IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar positif dari kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Usai bertemu dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat, Purbaya mengonfirmasi Indonesia berhasil mempertahankan peringkat utang pada level Triple B (BBB) dengan outlook stabil.

Peringkat Triple B (BBB) ini menempatkan Indonesia tetap dalam kategori Investment Grade atau layak investasi, yang menandakan risiko gagal bayar yang rendah di mata investor global.

Dalam pertemuan tersebut, S&P menggali secara mendalam konsistensi kebijakan fiskal Indonesia, terutama mengenai batasan defisit anggaran.

"Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga dibawah 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Purbaya menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap disiplin dalam menjaga batas defisit tersebut.

"Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga dibawah 3 persen,” kata Purbaya.

Terkait perhatian S&P mengenai rasio pembayaran utang terhadap pendapatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai perbaikan kinerja pengumpulan pajak dan cukai. Purbaya meyakinkan kondisi tersebut masih terkendali seiring dengan restrukturisasi internal di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai.

"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik. Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan dibulan januari-maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas,” ujar Purbaya.

Dampaknya, kata Purbaya, S&P memberikan respons positif terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

"Dan beritanya agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap triple B dengan outlook yang tetap stabil,” ujarnya.

Selain kedisiplinan fiskal, S&P menyoroti perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025 yang dinilai lebih baik dari periode sebelumnya. Menkeu juga memberikan indikasi angka defisit yang diproyeksikan berada di kisaran 2,8 persen.

“Dan yang terpenting adalah mereka melihat pertumbuhan kita membaik di kuartal IV dibanding sebelumnya. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi saya kemarin bahwa outlook peringkat kita tetap stabil,” kata Purbaya.

Mengenai diskusi mendalam soal pembayaran bunga utang yang dibandingkan dengan pendapatan, Menkeu memastikan pengawasan ketat terus dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal.

"Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran,” ujarnya.

Dengan demikian, Purbaya juga meluruskan isu mengenai laporan risiko tinggi di kawasan Asia. Dia menjelaskan, penilaian tersebut mengacu pada laporan lama yang muncul sebelum pertemuan resmi dengan S&P dilakukan, sehingga hasil konfirmasi terbaru ini menjadi acuan utama kondisi ekonomi terkini Indonesia.

(Dhera Arizona)

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun menda

Jakarta (ANTARA) - Awal tahun 2026 menjadi momentum yang penuh tekanan bagi stabilitas dan kredibilitas perekonomian nasional. Dalam hitungan pekan, dua sinyal penting datang berturut-turut.

Pertama, tentang keputusan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang menurunkan outlook Peringkat Kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang diumumkan pada 4 Maret 2026.

Kedua, laporan Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa APBN 2026, hingga akhir Februari telah mencatat defisit cukup tajam, mencapai Rp135,7 triliun. Kombinasi keduanya menciptakan atmosfer yang seolah menguji ketahanan kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan ekonomi nasional.

Di tengah dinamika tersebut, pemerintah tetap menargetkan defisit APBN tahun 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen, sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Hanya saja, lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan tekanan fiskal yang meningkat dapat membuat defisit mendekati 2,9 persen terhadap PDB.

Tekanan secara simultan antara revisi outlook kredit dan pelebaran defisit APBN ini tentunya juga membawa kompleksitas permasalahan terhadap ketahanan ekonomi makro dalam pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah.

Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Namun, di sisi lain, disiplin fiskal tetap harus dijaga agar kepercayaan investor dan stabilitas makro ekonomi tidak terganggu.

Sinyal pasar

Keputusan Fitch Ratings untuk merevisi outlook Indonesia menjadi negatif bukan berarti peringkat kredit Indonesia langsung turun. Peringkat BBB tetap dipertahankan karena Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat. Stabilitas makroekonomi, rasio utang pemerintah yang moderat, serta ketahanan eksternal yang memadai menjadi faktor yang menopang rating tersebut.

Perubahan outlook menjadi negatif memberikan sinyal bahwa terdapat risiko yang perlu diwaspadai dalam jangka menengah. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan konsistensi bauran kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi prospek fiskal Indonesia ke depan.

Faktor-faktor lainnya yang juga disoroti adalah potensi kenaikan belanja sosial pemerintah serta masih terbatasnya kemampuan mobilisasi penerimaan negara.

