Bisnis.com, MEDAN – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengonfirmasi kematian seekor gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di kawasan perkebunan milik warga Desa Karang Ampar Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang diduga tersengat kawat listrik bertegangan tinggi.

Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan kematian gajah berjenis kelamin betina tersebut dilaporkan oleh warga ke BKSDA Aceh pada Sabtu (21/2/2026). Tim bersama anggota Polsek Karang Ampar, Babinkamtibmas, dan mitra World Wide Fund (WWF) Indonesia langsun bergerak melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

“Di lokasi kejadian, ditemukan 1 ekor gajah betina dengan perkiraan umur berkisar 20 tahun dalam kondisi sudah kaku,” kata Ujang dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Diperkirakan, gajah itu mati pada Jumat (20/2/2026) malam setelah tersengat arus listrik dari pagar kawat pembatas kebun. Hal ini diperkuat dengan kondisi gajah saat ditemukan di mana belalai masih melekat pada kawat listrik bertegangan tinggi yang masih teraliri arus listrik.

Tim medis dokter hewan BKSDA Aceh bersama anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Tengah, Polsek Karang Ampar, dan WWF Indonesia melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan nekropsi atau prosedur bedah bangkai hewan guna menentukan penyebab kematian pada Minggu (22/2/2026).

“Hasil pemeriksaan post mortem ditemukan luka bakar pada belalai gajah. Diagnosa awal kematian gajah diakibatkan arus listrik,” jelas Ujang.

Untuk memperkuat diagnosa, lanjutnya, tim medis juga mengambil beberapa sampel organ berupa dalam dan feses untuk kepentingan uji laboratorium guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bangkai gajah Sumatera inipun telah dikuburkan di sekitar area kejadian.

Saat ini, kasus kematian gajah Sumatera di areal perkebunan milik warga di Aceh Tengah ini telah dilimpahkan ke Polres Aceh Tengah. Pihak kepolisian kini dalam tahap penyelidikan terduga pelaku.

BKSDA Aceh pun mengingatkan masyarakat terhadap bahaya memasang kawat berarus listrik dengan tegangan tinggi khususnya di areal kebun.

“Pemasangan kawat berarus listrik tegangan tinggi membawa risiko besar yang tidak hanya membahayakan satwa liar, tapi juga keselamatan jiwa kita sendiri, keluarga, dan warga sekitar,” tegasnya. (240)

Saat ini (pertanian dan perkebunan) kesulitan air, jadi masyarakat agak susah untuk menanam bawang sekarang. Karena bawang ini kan butuh air

Aceh Tengah (ANTARA) - Saluran irigasi rusak akibat tertimbun lumpur bencana banjir, kegiatan pertanian dan perkebunan di sebagian wilayah Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,

Gelondongan kayu yang dibawa oleh banjir yang menerjang perkebunan dan pertanian juga masih belum bisa dipindahkan oleh warga, meski kini telah memasuki sekitar 75 hari setelah banjir menerjang wilayah itu pada 25-30 November lalu.

"Saat ini (pertanian dan perkebunan) kesulitan air, jadi masyarakat agak susah untuk menanam bawang sekarang. Karena bawang ini kan butuh air," kata Kepala Desa Kampung Toweren Sirwan kepada ANTARA, Selasa.

"Sawah pun untuk ke depannya, ini mungkin, ke depannya sawah ini harus dialir air, sementara irigasinya kan sudah ketimpa lompat," imbuhnya.

Kondisi parah menimpa Kampung Toweren yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Mereka kesulitan untuk bisa memindahkan bongkahan kayu pascabanjir.

Masyarakat Toweren merupakan petani padi, disamping produk bumi lainnya seperti bawang dan kopi yang dipasok ke sejumlah provinsi.

Sirwan menilai pemulihan kondisi sawah dan pekebun seperti sedia kala memakan waktu cukup lama, karena produktivitas tanah saat ini sudah sangat menurun akibat endapan lumpur.

Salah satu penyintas bencana, Khadijah saat ini hanya bisa meminta bantuan kepada pemerintah ataupun pertolongan tetangga, karena telah kehilangan mata pencaharian.

Khadijah berharap memperoleh tambahan modal untuk bisa kembali menanam di kebun yang telah tertimbun longsor. "Kalau untuk sementara ini nak, kebun itu masih lama bisa ditanami. Setahun ini lah, karena longsornya jurang ke bawah belum pun nanti tumbuh kayu-kayu, baru nanti kami bisa lagi olah kembali," ujarnya.

