Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintahan agar lebih masif memberikan informasi tentang fundamental perekonomian Indonesia kepada institusi keuangan global.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Forum itu dihadiri pada menteri koordinator, mulai dari bidang perekonomian, bidang pangan, menteri investasi/hilirisasi, Pjs Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai Pjs Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti diketahui, Indonesia tengah menjadi perhatian institusi keuangan global. MSCI yang mempersoalkan free float dan transparansi kepemilikan saham, Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight, serta UBS dan Nomura yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi netral dan overweight.

Terbaru, Moody's menurunkan peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil, sampai FTSE Russell yang menunda peninjauan indeks saham Indonesia.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers menyatakan bahwa agenda yang digelar hari ini tidak semata untuk merespons hasil pemeringkatan lembaga internasional tersebut.

"Kita bukan spesifik hanya [merespons] Moody's, tapi kegiatan ini adalah arahan Bapak Presiden agar menteri-menteri ini terbuka ke masyarakat agar menyampaikan ke stakeholders, ekonom, perguruan tinggi, media, dan kedutaan besar-kedutaan besar yang ada di sini," ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya bersama para menteri koordinator Kabinet Merah Putih telah mendapat arahan dari Prabowo agar kementerian/lembaga mendukung program pemerintah mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam APBN 2026.

Dari sisi pasar modal, OJK saat ini bersama BEI tengah menjalankan transformasi pasar modal seperti penyesuaian ketentuan free float sampai transparansi data investor. OJK juga diberikan mandat untuk mengembangkan sektor jasa keuangan agar lebih berkontribusi bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

"Kita melakukan deregulasi untuk mendukung iklim usaha, mendukung UMKM, mendukung program prioritas nasional, koperasi merah putih, ekosistem makan bergizi gratis, kita juga melakukan pendalaman pasar keuangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini sudah sangat positif, namun dinilai perlu menambah sosialisasi ke pihak eksternal.

"Tentu termasuk pada pihak rating agency luar negeri dan lain-lain. Pak Presiden tadi juga bilang agar kami lebih aktif menjangkau mereka. Nanti ada tim Pak Menko, OJK, BEI, Kementerian Keuangan, untuk kita adakan roadshow reguler, bukan hanya ke rating agency tapi pemangku kepentingan lain di luar Indonesia," tandas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's Ratings menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.

Seperti diketahui, Moody's dalam keterangan terbarunya memertahankan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2. Kendati begitu, lembaga tersebut menyesuaikan outlook dari stable menjadi negatif akibat risiko dari penurunan kepastian kebijakan yang apabila berlanjut bisa berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan fundamental ekonomi yang tetap solid itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Moody’s juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien, ditopang oleh kekuatan struktural serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam keterangan pada Jumat (6/2/2026).

Kiki mengatakan, hal ini sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian 2024.

Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

Adapun, OJK memandang prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan, didukung oleh permintaan domestik yang solid, kontribusi sektor keuangan yang stabil, serta kesinambungan agenda reformasi berkelanjutan.

Untuk itu, Kiki menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, seluruh agenda Program Prioritas 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor.

“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur,” ujarnya.

Di sisi lain, Kiki menyebut bahwa penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

“OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's Ratings menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.

Seperti diketahui, Moody's dalam keterangan terbarunya memertahankan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2. Kendati begitu, lembaga tersebut menyesuaikan outlook dari stable menjadi negatif akibat risiko dari penurunan kepastian kebijakan yang apabila berlanjut bisa berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan fundamental ekonomi yang tetap solid itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Moody’s juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien, ditopang oleh kekuatan struktural serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent,” kata Kiki, sapaan akrabnya, dalam keterangan pada Jumat (6/2/2026).

Kiki mengatakan, hal ini sejalan dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian 2024.

Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

Adapun, OJK memandang prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan, didukung oleh permintaan domestik yang solid, kontribusi sektor keuangan yang stabil, serta kesinambungan agenda reformasi berkelanjutan.

Untuk itu, Kiki menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mengatakan, seluruh agenda Program Prioritas 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor.

“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur,” ujarnya.

Di sisi lain, Kiki menyebut bahwa penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

“OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten,” pungkasnya.