Secara garis besar Fitch mengurai kekhawatiran mereka dalam tiga poros utama.

Pertama, sinyal bahwa pemerintah berencana meninjau Undang-Undang Keuangan Negara yang selama bertahun-tahun menjadi pagar kokoh untuk menjaga disiplin defisit maksimal 3 persen PDB. Revisi aturan ini, jika tidak dirancang dengan presisi, dapat dianggap pasar sebagai pelonggaran kerangka fiskal yang justru mengikis kepercayaan.

Kedua, lembaga pemeringkat tersebut menyoroti tekanan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan dana besar. Beban belanja yang terus meningkat berpotensi mendorong pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar dan itu adalah sesuatu yang dinilai berisiko bagi stabilitas makro.

Ketiga, Fitch mencatat bahwa rasio penerimaan pemerintah masih tertinggal dibanding negara-negara lain di kategori yang sama. Penerimaan yang lemah dan biaya layanan utang yang relatif tinggi menjadi titik rentan fiskal Indonesia.

Meskipun demikian, Fitch tetap mempertahankan rating Indonesia karena melihat fondasi yang masih kuat dari stabilitas makro, utang pemerintah yang moderat, serta prospek pertumbuhan jangka menengah yang positif.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa revisi outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi, sembari memaparkan bahwa cadangan devisa Indonesia masih tinggi, yakni 154,6 miliar dolar AS pada akhir Januari 2026, setara dengan lebih dari enam bulan impor. Untuk itu BI juga optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan berada di kisaran 4,9–5,7 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun masih terdapat tekanan fiskal, namun landasan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Stabilitas tersebut perlu terus didukung melalui konsistensi kebijakan dan penguatan struktur fiskal yang pruden dan kredibel.

Tantangan struktural

Selain faktor kebijakan, pelebaran defisit APBN pada awal tahun 2026 juga mencerminkan dinamika fiskal yang cukup kompleks. Belanja negara meningkat cukup cepat, sementara penerimaan negara belum menunjukkan akselerasi yang sebanding.

Pada Januari 2026 saja, belanja pemerintah meningkat sekitar 26 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan belanja ini didorong oleh berbagai program sosial serta percepatan realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Program perlindungan sosial, termasuk program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB, menjadi salah satu komponen belanja yang cukup signifikan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dari perspektif fiskal. Program ini juga meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara.

Di sisi penerimaan negara, tantangan juga tidak kecil. Beberapa faktor, seperti pembatalan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, tingginya restitusi pajak, serta pengalihan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dana investasi negara telah mempengaruhi penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini memperlihatkan tantangan struktural fiskal Indonesia yang intinya kebutuhan belanja negara terus meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan, sementara kapasitas penerimaan negara belum meningkat secara signifikan.

Padahal dalam konteks global, banyak negara dengan tingkat pembangunan yang setara memiliki rasio penerimaan negara yang jauh lebih tinggi. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), misalnya, memiliki rata-rata rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB di atas 30 persen. Bahkan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia Tenggara telah mencapai rasio di atas 18 persen.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ruang fiskal di Indonesia masih sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan rasio pajak serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak secara berkesinambungan yang ditopang oleh kejelasan legalitas dan akuntabilitas serta praktik implementasi yang tegas.

Strategi kebijakan

Menghadapi ujian fiskal dan sinyal dari lembaga pemeringkat internasional, pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal.

Pertama, penguatan basis penerimaan negara harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan kepatuhan pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta perluasan basis pajak menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia. Reformasi sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Kedua, efektivitas belanja negara harus terus ditingkatkan. Belanja pemerintah tidak hanya harus besar, tetapi juga harus produktif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan transformasi industri akan memberikan efek pengganda yang lebih besar dibandingkan belanja konsumtif.

Ketiga, konsistensi kebijakan ekonomi perlu dijaga agar kepercayaan pasar tetap stabil. Lembaga pemeringkat internasional sangat memperhatikan stabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, bank sentral, serta otoritas keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi.

Selain itu, penguatan koordinasi melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan berjalan secara selaras dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam jangka panjang, strategi pembangunan ekonomi Indonesia juga perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas nasional. Transformasi ekonomi berbasis industri, penguatan sektor manufaktur, serta pengembangan ekonomi digital akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal negara.

