Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons keluhan seller terkait kesulitan mengurus Nomor Induk berusaha (NIB). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), seluruh pedagang yang berjualan di platform digital diwajibkan memiliki NIB sebagai legalitas usaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal S. Shofwan mengakui pemenuhan kewajiban NIB bukan perkara mudah, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menetapkan kewajiban tanpa memberikan dukungan kepada para pelaku usaha.

“Di sisi lain, kami juga punya kewajiban memfasilitasi pelaku usaha,” kata Iqbal dalam webinar Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026, Kamis (25/6/2026).

Iqbal menjelaskan Kemendag telah bertemu dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekitar dua pekan lalu untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, termasuk persoalan teknis dalam sistem perizinan di Online Single Submission (OSS). Kemendag juga menggandeng marketplace dan asosiasi terkait guna mempersiapkan program pendampingan bagi para pedagang.

“Kami prioritaskan dulu kepada para pedagang-pedagang atau seller-seller yang sudah ada di dalam setiap platform,” imbuhnya.

Dia mengatakan Kemendag akan memfasilitasi proses pendaftaran melalui OSS dengan melibatkan BKPM. Pendampingan tersebut mencakup penjelasan persyaratan, tata cara pengunggahan dokumen, hingga penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.

“Agar pelaku usaha di Indonesia itu mulai bonafide dengan memiliki NIB,” katanya.

Iqbal juga mengakui proses pengurusan NIB tidak selalu mudah dan cepat. Karena itu, pemerintah memberikan masa transisi bagi para pedagang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Bagi pedagang yang telah berjualan sebelum aturan berlaku tetapi belum memiliki NIB, pemerintah memberikan waktu selama 18 bulan untuk mengurus perizinan.

Sementara itu, calon pedagang atau seller baru yang belum memiliki NIB diberikan masa tenggang selama enam bulan sejak mendaftarkan akun di platform e-commerce. Menurut Iqbal, masa enam bulan tersebut merupakan skema “3 bulan plus”, yakni tiga bulan pertama digunakan untuk menguji pasar dan tiga bulan berikutnya untuk mengurus legalitas usaha apabila aktivitas dagang dinilai berpotensi berkembang.

“Nah ini kami berikan waktu 6 bulan bagi para pedagang atau merchant atau seller untuk mengurus NIB-nya bagi yang baru ya, yang belum yang belum memiliki akun di platform e-commerce sebelumnya, 6 bulan sejak tanggal mendaftar di akun tersebut bukan bukan sejak tanggal 8 Juni [aturan berlaku],” kata Iqbal.

Dia menjelaskan perhitungan masa enam bulan dimulai sejak tanggal pendaftaran akun e-commerce. Adapun bagi pedagang lama, masa tenggang 18 bulan dihitung sejak 8 Juni 2026, atau sejak aturan mulai berlaku.

“Kami beri waktu agar kita bersama-sama bisa memenuhi kewajiban kita dalam konteks pemenuhan NIB,” ungkapnya.

Dalam Permendag 19/2026, Kemendag mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan melalui sistem elektronik memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB. Iqbal menjelaskan ketentuan tersebut berlaku bagi pedagang dalam negeri maupun luar negeri, sementara platform penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) juga diwajibkan memiliki izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kewajiban perizinan tidak hanya berlaku bagi perusahaan swasta, tetapi juga marketplace yang dimiliki badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), maupun lembaga semi-pemerintah.

Selain memiliki NIB, pedagang yang menjual barang wajib sertifikasi juga harus dapat membuktikan bahwa produknya telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, penjual lampu tidak hanya wajib memiliki NIB, tetapi juga harus menyertakan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) karena produk tersebut termasuk kategori yang wajib memenuhi standar.

Dia menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Menurutnya, pelaku usaha luar negeri tetap diperbolehkan berjualan di Indonesia sepanjang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Yang pedagang di dalam negeri saja kita minta tunduk, apalagi yang di luar negeri, enggak adil rasanya kalau misalnya pedagang di dalam negeri kita wajibkan nomor induk berusaha dan kewajiban lainnya, sementara pedagang di luar negeri kita bebaskan,” katanya.

