Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup melemah ke level Rp17.353 per dolar AS pada perdagangan, Kamis (30/4/2026).

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan pada hari ini rupiah menyusut 27 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya sebesar Rp17.326 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS menguat.

Dia menjelaskan pelemahan mata uang rupiah dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri. Presiden AS Donald Trump bersiap untuk blokade angkatan laut yang berkepanjangan terhadap Iran. Kekhawatiran atas skenario tersebut diperparah oleh laporan bahwa beberapa eksekutif minyak Amerika terkemuka bertemu dengan Trump di Gedung Putih untuk membahas bagaimana membatasi dampak konflik terhadap keluarga Amerika.

Blokade angkatan laut yang berkepanjangan kemungkinan akan membuat Iran terus memblokir Selat Hormuz sebagai pembalasan. Blokade yang berkepanjangan di jalur pelayaran tersebut menunjukkan gangguan pasokan minyak global yang lebih besar.

Perundingan antara AS dan Iran sebagian besar gagal di tengah ketidaksepakatan mengenai aktivitas nuklir Iran. Meskipun Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, kedua pihak sebagian besar menolak upaya apa pun untuk menengahi pembicaraan.

Selain itu, Ketua Fed, Jerome Powell mengucapkan selamat kepada Kevin Warsh karena telah melewati tahap pertama dalam perjalanannya untuk menjadi penggantinya sebagai Ketua Fed. Dia mengatakan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai gubernur sampai tekanan politik mereda, dan menambahkan bahwa independensi Fed berada dalam risiko.

Sementara itu, dari sisi internal, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan ( Brent Crude Oil US$122 per barel dan WTIi Crude Oil US$108 per barel ). Kenaikan ini, membuat kebutuhan dollar AS untuk pembelian Minyak Mentah sebesar 1,5 juta barel per hari semakin tinggi.

Tingginya harga minyak diproyeksikan dapat menambah tekanan neraca transaksi berjalan dan menggerus ketahanan fiskal. Beban subsidi akibat kenaikan harga minyak juga diestimasikan bakal menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebab, dalam asumsi APBN harga minyak berada di US$70 per barel, sementara harga saat ini kembali bertengger di atas US$100 per barel, terlebih menembus US$120 per barel. Sehingga setiap kenaikan minyak US$1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi senilai Rp10 triliun hingga Rp13 triliun per tahun.

"Selain itu, dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing, membuat mata uang rupiah tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Keputusan tersebut membuka potensi keluarnya dana asing atau outflow hingga Rp15 triliun," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) dinilai sebagai reaksi pasar yang berlebihan terhadap laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Saat yang sama, realitas ini juga menimbulkan tanda tanya akan kebijakan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas karena alarm sudah didengungkan sebelum tenggat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai sentimen negatif dari laporan awal MSCI menjadi faktor utama yang menekan pasar saham domestik hingga memicu mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat menghadiri pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Rabu (28/1/2026), Purbaya menyebut guncangan di pasar modal karena dampak gorengan saham hingga rendahnya transparansi yang juga sudah lama didengungkan.

“Menurut saya IHSG jatuh karena berita dari MSCI yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham. Persyaratan mereka kan soal manajemen yang bersih dan free float,” ujar Purbaya.

MSCI kemarin (28/1) mengumumkan kebijakan interim terhadap pasar modal Indonesia yang mencakup pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta pembekuan penambahan konstituen dalam indeks MSCI. Tekanan paling krusial, MSCI menyebutkan akan menurunkan kasta Indonesia dari negara berkembang menjadi frontier market.

Frontier market adalah kategori pasar saham pemula dengan ukuran dan likuiditas yang relatif lebih kecil dibanding emerging market. Pasar saham ini dianggap berisiko tinggi walau secara bersamaan menawarkan imbal hasil yang menarik. Meski demikian, kelompok saham frontier market dihindari oleh investor pasif seperti reksa dana hingga dana pensiun.

Kebijakan MSCI tersebut memicu tekanan jual masif di pasar saham yang berujung pada koreksi IHSG lebih dari 8% dan memaksa BEI menghentikan perdagangan sementara.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan laporan MSCI tersebut masih bersifat awal dan Indonesia masih memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta.

“Ini baru laporan pertama. Masih ada waktu eksekusi sampai Mei. Saya sudah bicara dengan Ketua OJK, dan beliau bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei,” katanya.

