kota dengan realisasi PMDN maupun PMA tertinggi di Sumut pada Triwulan I/2026 diisi oleh Medan sebanyak Rp4,09 triliun (31,33%), Langkat sebanyak Rp2,01 triliun (15,49%), Deli Serdang sebanyak Rp2 triliun (15,40%), Tapanuli Selatan sebanyak Rp1,03 triliun (7,95%), dan Simalungun sebanyak Rp885,64 miliar (6,81%).

Bisnis.com, MEDAN – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/ Debarkasi Medan resmi mengakhiri rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026/ 1447 Hijriah dengan kembalinya ke tanah air kloter ke-17 Debarkasi Medan pada Minggu (21/6/2026).

Ketua PPIH Embarkasi/ Debarkasi Medan Zulkifli Sitorus mengatakan kloter pamungkas tersebut membawa 225 jemaah dengan 4 (empat) orang petugas sehingga total rombongan sebanyak 229 orang.

“Setelah kembalinya kloter 17 KNO-Medan ke Tanah Air, maka fase operasional pemulangan haji Embarkasi dan Debarkasi Medan sudah berakhir. Total rombongan berjumlah 229 orang yang berasal dari 8 (delapan) daerah di Sumut yakni Medan, Padangsidimpuan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Tapanuli Tengah,” ujar Zulkifli, Senin (22/6/2026).

Zulkifli menjelaskan rombongan terakhir jemaah Debarkasi Medan berangkat dari Arab Saudi pada Sabtu (20/6/2026) waktu setempat dengan maskapai Garuda bernomor penerbangan GIA-3417. Rombongan tiba di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang pada Minggu (21/6/2026).

Dengan kedatangan kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.894 dari 5.904 jemaah haji Sumut di musim haji tahun 2026 telah kembali ke Tanah Air, ditambah dengan 68 orang petugas haji yang mendampingi jemaah sejak awal sehingga total keseluruhan yang kembali sebanyak 5.962 orang.

Zulkifli menyebut ada 9 (sembilan) jemaah yang tak kembali karena sakit dan wafat di tanah suci.

PPIH Embarkasi/ Debarkasi Medan juga menyebut ada satu jemaah yang dilaporkan sakit dan masih di rawat di Arab Saudi hingga saat ini.

“Jemaah yang tinggal di Arab Saudi karena sakit berjumlah satu orang, atas nama Rukayah Wahab dengan nomor manifes 128 kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang,” tambahnya.

Adapun secara keseluruhan Zulkifli mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini oleh PPIH Embarkasi/ Debarkasi Medan berjalan lancar.

Dia juga mengapresiasi kekompakan seluruh jemaah selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan mendoakan seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur yang tercermin dari semakin baiknya akhlak serta kemampuan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama.

“Rangkaian ibadah haji yang telah dilakukan hendaknya menjadi titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masyarakat menaruh harapan besar kepada para haji dan hajjah agar menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat,” tandasnya. (240)

Bisnis.com, MEDAN - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berencana membangun sebanyak 217 tower transmisi di wilayah Sumatra Utara (Sumut) untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan khususnya di wilayah Sumatra bagian utara (Sumbagut).

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara perwakilan perusahaan pelat merah tersebut di Sumut dengan Wakil Gubernur Sumut Surya di Medan, Senin (22/6/2026).

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumbagut Rizki Aftarianto mengatakan, pihaknya akan membangun jaringan transmisi yang menghubungkan Aceh dan Sumut mulai dari Sigli dan Aceh Utara hingga Kabupaten Langkat dan Kota Medan.

Di wilayah Sumut, jalur transmisi akan melintasi Pangkalansusu Kabupaten Langkat hingga Helvetia Kota Medan. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah pantai timur Sumatra bagian Utara (Sumbagut).

"Ini bagaimana kita di Sumatra Utara tidak terpengaruh jika ada gangguan transmisi di bagian selatan," kata Rizki, dikutip Selasa (23/6/2026).

Rizki menjelaskan, untuk merealisasikan proyek tersebut PLN membutuhkan penetapan lokasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Ke-217 tower transmisi akan dibangun dengan estimasi jarak antar-SUTET 275 kV sekitar 400 meter.

Dia juga mengungkapkan tantangan dalam rencana pembangunan di mana sekitar 26% jalur transmisi berada di kawasan permukiman dan perkotaan.