Iqbal menilai penyamaan perlakuan antara pedagang dalam negeri dan luar negeri diperlukan agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, Permendag 19/2026 juga memuat sejumlah kewajiban bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), baik platform e-commerce, daily deals, maupun social commerce. PPMSE diwajibkan memfasilitasi pengurusan perizinan berusaha bagi pedagang, menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha, serta menolak pedagang luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli merespons ketentuan legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan terkait ketentuan legalitas pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai pemenuhan persyaratan usaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta proses adaptasi pelaku usaha.

“Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah berlaku serta sinkronisasi kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi, termasuk pada area yang memiliki irisan antarsektor,” kata Nazrya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nazrya, koordinasi tersebut diperlukan agar pengaturan dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Secara keseluruhan, Blibli memahami pengaturan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan digital, perlindungan konsumen, transparansi pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, mengingat ekosistem digital terdiri atas berbagai model bisnis dan layanan dengan karakteristik yang berbeda, penting untuk memperhatikan konteks masing-masing platform agar penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsi setiap pelaku dalam ekosistem.

“Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan yang tepercaya, kami memandang kejelasan regulasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong standar layanan yang lebih baik, serta menciptakan level playing field yang setara bagi pelaku usaha digital,” ungkapnya.

Dalam implementasinya, Blibli berharap pengaturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keragaman pelaku usaha dan skala kegiatan usaha, termasuk UMKM dan penjual individu. Dengan demikian, tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif tanpa menghambat inovasi.

Senada, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai arah kebijakan yang disampaikan pemerintah pada prinsipnya cukup positif karena berfokus pada penguatan UMKM, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan tantangan utama akan berada pada tahap implementasi. Menurutnya, sejumlah ketentuan seperti kewajiban perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), transparansi platform, insentif promosi bagi UMKM, hingga tata kelola artificial intelligence (AI) masih membutuhkan penjelasan teknis yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif.

Karena itu, Budi menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menjadi penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diinginkan.

Terkait dampaknya terhadap perdagangan digital, dia menilai regulasi yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang.

“Perlindungan konsumen tentu penting,” kata Budi kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Menurut Budi, tantangan di lapangan tidak hanya berasal dari oknum penjual, tetapi juga melibatkan oknum pembeli. Oleh karena itu, upaya menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan akuntabel patut didukung dengan tetap menjaga keseimbangan agar mayoritas pelaku usaha maupun konsumen yang patuh tidak terbebani.

Mengenai kewajiban perizinan usaha, dia menilai NIB bukan hal baru karena telah menjadi bagian dari upaya formalisasi pelaku usaha. Namun, keberhasilan implementasinya akan ditentukan oleh kemudahan proses, masa transisi yang memadai, serta pendampingan kepada UMKM dan penjual individu yang baru memulai usaha.

“Mudah-mudahan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses dapat membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan pengembangan usaha,” kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaku usaha PMSE wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dalam praktiknya aturan tersebut dinilai belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan kewajiban legalitas maupun konsekuensi operasional bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Kondisi tersebut membuat masih banyak pelaku usaha yang beroperasi di platform digital tanpa legalitas usaha yang memadai.

Melalui Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah mempertegas kewajiban tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (4), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace diwajibkan menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa bentuk minimal perizinan yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor perdagangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi standar dan persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan guna menjamin perlindungan konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli merespons ketentuan legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan terkait ketentuan legalitas pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai pemenuhan persyaratan usaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta proses adaptasi pelaku usaha.

“Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah berlaku serta sinkronisasi kewajiban dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi, termasuk pada area yang memiliki irisan antarsektor,” kata Nazrya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Nazrya, koordinasi tersebut diperlukan agar pengaturan dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor. Secara keseluruhan, Blibli memahami pengaturan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan digital, perlindungan konsumen, transparansi pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, mengingat ekosistem digital terdiri atas berbagai model bisnis dan layanan dengan karakteristik yang berbeda, penting untuk memperhatikan konteks masing-masing platform agar penerapan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan peran dan fungsi setiap pelaku dalam ekosistem.

“Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga standar layanan yang tepercaya, kami memandang kejelasan regulasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mendorong standar layanan yang lebih baik, serta menciptakan level playing field yang setara bagi pelaku usaha digital,” ungkapnya.

Dalam implementasinya, Blibli berharap pengaturan tersebut dapat diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan keragaman pelaku usaha dan skala kegiatan usaha, termasuk UMKM dan penjual individu. Dengan demikian, tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif tanpa menghambat inovasi.

Senada, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai arah kebijakan yang disampaikan pemerintah pada prinsipnya cukup positif karena berfokus pada penguatan UMKM, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan tantangan utama akan berada pada tahap implementasi. Menurutnya, sejumlah ketentuan seperti kewajiban perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), transparansi platform, insentif promosi bagi UMKM, hingga tata kelola artificial intelligence (AI) masih membutuhkan penjelasan teknis yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif.

Karena itu, Budi menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menjadi penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan hambatan yang tidak diinginkan.

Terkait dampaknya terhadap perdagangan digital, dia menilai regulasi yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang.

“Perlindungan konsumen tentu penting,” kata Budi kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Menurut Budi, tantangan di lapangan tidak hanya berasal dari oknum penjual, tetapi juga melibatkan oknum pembeli. Oleh karena itu, upaya menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan akuntabel patut didukung dengan tetap menjaga keseimbangan agar mayoritas pelaku usaha maupun konsumen yang patuh tidak terbebani.

Mengenai kewajiban perizinan usaha, dia menilai NIB bukan hal baru karena telah menjadi bagian dari upaya formalisasi pelaku usaha. Namun, keberhasilan implementasinya akan ditentukan oleh kemudahan proses, masa transisi yang memadai, serta pendampingan kepada UMKM dan penjual individu yang baru memulai usaha.

“Mudah-mudahan dukungan pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses dapat membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan tersebut, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, pembiayaan, dan pengembangan usaha,” kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaku usaha PMSE wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, dalam praktiknya aturan tersebut dinilai belum mengatur secara rinci mekanisme penegakan kewajiban legalitas maupun konsekuensi operasional bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Kondisi tersebut membuat masih banyak pelaku usaha yang beroperasi di platform digital tanpa legalitas usaha yang memadai.

Melalui Permendag Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah mempertegas kewajiban tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (4), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau marketplace diwajibkan menolak pendaftaran pedagang baru yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (5) mengatur bahwa bentuk minimal perizinan yang harus dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor perdagangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi standar dan persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan guna menjamin perlindungan konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses legalitas usaha, sertifikasi, pelindungan produk, dan pembiayaan bagi pelaku usaha melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026.

Saat membuka festival tersebut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan festival itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem usaha yang aman, inklusif, dan kondusif agar pelaku UMKM dapat tumbuh, berdaya saing, dan naik kelas.

“Kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta akses pembiayaan, baik KUR maupun non-KUR. Semua layanan tersebut kami kemas dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro,” kata Maman dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Menurut dia, pendampingan yang terintegrasi diperlukan untuk mempercepat transformasi usaha mikro menjadi lebih formal dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Maman menjelaskan saat ini masih terdapat sekitar 77 persen pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses perizinan dan berbagai layanan pendukung usaha.

Untuk itu, Kementerian UMKM menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga dunia usaha guna memperkuat proses formalisasi usaha mikro.

Ia menambahkan legalitas usaha tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan yang disediakan pemerintah.

“Karena kita menyadari bahwa ketika UMKM tumbuh dan mendapatkan akses perizinan serta pembiayaan yang masif dan optimal, maka roda perekonomian daerah juga akan bergerak,” ujar Maman.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menilai UMKM perlu terus didorong untuk naik kelas melalui penguatan legalitas, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan daya saing.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 diselenggarakan di 10 lokasi di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku usaha mikro. Balikpapan menjadi kota pertama yang mengawali rangkaian kegiatan tersebut tahun ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem usaha mikro nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan NIB merupakan bukti legalitas usaha yang mencantumkan sektor usaha beserta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dia menegaskan kepemilikan NIB tidak berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.