Disiplin fiskal

Revisi outlook oleh Fitch Ratings dapat dipandang sebagai pengingat bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya soal angka defisit semata, tetapi juga tentang kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Defisit APBN yang mencapai Rp135,7 triliun hingga Februari 2026 memang menunjukkan tekanan fiskal yang perlu diwaspadai. Hanya saja, selama pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan belanja negara tetap produktif, maka fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki landasan yang kuat.

Pada akhirnya negara ini tidak sedang menghadapi krisis, tetapi sedang diuji kredibilitas perekonomiannya. Meski potensi risiko muncul di permukaan, namun fondasi ekonomi masih cukup kuat. Fondasi tersebut harus diperkuat dengan kebijakan yang konsisten, disiplin anggaran, dan komunikasi publik yang transparan.

Dengan menjaga disiplin fiskal, melaksanakan efisiensi dalam belanja prioritas, memperkuat penerimaan, serta mengelola risiko harga energi secara cermat, maka pemerintah dapat mengubah outlook negatif ini kembali menjadi stabil pada tahun-tahun mendatang.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan melakukan roadshow ke luar negeri usai kredibilitas pengelolaan fiskal disorot Fitch hingga Moody's.

Sekadar informasi, Moody's Ratings pada Februari 2026 memberikan outlook negatif terhadap Indonesia namun tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2. Langkah serupa juga dilakukan Fitch pekan ini dengan merevisi prospek Indonesia dari stabil ke negatif meskipun mempertahankan peringkat BBB.

Salah satu alasan penurunan sovereign credit rating Indonesia itu adalah kondisi fiskal Indonesia. Di tengah basis penerimaan yang lemah, akselerasi belanja pemerintah dan beban bunga utang dikhawatirkan semakin memperlebar defisit APBN.

Purbaya pun menyampaikan rencananya ke luar negeri untuk memberitahukan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Meskipun sebelumnya dia menyatakan tidak ingin ke luar negeri sebelum ekonomi Indonesia tumbuh sampai 6%.

"Jadi itu kesalahan saya juga karena saya enggak ke luar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya enggak akan ke luar negeri. Tetapi sekarang mesti berubah, mesti marketing juga keadaan kita seperti apa. Jadi April saya akan ke luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngertilah apa yang dikerjakan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya kemudian mempertanyakan mengapa lembaga-lembaga pemeringkat asing itu justru tidak membandingkan Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya, dengan kondisi fiskal defisit hingga di atas 4%.

Belum lagi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sesumbar bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% atau tertinggi di negara-negara G20.

"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung," tuturnya.

Purbaya juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berhasil dikendalikan tanpa harus menembus batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

"Tanpa menembus batas fiskal, kami bisa membalikkan ekonomi yang tumbuhnya tertinggi ngalahin China segala macem. Tetapi tetap saja tidak laku, artinya ada visi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga pemeringkat tadi," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keputusan lembaga pemeringkat internasional yang merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Menurut dia, penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kuat.

Purbaya mengatakan, jika dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit fiskal, hingga pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada dalam kondisi yang relatif aman. Pada 2025 misalnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20.

“Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan juga aman. Bahkan kita tertinggi di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Thailand, Malaysia, hingga Vietnam disebut memiliki defisit fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4 persen. Malaysia juga di atas 4 persen kalau tidak salah. Vietnam di atas 4 persen,” ujarnya.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings sebelumnya merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit pada level BBB atau masih dalam kategori layak investasi.

Perubahan outlook tersebut didorong oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan fiskal dan potensi tekanan terhadap penerimaan negara dalam jangka menengah.

Meski demikian, lembaga tersebut tetap menilai Indonesia memiliki sejumlah kekuatan, seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, rasio utang pemerintah yang relatif rendah dibanding negara dengan peringkat serupa, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang masih solid.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mempertanyakan alasan Indonesia justru menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Menurut dia, keraguan tersebut bisa saja dipengaruhi faktor lain, termasuk transisi pemerintahan dan pergantian pejabat ekonomi.

“Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangsi jangan-jangan Menteri Keuangan tidak bisa mengelola anggaran,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat sovereign pada level BBB.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan dinamika risiko eksternal dan kebijakan yang berkembang, serta tidak mewakili penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Fitch juga tetap mengakui rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum masih kuat.

