IDXChannel – Arah pergerakan dana asing (foreign flow) di pasar saham Indonesia akan sangat bergantung pengumuman penting dari penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Agenda tersebut meliputi perilisan hasil MSCI Accessibility Review pada 18 Juni 2026 serta hasil MSCI Market Classification pada 23 Juni 2026.

Merespons hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengungkapkan bahwa pihaknya telah proaktif melakukan koordinasi lanjutan dengan tim analis MSCI pada 10 Juni 2026 guna menyerahkan seluruh dokumen penunjang yang diperlukan.

"Sejauh ini mereka sudah mengkonfirmasi, memanfaatkan dan menerima seluruh informasi dan data keperluan terutama informasi keterbukaan dan kepemilikan saham di perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efektif," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (17/6/2026).

Hasan meluruskan bahwa laporan yang akan dikeluarkan oleh MSCI lusa mendatang terkait tinjauan tingkat aksesibilitas pasar bukanlah sebuah agenda khusus yang hanya ditujukan bagi pasar modal Indonesia, melainkan bagian dari evaluasi berkala mereka terhadap bursa dunia.

Selanjutnya, otoritas juga akan mencermati hasil penilaian ulang yang menyangkut status klasifikasi pasar saham domestik.

"Kemudian kita juga menunggu pengumuman terkait dengan market classification atau review atas klasifikasi pasar termasuk juga bursa kita," kata dia.

OJK menegaskan saat ini posisi regulator berada dalam fase menanti keputusan akhir dari lembaga pembuat indeks internasional tersebut.

Hasil peninjauan ini dipastikan menjadi sentimen penggerak yang sangat sensitif bagi masuk maupun keluarnya arus modal asing di pasar saham harian.

"Tentu sekali lagi ini tidak khusus bursa kita tapi juga akan dilakukan terhadap seluruh bursa-bursa lain yang indeks MSCI-nya mengacu pada bursa dimaksud," ujar Hasan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat demutualisasi masih menunggu aturan turunan dari UU P2SK. Demutualisasi ini membuka peluang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara menjadi pemegang saham BEI.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tersebut adalah memungkinkan bursa beroperasi sebagai perusahaan berorientasi laba dengan struktur kepemilikan yang lebih luas. Dengan begitu, BEI diharapkan dapat menarik minat para investor besar yang berperan memajukan bursa Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi landasan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Beleid tersebut mengatur ketentuan salah satunya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara dapat menjadi pemegang saham BEI. Dijelaskan dalam lampiran tersebut, bahwa ketentuan ini mencerminkan sifat BEI yang berorientasi laba. Dengan begitu, diharapkan BEI dapat menarik minat para investor besar yang berperan memajukan bursa Indonesia.