Dalam data Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, seluas 12.638 hektare lahan kopi di Aceh Tengah mengalami rusak parah. Lalu seluas 4.100 hektare lahan cabai, 2.787 hektare sawah, serta 38 hektare area perikanan juga terdampak bencana banjir.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini (pertanian dan perkebunan) kesulitan air, jadi masyarakat agak susah untuk menanam bawang sekarang. Karena bawang ini kan butuh air

Aceh Tengah (ANTARA) - Saluran irigasi rusak akibat tertimbun lumpur bencana banjir, kegiatan pertanian dan perkebunan di sebagian wilayah Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,

Gelondongan kayu yang dibawa oleh banjir yang menerjang perkebunan dan pertanian juga masih belum bisa dipindahkan oleh warga, meski kini telah memasuki sekitar 75 hari setelah banjir menerjang wilayah itu pada 25-30 November lalu.

"Saat ini (pertanian dan perkebunan) kesulitan air, jadi masyarakat agak susah untuk menanam bawang sekarang. Karena bawang ini kan butuh air," kata Kepala Desa Kampung Toweren Sirwan kepada ANTARA, Selasa.

"Sawah pun untuk ke depannya, ini mungkin, ke depannya sawah ini harus dialir air, sementara irigasinya kan sudah ketimpa lompat," imbuhnya.

Kondisi parah menimpa Kampung Toweren yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Mereka kesulitan untuk bisa memindahkan bongkahan kayu pascabanjir.

Masyarakat Toweren merupakan petani padi, disamping produk bumi lainnya seperti bawang dan kopi yang dipasok ke sejumlah provinsi.

Sirwan menilai pemulihan kondisi sawah dan pekebun seperti sedia kala memakan waktu cukup lama, karena produktivitas tanah saat ini sudah sangat menurun akibat endapan lumpur.

Salah satu penyintas bencana, Khadijah saat ini hanya bisa meminta bantuan kepada pemerintah ataupun pertolongan tetangga, karena telah kehilangan mata pencaharian.

Khadijah berharap memperoleh tambahan modal untuk bisa kembali menanam di kebun yang telah tertimbun longsor. "Kalau untuk sementara ini nak, kebun itu masih lama bisa ditanami. Setahun ini lah, karena longsornya jurang ke bawah belum pun nanti tumbuh kayu-kayu, baru nanti kami bisa lagi olah kembali," ujarnya.

Dalam data Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, seluas 12.638 hektare lahan kopi di Aceh Tengah mengalami rusak parah. Lalu seluas 4.100 hektare lahan cabai, 2.787 hektare sawah, serta 38 hektare area perikanan juga terdampak bencana banjir.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Sabtu (15/2/2026). Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dan disaksikan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga serta Wakil Bupati Muchsin Hasan.

Penyerahan huntara yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menjadi momen haru bagi masyarakat. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan BNPB sejak awal masa tanggap darurat hingga memasuki tahap transisi pemulihan.

“Alhamdulillah, luar biasa sekali dukungan yang diberikan BNPB sejak awal bencana. Atas arahan Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, akhirnya warga kami bisa menempati hunian yang lebih layak sebelum bulan Ramadan,” ujar Haili Yoga dengan mata berkaca-kaca.



Kehadiran Kepala BNPB di Aceh Tengah merupakan kunjungan keempat sejak akhir November 2025. Bahkan pada masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi serta saat aktivitas Gunungapi Burni Telong meningkat hingga berstatus Siaga (Level III), Kepala BNPB memutuskan berada langsung di Aceh Tengah guna memastikan penanganan berjalan profesional, terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran.



“Sejak awal bencana kami sudah ada di sini. Ini sudah empat kali saya ke Aceh Tengah, dan dua kali harus tinggal di sini. Termasuk ketika status Gunungapi Burni Telong naik ke Level III, saya tetap berada di Aceh Tengah untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal,” ujar Suharyanto.

Memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan, BNPB terus memberikan dukungan lanjutan, mulai dari bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, pembangunan huntara, hingga pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.

252 Huntara di 3 Kampung

Sebanyak 252 unit huntara tersebut tersebar di tiga kampung, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah. Huntara bertipe komunal ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti sumur bor air bersih, sistem sanitasi dan pembuangan limbah, serta jaringan listrik yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para penyintas.

