Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara soal perkembangan terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang akan dibangun oleh PT Agrinas Pangan. Hal ini dalam rangka percepatan pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.

Ferry mengungkapkan kini sudah ada sekitar 11.000 lahan yang telah terinventarisir, dengan 7.923 lahan sudah dalam proses pembangunan fasilitas seperti gudang, gerai, dan lain-lainnya. Adapun 11.000 lahan yang sudah terinventarisir telah melewati verifikasi faktual, kesesuaian lahan, dan lain-lainnya.

"Data per hari ini, sudah ada sekitar 11.000 lahan yang telah terinventarisir, di mana 7.923 lahan sedang dibangun gudang, gerai, dan lain-lain. Itu artinya yang sedang dibangun dari pihak Agrinas terkonfirmasi dari yang sudah dibayarkan Sebagian DP-nya dan lain sebagainya," kata Ferry saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Koperasi, Kamis (6/11/2025).

Meski begitu, Ferry berharap banyak tanah yang sudah terdata pada November-Desember 2025, di mana targetnya pada November, diharapkan 40.000 tanah yang sudah terdata dan 20.000 dalam proses pembangunan.

"November ini, data tanah yang masuk kita harapkan bisa capai 40.000, kemudian yang dibangun harapannya bisa 20.000, itu di November ya. Kalau di Desember, targetnya bisa 80.000 tanah yang masuk ke data kami dan sekitar 40.000-50.000 yang kita akan bangun. Supaya nanti kita perkirakan, Insya Allah, bulan Maret 2026 bisa selesai," lanjutnya.

Skema pembiayaan pembangunan ini dilakukan bersama bank-bank Himbara dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kebutuhan utama, yakni pembangunan fisik dan modal kerja.

"Plafonnya Rp 3 miliar per koperasi, sebagian untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk modal kerja. Untuk kegiatan fisik akan difasilitasi bersama Agrinas, sementara modal kerjanya langsung ke koperasi," ujarnya.

Ferry menegaskan pelibatan PT Agrinas Pangan bukan karena ketidakpercayaan terhadap koperasi, melainkan karena pembangunan fisik membutuhkan kemampuan teknis khusus dan pengawasan ketat di lapangan.

"Koperasi memang belum punya kapasitas untuk pekerjaan konstruksi. Karena itu, kami bekerja sama dengan PT Agrinas dan TNI agar pembangunan bisa selesai lebih cepat," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) belum lama ini telah memberikan pinjaman dana Rp 8,28 triliun kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).

Managing Director, Stakeholder Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan bahwa KRAS saat ini membutuhkan perbaikan.

Dia menyebut produsen baja tersebut memiliki banyak persoalan. Oleh karena itu Danantara membongkar habis untuk melakukan pembenahan.

"Bongkar habis. Nggak pernah untung. Nggak pernah bagus. Nggak pernah efisien," katanya di Gedung Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/10).

Rohan melanjutkan bahwa memiliki banyak persoalan dari investasi yang tidak pas.

Kendati demikian Rohan menilai bahwa KRAS adalah sebuah industri baja yang sangat besar dengan kelengkapan bisnis dari hulu ke hilir.

"Tetapi itu di beberapa waktu yang sudah panjang sudah beberapa lama ini. Untuk menutup kehidupannya, dipenggal-penggal mulai dijualin pengolahan airnya dan seterusnya," katanya.

Rohan juga menyorot bahwa KRAS hampir menjual pelabuhan. "Hampir dihilang pelabuhannya," katanya.

Padahal pelabuhan tersebut menurut Rohan adalah satu modal utama perusahaan, karena merupakan pelabuhan paling dalam di Indonesia. "Jadi kapal yang sangat besar bisa sandar. Itu nggak dimiliki bahkan di Indonesia tempat lain," katanya.

Sebagai informasi, dalam memperbaiki KRAS, Danantara akan memberikan pinjaman dana Rp 8,28 triliun yang akan digunakan untuk modal kerja. Bantuan dana tersebut menjadi bagian dari proses restrukturisasi KRAS.

Dalam jangka pendek akan dipenuhi dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham (PPS) senilai US$ 250 juta.

Selanjutnya, KRAS akan mengajukan tambahan hingga US$ 500 juta dalam bentuk lainnya untuk penyelesaian atau penyelamatan restrukturisasi perseroan setelah mendapatkan kesepakatan dengan pihak perbankan.

Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan operasional utama, antara lain, pembelian bahan baku berupa slab baja untuk pabrik HSM, hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil full hard (CRC F/H) pabrik CRM PT KBI, HRC pabrik pipa baja PT KPI, serta produk baja turunan.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan dana tersebut diberikan karena KRAS memiliki beban kewajiban utang yang cukup besar sehingga menggerogoti kinerja keuangan.

"Utangnya cukup besar ya. Ini sedang kita lakukan restrukturisasi, dan tahun lalu juga pabriknya kebakar ya, dan baru aktif kembali itu Desember tahun lalu," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Kamis (9/10).

Namun, untuk memastikan bahwa dana pinjaman tersebut digunakan dengan efektif, harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

"Kita akan inject equity, modal kerja buat mereka, tetapi untuk memastikan bahwa modal kerja ini efektif tentu kita perbaiki juga secara komprehensif manajemennya," imbuhnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, pencairan dana pembiayaan sebesar Rp3 miliar per Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dari bank-bank Himbara masih terkendala kelengkapan proposal bisnis.

"Jumlahnya (yang sudah mendapat dana pembiayaan dari Himbara) belum terlalu banyak, karena memang kemarin kan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ada yang harus kita batalkan, karena PMK yang nomor 49 (tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)," ujar Ferry saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menjelaskan, meski plafon pembiayaan tetap Rp3 miliar per koperasi desa, namun proses pencairan membutuhkan waktu karena adanya perubahan pedoman teknis.

"Kemarin kan ada surat keputusan Menteri Keuangan yang baru, yang kemudian akan menjadi pedoman, atau pegangan bagi Himbara untuk mencairkan," katanya.

Menurut Ferry, kendala utama yang kini dihadapi adalah kesiapan dokumen bisnis dari masing-masing koperasi.

"Proposalnya," tegas Ferry saat ditanya sumber hambatan pencairan dana.

"Jadi tadi juga sudah kita bahas juga berapa yang akan dipergunakan untuk investasi, berapa yang akan digunakan untuk modal kerja," sambungnya.

Ia menambahkan, agar dana bisa segera disalurkan, koperasi desa perlu didampingi dalam menyusun proposal bisnis yang memenuhi standar perbankan.

"Prosesnya untuk bisa bankable dan visible itu kan harus didampingi pembuatan proposalnya," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, termasuk dukungan pembiayaan melalui bank-bank Himbara. Dana tersebut bersumber dari total Rp200 triliun yang disalurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, tahap pertama akan diberikan kepada 1.000 koperasi yang lolos verifikasi.

"Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa," ujarnya di kantor Kemenko Pangan, Senin (22/9/2025).

Saat ini, Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama Bank Himbara, tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh koperasi. Pemerintah menargetkan proses pencairan pembiayaan dapat dimaksimalkan hingga akhir 2025.

"Ini ngebut terus, kita akan semaksimal mungkin sampai dengan akhir Desember ini, secepat mungkin kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan (melalui Kopdes)," kata Ferry.

Jakarta, CNBC Indonesia — Emiten konglomerat milik Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) mendapatkan perpanjangan, peningkatan, dan penambahan fasilitas pinjaman perbankan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perpanjangan fasilitas pinjaman tersebut dilakukan atas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2025. Pinjaman telah diperpanjang hingga 24 Oktober 2028.

"Perseroan telah menandatangani amandemen atas perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemberi pinjaman, di mana dengan dilakukannya amandemen atas perjanjian fasilitas tersebut maka fasilitas perbankan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2025 tersebut diperpanjang hingga 24 Oktober 2028," tulis manajemen BYAN, Senin (27/10).

Disebutkan bahwa, fasilitas modal kerja revolving juga ditingkatkan dari US$ 260 juta menjadi US$ 310 juta, fasilitas pinjaman nontunai/bank garansi diturunkan dari US$ 80 juta menjadi US$ 25 juta, dan fasilitas treasury line sebesar US$ 25 juta untuk keperluan transaksi valas Perseroan dan anak usahanya.

Fasilitas perbankan tersebut digunakan untuk pembiayaan modal kerja, mendukung kegiatan operasional dan kebutuhan transaksi valas bagi Perseroan dan anak perusahaannya.

Fasilitas ini dijamin oleh jaminan perusahaan yang diberikan oleh PT Bara Tabang dan PT Fajar Sakti Prima yang merupakan anak usaha dari Perseroan.

"Perseroan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan alokasi dana dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional dan kebutuhan transaksi valas Perseroan dan anak perusahaannya," pungkasnya.