JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, Intan Larasita (IL), Senin (6/4/2026). Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap ijon proyek Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama IL, mengurus rumah tangga," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (6/4/2026).

Sekadar informasi, Muhammad Fikri Thobari telah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong 2025-2026. Penetapan ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (9/3/2026).

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, KPK menangkap 13 orang yang sembilan di antaranya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, berikut daftarnya:

1. Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

2. Hendri (HEN) selaku Wakil Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

3. Hary Eko Purnomo (HEP) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP);

4. Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS);

5. Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU);

6. Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA);

7. Rendy Novian (REN) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

8. Santri Ghozali (SAG) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

9. B Daditama (BDA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan beberapa orang diantaranya sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka yaitu MFT, HEP, IRS, EDM, dan YK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Rabu (11/3/2026).

Lima tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni pada 11-30 Maret 2026 di Rutan Cabang Merah Putih KPK.

Sebagai penerima, Fikri Thobari dan Hary Eko disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 20 huruf c UU No 1/2023 tentang KUHP.

Sebagai pemberi, Irsyad, Youki, dan Edi Manggala disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No 1/2023 tentang KUHP jo UU No 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong tahun 2025-2026. Sebelumnya, Fikri Thobari terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu pada Senin, 9 Maret 2026.

Saat OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fikri Thobari tak sendiri. Ada 13 orang yang diamankan. Sembilan di antaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Setelah pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, satu di antaranya Fikri Thobari.

Berikut ini lima fakta seputar Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari tersangka.

1. Fikri Thobari Tersangka Bersama 4 Orang Lainnya

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima (5) orang sebagai tersangka, yaitu MFT, HEP, IRS, EDM, dan YK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, KPK memeriksa intensif 9 di antara 13 orang yang diamankan dalam OTT. Mereka adalah:

1) Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

2) Hendri (HEN) selaku Wakil Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

3) Hary Eko Purnomo (HEP) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP);

4) Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS);

5) Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU);

6) Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA);

7) Rendy Novian (REN) selaku ASN di Dinas PUPRPKP

8) Santri Ghozali (SAG) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

9) B. Daditama (BDA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.

2. Diduga Terima Suap Rp980 Juta

KPK menduga Fikri Thobari menerima suap Rp980 juta. Uang tersebut berasal dari tiga rekanan yang dikondisikan untuk memenangkan proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) di Pemkab Rejang Lebong yang total anggaran mencapai Rp91,13 miliar.

KPK juga menyita uang senilai Rp756,8 juta dalam OTT tersebut. Uang yang disita itu dalam pecahan Rp100 dan Rp50 ribu.



"Ini diamankan di tiga lokasi, yang pertama di mobil HEP senilai Rp309,2 juta, kemudian di sebuah tas berwarna hitam senilai Rp357,6 juta, dan tempat ketiga di bawah meja TV senilai Rp90 juta. Sehingga total yang dinamakan Rp756,8 juta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

3. Permintaan Fee untuk Kebutuhan Jelang Lebaran

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, peristiwa pidana ini mulai tercium pada Februari 2026 saat Fikri Thobari melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo dan orang kepercayaan Bupati, B. Daditama di rumah dinas Bupati. Pertemuan itu diduga membahas pengaturan rekanan untuk melakukan pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP termasuk permintaan fee 10-15% dari total nilai proyek.

"Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi pembahasan pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%–15% dari nilai proyek pekerjaan," ujar Asep, Rabu (11/3/2026).

Pengaturan tersebut kemudian ditindaklanjuti Thobari dengan menuliskan pada lembaran Rekap Pekerjaan Fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan “inisial rekanan”. Asep menjelaskan, inisial itu dituliskan agar kontraktor yang mengerjakan paket proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong dipilih sesuai kemauan.

"Permintaan sejumlah fee (ijon) kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya Lebaran," kata Asep.