Selain bangunan utama, BNPB juga melengkapi kebutuhan dasar penghuni berupa alas lantai, tikar, karpet, kasur, bantal, guling, dan selimut. Untuk kebutuhan perabotan rumah tangga, dukungan tambahan senilai Rp3 juta per unit akan diberikan oleh Kementerian Sosial.

“Tidak hanya bangunan, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Sementara untuk perabotan, akan ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar tiga juta rupiah untuk setiap unit,” jelas Kepala BNPB.

Skema Dana Tunggu Hunian dan Dukungan Lanjutan

Bagi warga yang memilih untuk menyewa tempat tinggal sementara, BNPB menyediakan skema Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per bulan. Penerima DTH juga tetap mendapatkan dukungan logistik dan kebutuhan dasar lainnya selama masa sewa.

Kepala BNPB menegaskan bahwa seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas bantuan, baik yang menempati huntara maupun yang memilih DTH. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD setempat untuk memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi tanpa terkecuali.

“Kita semua warga negara Indonesia yang sedang tertimpa musibah. Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” tegasnya.

Untuk wilayah lain seperti Kecamatan Linge yang masih dalam tahap pembangunan huntara, BNPB akan menerapkan skema DTH hingga seluruh unit selesai dibangun. Dari total rencana 529 unit huntara di Linge, sebanyak 198 unit telah rampung dan sisanya ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026.

Huntap Disiapkan Sesuai Usulan Pemkab

Huntara dibangun sebagai hunian sementara yang aman dan layak hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Kepala BNPB memastikan bahwa seluruh kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, berada di zona rawan bencana, atau hilang akibat bencana, berhak memperoleh huntap.

BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera mengajukan data calon penerima berdasarkan skema by name by address (BNBA) agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan.

“Semua kepala keluarga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan huntap per KK, termasuk yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah. Sepanjang memenuhi kriteria, akan kami fasilitasi sesuai permohonan pemerintah daerah,” tegas Suharyanto.

Huntara Sekolah Segera Dibangun

Dalam kesempatan dialog bersama masyarakat dan relawan, muncul aspirasi terkait kondisi tenda sekolah darurat yang dinilai sudah tidak layak sehingga mengganggu proses belajar mengajar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB langsung memerintahkan jajarannya untuk membangun huntara khusus sekolah dengan ukuran dan fasilitas yang memadai. Untuk dukungan sarana dan prasarana pendidikan, BNPB akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Nanti BNPB akan bangun huntara khusus sekolah sesuai kebutuhan ruang kelas. Saya sudah perintahkan jajaran untuk segera memprosesnya. Untuk sarana pendukung lainnya, akan saya koordinasikan langsung dengan Mendikdasmen,” pungkasnya, disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Dengan langkah percepatan ini, diharapkan masyarakat Aceh Tengah dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan layak, sembari proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan hingga tuntas.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Subholding Downstream Pertamina Mars Ega Legowo Putra menyampaikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah sudah bisa menggunakan jalur darat.

"Alhamdulillah, penyaluran BBM ke Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah saat ini sudah bisa dilakukan melalui jalur darat," ujar Mars Ega dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI yang digelar di Jakarta, Rabu.

Mars Ega menjelaskan bahwa Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah merupakan dua dari tiga kabupaten yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor Sumatera pada November 2025 lalu.

Bencana tersebut menyebabkan Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues terisolir, sehingga untuk menyalurkan energi ke tiga kabupaten tersebut hanya bisa dipasok melalui jalur udara.

Akan tetapi, dengan mulai terbukanya jalur darat, kini Pertamina bisa memasok energi ke Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah menggunakan mobil tangki.

"Namun, untuk akses dari terminal bahan bakar ke Kabupaten Gayo Lues, beberapa akses saat ini masih terputus," ucapnya.

Mengatasi permasalahan tersebut, Pertamina mengalihkan pasokan Gayo Lues yang tadinya bersumber dari Medan, Sumatera Utara, kini dialihkan ke terminal bahan bakar Meulaboh, Aceh.

Pendistribusian BBM ke Kabupaten Gayo Lues menggunakan tangki intermediate bulk container atau tangki IBC.

