Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk melakukan negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Namun, ia menyampaikan syarat ke Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani soal lawatan itu saat keduanya bertemu di Kementerian Keuangan, kemarin pagi (3/12). Menurut Purbaya, permintaan Danantara cukup beragam.

"Jadilah (ikut ke China bersama Danantara). Cuma kita belum (putuskan kapan berangkat ke China), saya bilang begini, 'Saya enggak tahu di China ketemu siapa," ujar Purbaya usai Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Sang Bendahara Negara kemudian mengungkapkan syarat sebelum berangkat ke China. Purbaya ingin memastikan terlebih dahulu, pihak mana yang akan ditemui di Negeri Tirai Bambu.

Purbaya mempertanyakan apakah delegasi Indonesia akan bertemu China Development Bank (CDB) atau justru National Development and Reform Commission (NDRC).

"Nanti kalau sudah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kita ke China. Kalau enggak, saya di China ketemu siapa, enggak jelas," tegasnya.

Di lain sisi, Purbaya menekankan belum ada opsi penyelesaian yang clear. Ia mengatakan saat ini baru ada gambaran besar terkait apa yang mesti dilakukan Indonesia ke depan.

Purbaya menyebut pemerintah masih mencari bentuk yang tepat dalam penyelesaian utang Whoosh. Nantinya, diskusi lanjutan akan dilakukan oleh tim teknis Danantara, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), dan Kementerian Keuangan.

Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Sekitar 75 persen di antaranya diperoleh dari pinjaman China Development Bank.

Sementara, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yakni gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd 40 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti.

"Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas," tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

"Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih," jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Jaminan dari Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menegaskan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) alias Whoosh akan melibatkan pemerintah dan Danantara.

Seperti diketahui, Whoosh menelan biaya investasi sekitar sekitar US$7,27 miliar atau Rp120,44 triliun. Mayoritas atau sekitar 75% proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan Danantara akan berfokus pada aspek operasional Whoosh. Di sisi lain, pemerintah akan bertanggung jawab pada sisi infrastruktur.

“Mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional daripada Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” kata Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dony menjelaskan alasan Danantara bertanggung jawab terhadap sisi operasional itu sejalan dengan disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, dia menyebut Whoosh telah memberikan segudang manfaat untuk masyarakat hingga perekonomian negara.

“Jadi kami bertanggung jawab terhadap operasional daripada Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” tambahnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, Indonesia bukan negara sembarangan. Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut.

Untuk itu, Kepala Negara RI itu meminta PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan hal tersebut, mengingat upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah.

Prabowo juga menyampaikan semua sarana transportasi umum adalah tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya merupakan tanggung jawab presiden.

“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan APBN akan ikut menanggung beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Atau Whoosh. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Selain opsi PSO, lanjut Rosan, pemerintah turut mengkaji opsi menyerahkan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Adapun KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.

Rosan menyebut pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya oleh pemerintah dan badan usaha.

"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi kami sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana transportasi adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk sarana dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain," kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Akan tetapi, Rosan tidak memerinci lebih lanjut kapan PSO itu akan dianggarkan dalam APBN. Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara tengah mendorong upaya negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Kereta Cepat. Pembiayaan proyek itu 25% berasal dari ekuitas KCIC, dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar pengembangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak hanya sampai Surabaya, Jawa Timur saja, melainkan juga sampai ke Banyuwangi.

Permintaan Prabowo tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (5/11/2025).

Adapun, terdapat sejumlah perusahaan terbuka yang berperan dalam proyek Whoosh, termasuk BUMN karya. Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Sementara itu, dari perwakilan China, terdapat konsorsium perusahaan perkeretaapian melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Kedua konsorsium tersebut kemudian membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang menjadi operator Whoosh.

Pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan porsi 75%. Sementara itu, 25% sisanya merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40 persen).

Komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. alias WIKA 33,36%, PT Perkebunan Nusantara 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atau JSMR sebesar 7,08%.