Purbaya optimistis emiten-emiten domestik dapat menyesuaikan diri dengan standar MSCI, sehingga tekanan pasar tidak akan berlangsung berkepanjangan.

“Ini hanya shock sesaat. Perusahaan-perusahaan itu pasti bisa menyesuaikan MSCI dan bisa masuk ke indeks MSCI maupun saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan asing global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan terpancing oleh fluktuasi jangka pendek di pasar saham. Fokus utama saat ini, menurut dia, adalah pembenahan fundamental ekonomi dan tata kelola.

“Buat saya yang penting kita perbaiki ekonominya. Karena ekonominya betul-betul membaik. Saya nggak main-main,” tegasnya.

Janji BEI

Menyikapi trading halt, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu melakukan evaluasi atas jebloknya kinerja pasar modal Tanah Air. Dia mengatakan akan membahas terkait anjloknya IHSG bersama dengan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pertama, karena teknikal MSCI. Kedua, dari BEI perlu melakukan evaluasi, mengenai apa yang diminta MSCI," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2028).

Setali tiga uang, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menilai secara fundamental, pasar saham Indonesia masih kuat.

"Memang kita diharapkan untuk Bursa kita [BEI] lebih transparan lagi. Ini sebetulnya sudah ada, kita harus segera tindak lanjuti ini karena ini sudah beberapa bulan, kalau saya lihat. Jadi ini kita tindak lanjuti segera, karena ini masalah transparansi dan akuntabilitas," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Meski begitu, menurutnya, tidak ada isu fundamental yang menekan indeks komposit.

"Kalau fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ini sangat baik. Tetapi, kita ketahui MSCI adalah acuan dari para investor dunia pada saat dia berinvestasi di negara-negara. Nah itu tentunya kita harus segera tindak lanjuti mengenai masukan dari MSCI," ujar Rosan

Terpisah, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengklaim selama ini, perusahaan tercatat telah wajib untuk memberitahukan publik terkait kepemilikan saham di suatu emiten.

Dalam data tersebut, KSEI telah memerinci data ke dalam sembilan jenis investor, seperti mutual fund atau corporate and others. Dalam pembagian tersebut, KSEI turut memerinci ihwal asal investor, yaitu domestik atau asing.

“Ke depan, ini yang sedang kami upayakan bersama dengan KSEI adalah dari sembilan jenis investor itu, kami berharap bahwa akan bisa turun lebih detail. Nanti penggolongan investornya ini yang teman-teman KSEI lagi merumuskan, kami akan tambah berapa jenis investor lagi di bawahnya,” kata Irvan menyikapi permintaan MSCI.

Irvan juga menegaskan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan lembaga indeks internasional seperti FTSE untuk mendetailkan data pemegang saham suatu emiten di Indonesia.

“Kami berharap, menindaklanjuti surat itu [MSCI], sebelum Mei, informasi itu sudah kita disbursed ke publik dari KSEI melalui Bursa,” katanya.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menambahkan bahwa sebetulnya diskusi dengan MSCI telah berlangsung sejak Desember 2025 lalu. Hanya saja, dalam diskusi tersebut, BEI tidak menerima informasi spesifik mengenai data investor yang diminta MSCI.

Sejak Desember 2025, BEI disebut telah mengupayakan penyediaan data free float emiten tercatat di Tanah Air. Namun, sebab informasi yang disampaikan tidak terang, data free float belum memenuhi keinginan MSCI.

"Kita tidak tahu requirement dia apa, dan ini yang kita bisa serahkan, dikasih dalam waktu satu bulan sejak kita ketemu. Jadi artinya, ketemu berikutnya tentu saja, kita sedang formulasikan apa yang bisa kita berikan. Nah ini yang nanti diskusi, itu akan berjalan sampai dengan kita harapkan sebelum Mei (2026)," ujar Iman.

Meskipun begitu, BEI akan berupaya menyempurnakan data free float sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan tenggat waktu hingga Mei 2026, BEI berupaya untuk mencari best practice di negara-negara regional lain.

“Kita support sehingga kita dapatkan apa yang bisa diberikan sesuai dengan metodologi. Kami menghargai tata cara mereka,” katanya.

Iman mengungkapkan bahwa formulasi sebelumnya yang diajukan oleh BEI sebetulnya telah mencukupi kebutuhan transparansi free float saham-saham di Indonesia.

