JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memikirkan masa depan Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Cak Imin atau Gus Muhaimin, PKB sebagai partai yang lahir dari rahim NU berkepentingan agar organisasi tersebut tetap sehat, kuat, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan pesantren, bangsa, dan negara.

"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," ujar Gus Muhaimin saat menghadiri Sholawat Kebangsaan dan Pentas Budaya di Banyumas, Kamis (25/6/2026) malam.

Ia menegaskan, keberadaan NU yang sehat dan produktif merupakan kepentingan nasional. Sebab, organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.

"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," tuturnya.

Menurut dia, semakin kuat dan produktif peran NU, semakin ringan pula beban pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional. “Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut. Menurutnya, kepedulian PKB lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar NU sekaligus sebagai ikhtiar menjaga peran strategis NU bagi masa depan Indonesia.

"Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan," pungkasnya.

JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir Muktamar PPP. Kuasa hukum pelapor, Ali Jufri Salem, menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan merupakan laporan lanjutan dari sejumlah pengurus PPP yang mengaku tanda tangannya diduga dipalsukan dalam daftar hadir Muktamar oleh M Thohabul Aftoni, A Saiful Hakim, dan Subadri (untuk mendukung Agus Suparmanto).

“Hari ini merupakan laporan susulan dari Ketua DPW PPP Kepulauan Riau sekaligus DPRD Kota Batam Muhammad Fadhli, Sekretaris DPW PPP Kepulauan Riau Harken, Ketua DPW PPP Lampung sekaligus DPRD Pringsewu Ferdy Djaya Saputra, dan Bendahara DPC PPP Banten Achmad Sopian. Mereka melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir Muktamar,” ujar Ali Jufri Salem di Polda Metro Jaya, Kamis (25/6/2026).

Ali mengatakan, dugaan pemalsuan tersebut tidak hanya merugikan para pengurus yang namanya dicatut, tetapi juga diduga digunakan sebagai dokumen dalam proses persidangan di PTUN Jakarta maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kurang lebih ada sekitar 200 pengurus DPC maupun DPW PPP di seluruh Indonesia yang tanda tangannya diduga dipalsukan. Dokumen yang diduga berisi tanda tangan palsu itu kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana ini,” katanya.

Menurut Ali, pihaknya memperkirakan masih akan ada laporan-laporan susulan dari pengurus atau kader PPP lainnya yang merasa menjadi korban dugaan pemalsuan tanda tangan.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Kepulauan Riau sekaligus anggota DPRD Kota Batam Muhammad Fadhli, mengaku merasa dirugikan karena namanya tercantum dalam daftar absensi Muktamar beserta tanda tangan yang menurutnya bukan miliknya.

“Saya sama sekali tidak menandatangani daftar hadir tersebut. Saya menandatangani daftar hadir pada Muktamar yang sah. Karena itu saya merasa sangat dirugikan dan tidak menerima tanda tangan saya dipalsukan,” ujar Fadhli.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).

Kehadiran Presiden menjadi penutup rangkaian forum strategis NU yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa.” Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Syubbanul Wathan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf, taujihad oleh Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, serta pembacaan doa sebelum Presiden Prabowo menyampaikan sambutan sekaligus menutup secara resmi Munas dan Konbes NU 2026.

Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo pada penutupan forum tersebut. Menurutnya, kehadiran Kepala Negara melengkapi kebahagiaan keluarga besar NU setelah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan Munas dan Konbes yang menjadi forum permusyawaratan strategis menjelang Muktamar ke-35 NU.

“Kami semua adalah rakyat yang setia kepada negara. Rakyat yang siap berjuang, yang rela berkorban demi bangsa dan negara tercinta. Rakyat yang tidak pernah kehilangan keyakinan dan optimisme akan Indonesia,” ujar Gus Yahya.

Lihat video: Prabowo: Saya Lebih Berani di Tengah NU, Setiap Negara dalam Bahaya, NU Menyelamatkan



Ia juga menegaskan komitmen NU untuk terus hadir menjaga, melestarikan, dan memelihara bangsa serta negara, sekaligus memohon doa restu agar penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang dapat berjalan dengan lancar.

Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kepala Negara mengatakan memiliki kedekatan emosional dengan NU sejak masa kecil.

“Saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya bisa hadir di tengah saudara-saudara di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Memang saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama, nyaman dan aman, merasa aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menilai NU memiliki karakter khas sebagai organisasi keagamaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme. Menurut Presiden Prabowo, semangat cinta Tanah Air telah lama menjadi bagian dari identitas NU, bahkan tercermin dalam lagu Syubbanul Wathan yang telah diciptakan jauh sebelum Indonesia merdeka.

“Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta Tanah Air. Jadi agamis, tapi nasionalis dan patriotik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan penghargaan atas kontribusi besar NU dalam perjalanan bangsa Indonesia. Menurut Presiden, keluarga besar NU selalu hadir ketika bangsa menghadapi berbagai tantangan dan telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan serta stabilitas nasional.

“Keluarga besar NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam keadaan sulit. Keluarga besar NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 ditandai dengan penabuhan kenteng oleh Presiden Prabowo didampingi oleh Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, Ketua MUI KH. M. Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Momen tersebut menjadi simbol berakhirnya forum strategis NU sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus menjaga marwah organisasi dan memperkuat khidmat bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran PBNU.

Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempertajam konsep Multiusaha Kehutanan (MUK) melalui penyempurnaan/revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

“Revisi ini juga melakukan fine-tuning untuk mempertajam konsep MUK agar tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

“Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya. Ukurannya adalah penurunan kerusakan, kenaikan pendapatan dari hutan, dan penurunan kemiskinan di sekitar hutan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, P.8 hadir sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijabarkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2021 yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat menciptakan perekonomian yang menyerap lapangan kerja sekaligus mensejahterakan masyarakat.

Setelah diimplementasikan selama lima tahun, ia menilai sudah saatnya ditinjau kembali apakah operasionalnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan, perbaikan atas regulasi ini dinilai mendesak agar menjawab tantangan masa depan kehutanan Indonesia di tengah kancah dinamika tinggi saat ini.

“Revisi P.8 akan menguji berbagai isu lintas, antara lain: batas kawasan, tumpang tindih, distribusi manfaat ke masyarakat, operasional kegiatan usaha, kemudahan investasi, perizinan, dan pasar,” kata Laksmi.

Selain itu, Laksmi mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah perubahan geopolitik yang masif sehingga harus mengedepankan comparative advantage sumber daya alamnya.

Hutan, lanjutnya, adalah representasi sumber daya alam yang luas ruangnya sangat signifikan, sehingga revisi P.8 menjadi sangat penting untuk merespons dinamika tersebut.

Ia juga menegaskan pemanfaatan hutan harus harmonis dan suportif terhadap upaya perbaikan habitat, sehingga ketentuan pelaksanaannya harus memecah kebuntuan dan menurunkan risiko.

“Revisi P.8 tidak hanya merevisi sebuah peraturan, tetapi mengubah paradigma tata kelola kehutanan dari pengendalian aktivitas melalui prosedur dan birokrasi menjadi tata kelola berbasis kepercayaan, penyederhanaan proses, digitalisasi, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pemegang izin,” ujar Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali memenangkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perkara perselisihan internal partai. Dalam putusan perkara Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst terkait kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) DPW PPP Maluku, majelis hakim menolak dalil gugatan penggugat dan menerima eksepsi yang diajukan DPP PPP sebagai tergugat.

Kuasa Hukum DPP PPP Syifaus Syarif menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut. Dia berpendapat bahwa putusan ini semakin memperkuat legalitas kebijakan organisasi yang ditetapkan DPP PPP, termasuk terkait penandatanganan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal.

“Alhamdulillah, hari ini perkara Gugatan Maluku dengan Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst telah diputus dan kami bersyukur atas kemenangan ini,” ujar Syarif kepada wartawan usai sidang, Kamis (18/6/2026).

Syarif menjelaskan, salah satu pokok gugatan yang diajukan penggugat adalah mempersoalkan keabsahan SK Plt DPW PPP Maluku yang ditandatangani Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono bersama Wakil Sekretaris Jenderal. “Dalil penggugat yang mendalilkan bahwa SK Plt Maluku yang ditandatangani Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal tidak sah, ditolak oleh Majelis Hakim. Sebaliknya, eksepsi kami sebagai tergugat diterima,” ujarnya.

