Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jakarta Raya menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada Jumat (19/6) bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP IAEI, Dr. Sutan Emir Hidayat.

Dalam sambutannya, pria itu menekankan pentingnya perluasan jejaring, serta pengembangan sumber daya manusia, riset, dan publikasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"IAEI harus terus memperkuat konsolidasi organisasi dan mengaktifkan kembali jaringan daerah yang belum optimal agar kontribusi organisasi dalam pengembangan ekonomi syariah semakin luas dan berdampak," ujar Sutan dalam rilisnya, Jumat (19/6).

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW IAEI Jakarta periode 2021-2024, Dr. Rahmatina A. Kasri, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus kesinambungan organisasi. Forum menerima laporan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan transisi kepemimpinan menuju periode berikutnya.

Agenda utama musyawarah adalah pemilihan Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031. Tiga nama diusulkan sebagai kandidat, yakni Prof. Nur Rianto Al Arif, Dr. Laily Dwi Arsyianti, dan Dr. Erika Takidah.

Setelah melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh Sutan Emir Hidayat, forum secara mufakat menetapkan Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif sebagai Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031.

Meskipun kampus kita terpisah oleh gunung dan lautan, namun kita memiliki tujuan pokok yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita..,

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) danShanghai University of Finance and Economics (SUFE) menjajaki kemitraan strategis dalam bidang ekonomi dan bisnis, untuk meningkatkankapasitas sivitas akademika, kualitas keilmuan, dan reputasi di kancah mancanegara.

Wakil Rektor UI Bidang Akademik, Mahmud Sudibandriyo di Depok, Selasa mengatakan,UI sebagai kampus paling komprehensif di Indonesia senantiasa terbuka dengan kemitraan internasional.

"Kami terbuka untuk memperluas dan memperkuat kolaborasi dengan berbagaiuniversitas asal China, termasuk dengan SUFE yang memiliki keunggulan di bidang keilmuan ekonomi dan bisnis,” ujarnya.

Vice President and Dean of College of Business SUFE Jin Yuying menegaskan, pentingnya kemitraan antara SUFE dan UI, yang dalam kerangka lebih luas menjadi penguat relasi antara Indonesia dan China.

“Meskipun kampus kita terpisah oleh gunung dan lautan, namun kita memiliki tujuan pokok yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Indonesia juga merupakan mitra strategis China, yang kian membuktikan krusialnya kerja sama yang hendak dijajaki antara SUFE dan UI,” jelasnya.

Kedua belah pihak mendiskusikan bidang-bidang potensial yang dapat dikolaborasikan, terutama di bidang keilmuan ekonomi dan bisnis, manajemen, serta administrasi dan kebijakan publik yang menjadi kekuatan utama di SUFE.

SUFE juga berniat memperluas jejaring kemitraan untuk mengembangkan bidang studi lintas budaya, bahasa, dan interkultural melalui School of Foreign Studies yang dimilikinya.

Dekan FEB UI, Yulianti menegaskan bahwa kerja sama dengan SUFE diarahkan untuk memperkuat kapasitas akademik dan meningkatkan peringkat internasional FEB UI melalui kolaborasi riset, pertukaran dosen, sertaprogram pertukaran mahasiswa.

Menurutnya, SUFE memiliki keunggulan global di bidang ekonomi dan bisnis, finansial, dan ekonometrika dengan posisi di Top 100 dunia, sehingga menjadi mitra strategis bagi FEB UI yang saat ini masih berada di bawah peringkat tersebut.

SUFE juga diproyeksikan dapat berkolaborasi dengan LPEM FEB UI yang merupakan lembaga penelitian dengan fokus pada kebijakan publik dan pembangunan nasional, serta merupakan komunitas peneliti akademik terbesar di UI.

“Salah satu yang kami harapkan dari kemitraan dengan SUFE adalah berkolaborasi dalam riset,
pertukaran dosen, dan juga pertukaran mahasiswa. Harapannya, kolaborasi ini bisa menjadi sumber untuk meningkatkan kapasitas dan jejaring global FEB, sekaligu mengakselerasi
pencapaian ranking internasional,” pungkas Yulianti.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Depok (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Rifelly Dewi Astuti mengungkapkan pentingnya strategi adaptif sebagai pendekatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi perubahanpasar yang semakin cepat, disruptif, dan penuh ketidakpastian.

Prof. Rifelly di Kampus UI Depok, Selasa menyoroti perkembangan teknologi digital yang mengubah cara nilai diciptakan, dikomunikasikan, dan dipertukarkan di pasar.

Ia juga menilai perilaku konsumen yang kini berubah signifikan, dari sekadar penerima nilai menjadi co-creator of value yang aktif membentuk pengalaman dan identitas merek.

Perubahan ini menuntut UMKM untuk menerapkan strategi pemasaran yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Menurutnya, UMKM di Indonesia memiliki karakteristik adaptif yang berbeda dibandingkan perusahaan besar. Dalam keterbatasan sumber daya, keputusan pemasaran UMKM kerap dilakukan secara fleksibel dengan mengandalkan intuisi, pengalaman, dan respons cepat terhadap perubahan pasar.

Pendekatan tersebut berkembang menjadi pemasaran entrepreneurial yang mengintegrasikan prinsip kewirausahaan dan aktivitas pemasaran untuk menciptakan nilai melalui inovasi dan pemanfaatan peluang secara kreatif.

