Kelanjutan kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan FH, pendiri sekaligus penasihat PT DSI, sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan FH dilakukan setelah penyidik mengembangkan perkara dan menemukan fakta penyidikan yang didukung lima alat bukti yang sah.

Berdasarkan rekam jejak profesionalnya, FH diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi OJK pada 2014–2017, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK pada 2017–2018, serta Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI pada 2018–2022.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, FH disebut memiliki sejumlah peran dalam operasional PT DSI. Selain sebagai pendiri dan penasihat perusahaan, ia juga mendirikan serta menjabat di sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI.

Penyidik menduga FH merupakan pemilik saham nominee di PT DSI tanpa penyetoran modal. Ia juga disebut aktif mengikuti rapat pengembangan perusahaan, mencari dan merekomendasikan calon investor, serta mengetahui berbagai kegiatan promosi yang dilakukan PT DSI untuk menarik minat pemberi dana (lender).

“Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri kembali telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka baru dalam perkara a quo, yaitu tersangka FH,” kata Ade Safri dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FH memenuhi panggilan penyidik pada 19 Juni 2026 di Gedung Bareskrim Polri. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 10 jam dengan total 79 pertanyaan.

Usai pemeriksaan, penyidik menahan FH di Rumah Tahanan Bareskrim Polri selama 20 hari, terhitung sejak 19 Juni hingga 8 Juli 2026 untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, Bareskrim juga melakukan penelusuran aset dengan berkoordinasi bersama PPATK, OJK, Korlantas Polri, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengoptimalkan pemulihan kerugian para korban melalui proses asset recovery.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam perkara PT DSI, yakni TA, MY, ARL, dan AS. Dengan penetapan FH, jumlah tersangka dalam kasus tersebut bertambah menjadi lima orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis prospek pasar modal Indonesia akan tetap cerah ke depan, asalkan tak terjadi praktik manipulatif harga sama atau “saham gorengan”. Ia memastikan prospek pasar modal Tanah Air secara fundamental tetap kuat dan berpotensi tumbuh positif di masa mendatang.

Optimisme itu didasarkan pada fundamental makro ekonomi yang dinilai tetap positif.

“Jadi market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng (saham) seperti yang kemarin,” ujar Luhut saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026). Saya kira masih baik (fundamental ekonomi). Kita kelihatan dari karena kondisi kita sudah bagus,” paparnya.

Menurut Luhut, fokus utama pemerintah adalah merumuskan solusi konkret untuk memperkuat fondasi pasar modal.

Dewan Ekonomi Nasional pun telah melakukan serangkaian pembahasan dengan berbagai pihak untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Yang penting sekarang kami cari solusi sebagai Dewan Ekonomi Nasional dan memberikan saran kepada Presiden yang secara pribadi nanti saya juga ingin laporkan,” kata Luhut.

Persoalan yang dihadapi pasar modal bukanlah masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan, selama ada komitmen reformasi dan penegakan integritas.

Dari berbagai diskusi yang dilakukan, DEN menyimpulkan pembenahan tata kelola dan penguatan independensi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Ia memastikan Presiden Prabowo telah menyetujui agenda reformasi pasar modal, termasuk menempatkan figur-figur di dalam struktur organisasi otoritas pasar yang tidak mudah diintervensi.

“Sekarang saya sudah sangat banyak berbincang dengan berbagai pihak DEN. Kita sudah sampai pada kesimpulan, tidak ada masalah yang terlalu sulit. Kepanjang Presiden tadi sudah setuju dengan reform dan menaruh orang yang tidak bisa diintervensi (OJK dan BEI),” lanjutnya.

Luhut mengakui bakal bertemu dengan Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu pasar modal, termasuk mendiskusikan pergantian Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertemuan ini dijadwalkan pada Jumat sore ini.

DEN sendiri tengah mematangkan dan memfinalisasi sejumlah usulan untuk disampaikan kepada Presiden, termasuk terkait sosok-sosok yang dinilai layak mengisi posisi di OJK dan BEI.

Ia pun mengisyaratkan perlunya pendekatan berbeda dalam menentukan figur, yakni dengan memberi ruang lebih besar kepada kalangan anak muda yang memiliki rekam jejak profesional, pengalaman teknis, dan integritas yang teruji, alih-alih hanya mengandalkan tokoh-tokoh yang sudah populer.