Dia menduga masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus NIB karena khawatir akan dikenai pajak. Padahal, menurutnya, anggapan tersebut tidak tepat.

“Padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau dia Rp500 juta omzetnya kan [pajak] 0%, ya artinya nggak kena pajak kan, kalau dia omzet Rp500 juta,” kata Bagus saat ditemui di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Bagus menilai kepemilikan NIB justru memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha. Selain memperjelas status usaha, NIB juga mempermudah akses pembiayaan maupun layanan pemerintah lainnya.

”Jadi sebetulnya kalau arah NIB itu menurut saya baik, buat nanti statusnya dia itu jelas usahanya apa, bahkan akses ke pembiayaan juga akan lebih mudah kan,” terangnya.

Kendati demikian, Bagus menyebut pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kebijakan yang mewajibkan pedagang di marketplace memiliki NIB. “Kalau saya di divisi menengah belum, belum pernah dengar keluhannya dan sampai ke tempat saya,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga 2025 sudah terdapat sekitar 16 juta pelaku usaha yang memiliki NIB. Namun angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang diestimasi mencapai 56 juta usaha.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan Kementerian UMKM juga tengah mengembangkan platform Sapa UMKM yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Menurutnya, platform tersebut akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengurus NIB karena seluruh layanan akan saling terhubung.

“Dengan adanya Sapa UMKM saya pikir akan terdorong untuk bisa nanti, karena terhubung nanti kan, kan Sapa UMKM menghubungkan ke semua pelayanan. Saya pikir itu akan terdorong dengan sendirinya nanti, bahwa mereka punya NIB, karena begitu layanan berhubungan dengan layanan yang lainnya, dia butuh itu,” tuturnya.

Dia menambahkan NIB kini telah menggantikan sejumlah dokumen perizinan usaha yang sebelumnya terpisah, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, sambung dia, NIB menjadi syarat penting bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai peluang usaha, termasuk ekspor, kemitraan dengan industri besar, maupun program afirmasi pemerintah.

“Jadi, kalau menurut saya konsekuensi logis lah dari bisnis di Indonesia itu, NIB itu. Itu nggak ada kaitan dengan pajak,” ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kepemilikan NIB menjadi syarat penting untuk memperkuat legalitas pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar digital yang makin kompetitif.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026.

Budi menyampaikan pengurusan NIB tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) di laman https://oss.go.id. Nantinya, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan data identitas dan informasi usaha sebelum mengajukan permohonan melalui sistem tersebut.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku usaha dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Dia menyampaikan kepemilikan NIB tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, mengikuti program pembinaan, serta menjalin kemitraan di tengah persaingan pasar digital yang semakin kompetitif.

Seiring dengan berlakunya Permendag Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha paling sedikit berupa NIB. Pada saat yang sama, penyelenggara platform e-commerce juga diwajibkan menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pemerintah memberikan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut. Dalam hal ini, pedagang yang telah lebih dahulu berjualan di marketplace diberikan waktu selama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban memiliki NIB, sedangkan pedagang baru memperoleh masa tenggang selama enam bulan.

Kemendag berharap kebijakan masa tenggang tersebut membuat proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib berjalan tanpa membebani pelaku usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun usaha besar, segera memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) guna memperoleh berbagai manfaat untuk pengembangan bisnis. Ia memastikan pengurusan NIB bersifat gratis dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha cukup mempersiapkan data identitas dan informasi usaha.

"Dengan memiliki NIB, pelaku usaha berkontribusi menegakkan regulasi sekaligus membuka kesempatan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan hingga program pembinaan dan kemitraan di pasar digital yang semakin kompetitif," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Budi, kebijakan ini bertujuan mendorong pelaku usaha yang berdagang di platform niaga elektronik (e-commerce) agar memiliki legalitas usaha, sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing produk yang diperdagangkan secara digital.

Seiring berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui platform niaga elektronik wajib memiliki perizinan berusaha, setidaknya berupa NIB.