Sementara itu, pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd terdiri dari CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Sejak resmi beroperasi penuh pada 17 Oktober 2023, proyek ambisius yang diinisiasi Presiden ketujuh RI Joko Widodo itu menyisakan polemik utang sekitar Rp119 triliun. Dengan kepemilikan 60 persen, porsi kewajiban yang harus ditanggung Indonesia mencapai sekitar Rp71,4 triliun.

Dengan beban utang tersebut, kinerja keuangan emiten yang terlibat langsung dalam konsorsium menjadi sorotan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) membukukan pendapatan Rp21,08 triliun per akhir September 2025, turun 6,11 persen dari Rp22,45 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan tol sebagai kontributor utama naik 5,31 persen menjadi Rp13,41 triliun dari Rp12,74 triliun. Pendapatan usaha lainnya relatif stabil di Rp1,10 triliun, turun tipis 0,66 persen secara tahunan.

Sementara itu, beban pokok menurun 12,68 persen menjadi Rp12,50 triliun dari Rp14,32 triliun, sehingga laba kotor naik 5,48 persen menjadi Rp8,57 triliun sepanjang Januari–September 2025.

Namun setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya, JSMR mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2,72 triliun, turun 17,33 persen dari Rp3,3 triliun pada kuartal III 2024.

Total aset JSMR tumbuh 4,29 persen menjadi Rp155,02 triliun. Liabilitas naik 4,71 persen menjadi Rp94,04 triliun, sedangkan ekuitas meningkat 3,65 persen menjadi Rp60,98 triliun.

Berdasarkan catatan, JSMR pada 30 Juli 2025 memberikan pinjaman pemegang saham senilai Rp116,49 miliar kepada PSBI. Langkah tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi.

“Transaksi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan cash deficiency support PT Kereta Cepat Indonesia China tahun 2023–2024 yang dilakukan melalui PSBI,” tulis keterbukaan informasi JSMR.

Nilai pinjaman tersebut dicatatkan sebagai pengalihan kas menjadi piutang lain-lain. Manajemen memastikan tidak ada perubahan pada pendapatan maupun beban setelah transaksi tersebut.

Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencatat kerugian bersih Rp3,21 triliun pada Januari–September 2025, berbalik dari laba Rp741,43 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan kinerja ini seiring pendapatan bersih yang turun 27,54 persen menjadi Rp9,09 triliun dari Rp12,54 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan dari segmen infrastruktur dan gedung turun 41,73 persen menjadi Rp3,95 triliun, kemudian segmen industri turun 25,36 persen menjadi Rp2,63 triliun.

WIKA mencatat beban pokok sebesar Rp8,33 triliun, turun 27,46 persen. Laba kotor turun 28,46 persen menjadi Rp758,31 miliar. Setelah memperhitungkan beban dan pendapatan lain, WIKA mencatat rugi usaha Rp215,99 miliar, berbalik dari laba usaha Rp3,94 triliun tahun sebelumnya.

Aset WIKA tercatat Rp57,01 triliun, liabilitas Rp48,44 triliun, dan ekuitas Rp8,57 triliun per 30 September 2025.

Perseroan masih menunggu kepastian pembayaran klaim Rp5,01 triliun atas proyek Whoosh, yang tercatat sebagai piutang pada penyelesaian kontrak. Nilai tersebut merupakan permohonan pembayaran atas cost overrun yang timbul selama konstruksi dan masih dinegosiasikan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyatakan bahwa penguatan fundamental dan dukungan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi kondisi industri infrastruktur yang menantang.

“Kami aktif membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders kami, karena diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar langkah penguatan dan penyehatan ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Agung, Jumat (31/10/2025).

Berdasarkan catatan, manajemen WIKA sempat optimistis bahwa keterlibatan perseroan dalam proyek kereta cepat akan memberikan dorongan positif bagi kinerja perusahaan.

Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan WIKA pada periode itu, menyampaikan bahwa perseroan telah mencatatkan penjualan penuh dari nilai kontrak seiring rampungnya fase konstruksi.

"Dengan selesainya fase konstruksi, menandakan tercatatnya penjualan sepenuhnya dari nilai kontrak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di mana WIKA mengerjakan 30% dari nilai konstruksi KCJB," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/10/2023).

Nilai konstruksi proyek Whoosh tercatat US$7,3 miliar atau sekitar Rp109,5 triliun. Dengan porsi kerja 30 persen, WIKA diperkirakan meraup sekitar Rp32,85 triliun dari proyek tersebut.

Mahendra menyampaikan bahwa perbaikan kinerja keuangan menjadi fokus transformasi perusahaan, termasuk melalui strategi refocusing proyek dengan meningkatkan porsi pekerjaan dari pemerintah yang memiliki skema pembayaran progresif.

"Dengan model pembayaran ini, perseroan mengupayakan pengelolaan arus kas dapat dilakukan secara mandiri di setiap proyek tersebut serta menghindari terjadinya defisit pada arus kas di proyek," tutur Mahendra.

Adapun posisi Sekretaris Perusahaan WIKA berubah sejak 21 Mei 2025 dan kini dijabat oleh Ngatemin

Presiden Prabowo Subianto optimistis polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh dapat teratasi.

Ia mengaku telah mempelajari persoalan yang tengah jadi sorotan publik belakangan. Prabowo pun percaya diri dapat mengatasi persoalan tersebut.

"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo menyebut bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan sumber daya yang melimpah.

Ia pun meminta agar seluruh pihak tidak mengkhawatirkan persoalan Whoosh tersebut.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh, harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat," ucap dia.

Prabowo juga memastikan selaku Presiden RI ia akan bertanggung jawab atas polemik utang Whoosh yang belakangan menjadi sorotan.

Utang Whoosh belakangan menjadi polemik. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu.

Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Whoosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dikelola PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB). Sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo telah mengeluarkan perintah khusus ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan juga Danantara terkait utang KCJB Whoosh.

Ia berkata perintah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi. Pras menyebut Prabowo meminta Purbaya dkk. mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah memberi subsidi sekitar 60 persen biaya layanan kereta api, sehingga masyarakat selaku pengguna layanan kereta api membayar 20 persen sisanya.

Menurutnya, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) itu adalah bentuk negara hadir menyediakan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas. 

"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo lalu menjelaskan sumber dana untuk subsidi 60 persen tersebut. Ia menyatakan uang itu juga berasal dari rakyat, mulai dari pajak yang dibayarkan rakyat hingga kekayaan negara.

Ia menyatakan pemberian subsidi itu merupakan tugas pemerintah, di saat rakyat membayar pajak, maka pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden, ia menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujarnya.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucapnya.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung. Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations (PSO)," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah memberi subsidi sekitar 60 persen biaya layanan kereta api, sehingga masyarakat selaku pengguna layanan kereta api membayar 20 persen sisanya.

Menurutnya, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) itu adalah bentuk negara hadir menyediakan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas. 

"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo lalu menjelaskan sumber dana untuk subsidi 60 persen tersebut. Ia menyatakan uang itu juga berasal dari rakyat, mulai dari pajak yang dibayarkan rakyat hingga kekayaan negara.

Ia menyatakan pemberian subsidi itu merupakan tugas pemerintah, di saat rakyat membayar pajak, maka pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden, ia menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujarnya.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucapnya.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung. Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations (PSO)," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden Prabowo pun menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

"Jadi PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir, rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," ucap Prabowo menambahkan.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi.Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucap dia.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung.

Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan membantah membahas persoalan polemik Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini, Senin (3/11).

Ia mengaku pertemuan selama kurang lebih dua jam dengan Prabowo sama sekali tak membicarakan soal permasalahan Whoosh.

"Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu," kata Jonan usai pertemuan.

Ketika ditanyai pandangannya soal polemik utang Whoosh yang belakangan mengemuka, Jonan juga menolak berkomentar. Ia mengaku sudah tak menjabat sebagai menhub, sehingga tak berkapasitas untuk berkomentar perihal itu.

Jonan mengaku kedatangannya itu sebagai warga negara biasa, dan berdiskusi dengan Prabowo perihal program-program prioritas pemerintah saat ini, termasuk makan bergizi gratis (MBG).

"Itu misalnya MBG, ada Kopdes Merah Putih, lalu Sekolah Rakyat, yang multiplier effect ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh. Memang kalau diminta sempurna dari awal, mungkin tidak mungkin," kata Jonan.

Kedatangan Jonan ke Istana Kepresidenan ini bersamaan dengan mencuatnya permasalahan utang Whoosh. Pada hari yang sama, turut hadir juga ke istana, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

Berbeda dengan Jonan, AHY menyebut pertemuan dengan Prabowo pada hari ini salah satunya membahas soal persoalan utang Whoosh.

Namun, usai menghadap Prabowo, AHY menyebut pertemuannya dengan Prabowo itu berbeda sesi dengan Jonan.

Utang Whoosh belakangan menjadi polemik. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat itu.

Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Whoosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dikelola PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB). Sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo telah mengeluarkan perintah khusus ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan juga Danantara terkait utang KCJB Whoosh. Ia berkata perintah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi.

Prasetyo menyebut Prabowo meminta Purbaya dkk mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat, tanpa gejolak ke perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) masih menunggu kepastian pembayaran klaim senilai Rp5,01 triliun atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Klaim itu tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian WIKA per 30 September 2025 sebagai piutang dalam penyelesaian kontrak (PDPK), yang diajukan kepada PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) selaku pemilik proyek.

Dalam laporan keuangan WIKA disebutkan nilai itu merupakan klaim atas cost overrun yang muncul selama pembangunan proyek KCJB. Namun, sampai dengan saat ini, klaim itu masih dalam proses negosiasi antarpihak.

“Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, klaim tersebut masih dalam proses negosiasi. Manajemen akan melanjutkan upaya klaim melalui arbitrase pihak ketiga,” tulis WIKA dalam laporan keuangannya.

Adapun proyek KCJB dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) antara WIKA dengan sejumlah kontraktor asal China, yakni China Railway International (CRIC), China Railway Design (CRDC), China Railway Engineering Corporation (CREC), dan China Railway Signal & Communication (CRSC).

Di sisi lain, klaim Rp5 triliun tersebut menambah daftar beban WIKA di tengah tekanan kinerja keuangan yang dihadapi. Sepanjang Januari-September 2025, emiten BUMN Karya ini tercatat menderita rugi bersih sebesar Rp3,21 triliun atau berbalik dari laba Rp741,43 miliar pada periode sama tahun lalu.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, menyatakan upaya peningkatan fundamental dan perolehan dukungan dari stakeholders menjadi faktor penting di tengah kondisi menantang industri infrastruktur saat ini.

Menurutnya, langkah inovasi dan transformasi diperlukan untuk mencapai fundamental keuangan yang kuat. Adapun dukungan pemangku kepentingan dinilai penting agar proses penyehatan dapat berjalan optimal.

“Kami aktif membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders kami, karena diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar langkah penguatan dan penyehatan ini dapat berjalan dengan baik,” ucap Agung, Jumat (31/10/2025).

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia tengah mempercepat restrukturisasi BUMN Karya untuk memperbaiki struktur keuangan dan memperkuat daya saing sektor konstruksi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, sebelumnya menegaskan bahwa langkah restrukturisasi dan konsolidasi BUMN konstruksi akan dipercepat agar perusahaan pelat merah kembali sehat secara keuangan.

“Holding karya ini sedang kami proses, sedang lihat pilihan-pilihan untuk dilakukan merger nantinya. Kami ingin perusahaan-perusahaan karya kita menjadi sehat,” ujar Dony pada medio September 2025.