PLN pun meminta dukungan Pemprov Sumut agar segera mendapat rekomendasi atau izin pembangunan ke-217 tower. PLN juga disebutnya telah menyiapkan kompensasi untuk masyarakat, baik terhadap lahan yang terkena pembangunan tower maupun lahan yang ada di jalur transmisi.

"Pembangunan 217 tower harus kami selesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama, sesuai perintah Presiden," ujar Rizki.

Adapun, Wakil Gubernur Sumut Surya mendukung rencana PLN membangun 217 tower transmisi dari Langkat hingga Medan. Proyek yang merupakan bagian dari jaringan Tol Listrik Sumatra tersebut diharapkan dapat memperkuat keandalan dan jaminan pasokan listrik di Sumut.

"Kalau ini [secara administrasi] sudah sampai ke Pemerintah Provinsi [Sumut)], mudah-mudahan segera selesai. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana proses pembebasan lahannya," ujar Surya.

Menurut Surya, PLN juga perlu mengintensifkan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam proses pengurusan rekomendasi dan perizinan. Dia menyebut, hal itu agar tahapan pembangunan proyek dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

"Perlu juga dikomunikasikan tentang titik koordinat jalur tower transmisi di mana saja lokasinya. Termasuk bagaimana progres pengurusan izin lokasi sehingga jika ada kemungkinan kendala, bisa kita selesaikan bersama," sebut Surya.

Proyek ini bagian dari jaringan tol listrik Sumatra untuk memperkuat keandalan, dan jaminan pasokan listrik di Sumut

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mendukung pembangunan sebanyak 217 tower atau menara transmisi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari Kabupaten Langkat hingga Kota Medan.

"Proyek ini bagian dari jaringan tol listrik Sumatra untuk memperkuat keandalan, dan jaminan pasokan listrik di Sumut," ucap Surya usai menerima General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatra bagian utara (Sumbagut) Rizki Aftarianto di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin.

Wagub mengatakan bahwa rencana pembangunan jaringan transmisi ini menghubungkan dua provinsi yang bertetangga, yakni Aceh dan Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara jalur transmisi ini melintasi wilayah Besitang dan wilayah Pangkalan Susu di Langkat hingga wilayah Helvetia di Ibu Kota Provinsi Sumut.

"Kalau ini sudah sampai ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, mudah-mudahan segera selesai. Yang perlu diperhatikan itu, bagaimana proses pembebasan lahannya," tegas Surya.

PLN, lanjut dia, perlu mengintensifkan komunikasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) atas proses pengurusan rekomendasi dan perizinan, sehingga tahapan pembangunan lebih cepat dan lancar.

"Perlu juga dikomunikasikan titik koordinat jalur tower transmisi, termasuk bagaimana progres pengurusan izin lokasi. Jika ada kendala, bisa kita selesaikan bersama," sebut Surya.

Wagub juga mengingatkan PLN memperhatikan masyarakat Sumut hingga kini belum menikmati aliran listrik, khususnya di jalur transmisi sebagai upaya pemerataan pembangunan.

"Saya memahami ada hitung-hitungan untuk bisa mengaliri listrik ke satu tempat. Tetapi perlu juga ada alternatif agar warga yang jauh dari perkotaan bisa menikmati listrik seluruhnya," tutur Surya.

General Manager PLN (Persero) UIP Sumbagut Rizki Aftarianto mengatakan, pihaknya membangun jaringan transmisi mulai dari Sigli dan Aceh Utara di Aceh hingga Langkat dan Medan di Sumatera Utara.

Menurutnya, proyek ini bertujuan meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah pantai timur Sumatra bagian utara.

"Jadi pak Wagub, bagaimana kita di Sumut tidak terpengaruh jika ada gangguan transmisi di bagian selatan. Kami mohon dukungannya agar segera dapat rekomendasi atau izin pembangunan 217 tower," kata Rizki.

Pihaknya juga mengungkapkan, PLN menyiapkan alternatif berupa panel surya bagi kawasan dengan jumlah rumah relatif sedikit bagi kebutuhan listrik wilayah pedalaman di Sumatera Utara.

"Langkah ini kita lakukan karena pembangunan jaringan transmisi membutuhkan biaya besar, sementara jumlah pelanggan dilayani terbatas," tutur Rizki.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026