"Posisi hari ini, terdapat satu SPBU yang memang belum bisa terakses, yaitu SPBU di Gayo Lues. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, akses jalur ke lokasi ini segera terbuka, sehingga kami bisa melakukan layanan secara 100 persen untuk Provinsi Aceh," kata Mars Ega.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menyampaikan bencana pada 25 November 2025 berdampak kepada puluhan kabupaten dan kota yang berlokasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Bencana tersebut, lanjut dia, memotong akses mobil tangki dan distribusi LPG ke daerah-daerah tersebut.

"Optimalisasi distribusi kami terus lakukan selama hari-hari awal ketika akses darat masih terputus, lewat penyaluran multimoda dengan darat, laut, dan juga udara," kata Oki.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Harapan memang secepatnya, tapi kualitas tetap harus kita jaga, supaya apapun yang kita kerjakan hari ini, bisa bertahan

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan penanganan pergerakan tanah atau longsoran yang sudah menjadi lubang raksasa di Desa Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah bakal ditangani secara cepat sehingga tidak terus meluas.

"Kita mesti lakukan penanganan cepat, saya minta pekerjaan fisiknya sudah dilakukan," kata Dody Hanggodo, di Aceh Tengah, Jumat.

Penegasan itu disampaikan Menteri PU usai meninjau langsung longsoran tanah di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang terus meluas hingga menggerus jalan penghubung dengan Kabupaten Bener Meriah itu.

Dirinya menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima dari tim, ada beberapa langkah yang segera dikerjakan. Salah satunya membuat grouting (membuat penghalang air di bawah tanah).

"Ada beberapa yang mau kita kerjakan, grouting lah, ada empat item. Karana di bawah ini (tanah dekat longsoran) masih ada pergerakan air yang mesti kita stop, itu perlu waktu tapi kita upayakan maksimal," ujarnya.

Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan penyebab gerakan tanah ini terjadi diantaranya karena batuan yang mudah lepas ketika terkena air, kemiringan lereng yang menyebabkan batuan mudah bergerak, erosi lateral dan adanya drainase yang membuat lereng tidak stabil dan jenuh air.

Kemudian, posisi longsoran tersebut tidak jauh dari Daerah Aliran Sungai(DAS) Peusangan atau hanya berjarak sekitar 500 meter lagi.

Secara teknis, lanjut Dody, terdapat beberapa langkah penanganan di sungai agar airnya tidak terus mengalir ke longsoran yang membuat tanahnya terus runtuh.

Karena, kata dia, berdasarkan studi dari tim Kementerian PU dan ahli dari Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, mengindikasikan air sungai tersebut mengalir ke longsoran.

"Karena di seberang sana, juga dekat ada gua dan itu basah. Berarti air masuk ke situ akan kita tutup, di dekat sungai kita bikin tutupan, lalu diantara gua dan jalan kita bikin grouting supaya air tidak masuk atau lari ke sini," katanya.

Selanjutnya, tambah Dody, di titik longsoran juga diperkuat kembali agar tidak terus melebar. Sehingga perkebunan cabai masyarakat tidak hancur, dan bisa diselamatkan.

"Ini perlu sedikit lagi data untuk mulai dikerjakan fisiknya. Harus kita kerjakan sekarang. Tidak bisa tunggu besok," ujarnya.

Tetapi, karena banyak pekerjaan yang bakal dilakukan, maka sudah dipastikan membutuhkan waktu pengerjaannya, sehingga hasilnya nanti juga sempurna.

"Harapan memang secepatnya, tapi kualitas tetap harus kita jaga, supaya apapun yang kita kerjakan hari ini, bisa bertahan," katanya.

Disisi lain, kondisi jalan utama di sana memang sudah terputus akibat longsoran, tetapi kini sudah dibuatkan jalan alternatif yang berjarak sekitar 80 meter dari lubang tersebut, maka ini harus diantisipasi agar tidak ikut runtuh.

Meski juga terdapat jalan alternatif lain yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi, tetapi diharapkan jalan yang lebih dekat tidak dihantam longsoran.

"Jadi, makanya perlu saya juga arahkan bisa langsung kerja cepat, sehingga jalan yang bersisa 80 meter (dari longsoran) itu bisa bener-bener kita selamatkan," demikian Dody Hanggodo.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN (Persero) bergerak cepat mengamankan sistem kelistrikan Aceh menyusul terjadinya longsoran berupa sinkhole di Desa Pondok Balik, Kabupaten Aceh Tengah.