Menurut Syarif, putusan tersebut menjadi penegasan hukum bahwa kewenangan penandatanganan dokumen organisasi oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal telah memiliki dasar hukum yang jelas sesuai ketentuan internal partai. “Saya mengapresiasi putusan hakim yang sudah ditampilkan di ecourt ini. Putusan ini dapat menghilangkan perdebatan mengenai keabsahan tanda tangan Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal karena telah memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam Peraturan Organisasi Nomor 18 Tahun 2025,” jelas Syarif.

Syarif menilai, kemenangan dalam perkara ini menambah deretan putusan pengadilan yang menguatkan posisi hukum DPP PPP. Karena itu, dia mengajak seluruh kader untuk menghormati fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan dan tidak lagi terpengaruh oleh berbagai provokasi yang berpotensi memecah belah partai.

“Mumpung sekarang musim sepak bola, kemenangan ini sudah lebih dari hattrick. Penonton sudah bisa melihat fakta hukum yang diputuskan pengadilan. Jangan mudah berubah atau goyah hanya karena provokasi dan janji dari pihak-pihak yang tidak mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya,” tegasnya.

Syarif pun mengajak semua kader PPP untuk kembali memperkuat soliditas organisasi dan fokus pada agenda konsolidasi politik menuju Pemilu 2029. “Ayo kembali bersatu. Fokus kita adalah mempersiapkan kerja-kerja elektoral 2029 agar PPP dapat kembali masuk ke Senayan dan memperjuangkan aspirasi umat serta masyarakat luas,” pungkasnya.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

JAKARTA - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan tiga orang, yakni M. Thobahul Aftoni, Saiful Hakim, dan Subadri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan muktamar pada 27 September 2025. Laporan tersebut didampingi oleh kuasa hukum para pelapor, Syamsul Ma’arif Wijaya.

Syamsul menjelaskan, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari berbagai daerah yang dicantumkan dalam sejumlah dokumen muktamar, termasuk daftar hadir dan dokumen lainnya.

“Hari ini ada lima orang yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, serta Ketua Umum PP GPK. Padahal para korban menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut,” kata Syamsul usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/6/2026).

Syamsul menambahkan, jumlah korban yang diduga mengalami pemalsuan tanda tangan sebenarnya mencapai ratusan pengurus DPC PPP di berbagai daerah. Namun untuk tahap awal, baru lima orang yang secara resmi memberikan laporan kepada kepolisian.

“Korban sebenarnya ada sekitar 200 DPC dari berbagai daerah. Hari ini yang melapor baru lima orang dan ke depan kemungkinan akan bertambah seiring proses pendataan dan pengumpulan bukti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa dokumen yang diduga memuat tanda tangan palsu tersebut digunakan dalam proses hukum yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena itu, pihaknya menilai para korban mengalami kerugian baik secara hukum maupun moral.

“Kami mendampingi para korban yang merasa dirugikan karena identitas dan tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan. Ini menyangkut integritas para ketua DPC dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap mereka,” katanya.

Adapun lima pelapor yang telah membuat laporan antara lain Fadli selaku Ketua DPC PPP Indramayu, Imam Fauzan A. Uskara selaku Ketua Umum PP GPK sekaligus Bendahara Umum, Akhdan selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Ansori selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Seluma, Bengkulu, serta M. Rifki Saefudin selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Cirebon.

Salah satu pelapor, M. Rifki Saefudin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen yang dipersoalkan tersebut. “Hari ini kami melaporkan dugaan pemalsuan dokumen karena ada tanda tangan saya yang diduga dipalsukan oleh tiga orang yang kami laporkan. Kami percaya proses hukum akan mengungkap kebenaran,” ujar Rifki.

Saat ini laporan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dan para pelapor menyerahkan sejumlah dokumen yang akan menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

JAKARTA - Isu tentang mekanisme pemilihan dan syarat menjadi calon pemimpin PBNU dalam Muktamar ke-35 NU mulai diperbincangkan. Rencananya, Konferensi Besar Konbes dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di PP Al-Falah Ploso, Kediri dan Bangkalan pada 20-23 Juni 2026.

Sebab dalam Konbes dan Munas NU nanti dibahas pengaturan terkait pemilihan, baik melalui perubahan norma dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Terutama, syarat administratif dan moralitas para kandidat calon.

Salah satu syarat calon Ketua Umum PBNU yakni pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. Sedangkan, dalam Perkum NU, disebutkan lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya.

“Gus Salam telah memenuhi syarat lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan. Dan telah memperoleh sertifikasi yang terverifikasi dalam siskader,” kata Katib Syuriyah PCNU Jombang 2017-2022 Ahmad Samsul Rijal, Senin (15/6/2026).

