IDXChannel - PT Meta Epsi Tbk (MTPS) menandatangani kesepakatan penjualan aset dengan PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) senilai Rp92,5 miliar.

Dalam keterbukaan informasi, Rabu (25/2/2026) MTPS melepas aset berupa tanah dan bangunan seluas 4.802 meter persegi yang berlokasi di Jakarta Timur.

Manajemen menjelaskan, pelepasan aset dilakukan lantaran perseroan menghadapi kendala dalam proyek baru di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC)

Karena itu, perseroan melakukan efisiensi melalui restrukturisasi kepemilikan aset dengan menjual sebagian aset non-inti. Penjualan ini diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana kas untuk memperkuat posisi keuangan.

Dana hasil transaksi rencananya akan digunakan untuk melunasi utang bank di CCBI sebesar Rp30,65 miliar. Sementara sisa dana akan dialokasikan untuk memperkuat modal kerja, menyelesaikan kewajiban yang akan jatuh tempo, serta mendukung pengembangan usaha melalui proses tender baru, diversifikasi sektor bisnis, dan penguatan daya saing.

Rencana transaksi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 April 2026.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Meta Epsi Tbk (MTPS) membeberkan langkah pemulihan usaha setelah saham perseroan disuspensi sejak 3 November 2025.

Suspensi tersebut tertuang dalam surat BEI nomor S-12624/BEI.PP2/11-2025 seiring belum optimalnya kegiatan usaha perseroan.

Manajemen MTPS mengungkapkan, bahwa perseroan masih menghadapi kendala operasional, terutama belum berhasil memenangkan proyek tender baik dari sektor swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan perseroan masih terbatas dan baru berasal dari pendapatan lain-lain, belum mencerminkan hasil dari kegiatan bisnis utama.

“Perseroan belum memperoleh proyek tender baik dari swasta maupun BUMN, sehingga pendapatan yang tercatat saat ini masih terbatas,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Kamis (25/12/2025).

Untuk mengatasi tekanan tersebut, MTPS telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Perseroan melakukan efisiensi operasional serta meninjau ulang strategi pemasaran agar dapat mengajukan penawaran yang lebih kompetitif pada tender-tender berikutnya.

Selain itu, guna menutup kebutuhan operasional jangka pendek, MTPS merencanakan pengalihan aset yang tidak memengaruhi kegiatan operasional utama. Perseroan saat ini juga tengah menjajaki kesepakatan dengan investor potensial yang akan mengambil alih aset tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan dana kas untuk menopang operasional perusahaan.

Pelaksanaan transaksi pengalihan aset akan menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit. Dengan demikian, transaksi tersebut dapat direalisasikan pada kuartal pertama 2026, dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Manajemen menegaskan, langkah pengalihan aset merupakan bagian dari tahapan pemulihan kondisi perseroan, khususnya untuk memperoleh modal kerja guna mendukung kelangsungan operasional.

Di sisi pengembangan bisnis, MTPS berkomitmen untuk kembali mencatatkan pendapatan dari kegiatan usaha utama dengan membidik proyek di lingkungan PT PLN (Persero) sebagai salah satu fokus utama pemulihan.

Tak hanya itu, MTPS juga mengincar perluasan pasar dengan berpartisipasi pada tender proyek PT Pertamina (Persero) pada 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan aktif mengidentifikasi proyek potensial serta melakukan pembaruan dokumen kualifikasi vendor pada sistem pengadaan Pertamina.

"Partisipasi tender proyek dtrategis PLN akan dilaksanakan di kuartal pertama 2026 dan mencari peluang tender Pertamina di kuartal II-2026," tutur manajemen.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Barang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah memfasilitasi industri tekstil dalam negeri agar dapat menguasai pasar domestik saat momen Lebaran 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menekan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih menghantui sektor manufaktur tekstil.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap produsen lokal dengan menindak tegas praktik importasi ilegal yang menggerus pasar dalam negeri.

“Momentum Lebaran tahun depan menjadi faktor penentu apakah industri tekstil bisa bangkit atau justru melanjutkan tren PHK,” ujar Redma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, momen Lebaran terakhir yang benar-benar memberi dampak positif bagi produsen tekstil lokal terjadi pada 2022, saat pembatasan impor diberlakukan pascapandemi Covid-19. Namun, dalam tiga tahun terakhir, banjir barang impor kembali mendominasi pasar domestik dan memukul industri nasional.

“Selama tiga tahun berturut-turut, barang impor terus menguasai pasar. Para produsen tekstil sudah tidak pernah ‘Lebaran’ lagi, dampaknya adalah PHK dan penutupan pabrik,” katanya.