Namun demikian, Ia menilai pengumuman yang baru saja dirilis pada hari ini, Rabu (28/01), mengindikasikan ketidakpuasan dari MSCI terhadap formulasi tersebut.

"Kita merasa bahwa apa yang kami sampaikan mungkin cukup, (tapi) mereka merasa nggak cukup. Nah ini yang terus terang, diskusi itu akan terus berlangsung, mudah-mudahan bisa berlangsung setelah pengumuman ini. Nah kita sedang minta waktu ya untuk berdiskusi dengan MSCI," ujar Iman.

Dia menyebut, BEI telah menemui pimpinan MSCI di New York, Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu, dalam rangka membahas tentang perubahan metodologi penghitungan free float saham-saham di Indonesia.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, diskusi BEI dan MSCI berlangsung konstruktif, salah satunya membahas mengenai kriteria free float di Bursa Indonesia yang jauh lebih ketat dibandingkan negara lain.

Di pasar modal Indonesia, Jeffrey menyebut, kepemilikan saham sebesar 5% tidak dihitung sebagai free float, sementara di Bursa negara lain, sebesar 10 persen kepemilikan saham masuk sebagai free float.

"Kita juga tetap ingin mendengar kira-kira ekspektasi dari MSCI apa? Nah, misalnya kemudahan untuk melihat data dan lain-lain, apa yang bisa kami provide tentu akan kita usahakan untuk kita berikan untuk meningkatkan transparansi dan lain-lain," ujar Jeffrey.

Dukung BEI

Menanggapi hal ini, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelemahan itu terjadi di tengah meningkatnya volatilitas pasar global serta sentimen kehati-hatian investor pasar saham Indonesia seiring pernyataan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Beberapa catatan dari MSCI belakangan, terutama terkait transparansi pasar saham Indonesia ini perlu dilihat secara konstruktif. Koreksi pasar saat ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan struktur pasar saham Indonesia secara lebih serius," kata Fakhrul di Jakarta, Rabu.

Ia memandang ke depan, Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberikan tata kelola yang baik di pasar saham sehingga harga saham bisa mencerminkan fundamental yang ada. "Kondisi yang baik bisa meningkatkan posisi kita dalam emerging market, jangan sampai karena governance yang kurang rapi, kita diturunkan ke status frontier market," ujarnya dikutip dari Antara.

Menurut dia, pasar saham yang sehat tidak hanya ditopang oleh kinerja indeks, tetapi oleh kualitas tata kelola dan kepercayaan investor.

"Pasar saham yang baik adalah pasar yang transparan, kredibel, dan memberikan perlindungan yang kuat bagi investor, khususnya investor minoritas. Kepercayaan jangka panjang dibangun dari governance yang baik, keterbukaan informasi, serta perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku pasar," jelasnya.

Semua investor, baik lokal ataupun asing harus merasakan keadilan dalam pasar saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 8% pada perdagangan Rabu (28/1/2026) memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Bursa Efek Indonesia atau BEI perlu melakukan evaluasi atas jebloknya IHSG pada hari ini.

Airlangga mengatakan akan membahas terkait anjloknya IHSG bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, terdapat sejumlah faktor jebloknya indeks komposit.

"Pertama, karena teknikal MSCI. Kedua, dari BEI perlu melakukan evaluasi, mengenai apa yang diminta MSCI," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2028).

Mengacu dari hal itu, dia mengimbau kepada investor di pasar saham agar tidak perlu panik. Sebab, saham risikonya ada yang naik dan turun.

Airlangga pun menjelaskan bahwa tidak ada kaitannya IHSG ambruk dengan terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Sebagaimana diketahui, IHSG ambruk pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data RTI Business pukul 13.40 WIB, IHSG terkoreksi 8% atau turun 718,44 poin ke level 8.261,78.

Tekanan terjadi secara merata, dengan 768 saham melemah dan hanya 28 saham menguat. Kapitalisasi pasar Bursa pun menyusut menjadi Rp14.985 triliun.

Koreksi tajam tersebut mendorong BEI melakukan pembekuan sementara perdagangan sistem perdagangan pada pukul 09:00:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

Ambruknya IHSG terjadi seiring dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. MSCI membekukan sementara perlakuan indeks saham Indonesia seiring kekhawatiran terhadap isu free float dan aksesibilitas pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.