Selain itu, penyelenggara platform niaga elektronik juga wajib menolak pendaftaran pedagang yang belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform digital dan enam bulan bagi pedagang baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan anggaran sebesar Rp329,4 miliar untuk menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi industri kecil di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra selama periode 2026—2028.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, program tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan kembali kapasitas usaha industri kecil yang terdampak bencana.

Menurutnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi itu akan mencakup berbagai bentuk dukungan kepada pelaku industri kecil, mulai dari bantuan sarana produksi hingga perluasan akses usaha.

“Program-program ini mencakup bantuan mesin dan peralatan produksi sederhana, bantuan bahan baku, pendampingan teknis, akses pembiayaan, perluasan pasar, sertifikasi halal serta legalitas usaha,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan, program tersebut ditargetkan menjangkau sebanyak 8.034 industri kecil di wilayah terdampak bencana selama tiga tahun ke depan. Dari jumlah ini, sebanyak 3.403 industri kecil ditargetkan menerima bantuan pada 2026, kemudian 2.464 industri kecil pada 2027, dan 2.167 industri kecil pada 2028.

Agus menilai, percepatan pemulihan sektor industri kecil menjadi penting mengingat kelompok usaha tersebut merupakan tulang punggung ekonomi daerah dan sumber mata pencaharian masyarakat di wilayah terdampak.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Kemenperin memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp329,4 miliar. Rinciannya terdiri atas Rp170,53 miliar pada 2026, Rp120,51 miliar pada 2027, dan Rp38,39 miliar pada 2028.

“Pada tahun 2026 pembiayaan program ini diusulkan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Sejalan dengan upaya pemulihan dan penguatan industri kecil, Kemenperin katanya juga menjalankan program kredit industri padat karya (KIPK) yang dirancang sebagai skema pembiayaan strategis guna mendukung kebutuhan revitalisasi mesin serta meningkatkan produktivitas.

Program ini menyasar pada 6 sektor industri padat karya yaitu makanan dan minuman, tekstil, partian jati, punitur, alas kaki dan juga mainan anak.

Agus menerangkan, pada 2026 program KIPK disalurkan melalui 13 mitra perbankan dengan total platform pembiayaan sebesar Rp549,5 miliar. Hingga Mei 2026, realisasi platform telah mencapai Rp91 miliar.

“Jadi masih sangat rendah, masih 16,72% bagi 25 debitur, dari target keseluruhannya 293 debitur,” jelas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan aturan baru yang mewajibkan pelaku UMKM masuk ke dalam sistem Sapa UMKM apabila ingin memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, mulai dari akses pembiayaan hingga bantuan legalitas usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah basis data UMKM dari sebelumnya bersifat statis menjadi data dinamis yang terintegrasi dengan berbagai layanan.

“Jadi kami akan dorong aturan bahwa kalau mau dibilang UMKM, harusonboardingdalam sistem ini [Sapa UMKM],” kata Maman dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang disiarkan melalui YouTube Otoritas Jasa Keuangan, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, ke depan seluruh pelaku UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas usaha, akses pembiayaan, hingga bantuan permodalan wajib terdaftar dalam sistem Sapa UMKM.

“Nanti ke depan semua mereka yang akan mendapatkan fasilitas-fasilitas usaha mikro, kecil dan menengah, akses pembiayaan, permodalan, syaratnya mereka harus masuk dalam sistem ini [Sapa UMKM],” ujarnya.

Maman mengakui kebijakan tersebut berpotensi menuai kontroversi. Namun, dia menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah berani untuk mempercepat transformasi digital UMKM nasional.

Lebih lanjut, Maman menjelaskan Sapa UMKM nantinya akan menjadi sistem layanan terpadu yang menghubungkan berbagai kebutuhan legalitas dan pengembangan usaha UMKM, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, BPOM, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, platform tersebut juga akan terintegrasi dengan QRIS, payment gateway, layanan pelatihan, pembiayaan, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI). Bahkan, pemerintah juga menyiapkan Sapa UMKM sebagai cikal bakal marketplace lokal nasional yang terhubung dengan platform PaDi UMKM milik Telkom Indonesia.

