Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodim) 0409/Rejang Lebong yang membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu, berhasil menyelesaikan 100 persen pengerjaan pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup.

Komandan Kodim (Dandim) 0409/Rejang Lebong, Letkol Inf Agung Lewis Oktorada saat dihubungi di Rejang Lebong, Rabu, menyatakan infrastruktur penyeberangan tersebut memiliki panjang 72 meter dan lebar 1,2 meter.

"Alhamdulillah pengerjaan jembatan gantung di Kelurahan Dwi Tunggal yang menghubungkan ke Desa Rimbo Recap di Kecamatan Curup Selatan ini sudah rampung 100 persen pada Selasa (19/5) kemarin," kata dia.

Dia menjelaskan, jembatan gantung ini diproyeksikan akan memberikan manfaat besar bagi mobilitas harian sekitar 541 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 1.040 jiwa yang bermukim di wilayah itu.

Program pembangunan infrastruktur ini, kata dia, merupakan bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dialokasikan di wilayah teritorial Kodim 0409/Rejang Lebong. Di daerah ini, terdapat dua titik pembangunan jembatan, yakni di Kelurahan Dwi Tunggal dan Desa Lubuk Bingin Baru, Kecamatan Sindang Beliti Ilir (SBI).

Menurut dia, selama proses pengerjaan, personel TNI bersama masyarakat setempat bergotong royong menyelesaikan setiap tahapan konstruksi. Antusiasme warga dinilai sangat tinggi karena kehadiran jembatan ini menjadi solusi atas akses transportasi yang sebelumnya sulit dan memakan waktu lama.

"Kehadiran jembatan diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga yang sebelumnya harus melewati jalur sulit untuk aktivitas sehari-hari," terangnya.

Sementara itu, untuk proyek jembatan gantung kedua yang berlokasi di Desa Lubuk Bingin Baru, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Agung mengemukakan bahwa jembatan tersebut didesain dengan bentang panjang 60 meter dan lebar 1,2 meter.

Hingga saat ini, progres fisik di lokasi kedua, tambah dia, telah menyentuh angka 80 persen dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada pekan depan.

Dandim berharap, rampungnya jembatan di Desa Lubuk Bingin Baru nantinya dapat memberikan stimulus positif terhadap roda perekonomian lokal, khususnya bagi sektor pertanian di wilayah perkebunan setempat.

"Kehadiran jembatan gantung di Desa Lubuk Bingin Baru ini nantinya akan dapat menghemat waktu tempuh dan memangkas biaya transportasi logistik warga untuk membawa hasil panen menuju pasar," demikian Agung Lewis Oktorada.

Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, Intan Larasita (IL), Senin (6/4/2026). Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap ijon proyek Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama IL, mengurus rumah tangga," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (6/4/2026).

Sekadar informasi, Muhammad Fikri Thobari telah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong 2025-2026. Penetapan ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (9/3/2026).

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, KPK menangkap 13 orang yang sembilan di antaranya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, berikut daftarnya:

1. Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

2. Hendri (HEN) selaku Wakil Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

3. Hary Eko Purnomo (HEP) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP);

4. Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS);

5. Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU);

6. Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA);

7. Rendy Novian (REN) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

8. Santri Ghozali (SAG) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

9. B Daditama (BDA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan beberapa orang diantaranya sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka yaitu MFT, HEP, IRS, EDM, dan YK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Rabu (11/3/2026).

Lima tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni pada 11-30 Maret 2026 di Rutan Cabang Merah Putih KPK.

Sebagai penerima, Fikri Thobari dan Hary Eko disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 20 huruf c UU No 1/2023 tentang KUHP.

Sebagai pemberi, Irsyad, Youki, dan Edi Manggala disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No 1/2023 tentang KUHP jo UU No 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usaha yang dirintis Ny. Ely Dewa menjadi contoh bagaimana kegiatan ekonomi skala kecil mampu mendorong masyarakat menjadi lebih produktif sekaligus menuju kemandirian finansial.

Bengkulu (ANTARA) - Di tengah perkembangan industri kreatif berbasis budaya lokal, para pelaku usaha mikro mulai melirik potensi daerah sebagai sumber peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Industri kreatif yang berpijak pada budaya lokal tidak hanya menghasilkan produk bernilai jual, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses kreatif maupun ekonomi.

Salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah kerajinan batik. Usaha kreatif ini kini tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, melainkan tumbuh di berbagai daerah dengan ciri khas dan identitas masing-masing.

Di Provinsi Bengkulu, batik menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah melalui pengembangan motif khas lokal. Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi tersebut melalui batik berbasis Aksara Kaganga yang sarat nilai sejarah.

Kaganga merupakan aksara tradisional Suku Rejang yang hingga kini masih digunakan oleh masyarakat di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu, dengan salah satu basis masyarakat Suku Rejang berada di Kabupaten Rejang Lebong.

Keberadaan Aksara Kaganga tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi pada masa lalu, tetapi kini juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus dijaga oleh masyarakat daerah.

Dalam catatan sejarah, Kaganga dikenal sebagai salah satu aksara tertua yang digunakan masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan. Meski perkembangan teknologi dan informasi berlangsung pesat, penggunaan aksara ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan tetua adat.

Di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Lebong, dan Kepahiang, aksara ini masih dikenali dan digunakan dalam berbagai konteks budaya.

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong mencatat bahwa di Sumatera bagian selatan terdapat sejumlah aksara lokal yang berkembang di kalangan suku pribumi. Aksara tersebut digunakan oleh suku Rejang, Serawai, Lembak, dan Pasemah dalam berbagai bentuk penulisan tradisional.

Sejumlah penelitian sejak masa kolonial Belanda hingga pascakemerdekaan juga telah mendokumentasikan keberadaan aksara tersebut.

Peneliti seperti William Marsden lewat karyanya History of Sumatra (1785) mencatat penggunaan aksara oleh masyarakat setempat. Kajian serupa kemudian dilakukan Van Hasselt dalam Midden Sumatra (1881), serta M.A. Jaspan melalui Folk Literature Southwest Sumatra (1964), yang mengubah penyebutan aksara masyarakat kuno setempat dari istilah aksara Ulu menjadi aksara Ka-Ga-Nga.

Nama Kaganga sendiri diambil dari tiga huruf awal dalam susunan aksara tersebut, yang kemudian disepakati dalam pertemuan para pemuka adat di Bengkulu.

Kesepakatan itu berlangsung pada 1988 dan selanjutnya disahkan sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Kini, aksara Kaganga menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu dan telah ditetapkan sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda.

Penggunaannya masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada motif batik maupun penamaan jalan di sejumlah wilayah. Dari potensi budaya inilah muncul inisiatif masyarakat untuk mengembangkan batik sebagai kegiatan produktif berbasis kearifan lokal.

Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh Ny Ely Dewa, seorang Aparatur Sipil Negara sekaligus istri prajurit TNI AD di Kabupaten Rejang Lebong

Ide membangun UMKM batik juga berangkat dari keprihatinannya melihat banyak ibu rumah tangga yang memiliki waktu, dan keterampilan, namun belum memiliki wadah produktif.

Berangkat dari kondisi tersebut, Ely Dewa tergerak untuk menghadirkan solusi nyata. Dia menyadari perempuan memiliki kemampuan besar yang perlu didukung agar dapat mandiri secara ekonomi

Upaya tersebut kemudian berkembang menjadi usaha mikro bernama Batik ChaCha Mentari. Kini, Batik ChaCha Mentari menjadi wadah bagi perempuan di lingkungan tempat tinggalnya untuk membangun kemandirian, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat perekonomian keluarga.

Dalam satu bulan, Batik ChaCha Mentari mampu menghasilkan sekitar 10 hingga 30 helai kain dengan berbagai motif yang terus dikembangkan.

Motif batik yang ditawarkan mengangkat Aksara Kaganga yang dipadukan dengan unsur alam khas Bengkulu, seperti bunga Rafflesia arnoldii, bunga kibut, kopi, dan cengkeh, serta elemen lokal lainnya. Perpaduan tersebut melahirkan ragam motif yang mencerminkan kekayaan budaya dan lingkungan daerah, sekaligus tetap estetik dan menarik sebagai produk fesyen.