“Nah kita sekarang sedang menyiapkan dan finalisasi usulan kita kepada Presiden. Termasuk nanti ya usulan pejabat. Saya juga malah berpikir usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden. Nah cari saja anak muda,” ucap Luhut.

Menurutnya, figur yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di lembaga atau regulator pasar modal harus memiliki kredibilitas kuat dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan mana pun.

“Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas, untuk menjadi misalnya di OJK, di pasar modal (BEI), yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa,” paparnya.

Meski demikian, ia menekankan seluruh kandidat tetap harus mendapatkan persetujuan Presiden, serta berada dalam garis koordinasi yang jelas, sehingga setiap saat dapat melaporkan perkembangan dan memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan agenda reformasi pemerintah.

Ia menilai penguatan kredibilitas pasar modal krusial, terutama dalam konteks penilaian dari lembaga indeks global seperti MSCI.

Dengan tata kelola yang lebih transparan, independen, dan profesional, kepercayaan pasar diyakini akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada arus modal dan stabilitas jangka panjang pasar keuangan domestik.

“Tapi tentu harus punya blessing (persetujuan) dari Presiden, yang bisa laporan ke Presiden setiap waktu. Sehingga betul, karena kredibilitas di pasar modal kita MSCI ini, itu sangat-sangat penting. Dan itu akan membangun saya kira confidence yang besar,” beber Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) dinilai sebagai reaksi pasar yang berlebihan terhadap laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Saat yang sama, realitas ini juga menimbulkan tanda tanya akan kebijakan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas karena alarm sudah didengungkan sebelum tenggat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai sentimen negatif dari laporan awal MSCI menjadi faktor utama yang menekan pasar saham domestik hingga memicu mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat menghadiri pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Rabu (28/1/2026), Purbaya menyebut guncangan di pasar modal karena dampak gorengan saham hingga rendahnya transparansi yang juga sudah lama didengungkan.

“Menurut saya IHSG jatuh karena berita dari MSCI yang menganggap kita kurang transparan dan banyak goreng-gorengan saham. Persyaratan mereka kan soal manajemen yang bersih dan free float,” ujar Purbaya.

MSCI kemarin (28/1) mengumumkan kebijakan interim terhadap pasar modal Indonesia yang mencakup pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta pembekuan penambahan konstituen dalam indeks MSCI. Tekanan paling krusial, MSCI menyebutkan akan menurunkan kasta Indonesia dari negara berkembang menjadi frontier market.

Frontier market adalah kategori pasar saham pemula dengan ukuran dan likuiditas yang relatif lebih kecil dibanding emerging market. Pasar saham ini dianggap berisiko tinggi walau secara bersamaan menawarkan imbal hasil yang menarik. Meski demikian, kelompok saham frontier market dihindari oleh investor pasif seperti reksa dana hingga dana pensiun.

Kebijakan MSCI tersebut memicu tekanan jual masif di pasar saham yang berujung pada koreksi IHSG lebih dari 8% dan memaksa BEI menghentikan perdagangan sementara.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan laporan MSCI tersebut masih bersifat awal dan Indonesia masih memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta.

“Ini baru laporan pertama. Masih ada waktu eksekusi sampai Mei. Saya sudah bicara dengan Ketua OJK, dan beliau bilang semuanya akan diberikan sebelum Mei,” katanya.

Purbaya optimistis emiten-emiten domestik dapat menyesuaikan diri dengan standar MSCI, sehingga tekanan pasar tidak akan berlangsung berkepanjangan.

“Ini hanya shock sesaat. Perusahaan-perusahaan itu pasti bisa menyesuaikan MSCI dan bisa masuk ke indeks MSCI maupun saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan asing global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan terpancing oleh fluktuasi jangka pendek di pasar saham. Fokus utama saat ini, menurut dia, adalah pembenahan fundamental ekonomi dan tata kelola.

“Buat saya yang penting kita perbaiki ekonominya. Karena ekonominya betul-betul membaik. Saya nggak main-main,” tegasnya.