Penyelesaian Utang Kereta Cepat

Holding operasional Danantara Indonesia, PT Danantara Asset Management (Persero) juga terus menyiapkan opsi strategis guna mengurai persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Berdasarkan catatan Bisnis, proyek Whoosh telah menelan biaya investasi sekitar US$7,2 miliar. Mayoritas atau 75% proyek ini dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga sebesar 2% per tahun.

Nilai tersebut mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun hingga US$1,2 miliar dari target awal biaya proyek yang dipatok sebesar US$6 miliar.

Dalam skema sebelumnya, sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

Dony menyatakan negosiasi terkait dengan pinjaman masih terus berlangsung, termasuk soal jangka waktu, suku bunga, dan denominasi mata uang.

Menurutnya, keputusan akhir akan dipilih berdasarkan opsi dengan manfaat terbesar dan menjaga operasional PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Mengenai penyelesaian keuangan, menurut saya itu kan hanya opsi saja, tetapi yang paling penting kami sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional, KCIC itu sudah membukukan positif secara operasional,” ujarnya usai rapat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

KCIC selaku pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara China dan konsorsium BUMN Indonesia yang diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60%. Mayoritas saham PSBI dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sebagai tindak lanjut, Dony menyebut akan berangkat ke China untuk menyelesaikan negosiasi terkait dengan restrukturisasi utang proyek Whoosh.

Meski tidak memerinci kapan pertemuan akan berlangsung, dia menyatakan tim negosiator akan mencakup pemerintah dan Danantara. Saat kunjungan, Indonesia akan menyajikan data sekaligus opsi restrukturisasi utang terbaik.

“Nah nanti negosiasinya tentu pemerintah juga terlibat dalam negosiasi. Tapi yakinlah, percayakan bahwa ini akan menjadi hasil yang terbaik,” ucap Dony.

Dihubungi terpisah, Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, memandang bahwa restrukturisasi melalui perpanjangan tenor pinjaman bisa menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian Whoosh.

Namun, dia juga menilai bahwa opsi lain yang dapat dijajaki adalah mencari investor strategis baru yang mampu menopang beban konsorsium pelat merah.

“Opsi lain bagi Whoosh adalah mencari investor strategis baru yang dapat mengambil sebagian dari 60% saham PSBI di KCIC, sehingga beban utang pihak Indonesia dapat berkurang,” ucap Toto saat dihubungi Bisnis.

__________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pandangan Presiden ke-7Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh tidak semestinya hanya diukur dari laba finansial, melainkan juga dari keuntungan sosial.

Purbaya mengatakan pandangan tersebut memiliki dasar yang bisa dipahami. Sebab proyek Whoosh memang memuat misi pembangunan wilayah (regional development).

"Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya," kata Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Menurutnya, manfaat ekonomi dari proyek Whoosh akan terasa lebih besar bila kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat itu dikembangkan secara optimal. Dengan begitu, nilai investasi sosial yang disebut Jokowi dapat benar-benar terealisasi melalui pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa proyek Whoosh dibangun bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai upaya mengatasi kemacetan parah di Jakarta dan Bandung yang ditaksir merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Ia menilai transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT memiliki social return on investment berupa penurunan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, dan penghematan waktu.

"Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat," ujar Jokowi di Kottabarat, Senin (27/10).

Proyek Whoosh menelan investasi sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Dari jumlah tersebut, sekitar 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya merupakan modal dari konsorsium BUMN Indonesia seperti PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Membengkaknya nilai investasi proyek ini memicu perdebatan publik mengenai tanggungan utang. Purbaya sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh, karena pengelolaannya sudah berada di bawah Danantara, yang memiliki sumber dana dari dividen BUMN.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya dalam kesempatan terpisah.

Saat ini, pemerintah masih bernegosiasi dengan China terkait restrukturisasi pinjaman proyek Whoosh. Selain isu utang, proyek ini juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran yang tengah menjadi perhatian publik.