Entrepreneurial diwujudkan melalui tujuh dimensi utama, yakni customer focus (fokus ke pelanggan), innovativeness (inovasi), value creation (cipta nilai), opportunity focus (fokus ke peluang), proactiveness (proaktif), calculated risk-taking (berani ambil risiko terukur), dan resource leveraging.

Orientasi pelanggan memungkinkan UMKM membangun hubungan personel dan memahamikebutuhan pelanggan secara lebih mendalam, sementara inovasi membantu UMKM tetap relevan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Karena itu, keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan kemampuan memperoleh keuntungan jangka pendek, melainkan juga kemampuan beradaptasi, bereaksi cepat terhadap krisis, dan memanfaatkan peluang yang muncul dari ketidakpastian.

Faktor kompetensi pemilik seperti literasikeuangan, jaringan sosial, kapasitas inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi disebut memiliki peran penting dalam membangun ketahanan usaha.

“Pada akhirnya, kita harus menyadari dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini,keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya terbesar atau modal berlimpah, tetapi mereka yang paling adaptif, inovatif, dan paling dekat dengan pelanggannya. Inilah esensi pemasaran entrepreneurial, yang harus ditanamkan pada praktik bisnis sehari-hari terutama UMKM,” ujar Rifelly.

Rifelly menegaskan bahwa pemasaran entrepreneurial memandang keterbatasan bukan sebagai hambatan, melainkan sumber kreativitas yang mendorong UMKM untuk berinovasi, menciptakan solusi baru, dan menangkap peluang yang kerap terlewat oleh bisnis besar.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan kapabilitas kewirausahaan, dukungan kebijakan bagi inovasi dan jejaring UMKM, serta pembangunan pola pikir adaptif melalui pendidikan.

"Keberlanjutan UMKM tidak hanya menjaga usaha tetap bertahan, tetapi juga menjaga harapan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Indonesia,” ujar Rifelly.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata

Depok (ANTARA) - Guru Besar Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)Prof. Dyah Setyaningrummenekankan akuntabilitas keuangan negara tidak cukup diukur hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan publik mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Audit pemerintahan perlu bertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak (impact-based audit) agar mampu memperkuat tata kelola publik di Indonesia," kataDyah Setyaningrum di Kampus UI Depok, Senin.

Ia menjelaskan bahwa capaian nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembanganyang signifikan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai sekitar 97 persen pada kementerian/lembaga dan 91 persen pada pemerintah daerah.

Namun demikian, tingginya capaian kepatuhan administratif tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik maupun kepercayaan masyarakat.

“Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata,” ujar Dyah.

Lebih lanjut, Dyah mengatakan ada tiga persoalan utama dalam transformasi audit pemerintahan, yakni bagaimana menjembatani kesenjangan antara kepatuhan dan dampak, bagaimana memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi auditor, serta sejauh mana praktik audit nasional telah selaras dengan standar global.

Menurutnya, audit kinerja saat ini telah berkembang dari sekadar instrumen pengawasan menjadi alat strategis untuk menilai hasil dan dampak kebijakan publik. Berbasis kerangka Agency–Accountability–Theory of Change–Public Value, audit kinerja diarahkan untuk menelusuri keterkaitan antara input, proses, dan outcome sehingga kebijakan dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

Dyah juga menyoroti pentingnya pendekatan audit yang lebih terbuka dan kolaboratif. Keterlibatan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai dapat memperkayaanalisis serta memperkuat tindak lanjut rekomendasi audit.

Dalam konteks tersebut, kemampuan komunikasi auditor menjadi aspek penting agar hasil audit tidak berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi mampu mendorong perubahan kebijakan secara nyata.

Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui Standar Pemeriksaan KeuanganNegara (SPKN), Dyah menilai orientasi audit kinerja masih perlu diperluas menuju
pengukuran dampak.

Ia mencontohkan praktik internasional seperti impact audit dan follow-up audit di Kanada dan Inggris yang memungkinkan rekomendasi audit dapat dipastikan menghasilkan perubahan kebijakan dan manfaat publik yang terukur.

Selain itu, integrasi aspek keberlanjutan dan risiko iklim atau environmental, social, and governance (ESG) juga dinilai menjadi agenda penting dalam pengembangan audit pemerintahan ke depan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Dyah merekomendasikan sejumlah langkahstrategis, antara lain memperkuat posisi audit kinerja sebagai pilar utama akuntabilitas nasional, mengembangkan metodologi audit berbasis dampak, melembagakan keterlibatan pemangku kepentingan secara terarah, mengadopsi praktik terbaik global, serta memastikan tindak lanjut audit berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif.

“Akuntabilitas publik harus melampaui kepatuhan menuju penciptaan nilai publik. Audit kinerja adalah jembatan dari audit of compliance menuju audit to impact,” kata Prof. Dyah.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami percaya bahwa penerapan nilai-nilai Islamic Excellence (ISLEX), yang menekankan integritas, karakter, dan keunggulan akademik, menjadi fondasi penting dalam membentuk lulusan yang mampu berkontribusi di tingkat global,

Depok (ANTARA) - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sukses menempati peringkat ke-4 dunia dalam daftar 30 sekolah bisnis ekonomi Islam terbaik tahun 2026 dan menjadi sekolah ekonomi Islam terbaik di Indonesia

Pemeringkatan ini dirilis oleh DinarStandard dan diberitakan oleh Salaam Gateway pada Selasa (31/3). Dengan skor 75,3, FEB UI berhasil menempatkan diri sejajar dengan institusi global terkemuka.