Friderica menambahkan bahwa kondisi sektor keuangan domestik saat ini masih solid. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.

Di sisi lain, intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi sehingga mampu mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.

OJK juga menegaskan reformasi struktural di sektor pasar modal terus berjalan sesuai Roadmap Pasar Modal 2023–2027. Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, hingga penegakan hukum guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memastikan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut OJK, permintaan domestik yang stabil, kebijakan yang dikelola secara prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor jasa keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Respons otoritas ekonomi Indonesia dinilai akan menjadi kunci untuk mencegah penurunan rating kredit setelahFitch Ratingsmemangkas prospek atauoutlookRI, menyusul langkah serupa yang dilakukanMoody’sRatings beberapa waktu lalu.

Hal itu diungkapkan Lavanya Venkateswaran, ekonom senior OCBC untuk wilayah Asean, untuk merespons langkah lembaga pemeringkat internasionalFitch Ratingsyang resmi merevisioutlookatas Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, sekaligus mempertahankanperingkat utangpada level 'BBB'.

Pasca penurunan prospek tersebut, jelasnya, respons otoritas ekonomi di Indonesia akan diawasi semakin ketat. Sebab, dia menilai pilihan kebijakan yang kredibel akan menjadi prasyarat penting untuk mencegah penurunan peringkat kredit dalam 12 hingga 18 bulan ke depan.

“Respons otoritas akan diawasi semakin ketat, karena pilihan kebijakan yang kredibel tetap menjadi prasyarat penting untuk mencegah penurunan peringkat kredit dalam 12 hingga 18 bulan ke depan,” ungkapnya dalam laporan OCBC, Rabu (4/3/2026).

Dalam pemberitaanBisnissebelumnya,Fitch Ratingsmenjelaskan bahwa prospek terbaru RI tersebut mencerminkan peningkatan ketidakpastian kebijakan serta terkikisnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan.

Lembaga yang berpusat di New York dan London ini memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menggerus sentimen investor, serta memberikan tekanan pada penyangga eksternal negara.

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

Fokus pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% dan peningkatan belanja sosial berisiko dinilai memicu pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter secara substansial. Peningkatan risiko ini terindikasi dari masuknya rencana revisi Undang-Undang Keuangan Negara ke dalam prioritas legislasi 2026.

Lebih lanjut, Lavanya mengatakan, perubahan prospek Fitch juga sejalan dengan sinyal yang sebelumnya telah disampaikan olehMoody's Ratingsmelalui penurunanoutlookterhadap Indonesia. Menurutnya, langkah Moody’s tersebut dapat menjadi peringatan awal yang berpotensi diikuti oleh lembaga pemeringkat lainnya apabila ketidakpastian kebijakan tetap tinggi.

Di sisi lain, kondisi geoekonomi global yang berubah dalam beberapa waktu terakhir turut menjadi faktor yang perlu dicermati. OCBC menilai keseimbangan fiskal dan eksternal Indonesia juga rentan terhadap kenaikan harga minyak global yang berkelanjutan.

“Kami juga mencatat bahwa keseimbangan eksternal dan fiskal Indonesia rentan terhadap kenaikan harga minyak global yang berkelanjutan.”

Sebelum Fitch Ratings, lembaga pemeringkat internasional lainnya yakniMoody's Ratingsjuga menurunkan outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil pada awal Februari 2026.

Penurunan prospek itu disebut tecermin dari kebijakan yang makin sulit diprediksi, koordinasi kebijakan yang kurang konsisten, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam setahun terakhir.

“Jika kondisi ini berlanjut, hal tersebut berpotensi menggerus kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro,” dikutip dari pengumuman Moody’s pada Jumat (6/2/2026).

Namun, Moody’s juga tetap mempertahankanrating Indonesiapada level Baa2 lantaran ekonomi Indonesia masih cukup tangguh, didukung oleh sumber daya alam, demografi yang kuat, dan pertumbuhan PDB yang stabil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, merevisi prospek outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat BBB untuk Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR).

Perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta kekhawatiran terhadap konsistensi kerangka kebijakan ekonomi Indonesia.

SHUTTERSTOCK/TIPPAPATT Ilustrasi ekonomi, perekonomian.