Janji BEI

Menyikapi trading halt, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu melakukan evaluasi atas jebloknya kinerja pasar modal Tanah Air. Dia mengatakan akan membahas terkait anjloknya IHSG bersama dengan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pertama, karena teknikal MSCI. Kedua, dari BEI perlu melakukan evaluasi, mengenai apa yang diminta MSCI," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2028).

Setali tiga uang, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menilai secara fundamental, pasar saham Indonesia masih kuat.

"Memang kita diharapkan untuk Bursa kita [BEI] lebih transparan lagi. Ini sebetulnya sudah ada, kita harus segera tindak lanjuti ini karena ini sudah beberapa bulan, kalau saya lihat. Jadi ini kita tindak lanjuti segera, karena ini masalah transparansi dan akuntabilitas," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Meski begitu, menurutnya, tidak ada isu fundamental yang menekan indeks komposit.

"Kalau fundamental dari perusahaan-perusahaan kita ini sangat baik. Tetapi, kita ketahui MSCI adalah acuan dari para investor dunia pada saat dia berinvestasi di negara-negara. Nah itu tentunya kita harus segera tindak lanjuti mengenai masukan dari MSCI," ujar Rosan

Terpisah, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengklaim selama ini, perusahaan tercatat telah wajib untuk memberitahukan publik terkait kepemilikan saham di suatu emiten.

Dalam data tersebut, KSEI telah memerinci data ke dalam sembilan jenis investor, seperti mutual fund atau corporate and others. Dalam pembagian tersebut, KSEI turut memerinci ihwal asal investor, yaitu domestik atau asing.

“Ke depan, ini yang sedang kami upayakan bersama dengan KSEI adalah dari sembilan jenis investor itu, kami berharap bahwa akan bisa turun lebih detail. Nanti penggolongan investornya ini yang teman-teman KSEI lagi merumuskan, kami akan tambah berapa jenis investor lagi di bawahnya,” kata Irvan menyikapi permintaan MSCI.

Irvan juga menegaskan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan lembaga indeks internasional seperti FTSE untuk mendetailkan data pemegang saham suatu emiten di Indonesia.

“Kami berharap, menindaklanjuti surat itu [MSCI], sebelum Mei, informasi itu sudah kita disbursed ke publik dari KSEI melalui Bursa,” katanya.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menambahkan bahwa sebetulnya diskusi dengan MSCI telah berlangsung sejak Desember 2025 lalu. Hanya saja, dalam diskusi tersebut, BEI tidak menerima informasi spesifik mengenai data investor yang diminta MSCI.

Sejak Desember 2025, BEI disebut telah mengupayakan penyediaan data free float emiten tercatat di Tanah Air. Namun, sebab informasi yang disampaikan tidak terang, data free float belum memenuhi keinginan MSCI.

"Kita tidak tahu requirement dia apa, dan ini yang kita bisa serahkan, dikasih dalam waktu satu bulan sejak kita ketemu. Jadi artinya, ketemu berikutnya tentu saja, kita sedang formulasikan apa yang bisa kita berikan. Nah ini yang nanti diskusi, itu akan berjalan sampai dengan kita harapkan sebelum Mei (2026)," ujar Iman.

Meskipun begitu, BEI akan berupaya menyempurnakan data free float sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan tenggat waktu hingga Mei 2026, BEI berupaya untuk mencari best practice di negara-negara regional lain.

“Kita support sehingga kita dapatkan apa yang bisa diberikan sesuai dengan metodologi. Kami menghargai tata cara mereka,” katanya.

Iman mengungkapkan bahwa formulasi sebelumnya yang diajukan oleh BEI sebetulnya telah mencukupi kebutuhan transparansi free float saham-saham di Indonesia.

Namun demikian, Ia menilai pengumuman yang baru saja dirilis pada hari ini, Rabu (28/01), mengindikasikan ketidakpuasan dari MSCI terhadap formulasi tersebut.

"Kita merasa bahwa apa yang kami sampaikan mungkin cukup, (tapi) mereka merasa nggak cukup. Nah ini yang terus terang, diskusi itu akan terus berlangsung, mudah-mudahan bisa berlangsung setelah pengumuman ini. Nah kita sedang minta waktu ya untuk berdiskusi dengan MSCI," ujar Iman.