Dekan FEB UI, Yulianti Abbas, Rabu menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjaga kualitas pendidikan dan riset di bidang ekonomi dan keuangan Islam.

“Kami percaya bahwa penerapan nilai-nilai Islamic Excellence (ISLEX), yang menekankan integritas, karakter, dan keunggulan akademik, menjadi fondasi penting dalam membentuk lulusan yang mampu berkontribusi di tingkat global,” ujarnya.

Dalam daftar pemeringkatan tersebut, International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) dari Malaysia menduduki peringkat pertama, disusul oleh Durham University di peringkat kedua, dan Universiti Malaya di peringkat ketiga.

FEB UI berada tepat di bawah tiga institusi tersebut, menunjukkan daya saing yang kuat di tingkat internasional.

Di Indonesia, FEB UI menempati posisi teratas, diikuti oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang berada di peringkat ke-14 dunia dan peringkat kedua nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan, FEB UI terus memperkuat implementasi nilai-nilai ISLEX melalui berbagai program akademik, kolaborasi internasional, serta kontribusi riset berkelanjutan.

Pendekatan ini tidakhanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memperluas jejaring global mahasiswa dandosen, sehingga FEB UI mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industridan masyarakat.

Pemeringkatan ini juga menjadi indikator meningkatnya daya saing institusi pendidikan tinggiIndonesia di kancah global, khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

Pengakuan internasional terhadap FEB UI menunjukkan bahwa kontribusi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah semakin mendapat perhatian luas.

Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dunia.

Ke depan, FEB UI diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan kualitas pendidikan, riset, serta kolaborasi strategis lintas negara.

Implementasi nilai nilai ISLEX akan terus diperluas sebagai identitas dan keunggulan FEB UI, sehingga fakultas ini tidak hanya menjadi pionir di Indonesia, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arah
perkembangan ekonomi Islam di tingkat global.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Depok (ANTARA) - Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI)Prof. Dony Abdul Chalid mengatakanliterasi keuangan menjadi kunci penting untuk membantu masyarakat memahami sekaligus menghindari dampak negatif perkembangan inovasi di sektor keuangan.

"Inovasi keuangan selama ini identik dengan hal positif. Perkembangan ini mendorong sistem keuangan menjadi lebih efisien, mempercepat perputaran uang, memperkuat peran lembaga keuangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan," kataDony Abdul Chalid di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa inovasi keuangan juga dapat memicu risiko serius jikatidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai.

Salah satu contohnya, adalah krisis keuangan global pada 2008, yang dipicu antara lain oleh rendahnya kehati-hatian dan munculnya moral hazarddalam pengembangan instrumen keuangan.Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemajuan disektor keuangan harus diikuti dengan kesiapan masyarakat dalam memahaminya.

“Perkembangan teknologi seperti digitalisasi, blockchain, dan kecerdasan buatan telah mengubahcara masyarakat mengambil keputusan keuangan. Kini, seseorang bisa mengakses berbagai produkkeuangan dengan mudah tanpa perantara. Di satu sisi hal ini memudahkan, tetapi di sisi lainmeningkatkan risiko kesalahan, karena keputusan sangat bergantung pada kemampuan individudalam memahami informasi,” ujar Prof. Dony.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat—terutama generasimuda yang semakin dipengaruhi tren seperti Fear of Missing Out (FOMO)— serta menurunnya
kepercayaan terhadap lembaga keuangan tradisional. Kondisi ini berpotensi mendorong keputusan investasi yang tidak rasional dan berisiko tinggi.

Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi sangat penting karena bukan hanya soal memahamiproduk keuangan, melainkan juga kemampuan mengelola keuangan, bersikap rasional, serta
memiliki orientasi jangka panjang demi kesejahteraan finansial. Untuk itu, peningkatan literasi keuangan harus menjadi prioritas bersama.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan institusikeuangan perlu berperan aktif dalam membangun kemampuan masyarakat agar lebih siapmenghadapi sistem keuangan yang semakin kompleks dan digital, katanya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mengukur yang tak pasti adalah fondasi kerja ilmiah; mengelola yang berisiko adalah amanah profesi dan amanah sosial,

Depok (ANTARA) - Guru besar bidang Manajemen Keuangan dan Risiko Pasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI)Prof. Zaafri Ananto Husodo mengatakan, pentingnya melakukan pengkajian pengelolaan risiko pasar dan keuangan.

Prof. Zaafri di kampus UI Depok, Selasa menekankan bahwa tantangan utama dunia keuangan saat ini tidak hanya terletak pada tingginya volatilitas, tetapi juga pada semakin eratnya keterhubungan antarpasar, tekanan likuiditas, perubahan perilaku investor, serta percepatan inovasi digital.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa risiko pasar tidak lagi dapat dipahami hanya dari satu indikatoratau satu kelas aset. Pasar saham, obligasi, valuta, dan komoditas kini semakin terhubung denganekosistem aset digital yang bergerak hampir tanpa jeda.

Dalam situasi tersebut, guncangan kecil dapatberhenti sebagai riak, namun juga berpotensi berkembang menjadi gejolak sistemik apabila saluran transmisi tidak dikenali dengan baik.

“Mengukur yang tak pasti adalah fondasi kerja ilmiah; mengelola yang berisiko adalah amanah profesi dan amanah sosial,” ujarnya.

Ia juga menguraikan bahwa volatilitas bukan sekadar angka statistik, melainkan gejala dari interaksi yang lebih dalam antara likuiditas, perilaku pelaku pasar, arus informasi, ketidakpastian, dan teknologi transaksi.

Oleh karena itu, manajemen risiko pasar perlu dibangun di atas pemahaman yang utuh mengenai arsitektur risiko pasar-yakni struktur yang menentukan bagaimana guncangan terbentuk, bergerak, dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Melalui buku orasi dan rangkaian risetnya, Prof. Zaafri turut mendorong pengembangan ilmumanajemen keuangan dan risiko pasar yang tidak berhenti pada aspek pengukuran semata.

Iamenekankan pentingnya membangun metodologi yang relevan bagi Indonesia, memperkuatkolaborasi antara akademisi, regulator, dan industri, serta menyiapkan talenta yang memiliki literasidata, literasi risiko, dan etika model.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tiga kali survei LPEM secara berturut-turut mengungkap mayoritas ahli tidak melihat perbaikan ekonomi Indonesia . Data penilaian kondisi ekonomi saat ini versus tiga bulan lalu, masih konsisten dengan hasil survei sebelumnya.

Dari 85 ekonom yang menjadi responden, tercatat ada 35 menilai lebih buruk, 32 (tidak berubah), 10 (lebih baik), 6 (jauh lebih buruk), dan 2 ekonom menyatakan ekonomi jauh lebih baik. Economic Experts Survey-Semester I 2026 merupakan, survei independen oleh LPEM FEB UI yang mengumpulkan pandangan para ekonom tentang kondisi ekonomi Indonesia, perkembangan kebijakan, dan prospek ke depan.

Survei ini merupakan putaran ketiga yakni 24 Februari hingga 9 Maret 2026, setelah sebelumnya dilakukan pada Maret dan Oktober 2025. Menariknya, selama tiga putaran berturut-turut, para ahli masih belum melihat peningkatan kondisi ekonomi Indonesia.

Riset FEB UI: Hilirisasi Tambang Bangun Masa Depan Ekonomi Inklusif di Indonesia



Sebanyak 85 ekonom menjadi responden survei ini. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Jambi.

Responden dari luar negeri berasal dari Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta beberapa institusi multinasional.

Perang AS-Israel vs Iran Berjalan Dua Pekan, Menko Airlangga Jabarkan Kondisi Ekonomi RI



Jika Saat Ini Ekonomi Masih Memburuk, Bagaimana 3 Bulan Lagi?

Mayoritas (42%) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak akan berubah dalam tiga bulan ke depan. Tingkat keyakinan para ahli berada di 7,47, menunjukkan ketidakpastian cukup masih tinggi. Rata-rata respons tercatat -0,11, sedikit membaik dari survei sebelumnya -0,13. Namun perubahannya sangat kecil. Karena itu prospek pertumbuhan ekonomi masih terlihat lesu.

Penilaian Inflasi Saat Ini dan 3 Bulan ke Depan

Kondisi Saat Ini: Mayoritas ahli (67%) menilai inflasi lebih tinggi dibanding tiga bulan lalu. Rata-rata penilaian mencapai +0,71, meningkat dari hasil survei sebelumnya +0.47. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga barang dan jasa dapat menggerus daya beli masyarakat.

Tiga Bulan ke Depan: Mayoritas ahli (75%) memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat. Rata-rata penilaian mencapai +0,91 dengan tingkat keyakinan 7,60, menunjukkan kekhawatiran yang menguat. Sebagian ahli mengaitkan prospek ini dengan ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global dan pasar energi, sehingga mendorong kenaikan harga domestik.

Penilaian Lingkungan Bisnis Saat Ini dan 3 Bulan ke Depan

Kondisi Saat Ini: Mayoritas ahli (45%) menilai kondisi lingkungan bisnis memburuk dibandingkan tiga bulan lalu. Rata-rata penilaian tercatat -0,67, lebih rendah dari survei sebelumnya -0,45, menandakan perbaikan yang sempat muncul tidak bertahan lama.

Tiga Bulan ke Depan: Mayoritas ahli (47%) memperkirakan kondisi lingkungan bisnis akan tetap tidak berubah. Bahkan 46% ahli justru memperkirakan kondisi memburuk. Rata-rata respons tercatat -0,49, lebih tinggi dari survei sebelumnya -0,28. Hal ini menunjukkan kekhawatiran para ahli terus menumpuk.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis Economic Experts Survey Semester I 2026, yang memandang kondisi ekonomi Tanah Air belum memiliki peningkatan.

Survei tersebut merupakan putaran ketiga yang diikuti oleh 85 ahli ekonomi setelah survei sebelumnya pada Maret dan Oktober 2025. Dalam ketiga putaran tersebut, para ahli ekonomi menilai belum ada peningkatan terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Dalam survei tersebut, sebanyak 42 persen responden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak akan berubah dalam tiga bulan ke depan.