Redma mendesak pemerintah segera mengamankan pasar jelang Lebaran 2026 dengan dua langkah utama. Pertama, memberantas importasi ilegal melalui pelarangan praktik impor borongan.

Kedua, mengendalikan impor dengan menerapkanbea masuk anti dumping sementara(BMADS) danbea masuk tindakan pengamanan sementara(BMTPS), atau dengan mengurangi kuota impor.

“Penyakit utama kita di pasar domestik adalah persaingan yang tidakfair. Pemerintah harus bertindak cepat agar industri dalam negeri bisa bangkit dengan momentum Lebaran ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) Agus Riyanto meminta pelaku industri untuk menahan diri agar tidak terburu-buru melakukan PHK menjelang Lebaran 2026.

“Meski kami tahu akan ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengusaha untuk THR karyawan, namun PHK justru akan memperburuk situasi industri,” ujarnya.

Agus menambahkan, anggota KAHMI Tekstil akan terdampak langsung jika gelombang PHK dan penutupan pabrik kembali terjadi. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terlalu berpihak kepada produk impor.

“Kami menunggu gebrakan dari Kementerian Perindustrian untuk memangkas kuota importir yang selama bertahun-tahun telah menikmati fasilitas impor,” katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menjatuhkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) terhadap dua emiten yang tercatat di Papan Pemantauan Khusus. Kedua emiten tersebut adalah PT Meta Epsi Tbk (MTPS) dan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS).

Mengutip pengumuman resmi BEI, Selasa (4/11/2025), suspensi dilakukan karena kedua perusahaan telah berada di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.

"Suspensi Efek MTPS dilakukan di seluruh pasar, sedangkan suspensi Efek TOPS di Pasar Negosiasi serta melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sehingga TOPS akan disuspensi di seluruh pasar," tulis manajemen BEI.

Penghentian sementara perdagangan saham MTPS dan TOPS tersebut mulai berlaku pada sesi I perdagangan hari ini, Rabu (5/11/2025).

BEI menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta mengimbau seluruh pihak untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi dari masing-masing emiten.

Sebagai informasi, Peraturan Nomor I-X mulai berlaku efektif pada 21 Juni 2024. Emiten yang telah berada di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun dapat disuspensi, kecuali yang hanya memiliki ekuitas negatif, yang masih diberikan pengecualian hingga 30 Juni 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau ketat pola pergerakan Unusual Market Activity (UMA) atas Saham PT Meta Epsi Tbk. (MTPS), PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. (BBSS) dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) mulai Rabu, (29/10/2025). Emiten ini dipantau karena terjadi kenaikan harga saham yang tidak wajar.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, saham tersebut bergerak di luar kebiasaan (Unusual Market Activity). Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi investor, khususnya pemegang saham ketiga emiten tersebut.

"Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," tulis manajemen BEI, dikutip dari laman resminya.

Informasi terakhir mengenai MTPS yang merupakan emiten pembangkit listrik ini adalah informasi tanggal 8 Oktober 2025 yang dipublikasikan melalui website PT Bursa Efek Indonesia perihal Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek.

"Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham MTPS tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini," tulisnya.

Mengutip data pasar, saham MTPS bergerak turun 9,72% di harga Rp79 per saham pada perdagangan Selasa, (28/10/2025). Di sisi lain, saham MTPS telah naik 32.27% selama satu bulan. Sementara dalam year to date naik 558.33%.

Dengan pengumuman ini, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban emiten atas permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja emiten dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action emiten apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Sama halnya dengan MTPS, BEI juga memberi perhatian khusus bagi saham BBSS karena adanya volatilitas transaksi yang dianggap tak wajar. Adapun keterangan terakhir soal BRRC tertuang pada keterbukaan informasi tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit.

Selama perdagangan Selasa lalu, saham emiten properti ini naik 24,58% di level Rp446. Adapun saham BBSS telah melesat 33.53% selama sebulan, dan naik 197.33% selama year to date (YTD).

Di sisi lain, perusahaan infrastruktur BIPI juga dipelototi BEI akibat transaksinya yang tidak wajar. Padahal, sebelumnya, perseroan telah mempublikasikan laporan Penjelasan atas Volatilitas Transaksi pada tanggal 13 Oktober 2025.

Sepanjang perdagangan kemarin, BIPI bergerak turun 1,19% di level Rp83 per saham. Adapun sebulan ke belakang sahamnya telah turun 1.19% dan secara year to date turun 3.49%.