Longsoran itu dinilai berpotensi mengganggu jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Bireuen-Takengon yang menjadi penghubung utama pasokan listrik antara Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Dalam rilisnya, PLN menyatakan pihaknya langsung mengerahkan tim transmisi pada Sabtu (31/1) untuk melakukan relokasi jalur transmisi menjauhi area sinkhole.

Jaringan yang sebelumnya berjarak sekitar 25 meter dari titik longsoran dipindahkan ke lokasi yang lebih aman sehingga saat ini kondisi sistem kelistrikan telah kembali dalam status aman.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga keandalan urat nadi kelistrikan nasional, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan kerawanan bencana alam.

"Sebagai langkah mitigasi risiko, PLN melakukan pengamanan jaringan transmisi melalui relokasi jalur ke titik yang lebih aman guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan," ujar Darmawan pada Minggu (1/2).

Proses relokasi jaringan dengan menggunakan emergency tower berlangsung cepat selama sekitar 3,5 jam dan dilakukan dengan pemadaman sementara secara terukur demi keselamatan pekerjaan dan masyarakat. Dengan selesainya relokasi tersebut, kondisi pasokan listrik kini telah kembali aman dan andal.

"Pekerjaan ini tidak mungkin berhasil tanpa kolaborasi dengan para stakeholder, untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri," kata Darmawan.

Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatra, Amiruddin, menegaskan bahwa keandalan sistem kelistrikan dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama PLN.

"PLN tidak menunggu risiko berkembang menjadi gangguan. Begitu terdeteksi potensi bahaya akibat longsor, kami langsung bergerak di lapangan," katanya.

Amiruddin menambahkan PLN terus melakukan pemantauan intensif serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan aman dan lancar.

ACEH UTARA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan sekolah hasil program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang terpusat di SD Negeri 12 Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dan SMA Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Langkah ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memulihkan layanan pendidikan pascabencana serta memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman dan layak.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan terdampak bencana yang ditargetkan tuntas secara bertahap tahun 2026.

Di SD Negeri 12 Bintang, Mendikdasmen meresmikan secara simbolis 53 satuan pendidikan hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Program ini untuk memulihkan infrastruktur pendidikan pascabanjir bandang dan longsor yang melanda wilayah dataran tinggi Gayo.

“Sekolah harus kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Karena itu, revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti di Aceh Tengah, Kamis (29/1/2026).

Dalam kunjungan kerjanya, dia meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak bencana, termasuk satuan pendidikan yang masih melaksanakan pembelajaran di ruang darurat. Pemerintah menegaskan akan merelokasi sekolah yang berada di zona rawan bencana dan mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan baru.

Terkait kondisi SMP Negeri 22, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang rusak berat dan sudah berapa kali tertimpa longsor, Mendikdasmen menyampaikan bahwa bangunan sekolah tersebut sudah tidak memungkinkan untuk digunakan.

Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merelokasi sekolah ke lokasi baru yang telah disiapkan. “Insyaallah sekolah akan mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru pada tahun 2026,” katanya.

Untuk SD Negeri 12 Bintang yang terkena longsor di bagian belakang bangunan, Kemendikdasmen akan memberikan bantuan tambahan berupa pembangunan ruang kelas baru.

Sehari sebelumnya pada Rabu (28/1/2026), Mendikdasmen juga meresmikan 23 satuan pendidikan yang terpusat di SMA Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi satuan pendidikan terdampak bencana yang dilaksanakan sesuai standar keselamatan bangunan dan kebutuhan pembelajaran.

Pemerintah berharap upaya revitalisasi ini dapat memperkuat pemerataan layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas sekaligus memastikan pemulihan pendidikan pascabencana berjalan berkelanjutan khususnya di daerah terdampak.

Hingga saat ini, dari hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, jumlah sekolah yang telah rampung 100 persen dibangun dan direhabilitasi sebanyak 36 sekolah di Kabupaten Aceh Tengah dan 17 sekolah di Kabupaten Bener Meriah. Seluruhnya siap dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sejalan dengan penguatan infrastruktur fisik, Mendikdasmen mendorong modernisasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi. Sekolah-sekolah yang telah menerima Papan Interaktif Digital (PID) akan diperkuat dengan dukungan konektivitas internet, termasuk layanan internet berbasis satelit mengatasi kendala geografis di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.

Abdul Mu’ti bakal terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan pendukung, termasuk pembangunan ruang guru dan rumah dinas guru guna menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.

Dampak revitalisasi tersebut dirasakan sangat berarti bagi satuan pendidikan. Seperti yang diungkapkan SLB Negeri Silih Nara Angkup, Takengon, Yusbida, dan Kepala SMAN 1 Timang Gajah, Bener Meriah, Marhamah.

Menurut pengakuan keduanya, sebelum ada program revitalisasi, sekolah mereka menghadapi keterbatasan dan kerusakan sarana prasarana yang berdampak langsung pada proses pembelajaran. Melalui program revitalisasi, kedua sekolah itu kini memiliki ruang belajar dan fasilitas penunjang yang lebih layak, aman, dan fungsional. Hal ini diakui keduanya membuat proses pembelajaran lebih optimal dan peserta didik dapat belajar lebih nyaman.

Yusbida menuturkan sekolahnya mengalami kekurangan ruang kelas dan fasilitas pendukung. “Saya berharap program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak,” katanya.

Sementara, Marhamah mengungkapkan kondisi rumah ibadah sekolah dan laboratorium IPA yang rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan. “Apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian dan dukungan pemerintah (merehabilitasi sekolah) karena manfaatnya dirasakan nyata,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh Tengah pada 26 November 2025 merusak 12.638 hektare kebun kopi. Kerusakan ini memukul sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dataran tinggi Gayo.

Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Aceh TengahMustafa Kamal mengatakan, dampak bencana tidak hanya merusak rumah dan fasilitas publik, tetapi juga menghantam lahan pertanian.

“Banjir tidak hanya merusak rumah dan fasilitas publik serta merengut korban jiwa, tapi juga berdampak pada sektor pertanian,” kata Mustafa di Banda Aceh,Ahad (11/1/2026).

Mustafa menjelaskan, berdasarkan data sementara, lahan perkebunan kopi arabika yang rusak mencapai lebih dari 12 ribu hektare. Kopi arabika merupakan komoditas unggulan Aceh Tengah yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

“Kami terus melakukan verifikasi terhadap data kerusakan sehingga khususnya sektor pertanian agar nantinya mendapat penangan secara cepat dan tepat,” ujarnya.

DataBPBD Aceh Tengahhingga 9 Desember mencatat sebanyak 234.710 jiwa terdampak bencana di 14 kecamatan dan 295 kampung. Sebanyak 6.752 jiwa mengungsi yang tersebar di 54 titik.

Bencana tersebut juga menyebabkan 24 orang meninggal dunia, empat orang hilang, serta 4.221 unit rumah mengalami kerusakan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana pada Jalur Nasional Lintas Tengah Aceh guna memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat serta distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, berbagai upaya pemulihan akses terus dilakukan secara intensif pada ruas-ruas strategis terdampak longsor dan kerusakan pada jembatan.

Hingga 7 Januari 2026, sebagian besar ruas strategis di lintas tengah Aceh telah kembali terhubung dan fungsional, baik secara permanen maupun melalui penanganan darurat seperti pemasangan Jembatan Bailey dan pengalihan ke jalur alternatif.

Sejumlah ruas utama yang telah kembali terhubung antara lain Ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen/Bener Meriah, Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya–Lhok Seumot–Jeuram, Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya, dan Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren.

Selain itu Ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kota Kutacane hingga Ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah dapat dilalui. Percepatan penanganan ini difokuskan pada pembukaan kembali akses transportasi darat sebagai jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Sementara itu pada beberapa ruas lainnya penanganan masih terus dilakukan antara lain, Ruas Blangkejeren–Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara yang sempat kembali mengalami longsor pada awal Januari 2026 dan saat ini sedang dalam penanganan dengan target fungsional kembali pada 9 Januari 2026.

Selanjutnya Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya–Lhok Seumot–Jeuram tengah dilakukan pengujian beban pada Jembatan Bailey yang telah terpasang.

Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro menyampaikan bahwa penanganan darurat terus dilakukan secepat mungkin dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

"Upaya penanganan darurat terus kami lakukan. Masih terdapat ruas di wilayah Aceh Tengah yang belum sepenuhnya tersambung dan sedang kami tangani. Hari ini sudah terbuka, tetapi masih dibutuhkan peralihan lagi sehingga layak untuk kendaraan roda 4. Laporan dari lapangan 9 Januari 2026 sudah fungsional," kata Heri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah desa dan dusun di Provinsi Aceh dilaporkan hilang setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor.

Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat permukiman warga di tujuh kabupaten terdampak tidak lagi dapat dihuni akibat rusak parah dan terseret arus.

Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, mengatakan berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh serta DPMK kabupaten, banyak permukiman lenyap sehingga seluruh penduduknya terpaksa mengungsi.

"Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan DPMK kabupaten, banyak pemukiman lenyap akibat terseret arus banjir dan longsor, sehingga tidak lagi dapat dihuni," kata di Banda Aceh, Selasa, dilansir dari Antaranews (6/1/2026).

Daftar Desa dan Dusun di Aceh yang Dilaporkan Hilang Tersapu Banjir dan Longsor

1. Kabupaten Aceh Tamiang

Kecamatan Sekerak:

• Desa Lubuk Sidup
• Desa Sekumur
• Desa Tanjung Gelumpang
• Desa Sulum
• Desa Baling Karang

Seluruh penduduk di wilayah tersebut telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman maupun ke rumah kerabat.

2. Kabupaten Aceh Utara

Kecamatan Sawang

• Satu dusun di Desa Guci, Wilayah Riseh Teungoh, Riseh Baroh

Kecamatan Langkahan

• Dusun Rayeuk Pungkie

3. Kabupaten Nagan Raya

Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak

• Desa Beutong Ateuh Banggalang dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak tersisa.

4. Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Ketol dan Bintang

• Desa Bintang Pupara
• Desa Kalasegi

Kedua desa tersebut kini hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat dan penduduk masih mengungsi.

5. Kabupaten Gayo Lues

• Desa dan dusun di Kecamatan Pantan Cuaca, Blangkejeren, Tripe Jaya, dan Putri Betung dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor.

6. Kabupaten Aceh Tenggara

• Satu dusun di Kecamatan Ketambe dinyatakan hilang.

7. Kabupaten Pidie Jaya

• Satu dusun di Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, mengalami kondisi serupa.

Bisnis.com, MEDAN - Kabupaten Bener Meriah, Aceh dan sekitarnya diguncang gempa tektonik magnitudo 4,6 pada Selasa (30/12/2025) malam sekitar pukul 20:43:10 WIB.

Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Hendro Nugroho mengatakan pusat gempabumi terletak pada koordinat 4.72° LU dan 96.78° BT, berlokasi tepat di darat pada jarak 7 kilometer di Barat Kabupaten Bener Meriah.

"Kedalaman [gempa] 10 kilometer," kata Hendro dalam keterangan resmi.

Dikatakan Hendro, dari lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif.

Tak hanya di Bener Meriah, gempa bumi pada Selasa malam ini dilaporkan juga turut dirasakan oleh masyarakat di 5 (lima) kabupaten lain, yakni Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Timur dengan skala intensitas bervariasi mulai dari II MMI (lemah) hingga IV MMI (ringan).

Hendro menjelaskan, gempabumi yang terasa di Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Timur berskala II MMI. Pada skala ini, gempa bumi dirasakan beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung tampak bergoyang.

Sebagian daerah Bireun, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Timur juga merasakan gempa bumi skala III MMI. Hendro menyebut gempabumi pada skala ini dirasakan nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu.

Adapun goncangan yang cukup terasa terjadi di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan skala intensitas IV MMI (ringan).

Dikatakan Hendro, di kedua kabupaten itu gempa bumi dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, serta di luar rumah oleh beberapa orang. Selain itu, goncangan dengan skala IV MMI juga mampu membuat jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi.

Dari laporan BMKG Wilayah I gempabumi yang terjadi di Bener Meriah dan sekitarnya tergolong lemah dan tidak berpotensi tsunami.

BMKG Wilayah I juga menyebut belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Sebelumnya, terjadi beberapa kali gempa di wilayah Aceh. Pada Senin (29/12/2025) gempa bumi terjadi dengan magnitudo 2.5 sekitar pukul 06:09 WIB.

Sedangkan hari ini, Selasa (30/12/2025) terjadi 6 (enam) rangkaian gempa dengan kekuatan magnitudo 2.5 pukul 20:29 WIB; magnitudo 4.6 pada pukul 20:43 WIB; magnitudo 2.9 pukul 20:54 WIB; magnitudo 3.9 pukul 21:01 WIB; magnitudo 2.7 pukul 21:16 WIB; dan magnitudo 2.4 pukul 21:25 WIB.

"Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," ujar Hendro. (240)