"Tingkat keyakinan para ahli berada di 7,47, menunjukkan ketidakpastian masih cukup tinggi. Rata-rata respons tercatat -0,11, sedikit membaik dari survei sebelumnya -0,13," tulis LPEM dalam survei tersebut.

Meski begitu, perubahan rata-rata respons masih sangat kecil sehingga prospek pertumbuhan ekonomi masih terlihat lesu.

Kemudian, sebanyak 67 persen responden menilai saat ini inflasi lebih tinggi dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,71, meningkat dari hasil survei sebelumnya +0,47. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga barangan dan jasa dapat menggerus daya beli masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, sebanyak 75 persen responden memperkirakan dalam tiga bulan ke depan tekanan inflasi akan meningkat.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,91 dengan tingkat keyakinan 7,60, menunjukkan kekhawatiran yang menguat," jelas LPEM FEB UI.

Adapun sebagian ahli mengaitkan prospek ini dengan ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global dan pasar energi sehingga mendorong kenaikan harga domestik.

Sementara itu, dari sisi lingkungan bisnis, sebanyak 45 persen menilai saat ini bisnis memburuk dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian tercatat -0,67, lebih rendah dari survei sebelumnya -0,45, menandakan perbaikan yang sempat muncul tidak bertahan lama," ungkapnya.

Kemudian, sebanyak 47 persen memperkirakan dalam tiga bulan ke depan kondisi lingkungan bisnis akan tetap dan tidak berubah. Bahkan, 46 persen ahli justru memperkirakan kondisi akan memburuk.

"Rata-rata respons tercatat -0,49, lebih tinggi dari survei sebelumnya -0,28. Hal ini menunjukkan kekhawatiran para ahli terus menumpuk," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ahli ekonomi meragukan efektivitas kebijakan fiskal saat ini dalam mendukung stabilitas ekonomi.

Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) melaporkan, sebanyak 18 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif dan 34 responden menilai tidak efektif.

"Sehingga total 52 dari 85 responden memberikan penilaian negatif," tulis hasil Survei LPEM Ahli Ekonomi Semester I-2026.

Sebagai perbandingan, sebanyak 18 responden menilai kebijakan fiskal tidak memberikan dampak yang berarti.

Sementara itu, sebanyak 13 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 2 responden yang menilai sangat efektif.

"Rata-rata skor sebesar -0,62 menunjukkan bahwa persepsi secara keseluruhan masih berada pada sisi yang kurang efektif dalam skala penilaian," tambah laporan tersebur.

Namun demikian, angka ini mencerminkan sedikit perbaikan dibandingkan dengan survei sebelumnya yang mencatat rata-rata skor -1,05.

Dengan kata lain, temuan ini mengindikasikan meskipun penilaian para ahli masih cenderung berhati-hati, persepsi terhadap efektivitas kebijakan fiskal menunjukkan kecenderungan yang sedikit lebih positif dibandingkan sebelumnya.

Para responden juga melaporkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,84 dari 10.

Kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan kurs cenderung negatif

Survei yang sama menunjukkan, para ekonom berpandangan efektivitas kebijakan moneter saat ini menunjukkan pola yang lebih beragam dibandingkan dengan bidang kebijakan lainnya.

Sebanyak 35 responden menilai kebijakan moneter tidak memberikan dampak yang berarti dalam mengendalikan inflasi maupun mengelola nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, 26 responden ekonom menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan 4 responden menilai sangat tidak efektif.

Penilaian yang lebih positif juga muncul, dengan 18 responden menilai kebijakan moneter efektif dan 2 responden menilai sangat efektif.

"Rata-rata skor tercatat sebesar -0,14, yang berada cukup dekat dengan titik netral pada skala penilaian. Nilai ini menunjukkan perbaikan yang cukup jelas dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,66," terang dia.

Perubahan tersebut mengindikasikan, persepsi terhadap kinerja kebijakan moneter menjadi lebih positif dari waktu ke waktu.

Para responden juga melaporkan tingkat keyakinan yang cukup kuat terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,46.

Kebijakan sektor keuangan belum cukup dukung stabilitas

Survei LPEM UI mengatakan, penilaian terhadap kebijakan sektor keuangan saat ini cenderung berada pada sisi yang kurang efektif dalam skala penilaian.

Sebanyak 11 responden menilai kebijakan tersebut sangat tidak efektif dan 32 responden menilai tidak efektif.

"Yang berarti sekitar setengah dari total responden memberikan pandangan yang jelas tidak menguntungkan," ungkap laporan yang sama.

Selain itu, 27 responden berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penilaian yang lebih positif masih terbatas, dengan 14 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 1 responden yang menilai sangat efektif.

Rata-rata skor keseluruhan tercatat sebesar -0,60, yang menunjukkan evaluasi yang relatif lemah terhadap kerangka kebijakan yang ada.

Nilai ini mencerminkan penurunan yang cukup nyata dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,22.

Perubahan tersebut mengindikasikan persepsi para ahli terhadap efektivitas kebijakan sektor keuangan menjadi lebih pesimistis.

Meskipun demikian, tingkat keyakinan responden terhadap penilaian yang mereka berikan tetap relatif kuat, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,78.

Butuh stimulus kebijakan, sektor ketenagakerjaan masih terbatas

Para ahli menilai kebijakan yang berlaku saat ini hanya memiliki efektivitas yang terbatas dalam memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja.

Sebanyak 15 responden menilai kebijakan tersebut sangat tidak efektif dan 28 responden menilai tidak efektif.

Sementara itu, kelompok terbesar responden, yaitu 36 orang, berpendapat kebijakan yang ada tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

Penilaian yang lebih positif relatif sedikit, dengan 5 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 1 responden yang menilai sangat efektif.

Rata-rata skor keseluruhan tercatat sebesar -0,45, yang mencerminkan penilaian yang sedikit negatif terhadap efektivitas kebijakan.

Nilai ini menunjukkan pandangan yang lebih berhati-hati dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,20.

Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi terhadap dampak kebijakan terhadap kondisi pasar tenaga kerja cenderung melemah dari waktu ke waktu.

Meskipun demikian, responden tetap menunjukkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,66.

Secara keseluruhan, penilaian tahun ini menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi terhadap kebijakan moneter.

Para ahli ekonomi kini menilai kebijakan moneter memainkan peran yang lebih kuat dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan periode sebelumnya.

Meskipun penilaiannya masih sedikit berada di bawah titik netral, perubahan ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan moneter.

Sebaliknya, persepsi terhadap kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan pasar tenaga kerja menjadi sedikit lebih negatif.

"Perubahan ini relatif kecil dan tidak menunjukkan pergeseran pandangan yang besar, tetapi mengindikasikan para pakar masih bersikap berhati-hati dalam menilai efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja," tutup laporan tersebut.

Sebagai informasi, survei ini secara khusus mengumpulkan persepsi para ahli mengenai kondisi ekonomi dan sosial, serta perkembangan kebijakan, dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya dan mengevaluasi ekspektasi masa depan.

Survei Independen oleh LPEM FEB UI ini bertujuan untuk memperoleh wawasan para ahli ekonomi pada lanskap ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen terhadap diskusi kebijakan yang berwawasan dan perkembangan masa depan negara.

Survei ini dilakukan dari 24 Februari hingga 9 Maret 2026 melalui platform survei online.

Sampel terdiri dari 85 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, dari akademisi, lembaga penelitian, think tanks, sektor swasta, dan organisasi atau institusi multinasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat bahwa PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) berkontribusi senilai Rp173,4 triliun terhadap perekonomian nasional sepanjang 2018 – 2024.

Dalam riset bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial Ekonomi PT Amman Mineral Nusa Tenggara, aktivitas operasional dan investasi AMMAN rata-rata berkontribusi Rp24,8 triliun per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024.

Kepala Kajian Natural Resources and Energy Studies LPEM FEB UI, Uka Wikarya, menjelaskan kontribusi AMMN menggunakan pendekatan economic multiplier berbasis Inter-Regional Input-Output (IRIO). Artinya, dampak tidak hanya berasal dari belanja langsung, tetapi juga efek domino pada rantai pasok.

“Kegiatan operasional AMMAN menciptakan rangkaian efek berganda. Misalnya, kebutuhan penyediaan makanan bagi ribuan karyawan turut menghidupkan usaha para petani, peternak, dan penyedia bahan pangan lokal,” pungkas Uka Wikarya dalam paparannya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kajian itu mencatat peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp67,6 triliun selama 2018–2024. Hal tersebut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,024 hingga 0,098 poin persentase, atau setara mengentaskan sekitar 80.000 hingga 206.000 orang dari garis kemiskinan.

Dari sisi fiskal, AMMAN juga memberikan setoran substansial kepada kas negara. Total kontribusi fiskal, baik melalui pajak, royalti, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencapai Rp39,05 triliun dalam 7 tahun terakhir.

Selain itu, ekspor perusahaan yang mencapai US$10,29 miliar selama periode kajian menghasilkan penghematan devisa bersih sebesar US$7,66 miliar.

Dalam aspek ketenagakerjaan, operasional AMMAN rata-rata menghasilkan 55.000 lapangan kerja per tahun secara nasional. Angka serapan tenaga kerja ini mencapai puncaknya pada 2024 dengan lebih dari 105.000 kesempatan kerja, baik melalui jalur operasional langsung maupun rantai pasok domestik.

Ke depan, LPEM FEB UI memproyeksikan pengoperasian penuh smelter tembaga AMMAN akan meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat hilirisasi mineral nasional. Hal ini diharapkan mendorong perkembangan industri hilir berbasis logam seperti sektor elektronik dan manufaktur secara berkelanjutan.

Sementara itu, AMMN juga tengah berpacu dengan waktu menjelang berakhirnya masa relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga pada April 2026.

Perseroan diketahui mengajukan izin ekspor konsentrat seiring kondisi kahar atau force majeuresmelter tembaga perseroan pada Juli 2025. Hal ini pun mengakibatkan kegiatan operasional smelter dihentikan sementara waktu.

Vice President Corporate Communications Amman Mineral, Kartika Octaviana, menyatakan bahwa perseroan terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala teknis dan melakukan fixing pada sisa isu operasional. Langkah itu seturut dengan komitmen AMMN untuk menjalankan mandat hilirisasi secara penuh.

“Kami terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala teknis yang ada. Kita lihat sampai akhir April nanti, semoga semuanya lancar sesuai amanat pemerintah,” ucap Kartika dalam kesempatan yang sama.

Hingga saat ini, AMMN belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan rencana pengajuan perpanjangan relaksasi ekspor kembali kepada pemerintah. Kartika menyatakan bahwa fokus utama manajemen adalah memaksimalkan fasilitas yang ada daripada berspekulasi mengenai permohonan izin baru.

Meskipun sempat menghadapi kendala teknis, manajemen melaporkan bahwa sejak Januari 2026, fasilitas pemurnian tersebut sudah mulai kembali beroperasi secara parsial dan terus ditingkatkan kapasitasnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 diproyeksikan sebagai instrumen stabilisasi hubungan ekonomi bilateral.

Ini terjadi di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan AS pasca kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2025.

Namun, di balik potensi stabilisasi tersebut, terdapat implikasi struktural terhadap perdagangan, industri, hingga ruang kebijakan ekonomi Indonesia.

Laporan Trade and Industry Brief Februari 2026 yang dirilis Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) secara khusus membedah peluang dan risiko hasil kesepakatan tersebut, terutama pada aspek tarif, hambatan non-tarif, kebijakan industri, hingga investasi strategis mineral kritis.

Eliminasi tarif yang tidak berimbang

Salah satu poin utama dalam kesepakatan ART adalah penghapusan tarif timbal balik yang sebelumnya diberlakukan AS.

Namun, LPEM FEB UI mencatat, penghapusan tersebut tidak sepenuhnya simetris.

“Kesepakatan ART awalnya diharapkan dapat memuat komitmen penurunan tarif timbal balik yang berimbang. Namun, jika ditinjau secara detail, peluang bagi Indonesia tidak cukup signifikan," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya.

"Sebagai imbalannya, AS menurunkan bea masuk tambahan atas MFN untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia hingga nol persen, meliputi minyak sawit, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk otomotif, komputer, pesawat terbang dan tekstil," imbuh lembaga itu.

Meski demikian, laporan tersebut menekankan bahwa pembebasan tarif tersebut memiliki batasan penting.

“Pemberian tarif nol persen untuk tekstil bersifat conditional, menggunakan mekanisme tarif kuota (TRQ) dan persyaratan asal tertentu berdasarkan kandungan lokal atau local content. Artinya, peluang tarif atas 1.819 produk tersebut tidak hanya diberikan pada Indonesia, tetapi juga telah diberikan AS bagi negara mitra lainnya, sehingga tidak secara otomatis memberikan keunggulan bagi produk Indonesia di pasar AS," ungkap LPEM FEB UI.

Dari sisi sektoral, laporan menyebut bahwa penurunan tarif akan memberi dampak berbeda.

Penurunan tarif akan memberikan dampak sektoral yang berbeda. Sektor yang berpotensi paling diuntungkan adalah tekstil dan pakaian, produk makanan, dan alas kaki, karena ketiganya memiliki tarif awal tertinggi.

Sementara itu, sektor kulit dan produk manufaktur ringan lainnya akan mendapat manfaat moderat karena tarifnya masih berada di level menengah.

Sebaliknya, sektor seperti kimia, logam, energi, dan elektronik memperoleh manfaat relatif terbatas karena tarif awalnya sudah rendah sehingga ruang penurunan tarif tidak terlalu besar.

Namun, laporan LPEM FEB UI juga menggarisbawahi bahwa dalam dokumen AS terdapat indikasi sektor kritikal yang justru cenderung menguntungkan AS karena struktur tarifnya lebih rendah.

Penyempitan ruang kebijakan non-tarif

Di luar tarif, perhatian utama tertuju pada komitmen Indonesia dalam penyelarasan hambatan non-tarif (NTMs), termasuk standar sanitari dan fitosanitari (SPS) serta technical barriers to trade (TBT).

“Meskipun target utama Indonesia adalah penurunan tarif, dimensi non-tarif (NTMs) justru menjadi isu paling krusial dan dominan dalam ART. Penurunan NTMs pada praktiknya menjadi prasyarat bagi konsesi tarif dari AS," kata LPEM FEB UI.

Data dalam laporan menunjukkan bahwa AS memiliki intensitas NTMs sektoral yang tinggi, dan pengurangan NTMs secara selektif berpotensi berdampak besar terhadap arus perdagangan.

“Literatur menunjukkan bahwa dampak biaya perdagangan dari NTMs lebih besar dibandingkan tarif, bahkan dapat mencapai tiga kali lipat pada produk tertentu dan dua kali lipat pada produk manufaktur serta produk pertanian," jelas lembaga tersebut.

Pengurangan NTMs untuk satu negara tanpa perlakuan serupa terhadap mitra lain juga dinilai berisiko melanggar prinsip WTO.

Menurut perjanjian WTO, setiap negara berhak menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan konsumen, mengimplementasikan lingkungan dan keamanan.

Pada kondisi tertentu kebijakan tersebut dibenarkan dan bukan dianggap sebagai hambatan perdagangan. Syarat utama adalah kebijakan tersebut didasarkan pada scientific evidence dan sejalan dengan standar internasional.