Gus Rijal, panggilan Kiai Ahmad Samsul Rijal menjelaskan, syarat ketentuan calon ketua umum PBNU saat ini yakni, siapa pun yang maju sebagai kandidat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU nanti dapat dicek di sistem informasi kaderisasi (siskader). Apakah yang bersangkutan telah lulus kaderisasi atau belum. Ketentuan itu mengikat bagi semua kandidat.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



Setidaknya untuk memastikan fungsionaris, terutama calon ketua umum PBNU secara formal memiliki kompetensi, militansi, komitmen, dan sikap bertanggung jawab. Di balik syarat lulus kaderisasi bagi mereka yang berada dan calon fungsionaris PBNU adalah rasional kelayakan dan kepatutan menjadi pengurus.

“Prosedurnya begitu. Walaupun saat ini ada upaya untuk merubah ketentuan normatif syarat lulus jenjang kaderisasi bagi calon ketua umum, melalui Konbes dan Munas di Ploso. Syarat lulus Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) bagi tanfidziyah PBNU diusulkan untuk direvisi dengan ketentuan lulus Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU (PMKNU). Kan AKN perdana, Agustus 2025 lalu dibatalkan karena tragedi infiltrasi zionisme di PBNU,” katanya.

Dengan demikian, kata Gus Rijal, standar kaderisasi formal, syarat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 Agustus 2026, melalui Konbes dan Munas di PP Al-Falah, Ploso Kediri akan diturunkan. Bila syarat kaderisasi diputuskan dan ditetapkan dalam Konbes dan Munas melalui perubahan Perkum NU atau draft tata tertib pemilihan, maka ketentuan itu yang akan digunakan dalam muktamar.

“Selanjutnya tinggal verifikasi, apakah kandidat calon ketua umum PBNU yang telah beredar seperti Gus Yahya, Gus Salam, Gus Yusuf, Gus Zulfa Musthofa, Kia Imam Jazuli, Prof Nasaruddin atau lainnya telah lulus PMKNU? Apakah kelulusannya terverifikasi dalam Siskader NU?” ujar Gus Rijal.

pengurus Korbid Pengkaderan PWNU Jawa Timur, 2018-2023 ini tidak menampik soal kemungkinan perubahan ketentuan-ketentuan lain dalam pemilihan AHWA, Rais Aam, dan Ketua Umum PBNU, melalui Konbes dan Munas 2026. Menurut Gus Rijal, dalam Konbes dan Munas yang kurang beberapa hari lagi, akan menjadi arena pertarungan krusial para pihak untuk membuka celah dan saling membatasi melalui ketentuan organisasi.

“Materi Konbes dan Munas sudah memuat draft perubahan-perubahan itu. Dan hal itu telah memantik perdebatan dan kecurigaan kalangan Nahdliyyin; siapa yang ingin mendapatkan keuntungan melalui Konbes dan Munas NU. Yang pasti, beberapa nama seperti Gus Salam, Gus Miftah, Gus Yusuf, Kiai Imam Jazuli dan beberapa lainnya telah mengikuti PMKNU dan dinyatakan lulus,” ucapnya.

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 dipastikan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada 20-23 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga turut diundang.

"Munas dan Konferensi Besar akan dimulai tanggal 20 Juni dan berakhir pada 23 Juni, insyaallah. Pembukaannya di Pondok Pesantren Ploso," ungkap Ketua Organizing Committee (OC) Munas dan Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Minggu (14/6/2026).

Gus Ipul mengatakan penutupan Munas dan Konbes akan dilaksanakan di Bangkalan, Madura. "Sementara penutupannya, insyaallah direncanakan di Bangkalan, Madura. Namun, ini masih berupa rencana dan belum menjadi keputusan," ucapnya.

Gus Ipul memastikan panitia juga mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Munas dan Konbes NU 2026. Rencana tersebut mengikuti tradisi penyelenggaraan Munas dan Konbes pada periode-periode sebelumnya yang turut dihadiri kepala negara.