Proses pembuatannya menggunakan teknik tradisional dengan canting dan malam yang membutuhkan ketelitian serta waktu pengerjaan yang cukup panjang. Selain teknik tulis, sebagian produksi juga memanfaatkan teknik cap yang tetap dikombinasikan dengan sentuhan manual.

Keberadaan usaha Batik Kaganga ini kini membuka peluang tambahan pendapatan bagi para pengrajin yang terlibat, sekaligus menjadi sarana peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat di sekitar UMKM.

Dukungan

Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung anggotanya dan masyarakat untuk terus berkembang dan berkarya. Dukungan diberikan lewat berbagai program pemberdayaan, salah satunya program Persit Bisa.

Program Persit Bisa itu sendiri merupakan wadah pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota melalui pengembangan UMKM.

Setelah sukses dengan program Persit Bisa 1 pada 2025 yang di selenggarakan di Balai Kartini Jakarta, Persit KCK kembali menyelenggarakan program Persit Bisa 2.

Pada 2026, Batik ChaCha Mentari terpilih sebagai perwakilan UMKM dalam Program Persit Bisa 2 dari Cabang XX Dim 0409 Koorcab Rem 041 PD XXI/Radin Inten.

Ketua cabang XX Dim 0409 Koorcab Rem 041 PD XXI/Radin Inten Ny. Ratih Agung menyampaikan keterlibatan usaha tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong anggota untuk terus berkembang melalui kegiatan produktif.

"Ini merupakan bukti bahwa kerja keras, kreativitas, dan semangat anggota Persit dalam mengembangkan usaha patut diapresiasi," kata dia.

Dukungan organisasi diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya pembinaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi promosi dalam berbagai kegiatan.

Keikutsertaan dalam program Program Persit Bisa 2 juga merupakan bentuk dukungan, sebagai upaya membuka peluang bagi Batik ChaCha Mentari untuk memperluas jangkauan pasar di luar Bengkulu.

Berdampak

Keberadaan UMKM Batik ChaCha Mentari tidak hanya menghadirkan produk berbasis budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Usaha yang dirintis Ny. Ely Dewa menjadi contoh bagaimana kegiatan ekonomi skala kecil mampu mendorong masyarakat menjadi lebih produktif sekaligus menuju kemandirian finansial.

Bagi para pengrajin, keterlibatan dalam proses produksi batik memberikan tambahan pendapatan yang secara bertahap membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Permintaan terhadap produk Batik ChaCha Mentari turut mendorong peningkatan aktivitas produksi, sehingga membuka peluang lebih besar bagi pengrajin untuk memperoleh penghasilan yang lebih stabil.

Proses produksi, mulai dari perancangan motif, pencantingan, pewarnaan, hingga pemasaran, melibatkan beragam keterampilan yang dapat dipelajari masyarakat sekitar. Hal ini membuka kesempatan kerja, terutama bagi ibu rumah tangga dan generasi muda yang ingin tetap produktif tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha tersebut juga mendorong peningkatan keterampilan sekaligus kepercayaan diri para pengrajin dalam menghasilkan produk bernilai jual.

Di sisi lain, Batik ChaCha Mentari turut memperkuat identitas budaya Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah yang kaya tradisi. Motif berbasis Aksara Kaganga yang diangkat dalam setiap produk menjadi representasi budaya lokal yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas. Produk batik ini juga berpotensi menjadi cendera mata khas daerah yang menarik minat pengunjung.

Melalui pemanfaatan unsur budaya dalam setiap produk, Batik ChaCha Mentari tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya daerah sekaligus wadah membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekitar.

​​​​​​​

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan sebanyak 75 dari 156 desa dan kelurahan di wilayah itu mulai melaksanakan pembangunan fisik gerai Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan (KMPDK).