LPEM FEB UI juga mencatat risiko penurunan otoritas regulator domestik jika harmonisasi standar dilakukan secara luas.

Standar produk AS umumnya lebih ketat dibandingkan dengan standar yang diterapkan oleh Indonesia.

"Dengan demikian sektor usaha Indonesia, terutama UMKM akan lebih sulit memenuhi standar karena biaya kepatuhan yang akan relatif meningkat," ucap lembaga tersebut.

LPEM FEB UI menyebut, harmonisasi TBT pada produk manufaktur berpotensi melemahkan otoritas regulator (Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perindustrian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan lainnya) dan berimplikasi pada peningkatan impor dari AS pada sektor otomotif, alat kesehatan dan farmasi, serta suku cadang dan produk manufaktur umum.

Hal serupa terjadi pada sektor pertanian.

“Kesepakatan ini akan melemahkan otoritas lembaga karantina dan regulator pangan nasional serta berkurangnya kontrol pengawasan terhadap produk pertanian yang masuk ke Indonesia," tulis lembaga tersebut.

Pembatasan instrumen pengendalian impor dan TKDN

Risiko lain yang disorot adalah pembatasan instrumen pengendalian impor seperti kuota dan lisensi impor.

“Dengan dihilangkannya kebijakan ini khusus untuk produk asal AS akan menyebabkan impor singkat tak terkendali pada produk sensitif tertentu seperti produk tekstil dan UMKM di sektor-sektor tersebut," ujar LPEM FEB UI.

Lebih jauh, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga dinilai tertekan.

“Pengecualian kewajiban local content dan spesifikasi domestik bagi produk dan perusahaan AS berisiko melemahkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini digunakan sebagai instrumen dominan kebijakan industri," kata lembaga penelitian itu.

Menurut laporan tersebut, tanpa kewajiban TKDN, produk asal AS dapat lebih mudah masuk dan bersaing dengan produk dalam negeri, terutama pada sektor teknologi, alat kesehatan, dan industri padat modal lainnya.

Komitmen pembelian dan risiko ketergantungan impor

Komitmen Indonesia untuk meningkatkan pembelian produk AS juga menjadi sorotan.

“Komitmen dalam Annex IV mewajibkan Indonesia memfasilitasi peningkatan impor energi, komoditas industri, manufaktur, dan produk pertanian dari AS dalam nilai dan volume tertentu yang nilainya sangat besar, terutama untuk minyak mentah, LPG, dan olahan, batubara metalurgi, pesawat terbang, dan kapas," papar LPEM FEB UI.

Lembaga itu memperingatkan implikasi jangka panjang dari komitmen tersebut.

“Dalam jangka panjang, komitmen ini dapat menciptakan trade diversion dan ketergantungan terhadap pasokan strategis pada satu mitra dagang. Struktur perdagangan menjadi kurang terdiversifikasi dan lebih rentan terhadap gangguan eksternal," tulis LPEM FEB UI.

Kebijakan industri, BUMN, dan hilirisasi

Kesepakatan ART juga mengatur disiplin kebijakan industri dan pembatasan subsidi non-komersial.

“Kesepakatan ART mengatur disiplin kebijakan industri melalui kewajiban BUMN bertindak berdasarkan pertimbangan komersial, pembatasan subsidi non-komersial, larangan diskriminasi terhadap perusahaan AS, serta pelarangan persyaratan transfer teknologi sebagai syarat investasi dan akses pasar," jelas LPEM FEB UI.

Laporan menilai bahwa jika ketentuan tersebut dijalankan, peran negara untuk menggunakan industrial policy dan hilirisasi akan semakin terbatas.

Dalam konteks mineral kritis, laporan menampilkan data produksi dan cadangan nikel, tembaga, dan bauksit Indonesia yang signifikan. Namun, terdapat potensi fragmentasi investasi.

Bila kesepakatan ini dijalankan akan berpotensi meningkatkan konsentrasi investasi dan rantai pasok mineral kritis ke AS.

Konteks dengan kondisi saat ini di mana pola perdagangan mineral Indonesia, terutama pada produk nikel dan turunannya, lebih terdiversifikasi dan terintegrasi dengan rantai pasok Asia Timur (China, Korea, dan Jepang) dalam ekosistem baterai dan manufaktur global.

“Kondisi ini dalam jangka panjang akan menurunkan kendali domestik atas struktur daya mineral, atau memicu industrial upgrading berbasis mineral kritis. Struktur rantai perdagangan dan industri menjadi kurang fleksibel dalam diversifikasi pasar dan mitra investasi," papar LPEM FEB UI.

Trade facilitation dan tantangan interoperabilitas

Kesepakatan juga mencakup penyederhanaan prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan.

Tujuan pengaturan fasilitasi perdagangan dan pengesahan asal barang secara meningkatkan efisiensi logistik sekaligus memastikan kepastian aturan, yang secara konseptual bisa meningkatkan efisiensi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Namun, LPEM FEB UI memberi catatan penting.

“Tanpa interoperabilitas sistem kepabeanan dan digital customs yang terintegrasi secara real-time, manfaat trade facilitation bagi Indonesia akan terbatas dan hanya mempercepat impor dibandingkan dengan ekspor," ungkap lembaga itu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang