Jakarta (ANTARA) - Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Nusantara (LSP INSAN) untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme mitra usaha dan industri.

Ketua Umum BPP KAPMI Muliansyah Abdurrahman menyatakan bahwa penguatan kompetensi menjadi kunci agar pelaku usaha muda tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas dan bermitra dengan industri besar.

“Kompetensi yang terukur dan tersertifikasi adalah modal utama untuk membangun kepercayaan pasar. Kerja sama dengan LSP Instruktur Nusantara memastikan anggota kami mendapat standar yang jelas dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini,” ujar Muliansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret BPP KAPMI dalam menyiapkan ekosistem pengusaha dan trainer muda yang siap, terstandar sesuai kebutuhan industri nasional.

Fokus pada Sertifikasi dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Melalui kerja sama ini, BPP KAPMI dan LSP Instruktur Nusantara (INSAN) akan menyusun dan menjalankan program sertifikasi kompetensi serta pelatihan berbasis kompetensi pada skema yang diakui secara nasional.

Menurut Muliansyah, program tersebut ditujukan bagi anggota dan mitra usaha KAPMI di berbagai sektor, mulai dari industri kreatif digital, manufaktur ringan, logistik, hingga jasa profesional.

Sementara itu pihak LSP Instruktur Nusantara (INSAN) Karvin Fadila, selaku Direktur menambahkan bahwa skema sertifikasi akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai dengan ruang lingkup LSP INSAN, agar hasil pelatihan benar-benar aplikatif saat dilaksanakan oleh BPP KAPMI maupun jejaring mitranya. Proses asesmen akan dilakukan oleh asesor tersertifikasi sesuai regulasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program ini akan dijalankan secara bertahap mulai kuartal II 2026. Tahap awal menyasar wilayah Jabodetabek dengan target ratusan pelaku usaha muda yang memiliki kontribusi besar dalam melatih dan menciptakan ekosistem usahanya, sebelum diperluas ke jaringan KAPMI di tingkat wilayah dan daerah secara nasional.

Selain sertifikasi, kerja sama juga mencakup kesesuaian dalam penyusunan materi pelatihan, pendampingan pra-asesmen, dan penyesuaian fasilitasi rekrutmen tenaga kerja kompeten bagi mitra industri yang tergabung dalam jaringan BPP KAPMI.

Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI) adalah organisasi yang mewadahi dan mengembangkan kapasitas pengusaha muda di Indonesia. KAPMI aktif membangun jejaring usaha, akses pasar, dan program penguatan kapasitas bagi anggotanya di seluruh Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Kemitraan dan Lisensi Indonesia (APKELINDO) resmi berdiri sebagai wadah pelaku usaha kemitraan dan lisensi di Tanah Air. Asosiasi ini dibentuk untuk merespons berbagai persoalan dalam praktik kemitraan, mulai dari ketimpangan informasi hingga belum seragamnya standar tata kelola.

APKELINDO didirikan pada 29 Oktober 2025 dan berkantor pusat di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Dalam struktur awal organisasi, para anggota menunjuk Muhtar Ismanto sebagai Ketua Umum, sementara Venjii Hernando dipercaya sebagai Dewan Pembina.

Muhtar mengatakan, pembentukan APKELINDO dilatarbelakangi pesatnya pertumbuhan model bisnis kemitraan dan lisensi dalam satu dekade terakhir. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pendampingan dan tata kelola yang kuat.

“Industri kemitraan tumbuh cepat, tetapi masih menghadapi tantangan di lapangan. Melalui asosiasi ini, kami ingin mendorong praktik kemitraan yang lebih tertata dan berkelanjutan,” ujar Muhtar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (31/12/2025).

Pada tahap awal, APKELINDO menghimpun 17 perusahaan sebagai anggota pendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, antara lain kuliner, ritel, jasa, dan sektor pendukung lainnya yang menggunakan skema kemitraan dan lisensi dalam pengembangan usahanya.

Menurut Muhtar, jumlah anggota tersebut belum bersifat final. APKELINDO berencana membuka pendaftaran anggota baru mulai Januari 2026 secara bertahap setiap kuartal.

“Keanggotaan dibuka bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap kemitraan yang adil, transparan, dan berorientasi jangka panjang,” katanya.

Selain berfungsi sebagai forum komunikasi antar-pelaku usaha, APKELINDO juga menyiapkan sejumlah program pendampingan. Di antaranya bimbingan pengelolaan kemitraan, akses konsultasi hukum dan perpajakan, serta fasilitasi pertemuan antara pemilik usaha dan calon mitra.