Dalam laporan yang dirilis Rabu (4/3/2026), Fitch menyatakan kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, dan meningkatkan tekanan terhadap stabilitas eksternal Indonesia.

Meski demikian, Fitch masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level investment gradeBBB.

Ini menggambarkan rekam jejak pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang masih kuat dibandingkan negara dengan peringkat serupa.

“Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara lain dengan peringkat “BBB”,” tulis Fitch Ratings dalam laporan resminya.

Fitch menilai kebijakan ekonomi Indonesia selama ini relatif prudent, termasuk komitmen menjaga batas defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB.

Namun lembaga tersebut melihat adanya risiko perubahan arah kebijakan seiring ambisi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta meningkatkan belanja sosial.

SHUTTERSTOCK/AUN PUTTIPONG Ilustrasi ekonomi dunia.

Menurut Fitch, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam jangka menengah.

Selain itu, Fitch juga mencermati rencana pemerintah untuk meninjau kembali Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam agenda legislasi 2026.

Jika revisi tersebut membuka ruang pelonggaran terhadap aturan defisit fiskal, hal ini dinilai dapat melemahkan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

Dari sisi fiskal, Fitch memperkirakan defisit anggaran Indonesia akan mencapai 2,9 persen dari PDB pada 2026, sedikit di atas target pemerintah sebesar 2,7 persen.

Tekanan terhadap anggaran terutama berasal dari peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara dinilai masih terbatas.

Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 13,3 persen pada periode 2026-2027, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB yang mencapai sekitar 25,5 persen.

Pendapatan negara juga tertekan akibat melemahnya penerimaan pajak pada 2025, pembatalan sebagian kenaikan tarif PPN, serta pengalihan dividen BUMN ke dana kekayaan negara baru, Sovereign Wealth Fund Danantara.

Fitch menilai Danantara memiliki peran penting dalam mendorong investasi di sektor hilirisasi mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Dana tersebut menargetkan investasi sekitar 26 miliar dollar AS atau setara 1,7 persen PDB pada tahun ini.

Dok. Shutterstock.com Ilustrasi investasi.

Namun, lembaga pemeringkat itu juga menyoroti potensi risiko jika dana tersebut berkembang menjadi instrumen quasi-fiskal yang digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui investasi berbasis utang, yang dapat mengurangi transparansi fiskal dan meningkatkan risiko kewajiban kontingensi negara.

Selain faktor fiskal, Fitch juga menilai indikator tata kelola Indonesia masih relatif lemah dibandingkan negara lain dengan peringkat BBB. Berdasarkan indikator tata kelola Bank Dunia, Indonesia berada di persentil ke-44, di bawah median negara dengan peringkat BBB yang berada di persentil ke-56.

Tekanan sosial yang sempat muncul melalui gelombang demonstrasi pada 2025 juga dinilai berpotensi menimbulkan tantangan politik bagi pemerintah dan koalisi yang berkuasa.

Dari sisi eksternal, Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi sekitar 0,8 persen dari PDB pada 2026, terutama akibat melemahnya ekspor bersih.

Meski demikian, cadangan devisa diperkirakan masih mampu menutup sekitar lima bulan pembayaran transaksi berjalan, sejalan dengan negara sekelas.

Namun volatilitas pasar domestik dan kekhawatiran terkait tata kelola pasar modal dinilai berpotensi memicu arus keluar modal, yang dapat menekan nilai tukar rupiah serta meningkatkan biaya pinjaman.

Fitch juga menyoroti mandat Bank Indonesia (BI) yang dinilai semakin kompleks.

Bank sentral diperkirakan akan menurunkan suku bunga dua kali hingga 4,25 persen pada akhir 2026, dengan tetap menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus minus 1 persen.

Meski demikian, perluasan mandat bank sentral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan jika tekanan arus modal keluar meningkat.

Di tengah berbagai risiko tersebut, Fitch tetap menilai fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5 persen pada periode 2026-2027, jauh di atas median negara BBB yang hanya sekitar 2,5 persen.

Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan, didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, investasi melalui Danantara, pelonggaran moneter, serta program hilirisasi industri.

Namun Fitch menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 akan sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang lebih signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hasan Zein Mahmud menilai peringatan terbaru dari S&P Global Ratings terkait kondisi fiskal Indonesia merupakan sinyal dini yang harus disikapi serius oleh pemerintah.