4. Pasal yang Disangkakan

Sebagai penerima, Fikri Thobari dan Hary Eko disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi Irsyad, Youki, dan Edi Manggala disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

5. Ditahan di Rutan Cabang Merah Putih KPK

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Fikri Thobari dan empat orang lainnya ditahan di Rutan Cabang Merah Putih KPK. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama, yakni 11 hingga 30 Maret 2026. (Nur Khabibi, Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari menerima suap Rp980 juta. Uang tersebut berasal dari tiga rekanan yang dikondisikan untuk memenangkan proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) di Pemkab Rejang Lebong dengan total anggaran Rp91,13 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, hal ini berawal pada Februari 2026 yang saat itu Fikri dan Hary Eko Purnomo selaku Kepala Dinas PUPRPKP dan B Daditama selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati.

Pertemuan itu membahas pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%-15% dari nilai proyek pekerjaan.

"Setelah pengaturan plotting, MFT kemudian menuliskan pada lembaran Rekap Pekerjaan Fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan inisial rekanan yang akan mengerjakan paket proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong TA 2026. Setelah itu, MFT mengirimkannya via chat WA kepada BDA," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/3/2026).

"Permintaan sejumlah fee (ijon) kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan jelang Lebaran," sambungnya.

Dari hal itu, kemudian terjadi kesepakatan antara Fikri dan Hary selaku penyelenggara negara dengan 3 rekanan untuk mengerjakan proyek yang dimaksud.

Tiga rekanan tersebut yakni Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS), Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU), dan Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA). Setelah penunjukan langsung tersebut diduga terjadi penyerahan awal atas fee (ijon).

"Berupa uang dari tiga rekanan kepada MFT melalui para perantara dengan total mencapai Rp980 juta," ujarnya.

Berikut rincian penerimaannya:

1. Pada 26 Februari 2026, EDM dari CV MU menyerahkan Rp330 juta (3,4% dari nilai proyek berupa pembangunan pedestrian dan drainase serta sports center senilai total Rp9,8 miliar) melalui HEP:

2. Pada 6 Maret 2026, IRS dari PT SMS menyerahkan Rp400 juta (13,3% dari nilai proyek berupa pekerjaan jalan senilai Rp3 miliar) melalui Santri Ghozali selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

3. Pada 6 Maret 2026, YK dari CV AA menyerahkan Rp250 juta (2,3% dari nilai proyek berupa penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepak bola senilai Rp11 miliar) melalui Rendy Novian selaku ASN di Dinas PUPRPKP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari menjadi salah satu dari lima tersangka.

Bupati Fikri pun sudah terlihat mengenakan rompi oranye KPK. Dalam foto yang beredar, Bupati Fikri terlihat berdiri berdiri bersama empat tersangka lainnya. Ia terlihat berdiri di tengah di antara kelimanya.

Selain rompi oranye, tangan kelimanya juga terborgol. Terlihat juga Bupati Fikri membawa sebuah koper.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penetapan lima tersangka ini usai dilakukan ekspose pimpinan Lembaga Antirasuah.

"Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima," kata Budi yang dikutip Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengonfirmasi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Bupati Fikri.

"Ya salah satu," ujarnya.

Budi belum menjelaskan lebih jauh perihal OTT yang dimaksud. Menurutnya, kontruksi perkara hingga siapa saja tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar hari ini.

Diketahui, tim penindakan KPK menangkap 13 orang dalam OTT di Bengkulu pada Senin (9/3/2026).

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Bengkulu, 9 orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk diperiksa intensif. Dua orang di antaranya yaitu Fikri dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan lima orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari . Penetapan lima tersangka ini seusai dilakukan ekspose pimpinan KPK.

"Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo , dikutip Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Bupati Fikri. "Ya, salah satu," ujarnya.

Budi belum menjelaskan lebih jauh perihal OTT yang dimaksud. Menurutnya, kontruksi perkara hingga siapa saja tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada hari ini.

Diketahui, Tim Penindakan KPK menangkap 13 orang dalam OTT di Bengkulu pada Senin (9/3/2026). Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Bengkulu, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk diperiksa intensif. Dua orang di antaranya yaitu Fikri dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja.

