Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan realisasi lifting minyak hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar 576,2 ribu barel oil per day (BOPD). Capaian ini sudah mendekati proyeksi outlook sepanjang tahun sebesar 610 ribu BOPD.

Djoko merinci, realisasi ini terdiri dari produksi minyak sebesar 491,3 ribu BOPD, konsendat sebesar 55,8 ribu BOPD, dan NGL sebesar 29,1 ribu BOPD.

"Untuk lifting minyak 2026 saat ini realisasinya 570 ribu barel oil per day, outlooknya sampai dengan akhir tahun sekitar 600 ribu-610 ribu barel oil per day," ujar Djoko dalam Rapat Kerja Komisi XII, Rabu (3/6).

Sementara, produksi gas sudah tercapai sebesar 6.550 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Outlook sampai akhir tahun ditetapkan sebesar 6.787 MMSCFD.

Untuk mencapai target lifting minyak sebesar 610 ribu BOPD, SKK Migas akan fokus pada percepatan pengeboran sumur pengembangan hingga di wilayah operasi Pertamina Hulu Rokan (PHR). Selain itu, peningkatan produksi juga akan mengandalkan program yang sudah ada.

Dari data paparan, SKK Migas juga akan menjalankan program Triple 100 dan FTG. Target keseluruhan dari FTG dari subsurface sebesar 5.000 BOPD yang saat ini sudah terealisasi 199 BOPD, dan masih ada potensi 4.800 BOPD.

Kemudian, dari sumur pengembangan yang bagian dari FTG dan Triple 100 yang tercatat ada 52 sumur, sudah terealisasi 5 sumur dengan produksi awal 300-1.000 BOPD.

Selain itu, SKK Migas juga akan fokus mengoptimalisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 mengenai Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

"Produksi alir harian dari sumur masyarakat per Mei mencapai 1.500 BOPD dan akan terus meningkat," pungkas Djoko.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com,JAKARTA — Wakil Komisi XII DPR RI Fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto mengkritik langkah pemerintah memasukan natural gas liquid (NGL) dalam data lifting minyak.
NGL merupakan kelompok hidrokarbon yang dipisahkan dari gas alam dalam bentuk cair, yang terdiri atas etana, propana, butana, isobutana, dan pentana. NGL digunakan sebagai bahan baku petrokimia, LPG, serta bahan bakar bernilai tinggi.
Sugeng mengatakan, pihaknya akan meninjau lebih detail terkait langkah pemerintah memasukan NGL dalam data lifting minyak. Sebab, campuran NGL dalam data lifting itu belakangan membuat target lifting minyak pada 2025 sebesar 605.000 barel per hari (bph) diklaim terlampaui.
"Saya lihat ada juga komponen LPG dihitung sebagai lifting dalam crude [minyak mentah], ini betul-betul menyimpang," ucap Sugeng dalam acara DETalk yang disiarkan secara daring, Rabu (4/2/2026).
Dia juga menyoroti langkah pemerintah memasukan kondensat dalam komponen penghitungan lifting minyak. Sugeng memastikan bahwa DPR akan meninjau apakah penggunaan kondensat itu dimaksudkan untuk kepentingan BBM atau feedstock industri petrokimia.
"Akan kami telusuri apakah kondensat untuk kepentingan BBM atau feed stok di petrochemical industry," katanya.
Asal tahu saja, pemerintah memang mulai memasukan unsur NGL dan kondensat dalam menghitung realisasi lifting minyak pada 2025. Dengan komponen tersebut, realisasi rata-rata lifting minyak mencapai 605.300 bph sepanjang 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi itu melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar 605.000 bph.
"Target kita di APBN lifting itu 605.000 bph, itu target dan alhamdulillah, target kita hari ini itu mencapai 605.300 bph atau sama dengan 105% dari target," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Bahlil, angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam 9 tahun terakhir.
Adapun, untuk 2026, Kementerian ESDM menargetkan lifting minyak berada di level 610.000 bph. Angka tersebut lebih tinggi dibanding target 2025, yakni 605.000 bph.

Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan sejumlah kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat. Salah satunya, pengelolaan sumur rakyat yang menambah produksi migas nasional, sekaligus membuka peluang kerja dan pemerataan ekonomi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai, kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan amanat konstitusi agar sumber daya alam dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

"Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat," kata Bahlil.

Kebijakan sumur rakyat ini disebut Bahlil sebagai manifestasi nyata dari semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat menjadi bagian langsung dalam proses produksi energi nasional.

"Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata," ujarnya.

Kementerian ESDM mencatat, hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan terdapat lebih dari 45 ribu sumur rakyat yang siap dikelola secara legal dan produktif. Potensi tambahan produksi dari langkah ini diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu barel per hari, dengan sekitar 225 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Bahlil menilai, terobosan ini menjadi bukti bahwa swasembada energi bisa tumbuh dari partisipasi rakyat yang terorganisasi dengan baik. Langkah ini memperkuat arah pembangunan energi nasional yang berkeadilan dan inklusif.

"Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi," ucapnya.

Kebijakan pengelolaan sumur rakyat juga menjadi amunisi baru dalam meningkatkan produksi minyak nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya pembalikan tren produksi yang mulai meningkat. Rata-rata produksi minyak bumi, termasuk NGL, pada periode Januari-September 2025 naik 4,79 persen (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 577,08 MBOPD. Pada 2026, target ini akan dinaikkan menjadi 610 ribu barel per hari.

"Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi," kata Bahlil.

Peningkatan produksi juga didukung oleh berbagai ikhtiar menuju swasembada energi. Salah satunya melalui reaktivasi sumur tua, dengan 4.495 sumur dari 16.990 sumur idle (mati suri) berhasil direaktivasi untuk kembali berproduksi.

Upaya ini turut ditopang oleh optimalisasi teknologi, seperti penggunaan enhanced oil recovery (EOR), serta eksplorasi masif yang didorong pemerintah untuk mencari potensi migas baru. Aturan penataan sumur masyarakat tersebut menjadi angin segar bagi ribuan penambang penghasil minyak di Indonesia, seperti di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Dengan kehadiran ruang pembinaan dan penataan bagi masyarakat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, masyarakat bisa bekerja secara aman dan terpantau tanpa khawatir akan masalah hukum. Hal ini pun mengulas senyum di wajah Anita Bakti, seorang warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang kini dapat beraktivitas tambang minyak dengan tenang,

"Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Enggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak," kata Anita pada Kamis (16/10).

Serupa, Joko Mulyo yang sudah bertahun-tahun mengelola sumur minyak tradisional di desanya, juga mengaku sangat terbantu oleh kebijakan Kementerian ESDM tersebut.

"Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan," pungkasnya.