Kepala Disperindagkop UKM Rejang Lebong Anes Rahman saat dihubungi di Rejang Lebong, Rabu, menyatakan pembangunan gerai KMPDK tersebut merupakan bagian dari program penguatan ekonomi desa yang ditargetkan rampung secara menyeluruh pada pertengahan 2026.

"Dari 75 desa/kelurahan yang tengah membangun gerai Koperasi Merah Putih ini, tiga di antaranya sudah selesai 100 persen, yakni Gerai KMPDK Desa Lubuk Ubar, Air Putih Baru, dan Pungguk Lalang," kata dia.

Dia menjelaskan, meskipun tiga gerai ini telah selesai secara fisik, namun operasional belum dimulai. Masing-masing KMPDK ini masih menunggu pendistribusian bantuan sarana pendukung serta pasokan barang dagangan, seperti sembako dan kebutuhan pokok lainnya.

Terkait legalitas, kata dia, sebanyak 156 desa/kelurahan tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong sudah memiliki struktur kepengurusan dan badan hukum yang terbentuk sejak awal. Namun masih banyak pihak desa/kelurahan masih terkendala dengan lahan sehingga belum bisa memulai pembangunan fisik.

"Kendala bagi yang belum membangun gerai ini karena tidak ada lahan. Kemudian lokasi pembangunan gerai ini juga harus strategis atau di pinggir jalan besar karena fungsinya sebagai gerai dagang. Jika posisinya di dalam gang atau jauh dari akses jalan utama, itu tidak cocok," katanya.

Menurut dia, sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), anggaran program hanya diperuntukkan bagi bangunan dan isinya, bukan untuk pengadaan lahan. Oleh karena itu, desa atau kelurahan diwajibkan menyediakan lahan sendiri, baik menggunakan aset pemerintah daerah maupun lahan masyarakat yang tidak terpakai.

"Sangat disayangkan jika desa atau kelurahan tidak mengambil kesempatan ini hanya karena masalah lahan. Ini adalah bantuan hibah bangunan beserta isinya," kata dia.

Sebagai solusi atas keterbatasan lahan di beberapa titik, pemerintah pusat kini menawarkan opsi pembangunan gedung secara vertikal (bertingkat).

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbaru, ada perubahan kebijakan bentuk bangunan untuk tahap kedua. Bagi desa dengan lahan minim, bangunan bisa bertingkat. Misalnya, lantai bawah digunakan untuk gerai KMPDK dan lantai atas untuk kantor desa," ujar Anes Rahman.

Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong tahun 2025-2026. Sebelumnya, Fikri Thobari terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu pada Senin, 9 Maret 2026.

Saat OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fikri Thobari tak sendiri. Ada 13 orang yang diamankan. Sembilan di antaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Setelah pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, satu di antaranya Fikri Thobari.

Berikut ini lima fakta seputar Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari tersangka.

1. Fikri Thobari Tersangka Bersama 4 Orang Lainnya

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima (5) orang sebagai tersangka, yaitu MFT, HEP, IRS, EDM, dan YK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, KPK memeriksa intensif 9 di antara 13 orang yang diamankan dalam OTT. Mereka adalah:

1) Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

2) Hendri (HEN) selaku Wakil Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

3) Hary Eko Purnomo (HEP) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP);

4) Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS);

5) Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU);

6) Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA);

7) Rendy Novian (REN) selaku ASN di Dinas PUPRPKP

8) Santri Ghozali (SAG) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

9) B. Daditama (BDA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.

2. Diduga Terima Suap Rp980 Juta

KPK menduga Fikri Thobari menerima suap Rp980 juta. Uang tersebut berasal dari tiga rekanan yang dikondisikan untuk memenangkan proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) di Pemkab Rejang Lebong yang total anggaran mencapai Rp91,13 miliar.

KPK juga menyita uang senilai Rp756,8 juta dalam OTT tersebut. Uang yang disita itu dalam pecahan Rp100 dan Rp50 ribu.



"Ini diamankan di tiga lokasi, yang pertama di mobil HEP senilai Rp309,2 juta, kemudian di sebuah tas berwarna hitam senilai Rp357,6 juta, dan tempat ketiga di bawah meja TV senilai Rp90 juta. Sehingga total yang dinamakan Rp756,8 juta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

3. Permintaan Fee untuk Kebutuhan Jelang Lebaran

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, peristiwa pidana ini mulai tercium pada Februari 2026 saat Fikri Thobari melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Rejang Lebong, Hary Eko Purnomo dan orang kepercayaan Bupati, B. Daditama di rumah dinas Bupati. Pertemuan itu diduga membahas pengaturan rekanan untuk melakukan pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP termasuk permintaan fee 10-15% dari total nilai proyek.

"Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi pembahasan pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%–15% dari nilai proyek pekerjaan," ujar Asep, Rabu (11/3/2026).

Pengaturan tersebut kemudian ditindaklanjuti Thobari dengan menuliskan pada lembaran Rekap Pekerjaan Fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan “inisial rekanan”. Asep menjelaskan, inisial itu dituliskan agar kontraktor yang mengerjakan paket proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong dipilih sesuai kemauan.

"Permintaan sejumlah fee (ijon) kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan jelang Hari Raya Lebaran," kata Asep.

4. Pasal yang Disangkakan

Sebagai penerima, Fikri Thobari dan Hary Eko disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sementara itu, sebagai pemberi Irsyad, Youki, dan Edi Manggala disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

5. Ditahan di Rutan Cabang Merah Putih KPK

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Fikri Thobari dan empat orang lainnya ditahan di Rutan Cabang Merah Putih KPK. Mereka ditahan untuk 20 hari pertama, yakni 11 hingga 30 Maret 2026. (Nur Khabibi, Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari menerima suap Rp980 juta. Uang tersebut berasal dari tiga rekanan yang dikondisikan untuk memenangkan proyek pekerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) di Pemkab Rejang Lebong dengan total anggaran Rp91,13 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, hal ini berawal pada Februari 2026 yang saat itu Fikri dan Hary Eko Purnomo selaku Kepala Dinas PUPRPKP dan B Daditama selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati.

Pertemuan itu membahas pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%-15% dari nilai proyek pekerjaan.

"Setelah pengaturan plotting, MFT kemudian menuliskan pada lembaran Rekap Pekerjaan Fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan inisial rekanan yang akan mengerjakan paket proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong TA 2026. Setelah itu, MFT mengirimkannya via chat WA kepada BDA," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/3/2026).

"Permintaan sejumlah fee (ijon) kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan jelang Lebaran," sambungnya.

Dari hal itu, kemudian terjadi kesepakatan antara Fikri dan Hary selaku penyelenggara negara dengan 3 rekanan untuk mengerjakan proyek yang dimaksud.

Tiga rekanan tersebut yakni Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS), Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU), dan Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA). Setelah penunjukan langsung tersebut diduga terjadi penyerahan awal atas fee (ijon).

"Berupa uang dari tiga rekanan kepada MFT melalui para perantara dengan total mencapai Rp980 juta," ujarnya.

Berikut rincian penerimaannya:

1. Pada 26 Februari 2026, EDM dari CV MU menyerahkan Rp330 juta (3,4% dari nilai proyek berupa pembangunan pedestrian dan drainase serta sports center senilai total Rp9,8 miliar) melalui HEP:

2. Pada 6 Maret 2026, IRS dari PT SMS menyerahkan Rp400 juta (13,3% dari nilai proyek berupa pekerjaan jalan senilai Rp3 miliar) melalui Santri Ghozali selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

3. Pada 6 Maret 2026, YK dari CV AA menyerahkan Rp250 juta (2,3% dari nilai proyek berupa penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepak bola senilai Rp11 miliar) melalui Rendy Novian selaku ASN di Dinas PUPRPKP.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari (MFT) diduga menerima suap proyek Rp980 juta dari pihak swasta untuk kebutuhan lebaran. Hal ini disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Rabu (11/3/2026).

Asep menjelaskan penerimaan tersebut setelah Fikri melakukan pengaturan pemenangan vendor untuk mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP). Pengkondisian setelah Fikri mengadakan pertemuan dengan Harry Eko Purnama (HEP) selaku Kadis PUPRKP dan B. Daditama selaku orang kepercayaan Fikri.

"Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi pembahasan pengaturan atau plotting rekanan untuk pekerjaan proyek di Dinas PUPRPKP tahun anggaran 2026, termasuk pembahasan mengenai besaran fee (ijon) sekitar 10%–15% dari nilai proyek pekerjaan," kata Asep.

Ada tiga pihak yang sengaja dimenangkan dalam pemenangan tender, yakni; Irsyad Satria Budiman dari PT Statikamitra Sarana (PT SMS); Edi Manggala dari CV Manggala Utama (CV MU); dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi (CV AA).

Pemberian Rp980 juta diberikan secara bertahap dari setiap rekanan; Edi Manggala memberikan Rp330 juta setelah mendapatkan proyek berupa pembangunan pedestrian dan drainase serta sports center senilai total Rp9,8 miliar. Pemberian dilakukan melalui Harry;

Irsyad melalui ASN Dinas PUPRPKP menyerahkan Rp400 juta setelah mendapatkan proyek pekerjaan jalan senilai Rp3 miliar; dan Youki melalui ASN PUPRPKP menyerahkan Rp250 juta setelah mendapatkan proyek penataan bangunan dan lingkungan kawasan stadion sepakbola senilai Rp11 miliar.

Asep menyampaikan, tim penindakan lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dengan menyita Rp309,2 juta dari mobil Harry; Rp357,6 juta dari rumah Harry; dan Rp90 juta dari salah satu rumah ASN.

"Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total Rp775 juta. Sehingga perbuatan ini diduga merupakan hal yang berulang," jelas Asep.

Dari perkara tersebut, KPK menetapkan Muhammad Fikri; Harry Eko; Irsyad Satria; Edi Manggala; dan Youki sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11 sampai dengan 30 Maret 2026. Penahanan dilakukan di RumahTahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," tandas Asep.

Fikri dan Harry disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf cUU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sedangkan tiga pihak swasta disangkakan Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No.1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Bupati Rejang Lebong, Muhammada Fikri Thobari (MFT) sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong 2025-2026. Penetapan ini usai yang bersangkutan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin, 9 Maret 2026.

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, KPK menangkap 13 orang yang sembilan di antaranya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, berikut daftarnya:

1. Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

2. Hendri (HEN) selaku Wakil Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

3. Hary Eko Purnomo (HEP) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP);

4. Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS);

5. Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU);

6. Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA);

7. Rendy Novian (REN) selaku ASN di Dinas PUPRPKP

8. Santri Ghozali (SAG) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

9. B. Daditama (BDA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan beberapa orang diantaranya sebagai tersangka.

Lihat video: Bupati Rejang Lebong dan Istri Terjaring OTT KPK



"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima (5) orang sebagai tersangka, yaitu MFT, HEP, IRS, EDM, dan YK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (11/3/2026).

Kelima tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni pada 11-30 Maret 2026 di Rutan Cabang Merah Putih KPK.

Sebagai penerima, Fikri Thobari dan Hary Eko disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Sementara itu sebagai pemberi, Irsyad, Youki, dan Edi Manggala disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP jo. UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari menjadi salah satu dari lima tersangka.

Bupati Fikri pun sudah terlihat mengenakan rompi oranye KPK. Dalam foto yang beredar, Bupati Fikri terlihat berdiri berdiri bersama empat tersangka lainnya. Ia terlihat berdiri di tengah di antara kelimanya.

Selain rompi oranye, tangan kelimanya juga terborgol. Terlihat juga Bupati Fikri membawa sebuah koper.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penetapan lima tersangka ini usai dilakukan ekspose pimpinan Lembaga Antirasuah.

"Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima," kata Budi yang dikutip Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengonfirmasi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Bupati Fikri.

"Ya salah satu," ujarnya.

Budi belum menjelaskan lebih jauh perihal OTT yang dimaksud. Menurutnya, kontruksi perkara hingga siapa saja tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar hari ini.

Diketahui, tim penindakan KPK menangkap 13 orang dalam OTT di Bengkulu pada Senin (9/3/2026).

Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Bengkulu, 9 orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk diperiksa intensif. Dua orang di antaranya yaitu Fikri dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan tersangka kepada Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja. Sebagaimana diketahui, yang bersangkutan turut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (9/3/2026).

"Tidak (jadi tersangka)," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/3/2026).

Usai melakukan operasi senyap tersebut, Lembaga Antirasuah telah menggelar ekspose level pimpinan yang hasilnya menetapkan lima orang tersangka.

Dalam proses tersebut, tidak ditemukan kecukupan alat bukti keterlibatan yang bersangkutan. "Ya karena tidak terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Salah satunya menjaring Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, penetapan lima tersangka ini usai dilakukan ekspose pimpinan Lembaga Antirasuah.

"Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima," kata Budi yang dikutip Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengonfirmasi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Bupati Fikri.

"Ya salah satu," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan lima orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari . Penetapan lima tersangka ini seusai dilakukan ekspose pimpinan KPK.

"Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo , dikutip Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain Bupati Fikri. "Ya, salah satu," ujarnya.

Budi belum menjelaskan lebih jauh perihal OTT yang dimaksud. Menurutnya, kontruksi perkara hingga siapa saja tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers yang rencananya akan digelar pada hari ini.

Diketahui, Tim Penindakan KPK menangkap 13 orang dalam OTT di Bengkulu pada Senin (9/3/2026). Setelah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Bengkulu, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk diperiksa intensif. Dua orang di antaranya yaitu Fikri dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja.

Paralel dengan proses pemeriksaan, KPK juga sudah menyegel beberapa ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong. Penyegelan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menetapkan lima tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu. Dari jumlah tersebut 3 orang sebagai pihak pemberi dan 2 orang sebagai pihak penerima.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyebut, sala satunya adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

"Terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu, tadi sore sudah dilakukan ekspose di tahapan pimpinan dan sudah diputuskan status hukum pada pihak-pihak yang diamankan, di mana KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut," ujarnya pada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Menurut Budi, dari 9 orang yang diamankan itu sebanyak 5 orang di antaranya merupakan tersangka, masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Saat ini, semua pihak yang diamankan dan dibawa ke gedung KPK Merah Putih, yaitu sejumlah sembilan orang, semuanya masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di tahap penyidikan," tuturnya.

Berdasarkan bukti awal yang didapatkan tim penyidik KPK, konstruksi kasusnya tentang dugaan suap proyek kaitannya Bupati Rejang Lebong. KPK tentunya bakal menelusuri lebih jauh tentang dugaan korupsi tersebut, khususnya tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Rejang Lebong hingga aliran dananya.

"Ini kan masih satu kali 24 jam. Jadi, dari bukti-bukti awal yang didapatkan oleh tim, kemudian dilakukan ekspose, kita melihat konstruksi perkaranya terkait dengan suap proyek, yaitu dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong dari para pihak swasta," jelasnya.

Lihat video: Bupati Rejang Lebong dan Istri Terjaring OTT KPK



"Nanti kita akan dalami tentunya terkait dengan praktik-praktik pengadaan barang dan jasa tentunya di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, termasuk juga soal aliran uang, apakah juga ada pihak-pihak lain yang diduga melakukan penerimaan terkait dengan aliran uang proyek-proyek di Pemkab Rejang Lebong tersebut," papar Budi lagi.

Dia menambahkan, dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga menyita barang bukti, baik itu dokumen elektronik maupun uang ratusan juta rupiah. Namun, semua detil operasi tangkap tangan hingga membuat Bupati Rejang Lebong itu menjadi tersangka bakal dibeberkan dalam press confrence esok hari.

"Saat ini kan yang didalami terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Bupati dan dari beberapa pihak swasta sebagai pelaksana proyek ya dalam konstruksi suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong tersebut," terangnya.

"Dalam peristiwa tangkap tangan ini, selain KPK mengamankan pihak-pihak, juga diamankan dokumen barang bukti elektronik serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Detailnya itu terkait dengan proyek-proyek yang mana saja, kami akan sampaikan secara lengkap nanti di konferensi pers," kata Budi.