Meski demikian, kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu penyesuaian agenda dan kesediaan dari pihak terkait. "Kalau melihat Munas dan Konbes sebelumnya, kita memang selalu mengundang Presiden. Waktunya tentu menyesuaikan dengan kesediaan dan agenda yang dimiliki presiden," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengatakan panitia saat ini terus melakukan konsolidasi guna memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah dipersiapkan dengan baik. Berbagai unsur kepengurusan NU di tingkat pusat maupun daerah akan dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



“Panitia terus melakukan konsolidasi. Minggu depan kami akan menggelar rapat lengkap di Pondok Pesantren Ploso, baik dari jajaran PBNU, PWNU, maupun PCNU setempat. Ini untuk memastikan seluruh perencanaan sudah tuntas dan semuanya siap menyambut kehadiran para peserta Munas dan Konferensi Besar,” katanya.

Panitia juga masih membahas tema yang akan diusung dalam Munas dan Konbes NU 2026. Salah satu usulan yang mengemuka ialah "Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban".

Menurut Gus Ipul, tema tersebut masih berupa usulan panitia dan belum menjadi keputusan resmi organisasi. “Terkait tema, masih berupa usulan-usulan. Kami mengusulkan Menata Jam’iyah, Menguatkan Jamaah, dan Menuntun Peradaban,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan sebagai tema resmi. "Itu baru berupa usulan. Selebihnya akan diteruskan kepada Ketua Umum dan Rais Aam," jelasnya.

Munas dan Konbes NU 2026 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 500 peserta dan peninjau dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain membahas berbagai isu keagamaan dan keorganisasian, agenda tersebut juga menjadi momentum konsolidasi Nahdlatul Ulama dalam memperkuat peran jam’iyah dan jamaah di tengah berbagai tantangan kebangsaan dan peradaban yang terus berkembang.

JAKARTA - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari DKI Jakarta, Jawa Timur, dan berbagai daerah lainnya bakal melaporkan Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin, Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto, Thobahul Aftoni, dan Subadri ke Polda Metro Jaya.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan data yang digunakan untuk kepentingan Muktamar PPP pada akhir 2025, serta dalam sejumlah administrasi dan surat-menyurat di lingkungan DPP PPP.

“Ada puluhan kader dari berbagai daerah yang namanya dicatut dalam Muktamar kemarin dan merasa dirugikan. Selain itu, terdapat penggunaan data yang tidak sesuai untuk kepentingan administrasi dan surat-menyurat di partai,” ujar Saiful kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut Saiful, saat ini para kader yang merasa dirugikan tengah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk mempersiapkan laporan secara resmi kepada Polda Metro Jaya. “Kami sedang menyiapkan seluruh dokumen dan bukti yang diperlukan bersama kuasa hukum. Dalam waktu dekat dan segera di minggu ini kami akan membuat laporannya,” jelasnya.

Saiful menambahkan, di tengah konsolidasi saat ini semestinya tidak ada pihak yang merugikan partai dengan surat palsu atau penyusupan pihak lain yang digunakan dan melanggar hukum.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



“Tidak semestinya ada pihak-pihak yang justru merugikan partai melalui perbuatan pemalsuaan dokumen, pembuatan surat palsu, serta penyusupan pihak lain yang menimbulkan kegaduhan di internal partai,” pungkasnya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta organisasi Kamar dagang dan industri (Kadin) daerah setempat untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi.

"Pemkab Bekasi menaruh harapan besar agar Kadin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha guna mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah," kata Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) VII Kadin Bekasi, Senin.

Endin menilai keberadaan Kadin strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terlebih posisi Kabupaten Bekasi selaku kawasan industri terbesar di Indonesia sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Menurut dia keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah namun perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kadin menjadi mitra penting menghadirkan serta membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Dia menekankan agenda Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan perkembangan dunia usaha ke depan.

Ia berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan kepemimpinan Kadin yang amanah, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, transformasi digital, penguatan industri hijau hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami berharap Mukab ini menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi," katanya.

Sekda turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang musyawarah demokratis, sejuk dan penuh semangat kebersamaan. Perbedaan pandangan dinilai hal wajar dalam proses organisasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama demi kemajuan daerah.

Ketua Kadin Kabupaten Bekasi periode 2021-2026 Heri Noviar mengatakan Mukab VIII merupakan momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang.

Dia menegaskan selama masa menjabat, Kadin Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia industri, asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di Kabupaten Bekasi.

"Melalui Mukab VIII ini kami berharap lahir kepemimpinan yang mampu melanjutkan program-program organisasi, menjaga soliditas anggota serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan Kabupaten Bekasi," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026