Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Setya Nugraha menyatakan pihaknya siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah.

“BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” ujarnya saat menghadiri pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Setya Nugraha menekankan pentingnya peran aktif Kedeputian PPKD BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola yang kian kompleks guna memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Setya menguraikan beberapa agenda prioritas nasional dan daerah yang menjadi fokus pengawasan BPKP, mulai dari percepatan penurunan prevalensi stunting, efektivitas realisasi anggaran belanja, hingga tata kelola pendidikan melalui pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain pengawasan belanja daerah, Kedeputian PPKD BPKP juga fokus pada pengawasan penguatan sektor pendapatan daerah melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

BPKP juga turut dalam pengawasan lintas sektor melalui Satuan Tugas (Satgas) kawasan hutan sawit dan tambang, serta memastikan kesiapan pengawalan program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat regional.

Tata kelola manajemen aset daerah yang rawan sengketa, serta mitigasi risiko dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga disebut menjadi fokus utama pengawasan Kedeputian PPKD BPKP.

“Guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, BPKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulawesi Selatan. BPKP akan mengedepankan fungsi pencegahan melalui pendampingan probity audit yang dilakukan secara bersinergi dengan Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” ujar dia pula.

Komitmen Kedeputian PPKD BPKP ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPKP sangat krusial dalam menciptakan inovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah baru.

“Kami mengapresiasi dukungan BPKP yang selama ini telah terbukti berhasil meningkatkan capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulawesi Selatan,” ujar Andi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai paket stimulus ekonomi pemerintah pada semester II/2026 mencapai Rp26,34 triliun. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menjaga konsumsi rumah tangga melalui bantuan pangan, subsidi transportasi, program vokasi, hingga insentif bagi dunia usaha.

Di antara berbagai stimulus tersebut, terdapat satu kebijakan yang nilainya relatif kecil terhadap fiskal negara, tetapi berpotensi mengubah lanskap industri kreatif Indonesia yakni penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas royalti penulis dari 15% menjadi 1,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah memberikan insentif pajak bagi penulis. Insentif ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi periode semester II/2026.

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden (Prabowo Subianto), maka ini segera dilaksanakan,” ucap Airlangga.

Dia menambahkan PPh final ini diberlakukan untuk semua penulis yang membuat buku atau memiliki Nomor Buku Standar Internasional (ISBN). Aturan pemberian insentif ini akan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, royalti penulis dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah penghasilan bruto. Penghitungan pajak penulis dari penerimaan royalti menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebesar 40 persen dari total penghasilan bruto dalam setahun untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan implementasi kebijakan kini tinggal menunggu penyelesaian regulasi teknis.

"Jadi terkait dengan pajak royalti penulis yang sudah disepakati turun dari 15 persen menjadi 1,5 persen saat ini prosesnya sedang menunggu untuk regulasinya nanti kaitannya dengan Kementerian Keuangan tetapi still masih dalam proses begitu, tapi insyaallah dalam satu dua bulan ini akan diselesaikan," ujarnya saat ditemui Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia melanjutkan bahwa lebih dari sekadar mengurangi tarif pajak, pemerintah melihat kebijakan tersebut sebagai salah satu pintu masuk untuk memperbaiki ekosistem ekonomi kreatif berbasis pengetahuan.

Teuku Riefky menjelaskan alasan pemerintah akhirnya menyetujui usulan tersebut guna memperkaya khazanah produk literasi dalam negeri lewat karya tangan masyarakat.

"Ya, bahwa kita tahu bahwa kita tahu bahwa tentu di Indonesia ini publik perlu melahirkan terus tulisan-tulisan yang berkualitas, tulisan-tulisan yang juga mendidik dan juga bisa dinikmati oleh tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat global. Nah, ekosistemnya kan perlu kita perbaiki," imbuhnya.

Pasar yang Menyusut, Pembaca yang Tak Bertambah

Penurunan tarif PPh final royalti menjadi 1,5% memberi tambahan ruang bagi penulis untuk menikmati pendapatan yang lebih besar dari setiap buku yang terjual. Namun, pertanyaan yang segera muncul adalah seberapa besar manfaat kebijakan itu ketika pasar buku nasional sendiri masih tumbuh lambat.

Di sinilah persoalan industri perbukuan Indonesia menjadi lebih kompleks dibandingkan sekadar isu perpajakan. Pajak hanya menyentuh pendapatan yang sudah terbentuk. Sementara itu, tantangan terbesar justru berada jauh sebelum royalti dibayarkan, yakni bagaimana sebuah buku dapat diterbitkan, didistribusikan, ditemukan pembaca, hingga akhirnya menghasilkan penjualan yang layak.