“Ini nanti akan menjadi salah satu cikal bakal marketplace dalam negeri kita,” ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah sengaja membangun ekosistem yang menarik agar pelaku UMKM terdorong masuk ke dalam sistem tersebut. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak ada sanksi bagi UMKM yang tidak bergabung ke Sapa UMKM. Namun, mereka tidak akan memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas dan layanan yang terintegrasi dalam sistem tersebut.

“Mereka hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sistem ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat jumlah resort di Kepulauan Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit dan pertumbuhan resort ini dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD (pendapatan asli daerah).

“Pertumbuhan resort ini harusnya bisa berkontribusi terhadap PAD. Makanya saya nilai perlu ada pengawasan, sehingga bertumbuhnya sektor pariwisata, seperti halnya resort itu, dapat pula memberikan perekonomian bagi daerah,” katanya, Rabu (13/5/2026).

Dia menyebutkan bertumbuhnya sektor pariwisata itu, tidak dapat dipungkiri akan dapat memberikan peluang besar bagi peningkatannya PAD, karena keberadaan resort itu masuk dalam pemanfaatan laut dan aktivitas wisata sekitar lainnya.

Oleh karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD/dinas terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, hingga penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai.

Menurutnya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut penting dipertegas, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegasnya.

Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.

Gubernur bilang pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Makanya, dia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.

“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” ujar dia. Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai.

Dia bilang program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.

“Potensi kelautan Sumbar sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” tegasnya.

Kemudian, Ketua Asosiasi Resort Mentawai Alberson Fidel Castro menyatakan kondisi yang terjadi Mentawai saat ini maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan.

Dia mengungkapkan hampir 90% resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.

Dikatakannya, hal seperti tersebut harus ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Termasuk dalam sisi eksploitasi lingkungan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.

Oleh karena itu, asosiasi meminta Pemprov Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.

“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

“Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat,” ujar Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (19/3/2026).

Forum yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappenas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH, Kementerian UMKM, Otoritas Jasa Keuangan, KNEKS, Badan POM, hingga lembaga riset dan organisasi masyarakat serta pelaku usaha.

Tina menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah agar program penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

“Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” katanya.

Namun demikian, dia menyoroti masih belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.

“Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omzet kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih relatif rendah.

“Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37%,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami mengajak stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini, terutama yang mikro, ya, supaya mereka mau punya NIB,” kata Riyatno.

Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi menilai kontribusi ekonomi perempuan masih perlu dioptimalkan.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.

Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menegaskan peran penting perempuan dalam dunia usaha.

“Jadi perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI Euis Amalia menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.

“Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, bahkan itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen,” kata Euis

Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Mellisa Hamid menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan.

“Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) melaporkan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo belum menyelesaikan tunggakan royalti yang semestinya disetorkan kepada negara.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Persoalan tersebut kian panas seiring dengan aktivitas Hotel Sultan yang terpantau masih menerima pesanan kamar dan unit apartemen di berbagai platform digital. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan tersebut telah berakhir demi hukum sejak 2023 dan permohonan pembaruannya telah ditolak.

Kharis menambahkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 juga secara tegas telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan serta mengembalikan bidang tanah beserta bangunan kepada negara.

Adapun, perintah hukum tersebut mencakup kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di atas lahan eks-HGB tersebut.

Pada saat yang sama, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan transaksi untuk agenda masa depan di hotel tersebut.

Pasalnya, seluruh legitimasi usaha PT Indobuildco, termasuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), telah dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BKPM.

"Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara," ujar Rakhmadi.

Sebagai langkah antisipasi bagi konsumen yang merasa dirugikan, pengelola GBK telah membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK sejak Rabu lalu. Posko ini disediakan bagi masyarakat atau vendor yang ingin mengadukan persoalan terkait transaksi yang terlanjur dilakukan dengan pihak manajemen hotel.

Pemerintah turut mengimbau para mitra bisnis dan korporasi untuk lebih selektif dalam menjalin kerja sama. Melakukan transaksi dengan pihak yang mengomersialisasi BMN tanpa hak dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang dapat merusak iklim usaha sehat di Indonesia.