Paralel dengan proses pemeriksaan, KPK juga sudah menyegel beberapa ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong. Penyegelan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong, Bengkulu Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penetapan tersangka dilakukan setelah lembaga antirasuah melakukan gelar perkara atau ekpose untuk menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sedianya, pengumuman status tersangka ini akan disampaikan dalam konferensi pers Rabu (11/3/2026). “Iya 5 orang,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (10/3/2026).

Berdasarkan sumber yang mengetahui penanganan kasus ini, salah satu tersangka ialah Fikri. Sekadar informasi, tim penindakan KPK menangkap 13 orang dalam operasi senyap di Bengkulu pada Senin (9/3/2026).

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Bengkulu, sebanyak 9 orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dua orang di dalamnya ialah Fikri dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja.

“Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE) dan juga uang tunai,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (10/3/2026).

Paralel dengan proses pemeriksaan, KPK juga sudah menyegel beberapa ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. “Tentunya untuk kebutuhan dalam proses penyelidikan dan tim kemudian juga melakukan itu (penyegelan),” kata Budi.

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memecat Muhammad Fikri Thobari, yang juga menjabat Bupati Rejang Lebong dari keanggotaan partai. Sementara posisi Ketua DPD PAN Rejang Lebong diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, pihaknya prihatin dan menyesal atas tindakan tak terpuji Fikri yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, tindakan Fikri merupakan tanggungjawab pribadi.

Praktik lancung Fikri dinilai telah melanggar perjuangan partai, dan tidak mencerminkan nilai, prinsip, serta komitmen PAN dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"DPP PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai. Untuk sementara ketua DPD PAN Rejang Lebong diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu," ujar Viva dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Ia menyatakan, PAN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia mempercayai bahwa penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Sejak awal berdiri, kata Viva, PAN berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, ia berkata, pihaknya terus memperkuat sistem pembinaan kader, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan seluruh kader yang menduduki jabatan publik dalam menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab.

"Kepada masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. PAN tetap berkomitmen terus bekerja untuk rakyat, mengabdi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat, serta menjaga kepercayaan publik dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK telah menangkap Bupati Rejang Lebong M Fikti Thobari, dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja, dalam OTT pada Senin (9/3/2026). Mereka diamankan dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupate Rejang Lebong.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/3/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK memboyong 9 orang termasuk Bupati dan Wabup Rejang Lebong. Para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti barang elektronik, dokumen hingga uang tunao dalam pecahan Rupiah. Kemudian, dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai.

"Ya, nanti kami akan update ya, terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, Nilainya berapa gitu, nanti kami akan sampaikan lengkap di konpers," terang Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 13 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang digelar pada Senin, (9/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 13 orang tersebut, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta. Mereka lebih dulu diperiksa di Polres Kepahiang dan Polres Bengkulu. Pihak yang diamankan terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, ASN, dan pihak swasta.

"Dari 13 orang tersebut selanjutnya tim membawa 9 orang di antaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 9 orang tersebut saat ini sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong," kata Budi kepada jurnalis, Selasa (10/3/2026).

Budi menjelaskan operasi senyap terkait dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga para pihak yang diamankan didalami mengenai hal tersebut.

Budi menyampaikan bahwa tim penindakan lembaga antirasuah juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai.

Namun, dirinya belum dapat menjelaskan secara detail nominal uang yang disita dan akan disampaikan saat konferensi pers. Selain itu, Budi menyebutkan bahwa KPK menyegel ruang kerja Bupati Rejang Lebong.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif, pagi ini, tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut," ujar Budi

OTT KPK ini juga mengamankan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Namun, Budi belum mengungkapkan dugaan kasus rasuah yang menjerat Bupati Rejang Lebong, termasuk berapa pihak yang diamankan.

KPK membawa pihak yang diamankan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk diperiksa dan menetapkan status hukum.

Profil Muhammad Fikri Thobari

Muhammad Fikri Thobari adalah Bupati Rejang Lebong untuk masa jabatan 2025–2030. Fikri Thobari lahir pada 4 Februari 1981. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia juga memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Rejang Lebong.

Karier politik Fikri menguat setelah ia maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rejang Lebong 2024. Dalam kontestasi tersebut, ia berpasangan dengan Hendri, yang saat itu menjabat sebagai analis ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Musi Rawas.