Di atas kertas, Indonesia memiliki modal pasar yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, pasar domestik seharusnya menjadi kekuatan utama industri penerbitan. Tingkat melek huruf orang dewasa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga terus meningkat dan berada di atas 96%. Setiap tahun, jutaan siswa, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, maupun pekerja profesional menjadi kelompok yang membutuhkan bahan bacaan.

Namun, besarnya populasi tidak otomatis menciptakan pasar buku yang sehat. Berbagai survei literasi selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa akses terhadap bahan bacaan, kebiasaan membaca, hingga daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) maupun berbagai kajian Perpustakaan Nasional berulang kali menegaskan bahwa persoalan literasi Indonesia bukan lagi semata-mata kemampuan membaca, melainkan intensitas membaca, kualitas bacaan, dan ketersediaan akses terhadap buku.

Akibatnya, rantai ekonomi industri buku bekerja dalam ruang yang jauh lebih sempit dibandingkan ukuran pasar potensialnya. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha menilai kebijakan fiskal pemerintah memang merupakan langkah yang telah lama dinantikan pelaku industri.

Menurutnya, proses menuju keputusan tersebut berlangsung melalui pembahasan panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Kami penerbit senang dengan penurunan tarif PPh royalti tersebut, setelah hampir setahun bersama-sama para penulis, ilustrator, pegiat literasi, pustakawan, dan ahli perpajakan mengkajinya di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi Kreatif," katanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bagi penerbit, keputusan tersebut bukan sekadar soal penurunan tarif pajak. Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi penulis adalah kecilnya nilai royalti akibat rendahnya penjualan buku.

"Kebijakan ini akan memberikan ruang bernapas yang lebih baik terutama untuk para penulis. Selama ini, mereka mendapatkan royalti yang terbatas karena rendahnya serapan buku di negeri kita, sehingga pengali atas royalti mereka pun rendah pula,” katanya.

Menurutnya, kesejahteraan penulis lebih banyak ditentukan oleh besarnya pasar dibandingkan tarif pajak yang dikenakan atas pendapatan tersebut.

Fenomena menyusutnya pasar buku tercermin dari perubahan pola cetak penerbit selama satu dekade terakhir.

"Sejak satu dekade terakhir, cetakan pertama buku telah merosot ke angka 1.000 hingga 1.500 eksemplar buku per judul, dari jumlah sebelumnya pada kisaran 3.000 eksemplar," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa jika sebelumnya penerbit berani mencetak ribuan eksemplar untuk satu judul karena optimistis terhadap permintaan pasar, kini mereka memilih menekan jumlah cetakan awal guna mengurangi risiko stok tidak terjual.

Strategi tersebut memang lebih aman dari sisi arus kas perusahaan. Namun, konsekuensinya adalah biaya produksi per buku menjadi lebih tinggi karena skala ekonomi menurun. Dalam industri percetakan, semakin kecil volume cetak, semakin mahal biaya produksi per unit. Dampak akhirnya tidak hanya dirasakan penerbit, tetapi juga pembaca yang harus membeli buku dengan harga lebih tinggi.

Kondisi itu menciptakan lingkaran persoalan yang sulit diputus. Harga buku yang relatif mahal membatasi daya beli masyarakat. Penjualan yang rendah membuat penerbit mengurangi jumlah cetakan. Skala produksi yang mengecil kembali mendorong kenaikan biaya produksi, sehingga harga buku tetap tinggi.

Di tengah siklus tersebut, pelaku industri masih harus menghadapi pembajakan yang hingga kini belum berhasil ditekan secara efektif.

"Penulis bersama penerbit juga menjadi korban pembajakan buku yang masif di negeri kita, sehingga tidak mendapatkan hak ekonomi yang wajar atas karya kreatif mereka,” kata Arys.

Pembajakan menjadi salah satu tantangan paling serius karena menggerus seluruh rantai nilai industri. Penulis kehilangan royalti, penerbit kehilangan pendapatan, toko buku kehilangan penjualan, sementara negara juga kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan teknologi digital memperbesar tantangan tersebut. Buku elektronik dapat disalin dan disebarluaskan dalam hitungan menit melalui berbagai platform tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Dalam konteks ekonomi kreatif, pembajakan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan distorsi pasar. Ketika karya ilegal beredar bebas dengan harga jauh lebih murah atau bahkan gratis, mekanisme pasar yang sehat tidak lagi bekerja. Pelaku usaha yang mematuhi aturan justru harus bersaing dengan produk yang tidak menanggung biaya produksi maupun kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, Arys memandang reformasi fiskal seharusnya tidak berhenti pada penurunan tarif pajak.

"Kebijakan fiskal tersebut harus diikuti dengan kemauan politik dalam tindakan lebih konkret untuk menempatkan buku sebagai produk strategis bagi bangsa, imbuhnya," katanya.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa buku tidak dapat diperlakukan seperti komoditas konsumsi biasa karena memiliki fungsi yang jauh lebih luas dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Buku tak dapat dinilai sekadar produk ekonomi semata karena dalam dirinya terkandung peran pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pewarisan nilai, pengembangan budaya, dan pembentuk peradaban,” tegasnya.