Venjii Hernando menilai, kehadiran asosiasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan dalam hubungan kemitraan. Menurut dia, kejelasan sistem dan pemahaman yang seimbang antara pemilik merek dan mitra menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.

“Tanpa sistem yang jelas, kemitraan berpotensi memicu konflik. Asosiasi diharapkan bisa menjadi penghubung dan rujukan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

APKELINDO juga menyatakan siap berkontribusi dalam peningkatan literasi kemitraan, sekaligus membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan regulator.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong iklim usaha kemitraan yang lebih sehat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ke depan, APKELINDO akan memfokuskan agenda pada penguatan organisasi dan perluasan kolaborasi dengan berbagai pihak, seiring meningkatnya minat pelaku usaha terhadap model kemitraan dan lisensi di Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan untuk wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera tetap aman meski akses darat terputus akibat banjir besar yang melanda sejak akhir November.

"Kami koordinasi (dengan) Pak Mendagri (Tito Karnavian) langsung dan tidak akan ada kekurangan pangan. Kami jamin itu," kata Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (2/12).

Selain menerima laporan harga beras ukuran 15 kilogram yang disebut mencapai Rp500 ribu di Aceh Tengah, Amran menyampaikan pihaknya langsung bergerak mengecek kondisi di lapangan dan menyalurkan beras tambahan.

Ia menjelaskan beras yang digelontorkan berasal dari cadangan bencana, yang dapat langsung digunakan tanpa menunggu administrasi ketika situasi darurat berlangsung.

"Ada yang minta (ke kami) 100 ton (beras). Ada minta 50 (ton). Kami langsung keluarkan sekarang. Kami telepon, suratnya menyusul. Kenapa? Ini darurat," ujar Amran.

Menurutnya, koordinasi dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah, dan tim Kementan sudah berada di titik-titik terdampak.

Untuk memperkuat suplai, Amran menyebut pemerintah telah mengirim 40 ribu ton beras serta ribuan ton minyak goreng, baik melalui skema reguler maupun bantuan langsung, ke wilayah Aceh dan Sumatera yang terdampak banjir.

Selain itu, bantuan kemanusiaan senilai sekitar Rp75 miliar yang berhasil dihimpun Kementan dan mitra usaha juga siap dikirim secara bertahap.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementan, bantuan pangan yang akan dikirim mencakup volume yang sangat besar, antara lain 605 ribu liter minyak goreng, lebih dari 21 ribu kilogram beras, 15 ribu obat-obatan, 14 ribu diapers, ribuan dus susu, ribuan kilogram gula dan biskuit, serta air mineral, mie instan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Bantuan ini dikumpulkan dari Kementan, pelaku usaha sektor pertanian, hingga pegawai yang ikut berdonasi.

Amran mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah akses distribusi karena banyak jalur darat terputus. Karena itu, pengiriman melalui udara disiapkan sebagai prioritas.

"Nah ini nanti kami koordinasi (dengan) Angkatan Udara TNI supaya ini diberangkatkan. Kita berangkatkan lewat udara," ujarnya.

Ia menegaskan komunikasi dengan kepala daerah dilakukan 24 jam untuk memastikan suplai tetap berjalan meski jalur darat lumpuh. Amran juga memastikan cadangan beras mencukupi dan telah tersebar di titik-titik gudang Bulog di Sumatera, Aceh, dan Padang.

"Beras tidak boleh kosong, beras kita banyak," ujarnya.

Banjir dan longsor hebat melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November, menewaskan 447 orang dan memutus banyak jalur distribusi bahan pokok.

Di Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil, ribuan warga terisolir total karena jalan dan jembatan putus, membuat logistik tidak bisa masuk dan stok pangan hanya bertahan satu hingga dua hari.

Situasi ini memicu lonjakan harga pangan. Di Banda Aceh dan Aceh Besar, telur langka karena suplai dari Sumatera Utara tidak dapat masuk. Di sisi lain, harga cabai merah melonjak sampai Rp250 ribu per kilogram, sementara bawang bombai mencapai Rp40 ribu dan bawang merah Rp50 ribu per kilogram.

Para pedagang mengaku suplai dari sentra produksi terhenti akibat jalur transportasi terputus. Di Medan, harga cabai juga melonjak hingga Rp100 ribu per kilogram, dipicu banjir yang merendam sentra produksi dan putusnya akses masuk ke Aceh.

Warga dan pemerintah daerah melaporkan situasi logistik semakin darurat, dengan beberapa upaya pengiriman bantuan menggunakan helikopter gagal mendarat karena cuaca buruk dan akses yang tertutup.

Sebagian warga di titik pengungsian bahkan mengkhawatirkan potensi kematian akibat kelaparan apabila suplai tidak segera masuk.