Pasangan Fikri–Hendri berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 63.691 suara atau sekitar 44,07% dari total suara sah. Hasil tersebut mengantarkan keduanya memimpin Kabupaten Rejang Lebong untuk periode lima tahun ke depan.

Pria kelahiran Batu Raja, 4 Februari 1981 ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Rejang Lebong sejak 2021.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (MFT) dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja (HP) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (9/3/2026) malam. Dari 13 orang yang diamankan, hanya sembilan yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta pagi ini, satu bupati, kemudian wakil bupati. Dan juga tiga orang lainnya dari ASN di wilayah Pemkab Rejang Lebong . Kemudian, empat orang lainnya adalah pihak swasta," jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026).

Budi mengatakan, pasangan bupati dan wakil bupati itu diringkus terkait kasus dugaan suap di lingkungan Rejang Lebong. Namun, ia belum bisa mengungkap detail konstruksi perkara itu.

"Iya, ini terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Ya, nanti kami akan update ya, terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, nilainya berapa gitu, nanti kami akan sampaikan lengkap di konpers," ujar Budi.

Diketahui, Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap KPK digelar di daerah Bengkulu.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (9/3/2026). Mereka diamankan dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong .

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/3/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK memboyong 9 orang termasuk Bupati dan Wabup Rejang Lebong. Para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti barang elektronik, dokumen, hingga uang tunai dalam pecahan rupiah.

"Ya, nanti kami akan update ya, terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, nilainya berapa gitu, nanti kami akan sampaikan lengkap di konpers," kata Budi.

Diketahui, Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap KPK digelar di daerah Bengkulu.

JAKARTA - Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (MFT) tiba di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, pada hari ini Selasa (10/3/2026). Dia digelandang ke Jakarta usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin, 9 Maret 2026 kemarin.

Dari pantauan SindoNews di lapangan, mobil iring-iringan yang mengangkut MFT tiba sekitar pukul 09.07 WIB. Terpantau, lebih dari 5 mobil minibus berwarna hitam tiba di KPK dan langsung menuju pintu belakang.

Setelahnya, mobil itu menuju basement area internal KPK sehingga tidak ada visual yang menangkap wajah mereka. Praktik tak menampakkan wajah para pihak terkena OTT mulai diberlakukan KPK. Hal ini sebagai bentuk penarapan KUHAP baru.

Sekedar informasi, Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap KPK digelar di daerah Bengkulu.

Tim dikabarkan menangkap Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, berinisial MFT, pada Senin, 9 Maret 2025, malam. Kabar penangkapan Bupati Rejang Lebong dan 11 orang lainnya tersebut telah terkonfirmasi Wakil Ketua KPK.

"Benar, Bupati Rejang Lebong," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026).

Fitroh belum membeberkan kronologi OTT Bupati Rejang Lebong tersebut. Pun demikian terkait dugaan kasusnya. Mereka ditangkapdan diperiksa intensif di Polresta Bengkulu, sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu dengan mengamankan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

“Benar, Bupati Rejang Lebong,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Namun, dia belum mengungkapkan dugaan kasus rasuah yang menjerat Bupati Rejang Lebong, termasuk berapa pihak yang diamankan.

KPK membawa pihak yang diamankan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk diperiksa dan menetapkan status hukum.

Profil Muhammad Fikri Thobari

Muhammad Fikri Thobari adalah Bupati Rejang Lebong untuk masa jabatan 2025–2030. Fikri Thobari lahir pada 4 Februari 1981. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia juga memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Rejang Lebong.

Karier politik Fikri menguat setelah ia maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rejang Lebong 2024. Dalam kontestasi tersebut, ia berpasangan dengan Hendri, yang saat itu menjabat sebagai analis ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Musi Rawas.

Pasangan Fikri–Hendri berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 63.691 suara atau sekitar 44,07% dari total suara sah. Hasil tersebut mengantarkan keduanya memimpin Kabupaten Rejang Lebong untuk periode lima tahun ke depan.

Pria kelahiran Batu Raja, 4 Februari 1981 ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Rejang Lebong sejak 2021.