Argumen tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang menempatkan buku sebagai instrumen pembangunan nasional. Dalam regulasi tersebut, pemerintah tidak hanya bertugas mengatur pelaku usaha perbukuan, tetapi juga menjamin tersedianya ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap bahan bacaan secara merata

Persoalannya, menurut IKAPI, perhatian pemerintah selama ini masih lebih banyak diarahkan pada aspek hulu. Padahal, pemerintah berwenang dan bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem perbukuan yang sehat. Ini takkan tercapai kalau pemerintah hanya bergerak di hulu dengan membuat aneka peraturan terkait para pelaku perbukuan namun melupakan pengembangan di hilir dalam bentuk perbaikan akses terhadap bahan bacaan dan pembinaan kebiasaan membaca.

Menurutnya, dalam perspektif ekonomi, industri buku pada akhirnya tetap bergantung pada keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Insentif kepada penulis dapat meningkatkan pasokan karya, tetapi peningkatan produksi tidak akan berarti apabila jumlah pembaca tidak bertambah.

Oleh karena itu, Arys menilai pembenahan sisi permintaan menjadi agenda yang sama pentingnya dengan reformasi fiskal.

"Tanpa perbaikan pada sisi demand, buku-buku yang baik tidak akan sampai ke genggaman pembaca. Masyarakat yang melek huruf dan punya minat baca pun tetap saja tidak terbiasa membaca sepanjang akses dan pembinaan kebiasaan membaca itu tidak dibangun," tandas Arys.

Menguji Efektivitas Insentif, Menata Masa Depan Ekonomi Kreatif

Bagi pemerintah, penurunan tarif PPh final royalti penulis menjadi 1,5% merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga aktivitas ekonomi pada paruh kedua 2026.

Namun, bagi ekonom, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut tidak berhenti pada besarnya pengurangan pajak yang dinikmati penulis. Yang jauh lebih penting adalah apakah insentif itu mampu menciptakan perubahan perilaku ekonomi, memperluas basis pajak, sekaligus memperkuat industri kreatif dalam jangka panjang.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, dampak fiskal dari kebijakan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan negara, sehingga ruang pemerintah untuk memberikan insentif masih cukup besar.

“Basis penerimaan PPh dari royalti penulis sebenarnya sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak negara. Karena itu, biaya fiskal dari penurunan tarif relatif terbatas, sementara sinyal dukungan kepada ekosistem kreatif cukup kuat,” kata Yusuf

Dari sisi administrasi perpajakan, Yusuf melihat peluang lain yang tidak kalah penting, yakni perluasan basis pajak.

Dia menilai tarif final 1,5 persen berpotensi memperluas basis pajak. Ketika tarif lebih rendah dan pemotongan dilakukan langsung oleh penerbit, biaya kepatuhan ikut turun sehingga insentif untuk tidak melaporkan penghasilan juga berkurang.

Dalam ekonomi publik, kata Yusuf, kondisi seperti ini dikenal sebagai efek perluasan basis pajak. Pada kelompok wajib pajak yang selama ini tingkat kepatuhannya sensitif terhadap tarif, penerimaan negara tidak selalu turun meskipun tarif dipangkas. Aktivitas yang sebelumnya berada di sektor informal justru bisa masuk ke sistem perpajakan.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa reformasi pajak tidak boleh dibebani ekspektasi yang berlebihan. Menurutnya, hambatan utama industri buku berada pada persoalan yang jauh lebih mendasar dibandingkan tarif pajak.

"Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan industri buku kemungkinan tetap terbatas. Kendala utama sektor ini bukan hanya pajak, tetapi juga rendahnya minat baca, daya beli, ukuran pasar buku, dan pembajakan. Karena itu, insentif pajak sebaiknya dipandang sebagai pelengkap, bukan solusi utama,” tuturnya.

Di sisi lain, setiap insentif pajak juga membuka peluang munculnya risiko baru apabila tidak diikuti pengaturan yang jelas. Yusuf mengingatkan bahwa perbedaan tarif yang terlalu lebar dapat memicu penyalahgunaan klasifikasi penghasilan.

"Ada pula beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Tarif yang jauh lebih rendah dapat mendorong sebagian pihak mengklasifikasikan penghasilan lain sebagai royalti agar memperoleh tarif yang lebih ringan. Oleh sebab itu, definisi royalti dan penulis harus dirumuskan dengan jelas serta disertai aturan untuk mencegah penghindaran pajak. Dari sisi pemerataan, pemerintah juga perlu memastikan manfaat kebijakan tidak hanya dinikmati penulis dengan pendapatan tinggi," kata Yusuf.

Peringatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Keuangan ketika menyusun regulasi teknis. Kejelasan mengenai definisi royalti, ruang lingkup karya yang memperoleh fasilitas, mekanisme pemotongan, serta kriteria penerima manfaat akan menentukan apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan atau justru membuka celah arbitrase pajak.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah aspek pemerataan. Industri kreatif memiliki struktur pendapatan yang sangat beragam. Sebagian kecil penulis memperoleh royalti dalam jumlah besar dari karya yang laris di pasaran, sementara sebagian besar lainnya menerima pendapatan yang relatif kecil dan tidak menentu. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya insentif yang diberikan, tetapi juga dari seberapa luas manfaat tersebut dirasakan oleh penulis yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Dalam pandangan Yusuf, evaluasi kebijakan harus dilakukan menggunakan indikator yang terukur, bukan sekadar persepsi.

"Keberhasilan kebijakan ini sebaiknya diukur melalui beberapa indikator. Dari sisi fiskal, yang perlu dipantau adalah penerimaan PPh royalti, jumlah wajib pajak yang melaporkan royalti, dan tingkat kepatuhan setelah kebijakan berlaku. Dari sisi industri, indikatornya meliputi jumlah judul baru, nilai royalti yang dibayarkan, jumlah penulis aktif, dan perkembangan pendapatan penulis. Sementara dari sisi tata kelola, pemerintah perlu melihat apakah semakin banyak transaksi royalti dilakukan melalui jalur resmi dan apakah muncul indikasi penyalahgunaan skema pajak,” kata Yusuf.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa reformasi perpajakan seharusnya diperlakukan sebagai kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Keberhasilan tidak cukup dinilai dari banyaknya apresiasi yang muncul setelah kebijakan diumumkan, tetapi harus tercermin dalam perubahan indikator ekonomi yang dapat diukur secara konsisten.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan pentingnya membandingkan seluruh indikator tersebut dengan kondisi sebelum kebijakan diterapkan.

"Yang tidak kalah penting, seluruh indikator tersebut harus dibandingkan dengan kondisi sebelum kebijakan diterapkan. Dengan begitu, kita bisa membedakan apakah perubahan yang terjadi benar-benar berasal dari reformasi pajak atau hanya mengikuti perkembangan pasar buku secara umum," tandas Yusuf.

Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dari level tertinggi sekitar US$113 per barel pada awal April 2026, harga minyak kini berada di kisaran US$70 per barel, atau turun sekitar 38%.

Perubahan ini seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meninjau ulang rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 mulai 1 Juli 2026. B50 merupakan program pencampuran minyak solar dengan 50% bahan bakar nabati (BBN) berbasis fatty acid methyl ester (FAME) yang diproduksi dari minyak sawit atau crude palm oil (CPO).

Persoalannya bukan pada penting atau tidaknya biodiesel, melainkan apakah percepatan menuju B50 masih merupakan pilihan yang paling ekonomis dan efisien dalam kondisi pasar saat ini. Dalam kondisi harga minyak yang melemah, percepatan menuju B50 berisiko menimbulkan tekanan fiskal karena kebutuhan insentif berpotensi meningkat justru ketika sumber pembiayaannya menyusut.

Kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia berakar pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 32/2008 dengan target campuran biodiesel hingga 20% (B20) pada 2025. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia yang sempat mencapai US$147 per barel pada 2008. Seiring waktu, target tersebut terus ditingkatkan menjadi B35 pada 2023, B40 pada 2025, dan kini B50 pada 2026.

Pada dasarnya, program biodiesel menjadi semakin rasional ketika harga minyak dunia tinggi. Dalam kondisi tersebut, biodiesel relatif lebih kompetitif dibandingkan minyak solar sehingga kebutuhan insentif dapat ditekan.

Namun logika ekonomi tersebut berubah ketika harga minyak turun, sementara harga CPO tetap tinggi. Disparitas harga antara biodiesel dan solar akan semakin lebar sehingga biaya insentif untuk mempertahankan mandatori biodiesel berpotensi meningkat tajam.

Di sinilah muncul paradoks pembiayaan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Insentif biodiesel dibiayai melalui pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Ketika konsumsi CPO domestik meningkat untuk memenuhi kebutuhan B50, volume ekspor sawit berpotensi menurun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan bahwa peningkatan konsumsi biodiesel domestik akan menurunkan volume ekspor sawit Indonesia menjadi sekitar 20 juta metrik ton pada 2030, atau turun sekitar 38% dari 32,3 juta metrik ton pada 2025.

Volume ekspor sawit Indonesia cenderung stagnan sepanjang 2016-2025, meskipun luas lahan perkebunan sawit dan volume produksi CPO meningkat. Di sisi lain, pasokan biodiesel domestik melonjak lebih dari 5 kali lipat, dari 3 juta kL pada tahun 2016 menjadi 15,3 juta kL pada tahun 2025, seiring dengan meningkatnya mandat pencampuran biodiesel dari B20 menjadi B40.

Akibatnya, penerimaan dari pungutan ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan biodiesel justru dapat menyusut pada saat kebutuhan insentif meningkat akibat melemahnya harga minyak dunia. Dengan kata lain, pemerintah berpotensi menghadapi situasi ketika kebutuhan subsidi membesar, sementara sumber pembiayaannya menyempit.

Selain persoalan fiskal, peningkatan mandatori biodiesel juga berpotensi memperketat persaingan penggunaan CPO di dalam negeri. Sawit tidak hanya menjadi bahan baku energi, tetapi juga komoditas strategis untuk minyak goreng, industri pangan, dan oleokimia.

Pemerintah memang optimistis produksi nasional masih mencukupi untuk mendukung implementasi B50. Namun, asumsi tersebut perlu dicermati karena produksi sawit sangat rentan terhadap faktor iklim dan cuaca. BMKG telah memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini serta musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Tantangan lain adalah produktivitas sawit Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara pesaing. Produktivitas rata-rata perkebunan sawit Indonesia pada 2025 berada di kisaran 3,61 metrik ton per hektare per tahun, sedangkan Malaysia telah mencapai sekitar 4,02 metrik ton per hektare. Bahkan, perkebunan sawit rakyat yang mencakup sekitar 42% luas perkebunan nasional hanya memiliki produktivitas sekitar 2,5 ton CPO per hektare per tahun pada 2024.

Angka di atas adalah sebuah ironi. Tantangan utama sektor sawit Indonesia bukan semata memperbesar serapan domestik, melainkan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Sayangnya, sebagian besar dana BPDP selama ini lebih banyak digunakan untuk menutup selisih harga biodiesel daripada mempercepat peremajaan sawit rakyat.

Padahal, investasi pada peningkatan produktivitas berpotensi memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar, baik bagi petani, industri sawit, maupun ketahanan pasokan energi nasional.

Pemerintah berharap kebijakan B50 dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor solar, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Niat menghemat devisa impor solar dan memperkuat kedaulatan energi tentu wajib diapresiasi. Namun, dalam ekonomi global yang dinamis, ketahanan energi tidak boleh didefinisikan secara kaku lewat angka persentase bauran.

Pemerintah perlu beralih dari pendekatan target tetap menuju pendekatan yang lebih adaptif dan beralih ke mekanisme dynamic blending (pencampuran dinamis), dengan minimum B30. Dalam skema ini, rasio pencampuran biodiesel disesuaikan secara berkala berdasarkan harga minyak dunia, harga CPO, kondisi fiskal, ketersediaan pasokan domestik, serta kebutuhan investasi untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat.

Ketika harga minyak tinggi dan pasokan sawit melimpah, peningkatan rasio pencampuran dapat dipercepat. Sebaliknya, ketika harga minyak rendah, kebutuhan insentif meningkat, dan pasokan sawit menghadapi tekanan perubahan iklim, mempertahankan rasio campuran pada level yang lebih rendah justru dapat menjadi pilihan yang lebih rasional.

Kebijakan energi bukanlah harga mati yang tabu untuk dievaluasi, melainkan instrumen ekonomi yang harus adaptif terhadap denyut nadi pasar. Melanjutkan rencana implementasi B50 tanpa menimbang ulang melebarnya disparitas harga minyak dan tantangan di sektor hulu sawit justru berisiko membebani keuangan negara.

Ketahanan energi tidak semata diukur dari seberapa tinggi angka bauran, melainkan dari kemampuan kebijakan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Tanpa fleksibilitas, target B50 berisiko berubah dari instrumen ketahanan energi menjadi sumber tekanan fiskal baru.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro. Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90% (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa bulan terakhir menjadi periode yang tidak mudah bagi perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan, IHSG terkoreksi, Banyak yang mengaitkan kondisi tersebut dengan berbagai faktor global, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga tingginya tingkat suku bunga dunia.

Faktor-faktor tersebut memang berpengaruh. Namun, jika kita jujur melihat respons pasar, persoalannya tidak sepenuhnya berasal dari luar negeri. Sejatinya, hal yang dipertanyakan pasar saat ini adalah arah kebijakan ekonomi Indonesia sendiri. Pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi.

Pasar juga menilai apakah otoritas ekonomi memiliki arah yang jelas dan kerangka kebijakan yang dapat dipahami. Ketika kerangka tersebut mulai dipertanyakan, premi risiko meningkat, dan kepercayaan mulai terkikis, pada titik itulah stabilisasi menjadi kebutuhan utama.

Langkah awal stabilisasi sebenarnya sudah dimulai oleh Bank Indonesia. Di tengah tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia memilih untuk mengambil langkah yang lebih tegas melalui kenaikan suku bunga dan berbagai instrumen stabilisasi pasar keuangan.

Hal tersebut memberikan sinyal bahwa stabilitas nilai tukar kembali menjadi prioritas utama. Namun pada saat yang sama, pasar masih melihat adanya persepsi bahwa kebijakan fiskal dan pengelolaan pembiayaan pemerintah belum sepenuhnya bergerak dalam arah yang sama.

Kurva imbal hasil yang terlalu datar membuat muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara tujuan menjaga stabilitas dan keinginan mempertahankan biaya pendanaan yang rendah, dan ini jujur kita sempat berada dalam kondisi yang berbahaya, dikarenakan adanya perbedaan bahasa dan target dari pengambil kebijakan ini.

Situasi ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Namun pasar membutuhkan keyakinan bahwa seluruh instrumen kebijakan bekerja menuju tujuan yang sama. Dalam ekonomi modern, koordinasi sering kali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Perubahan mulai terlihat setelah pertemuan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang berlangsung beberapa waktu lalu dengan dukungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Bagi pasar, bertemunya Kemenkeu dan Bank Indonesia dan munculnya kesepakatan untuk menormalkan kurva imbal hasil ini, menjadi momen yang penting.

Pesan bahwa stabilitas ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, pesan bahwa kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan yang terpenting, pesan bahwa negara kembali berbicara dengan satu suara. Normalisasi kebijakan mulai terlihat. Pasar mulai melihat adanya kesediaan untuk menerima harga pasar yang lebih wajar sebagai bagian dari proses stabilisasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tidak lama setelah koordinasi kebijakan mulai terlihat lebih kuat, respons pasar pun mulai berubah. Rupiah perlahan menguat, IHSG mulai pulih. Tentu saja faktor eksternal tetap berperan. Namun perubahan ini sulit dilepaskan dari membaiknya persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

Pasar pada dasarnya tidak menuntut pemerintah untuk selalu menghasilkan kebijakan yang sempurna. Pasar hanya ingin memahami ke mana arah kebijakan akan dibawa. Ketika pelaku pasar melihat Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas lainnya bergerak dalam kerangka yang lebih selaras, ketidakpastian mulai berkurang. Dan, ketika ketidakpastian berkurang, kepercayaan perlahan kembali, pada akhirnya, yang berubah bukan hanya harga aset. Satu hal yang berubah adalah ekspektasi.

Pelajaran terpenting dari beberapa bulan terakhir adalah pentingnya komunikasi dan kerangka kebijakan yang jelas. Pasar sebenarnya mampu menerima banyak hal. Pasar bisa menerima tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Pasar bisa menerima penyesuaian fiskal. Bahkan pasar bisa menerima reformasi yang tidak populer.

Namun pasar sulit menerima kejutan. Ketika sebuah kebijakan muncul tanpa penjelasan yang memadai, tanpa peta jalan yang jelas, atau tanpa koordinasi yang terlihat antar lembaga, ketidakpastian akan meningkat.

Ketidakpastian hampir selalu diterjemahkan menjadi premi risiko yang lebih tinggi. Kepanikan dan pertanyaan pasar tentang isu DSI dan underinvoicing seharusnya tidak terjadi kalau tahapan komunikasi dilakukan dengan baik dan berlangsung dua arah.

Karena itu, ke depan pemerintah perlu semakin aktif memberikan arahan mengenai kerangka kebijakan yang akan ditempuh. Bukan untuk menghilangkan dinamika pasar, tetapi untuk memastikan bahwa pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan dasar informasi yang memadai. Kejelasan arah sering kali lebih penting daripada kesempurnaan kebijakan.

PENGUATAN EKONOMI RIIL

Stabilisasi pasar keuangan merupakan pencapaian yang penting. Namun stabilisasi bukanlah tujuan akhir. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa perbaikan kepercayaan tersebut diterjemahkan menjadi penguatan ekonomi riil.

Pertama, adalah daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan konsumsi rumah tangga yang sehat dan kelas menengah yang tetap kuat. Insentif dan bansos untuk masyarakat mutlak diberikan, terutama setelah adanya kenaikan harga Pertamax.

Kedua, adalah disiplin fiskal. Kredibilitas fiskal merupakan salah satu alasan utama mengapa Indonesia mampu melewati berbagai periode ketidakpastian dalam dua dekade terakhir. Kepercayaan yang mulai kembali saat ini harus dijaga dengan pengelolaan anggaran yang hati-hati dan terukur.

Ketiga, adalah penyempurnaan program-program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang baik dan penting. Namun seiring dengan bertambahnya skala pelaksanaan, munculnya kasus-kasus serta kebutuhan untuk merapikan tata kelola, memperjelas rantai pelaksanaan, dan meningkatkan efisiensi menjadi semakin penting.

Penguatan rupiah dan pemulihan IHSG dalam satu pekan terakhir memberikan satu pelajaran yang sederhana. Kepercayaan tidak dibangun oleh satu kebijakan. Kepercayaan dibangun oleh konsistensi, koordinasi, dan kemampuan negara memberikan arah yang jelas. Indonesia memiliki sumber daya yang besar, pasar domestik yang kuat, dan institusi yang semakin matang.

Tantangannya bukan lagi sekadar merancang kebijakan yang tepat, tetapi memastikan seluruh kebijakan tersebut bergerak dalam kerangka yang sama.

Karena pada akhirnya, pasar tidak hanya menilai apa yang dilakukan pemerintah. Pasar juga menilai apakah pemerintah tahu ke mana arah yang ingin dituju. Dan beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa ketika arah itu kembali jelas, kepercayaan pun kembali datang. Namun kita jangan terlena, karena kepercayaan ini hanya akan tetap ada lewat konsistensi.

Koordinasi yang membaik membuat ekspektasi mulai berubah sebelum tekanan berubah menjadi krisis yang lebih dalam. Inilah alasan mengapa pemulihan kepercayaan ketika keraguan muncul selalu lebih murah dibandingkan biaya memulihkan ekonomi setelah kepercayaan benar-benar hilang. Inilah yang harus benar-benar dijaga oleh negara.

Investor dapat menerima perubahan kebijakan apabila perubahan tersebut dijelaskan dengan baik. Dunia usaha dapat melakukan penyesuaian apabila arah kebijakan disampaikan secara konsisten. Bahkan masyarakat dapat menerima keputusan yang sulit apabila memahami alasan di balik keputusan tersebut. Untuk menjaga hal ini, proses pengambilan keputusan yang transparan dan governance yang baik harus menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan.

Paling mahal bukanlah penyesuaian kebijakan. Satu hal yang paling mahal adalah ketidakpastian. Karena itu, salah satu warisan terbaik dari episode stabilisasi ini adalah lahirnya kesadaran bahwa komunikasi kebijakan bukan sekadar pelengkap. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan itu sendiri.

Ke depan, tantangan pemerintah bukan lagi mengembalikan kepercayaan, melainkan menjaganya. Pasar akan terus mengawasi konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Investor akan melihat apakah normalisasi yang telah dimulai akan terus dilanjutkan. Dunia usaha akan menunggu apakah kepastian kebijakan benar-benar menjadi budaya baru dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Momentum yang sudah terbentuk saat ini tidak boleh disia-siakan. Karena kepercayaan membutuhkan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hilang hanya dalam beberapa hari.

Kepercayaan memang tidak tercatat dalam APBN. Tidak muncul dalam laporan neraca pembayaran. Tidak terlihat dalam statistik resmi mana pun. Namun sering kali, kepercayaan adalah fondasi yang menentukan apakah seluruh angka-angka tersebut akan bergerak ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.

Dan mungkin, itulah pelajaran ekonomi terpenting yang kita peroleh tahun ini: bahwa mengembalikan kepercayaan jauh lebih sulit daripada kehilangannya, tetapi ketika kepercayaan berhasil dipulihkan, banyak hal lain akan mengikuti.

Bisnis.com, JAKARTA - Berkat pesatnya perkembangan AI, pasar yang bergairah, dan kebijakan fiskal yang menguntungkan, jumlah wirausahawan, investor, dan ahli waris yang masuk dalam daftar Miliarder Dunia tahun ini mencapai rekor 3.428 orang.

Dilansir dari Forbes, angka ini bertambah 400 orang dibandingkan tahun 2025. Mereka kini lebih kaya dari sebelumnya, dengan total kekayaan mencapai rekor US$20,1 triliun, naik US$4 triliun dari tahun lalu.

Amerika Serikat memiliki jumlah miliarder terbanyak, dengan rekor 989 orang, termasuk 15 dari 20 orang terkaya teratas.

Sementara itu, China (termasuk Hong Kong) menempati posisi berikutnya dengan 610 miliarder, sementara India (229) berada di peringkat ketiga dengan selisih jumlah yang cukup jauh.

Data yang digunakan mencakup harga saham dan nilai tukar per 1 Maret 2026. Untuk memantau kekayaan bersih seluruh miliarder yang diperbarui setiap hari, silakan lihat peringkat miliarder real-time Forbes.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengingatkan kenaikan harga minyak dunia mulai memberi tekanan terhadap perekonomian domestik melalui peningkatan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat.

Adapun, kondisi tersebut dinilai perlu direspons dengan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas makroekonomi.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh negara saat ini menghadapi ketidakpastian global.

Menurutnya, yang menjadi pembeda adalah kemampuan masing-masing negara dalam merespons berbagai tekanan eksternal tersebut. Salah satu dampak yang mulai dirasakan Indonesia adalah kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memicu inflasi.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujarnya di DPR, Senin (29/6/2026).

Menurut Mari, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara dan dalam merumuskan bauran kebijakan fiskal dan moneter agar dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik dapat diredam.

Di sisi lain, dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Meski demikian, pemerintah juga perlu mewaspadai pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan sejumlah negara selevel serta menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi yang relatif aman di tengah gejolak harga minyak dunia akibat kembali meningkatnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia secara intensif karena pergerakannya sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik.

“Ya kami monitor harian, mingguan, bulanan, karena ini tergantung selalu pada suhu dari tensi,” kata Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, pemerintah akan terus mencermati perkembangan situasi global sebagai dasar dalam mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya yang berasal dari fluktuasi harga energi.

Meski demikian, Airlangga menilai tekanan terhadap APBN masih dapat dikelola sepanjang konflik tidak berlangsung berkepanjangan dan rata-rata harga minyak dunia tetap berada di bawah level US$100 per barel.

"Ya seperti yang kami sampaikan kalau perangnya 5, 6, 10 bulan, dan harga minyak rata-rata di bawah US$100 [per barel], Republik [Indonesia] anggarannya relatif aman,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, AS melayangkan serangan balasan kepada Iran sejak Sabtu (27/6/2026), setelah sejumlah drone menyerang kapal minyak di Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump menegaskan pihaknya akan terus menggempur Teheran jika nota kesepahaman perdamaian diabaikan. Menurut keterangan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), serangan tersebut dilakukan dengan mengacu pada arahan panglima tertinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian global. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menjaga confidence dan trust agar ekonomi nasional tetap resilien.

Dia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih membaik. Namun, pelemahan rupiah tercatat lebih dalam dibandingkan dengan mata uang negara-negara selevel (peers). Menurutnya, menjaga kepercayaan pasar tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh setiap lembaga yang berwenang.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (29/6/2026).

Mari menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga menghadapi tantangan masing-masing di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak merespons dinamika tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dia menambahkan, terdapat kesepahaman bahwa prioritas utama dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini dinilai penting mengingat dampak ketidakpastian global, seperti kenaikan harga minyak, telah memicu tekanan inflasi yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.

"Kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah memengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pembahasan difokuskan pada langkah-langkah yang perlu ditempuh melalui kebijakan fiskal maupun moneter, termasuk memperkuat koordinasi antara kedua instrumen tersebut guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Senada dengan itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan BI akan menyiapkan kebijakan jangka pendek untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, fokus kebijakan tersebut adalah menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Untuk itu, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut sepanjang Juni terjadi inflow yang cukup signifikan. Secara year to date (YtD), dari Januari hingga akhir Juni, arus masuk dana ke portofolio SBN dan SRBI telah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, Destry menegaskan BI terus menjaga likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Hingga akhir Mei, BI telah melakukan ekspansi likuiditas moneter sekitar Rp600 triliun.

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menjelaskan koordinasi antara pihak baik kementerian atau lembaga diperluas untuk menjaga kinerja ekonomi di tengah gejolak geopolitik.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI usai melakukan rapat bersama pimpinan DPR, Waka DEN, Deputi Gubernur Senior BI, hingga Menteri ESDM. Dalam pertemuan ini membahas mengenai pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan koordinasi seperti itu dinilai mampu memperkuat sektor ekonomi maupun migas Indonesia.

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita," katanya.

Dia menganalogikan koordinasi ini seperti perhelatan Piala Dunia di mana dalam setiap tim memerlukan kerja sama yang terkoordinir.

"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menjelaskan Indonesia perlu menjaga kepercayaan agar ekonomi mampu bertahan di tengah dinamika geopolitik yang saat ini terjadi.

Dia berpendapat bahwa kondisi fundamental ekonomi RI membaik, hanya saja menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers.

"Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," katanya.

Mari memahami bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki tantangan masing-masing dalam menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana suatu negara merespons dinamika global tersebut secara tepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan dalam menghadapi ketidakpastian global, BI akan membuat suatu kebijakanjangka pendek untuk mencapai stabilitas.

Dalam hal ini, kata dia, adalah nilai tukar dan kedua likuiditas. Dia menyebut, BI telah melakukan langkah melalui menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin.

"Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN," jelasnya.

Dia menyebut, di bulan telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI sudah mencapai sekitar US$9 miliar.

Selain itu, dia menekankan bahwa BI terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang dimiliki. Dia mencontohkan, likuiditas moneter di akhir bulan Mei melakukan ekspansi sekitar Rp600 triliun

"Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," tandasnya.