Dia menyebut, BEI telah menemui pimpinan MSCI di New York, Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu, dalam rangka membahas tentang perubahan metodologi penghitungan free float saham-saham di Indonesia.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, diskusi BEI dan MSCI berlangsung konstruktif, salah satunya membahas mengenai kriteria free float di Bursa Indonesia yang jauh lebih ketat dibandingkan negara lain.

Di pasar modal Indonesia, Jeffrey menyebut, kepemilikan saham sebesar 5% tidak dihitung sebagai free float, sementara di Bursa negara lain, sebesar 10 persen kepemilikan saham masuk sebagai free float.

"Kita juga tetap ingin mendengar kira-kira ekspektasi dari MSCI apa? Nah, misalnya kemudahan untuk melihat data dan lain-lain, apa yang bisa kami provide tentu akan kita usahakan untuk kita berikan untuk meningkatkan transparansi dan lain-lain," ujar Jeffrey.

Dukung BEI

Menanggapi hal ini, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai pelemahan itu terjadi di tengah meningkatnya volatilitas pasar global serta sentimen kehati-hatian investor pasar saham Indonesia seiring pernyataan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

"Beberapa catatan dari MSCI belakangan, terutama terkait transparansi pasar saham Indonesia ini perlu dilihat secara konstruktif. Koreksi pasar saat ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan struktur pasar saham Indonesia secara lebih serius," kata Fakhrul di Jakarta, Rabu.

Ia memandang ke depan, Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberikan tata kelola yang baik di pasar saham sehingga harga saham bisa mencerminkan fundamental yang ada. "Kondisi yang baik bisa meningkatkan posisi kita dalam emerging market, jangan sampai karena governance yang kurang rapi, kita diturunkan ke status frontier market," ujarnya dikutip dari Antara.

Menurut dia, pasar saham yang sehat tidak hanya ditopang oleh kinerja indeks, tetapi oleh kualitas tata kelola dan kepercayaan investor.

"Pasar saham yang baik adalah pasar yang transparan, kredibel, dan memberikan perlindungan yang kuat bagi investor, khususnya investor minoritas. Kepercayaan jangka panjang dibangun dari governance yang baik, keterbukaan informasi, serta perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku pasar," jelasnya.

Semua investor, baik lokal ataupun asing harus merasakan keadilan dalam pasar saham.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terlibat menjadi investor pasar modal. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan literasi agar ASN memahami investasi yang aman dan produktif.

“Saya minta dalam kesempatan ini kalau boleh para ASN kami bisa diajari atau diberi literasi tentang pasar modal sehingga bisa membuka peluang ASN juga bisa terlibat atau menjadi bagian investor pasar modal di Sumut,” kata Bobby, pada acara Medan Sharia Investor City di Hotel JW Marriott Medan, Jumat (21/11/2025).

Bobby menilai pemahaman pasar modal akan membantu ASN meningkatkan kondisi ekonomi sekaligus mencegah tindakan negatif seperti judi online dan korupsi.

“Yang main pasar modal ini tadi saya lihat ada yang dari Ojol, pedagang dan ASN. Daripada main Judol, bagus belajar pasar modal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyoroti potensi besar industri halal di Indonesia, termasuk Sumut, yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal. Meski Indonesia menjadi negara dengan jumlah konsumen produk halal terbesar, mayoritas produk yang dikonsumsi masih berasal dari negara lain seperti Tiongkok dan Australia.

“Produk halal kita yang dikonsumsi masyarakat Indonesia kebanyakan diproduksi bukan dari Indonesia,” kata Bobby.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien menyampaikan bahwa jumlah investor pasar modal di Sumut merupakan salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa, dengan sekitar 736 ribu investor dan nilai transaksi mencapai Rp21,7 triliun. Ia menyebut pertumbuhan tersebut tidak hanya dari sisi pembukaan rekening, tetapi juga aktivitas pengelolaan portofolio yang cukup tinggi.

Untuk pasar modal syariah, pertumbuhan investor secara nasional mencapai 142%, sedangkan di Sumut meningkat hingga 270% dalam lima tahun terakhir.

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap.