Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut ke China untuk melakukan negosiasi terkait dengan utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Sebagai Bendahara Negara, dia memastikan bakal ikut bertemu dengan pihak kreditur dari China apabila nantinya APBN ikut serta menanggung utang proyek KCJB.

"Kalau saya [APBN] yang bayar, saya akan ke China. Saya sendiri, tetapi saya belum tahu ya. Saya akan double check lagi," kata Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Namun demikian, Purbaya enggan menyampaikan pendapatnya mengenai keikutsertaan APBN dalam melunasi utang Whoosh. Sebelumnya, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu sempat mengutarakan penolakannya ihwal keterlibatan APBN dalam menanggung utang proyek tersebut.

Apalagi, Purbaya menyoroti bahwa dividen BUMN saat ini tidak lagi masuk ke kas negara melainkan ke Danantara Indonesia. Hal ini berkaitan karena konsorsium BUMN pemilik saham Indonesia pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) berada di bawah Danantara.

Pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Kita lihat kondisinya dari China seperti apa. Apa persyaratan dari China," ujarnya sata ditanya mengenai apabila APBN bakal ikut menanggung utang Whoosh.

Di sisi lain, Purbaya memastikan selalu dilibatkan dalam pembicaraan soal pelunasan utang KCJB. Namun, dia mengaku belum sempat mengetahui perkembangan terbaru sebagaimana yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi beberapa hari lalu.

"Kalau yang tadi kan selalu ada perkembangan-perkembangan kan, tetapi saya enggak tahu final apa belum. Nanti kan pasti saya dikasih tahu," tuturnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo mengonfirmasi bahwa APBN akan diikutsertakan sebagai sumber pelunasan utang proyek kongsi Indonesia dan China itu.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Namun demikian, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa dalam perkembangan terbaru Danantara masih memfinalisasi keputusan ihwal penanganan utang Whoosh.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun. Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti.

"Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas," tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

"Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih," jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Jaminan dari Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa APBN akan dilibatkan dalam proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Sekadar informasi, pemerintah dan Danantara tengah berupaya dalam negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat dengan pihak China. Kendati skema proyek berdasarkan business-to-business (B2B), penyertaan APBN kini masih masuk dalam opsi untuk merestrukturisasi utang triliunan rupiah itu.

"Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak," terang Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025).

AHY, sapaan akrabnya, menyebut kementeriannya juga ikut bernegosiasi dengan pihak China untuk penanganan utang salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu. Mereka juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Danantara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenko Perekonomian serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling feasible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," tuturnya.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan, pembahasan untuk pengembangan KCJB baru akan dibahas setelah urusan restrukturisasi tuntas.

Mengenai keikutsertaan APBN dalam menangani utang triliunan rupiah itu, AHY enggan memerinci lebih dalam seperti apa opsi yang terbuka dibahas dengan Danantara. Untuk diketahui, sebelumnya Danantara sempat mengusulkan agar APBN ikut menanggung beban utang KCJB atau Whoosh.

Salah satu tujuannya untuk menjaga kesehatan keuangan BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, selaku pemimpin konsorsium BUMN Indonesia yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Salah satu opsi yang digodok adalah untuk menyerahkan pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun ke pemerintah.

"Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah, APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain," ucap AHY.

Adapun negosiasi dengan Danantara, lanjut AHY, terkait pembagian beban penyelesaian penanganan utang ini masih dibahas secara tertutup.

"Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Karena begini teman-teman mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruangnya. Ruang dan diberikan sekali lagi proses yang juga mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita," terang pria yang juga menjabat Dewan Pengawas Danantara itu.