Menurut dia, komentar lembaga pemeringkat itu masih bersifat peringatan, namun membuka kemungkinan penurunan peringkat kredit negara jika tekanan fiskal tidak segera diperbaiki.

Hasan menyebut laporan riset itu menunjukkan program prioritas yang dipaksakan di tengah perlambatan pertumbuhan pendapatan negara telah mempersempit ruang fiskal. Di mana rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara berpotensi melampaui ambang batas 15% pada tahun anggaran berjalan. Dengan kewajiban pembayaran bunga sekitar Rp600 triliun, rasio tersebut diperkirakan mendekati 20%.

“Peringatan dini yang harus disikapi serius,” ujarnya, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Dia menilai saat ini peringkat kredit Indonesia di S&P masih berada pada level BBB dengan outlook stabil. Namun Hasan mengingatkan, apabila peringkat tersebut turun hingga ke kategori speculative grade atau BB ke bawah, dampaknya akan sangat luas. “Dana dana institusi, semisal dana pensiun, diharamkan menaruh dana di instrument 'sampah',” peringatnya.

Menurut Hasan, gelombang awal tekanan akan terlihat pada tukar rupiah dan imbal hasil surat berharga negara. Kondisi itu berpotensi memicu pukulan ganda bagi fiskal karena utang dan biaya dana meningkat secara bersamaan. Kenaikan risiko negara juga akan menekan korporasi melalui biaya pendanaan yang lebih mahal dan terbatasnya akses ke pembiayaan, yang pada akhirnya dapat menekan pasar saham.

Sebelumnya, dikutip dari Bloomberg, S&P Global Ratings menyatakan meningkatnya tekanan fiskal, terutama akibat biaya pembayaran utang yang lebih tinggi, berisiko menurunkan profil kredit kedaulatan Indonesia. Analis kedaulatan S&P, Rain Yin, mengatakan pembayaran bunga “sangat mungkin” melampaui ambang batas utama 15% dari pendapatan pemerintah. Jika kondisi itu berlangsung secara berkelanjutan, S&P dapat mengambil pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.

Kekhawatiran investor juga meningkat setelah Moody’s Ratings mengubah outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari stabil pada awal Februari, dengan alasan risiko fiskal dan tata kelola. Sentimen tersebut diperburuk oleh peringatan dari MSCI Inc. terkait perlunya reformasi pasar, yang sempat memicu tekanan tajam di pasar saham domestik.

S&P menilai rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai indikator kunci kesehatan fiskal Indonesia. Meski rasio itu lama berada di bawah 15%, tren peningkatan sejak pandemi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang cepat. Kondisi ini, ditambah pendapatan negara yang melemah dan defisit fiskal yang mendekati batas 3% dari produk domestik bruto, dipandang mempercepat risiko penurunan arah fiskal.

Dalam situasi tersebut, S&P menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan investor asing guna mencegah arus keluar modal yang dapat meningkatkan biaya pembiayaan, menekan nilai tukar rupiah, dan membebani keuangan publik. Jika tekanan berlanjut, Bank Indonesia berpotensi harus menguras cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar, yang pada akhirnya dapat memperbesar tekanan terhadap peringkat kredit kedaulatan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian tertekan seiring dengan munculnya peringatan dari lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, terkait profil kredit Indonesia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka turun 0,77% atau 63,70 poin ke level 8.171,56 hingga pukul 09.02 WIB, Jumat (27/2/2026).

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan bahwa pasar saat ini tengah bereaksi terhadap catatan S&P yang menyoroti peningkatan risiko downside pada lintasan fiskal pemerintah.

Meskipun S&P masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek atau outlook stabil, komentar terbaru dari lembaga tersebut menunjukkan kekhawatiran yang meluas.

Adapun peringatan dini dari S&P menyusul langkah Moody’s Ratings Inc. pada awal Februari yang telah memangkas outlook Indonesia menjadi negatif.

“Meskipun S&P belum mengubah prospek seperti Moody’s, ada sinyal kewaspadaan yang perlu diperhatikan pemerintah dan pelaku pasar,” ujar Martha melalui saluran YouTube Mirae Asset, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, peringatan itu berkaitan dengan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang berpotensi melampaui ambang batas 15%. Selama bertahun-tahun, rasio tersebut berada di bawah 15%. Namun, sejak pandemi Covid-19 angkanya konsisten berada di atas level tersebut.

“Kondisi itu menjadi perhatian karena kenaikan rasio bunga utang di atas 15% dinilai dapat meningkatkan risiko penurunan peringkat kredit,” ujar Martha.

Selain itu, defisit fiskal tahun lalu yang berada di kisaran 2,9% atau mendekati batas 3% sesuai undang-undang turut mencuri perhatian lembaga pemeringkat.

Di sisi lain, laporan Bloomberg mengonfirmasi bahwa tekanan fiskal yang meningkat, khususnya biaya layanan utang yang lebih tinggi telah meningkatkan risiko downside bagi profil kredit berdaulat Indonesia.

Analis S&P Global Ratings, Rain Yin, dalam sebuah webinar baru-baru ini menyatakan bahwa pembayaran bunga kemungkinan besar telah melampaui ambang batas utama 15% dari pendapatan pemerintah tahun lalu.

Jika rasio ini tetap berada di atas ambang batas, S&P memperingatkan hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap rating Indonesia.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai ada yang tidak sepenuhnya benar dari penurunan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif oleh Moody's Ratings.

Sebab, lembaga pemeringkat kredit internasional itu menggunakan acuan melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu parameter. Di lain sisi, rilis BPS soal pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2025 di angka 5,11 persen.

Sehingga, koreksi negatif dari Moody's tak sejalan dengan kondisi perekonomian.

"Moody's mengeluarkan outlook Indonesia negatif karena ada prospek pertumbuhan yang lebih lambat katanya. Taunya, keluarnya lebih tinggi. Habis itu langsung IMF menaikkan prediksi kita dari 4,9 ke 5,2 untuk tahun ini. JP Morgan juga sama dari 4,9 ke 5,2. Jadi ada yang offside kelihatannya," ujar Purbaya dalam acara diskusi di Grand CIMB Niaga, Kamis (12/2/2026).

Purbaya mengatakan mesin pendongkrak pertumbuhan ekonomi bakal terus digerakkan untuk menjaga momentum. Hal tersebut juga telah dilakukan sebelumnya dan tercermin dari indeks kepercayaan konsumen dan kurva konsumsi BBM yang berada dalam tren positif, kenaikan penjualan listrik untuk industri naik hingga PMI Manufaktur yang tercatat ekspansif.

Ke depan, kata Purbaya, pemerintah terus membuat kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan bernilai tambah demi menjaga sentimen pasar tetap positif dan mendorong perekonomian nasional.

"Kami akan buat dia (Moody's) offside betulan. Triwulan pertama ini kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki iklim investasi supaya dunia usaha juga bisa ekspansi," ujar Purbaya.

Kepada dunia industri dan investor, Purbaya juga menjanjikan kebijakan pemerintah diarakan untuk menjaga iklim bisnis dan investasi.

"Jadi Indonesia bergerak ke arah perbaikan yang clear karena fondasinya kami address dengan baik. Dengan modal ini harusnya Anda enggak usah takut tentang prospek ekonomi Indonesia. Kami menjalankan kebijakan yang pas," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia mencatat afirmasi peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 oleh Moody’s Investors Service, di mana lembaga pemeringkat tersebut menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penilaian tersebut masih mencerminkan ketahanan ekonomi nasional serta kekuatan fundamental struktural yang solid.

Fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39 persen pada Kuartal IV-2025 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan 5,11 persen sepanjang 2025, defisit fiskal yang berada di bawah 3 persen terhadap PDB, serta rasio utang Pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB.

"Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).

Haryo merinci sederet kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mendorong perekonomian serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Untuk mendorong geliat investasi, pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif melalui pengesahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur pemisahan fungsi regulasi Badan Pengelola BUMN dan fungsi operasional Danantara.

Dalam implementasinya, Danantara telah mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk Danantara melalui berbagai instrumen legislatif.

Selanjutnya terkait dengan sistem koordinasi pembiayaan yang lebih terstruktur dan terarah, program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai dengan kerangka fiskal yang berlaku, sementara pembiayaan pembangunan lainnya didukung oleh Danantara.

Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen, sekaligus memobilisasi sumber pembiayaan alternatif guna mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap anggaran negara.

Komitmen terhadap kerangka fiskal yang berlaku juga terus ditegaskan, di mana tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen atau tetap berada di bawah batas 3 persen, serta persetujuan APBN 2026 dengan target defisit 2,68 persen.

Salah satu kebijakan prioritas Pemerintah yang dibiayai dengan mengoptimalisasi APBN yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diposisikan sebagai investasi strategis pada penguatan human capital, dengan 22.091 dapur komunitas telah beroperasi, lebih dari 55 juta penerima manfaat, serta penciptaan lebih dari 1 juta lapangan kerja.

Terkait dengan program prioritas pemerintah, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan pada pengendalian pengeluaran administratif, tanpa mengurangi program pembangunan inti.

Selain itu di bidang pasar modal, reformasi struktural terus dipercepat melalui koordinasi antara Pemerintah, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan langkah-langkah yang mencakup peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, penguatan transparansi ultimate beneficial ownership, percepatan demutualisasi bursa efek, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.

Draf regulasi terkait dijadwalkan untuk dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penguatan integritas dan tata kelola pasar modal nasional.

Ke depan, Pemerintah berkomitmen terus memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi kebijakan fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3 perseb terhadap PDB, transparansi tata kelola Danantara dengan konsultasi reguler dengan DPR dan publikasi kinerja, reformasi pasar modal dengan implementasi kebijakan free float 15 persen dan penguatan integritas pasar, serta koordinasi kebijakan yang efektif melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga.

“Seperti apa yg disampaikan Menko Airlangga, komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia ke lembaga-lembaga pemeringkat yang ada,” kata Haryo.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penunjukan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebagai calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memicu kekhawatiran terkait aspek tata kelola di pasar modal.

Hal itu mencuat di tengah tekanan tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan revisi prospek peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Ratings.

Pengamat Ekonomi Dipo Satria Ramli menilai penunjukan figur dari kalangan politisi aktif memiliki risiko tinggi bagi kredibilitas otoritas keuangan.

Menurutnya, pasar akan membaca langkah tersebut secara negatif, terutama setelah Moody’s baru-baru ini mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif karena adanya penurunan konsistensi kebijakan dan tata kelola.

Dipo turut menggarisbawahi bahwa revisi outlook tersebut telah berdampak langsung pada penurunan peringkat sejumlah bank domestik.

Untuk itu, dalam kondisi sensitif seperti sekarang, penunjukan figur yang memiliki latar belakang partai politik serta rekam jejak kasus hukum di masa lalu, meskipun telah diputihkan secara hukum, dapat memberikan sinyalemen buruk terhadap independensi lembaga pengawas keuangan.

“Permasalahannya adalah tata kelola. Beberapa bank sudah downgrade. Jangan sampai kita memberikan alasan lagi untuk penurunan peringkat lebih lanjut karena masalah tata kelola di OJK,” ujar Dipo saat dihubungi Bisnis, Sabtu (7/2/2026).

Potensi konflik kepentingan juga disorot, mengingat Misbakhun saat ini sebagai Ketua Komisi XI DPR yang merupakan mitra kerja langsung OJK. Kedekatan hubungan antara pengawas dan entitas yang diawasi dikhawatirkan dapat mencederai efektivitas fungsi kontrol otoritas terhadap industri jasa keuangan.

Menurut Dipo, perusahaan pemeringkat efek internasional seperti Moody’s umumnya sangat memperhatikan apakah personel kunci di lembaga regulator termasuk dalam kategori Politically Exposed Person (PEP).

Jika pemerintah memaksakan figur kontroversial, terdapat risiko tambahan berupa penurunan peringkat pada industri keuangan, meski tidak serta-merta berdampak pada peringkat sovereign rating secara instan.

Guna memulihkan kepercayaan pasar tanpa harus menunggu kebijakan baru, Dipo menyatakan bahwa calon Ketua OJK harus datang dari kalangan profesional atau teknokrat yang teruji independensinya.

“OJK bukan regulator seperti lembaga pemerintahan lainnya. OJK berurusan dengan transaksi keuangan dan investasi. Oleh karena itu, [calon] harus dari kalangan profesional dan independen,” pungkas Dipo.