Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jakarta Raya menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada Jumat (19/6) bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP IAEI, Dr. Sutan Emir Hidayat.

Dalam sambutannya, pria itu menekankan pentingnya perluasan jejaring, serta pengembangan sumber daya manusia, riset, dan publikasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"IAEI harus terus memperkuat konsolidasi organisasi dan mengaktifkan kembali jaringan daerah yang belum optimal agar kontribusi organisasi dalam pengembangan ekonomi syariah semakin luas dan berdampak," ujar Sutan dalam rilisnya, Jumat (19/6).

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW IAEI Jakarta periode 2021-2024, Dr. Rahmatina A. Kasri, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus kesinambungan organisasi. Forum menerima laporan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan transisi kepemimpinan menuju periode berikutnya.

Agenda utama musyawarah adalah pemilihan Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031. Tiga nama diusulkan sebagai kandidat, yakni Prof. Nur Rianto Al Arif, Dr. Laily Dwi Arsyianti, dan Dr. Erika Takidah.

Setelah melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh Sutan Emir Hidayat, forum secara mufakat menetapkan Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif sebagai Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031.

Bisnis.com, PADANG — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono optimis partainya bakal kembali lolos ke Senayan pada Pemilu 2029.

Dia menegaskan adanya optimisme tersebut didasarkan pada soliditas dan kekompakan seluruh kader di semua tingkatan kepengurusan.

“Memang ini tidak akan mudah. Namun, jika kita kompak dan solid, tidak ada yang tidak mungkin,” kata Mardiono saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP di Kota Padang, Senin malam (2/2/2026).

Mardiono mengatakan, tantangan yang dihadapi PPP cukup berat karena partai berlambang ka’bah itu harus kembali mengikuti tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu.

Kendati demikian, dia optimistis PPP mampu melewati tahapan tersebut melalui konsolidasi organisasi yang masif, mulai dari Muswil, Musyawarah Cabang (Muscab), hingga Musyawarah Ranting.

“Tentunya kami akan kembali diverifikasi, dan kepengurusan partai harus lengkap hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Saat ini, lanjut Mardiono, DPP PPP tengah mempercepat pembentukan kepengurusan di seluruh wilayah guna memastikan struktur partai terbentuk hingga tingkat kecamatan.

“Sumatra Barat menjadi wilayah ke-30 dari total 38 wilayah yang kami targetkan pembentukannya sebagai bagian dari persiapan tersebut,” jelasnya.

Mardiono menyampaikan bahwa PPP akan segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) setelah seluruh wilayah menyelesaikan pelaksanaan Muswil.

Dia bilang direncanakan Mukernas PPP akan dilaksanakan pada 11–13 Februari di Makassar, setelah seluruh wilayah menuntaskan Muswil.

"Jadi Mukernas ini akan menjadi momentum untuk menyusun format baru dalam menghadapi Pemilu 2029,” pungkasnya," tutup dia.