Medan (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan listrik di Desa Ombolata, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, guna pemerataan akses energi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Listrik merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut,” ujar General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir di Medan, Sabtu.

Ia mengatakan program “Listrik Desa” tersebut mencakup pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), serta gardu distribusi sebagai penopang utama suplai listrik bagi masyarakat.

Ia mengatakan program tersebut merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

“Kehadiran listrik di Desa Ombolata tidak hanya sekadar penyalaan jaringan, tapi membuka akses yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Menurut dia, kehadiran listrik di desa tersebut menjadi simbol kemajuan, pemerataan, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan seperti Nias Utara memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga keterbatasan akses logistik.

Namun, melalui kolaborasi antarPLN, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, seluruh tantangan tersebut dapat dilalui.

“PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh pelosok. Tahun ini, kami menargetkan sebanyak 21 desa lainnya di Nias Utara dapat segera menikmati listrik,” ujar dia.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengapresiasi kehadiran PLN dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan listrik desa tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan seluruh Forkopimda yang telah hadir dan berkontribusi dalam peresmian listrik ini. Ini merupakan langkah besar bagi kemajuan Nias Utara,” ujar dia.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan listrik secara produktif dan bijak sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan.

“Mari kita manfaatkan listrik untuk terus berdoa, berusaha, dan berkarya demi kemajuan daerah. Dengan hadirnya listrik, kita harus mampu menciptakan masa depan yang lebih baik,” katanya.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung optimalisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi untuk nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan saat ini, terdapat empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi di Nias Utara, terdiri atas satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan tiga SPBU kompak.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU nelayan.

Beberapa lokasi yang diusulkan untuk dibangun penyalur BBM tersebut ditinjau Wahyudi dan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Kamis (15/1/2026).

"BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan evaluasi dan kita mengecek langsung letak geografisnya apakah benar ini sebagai klaster SPBU untuk layanan kepada nelayan," ujar Wahyudi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, lokasi usulan penyalur BBM di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga.

"Di Afulu dan Tuhemberua ini sudah ada perencanaan pembangunan penyalur BBM dengan target beroperasi tahun 2026. Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga konsumen pengguna dari sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, dan transportasi air yang menggunakan motor tempel. Jadi, tidak hanya SPBU nelayan, agar skala keekonomiannya masuk bagi mitra atau investor dan asas kebermanfaatannya juga lebih besar," jelasnya.

Saat ini, jarak antarpenyalur BBM cukup jauh yakni dari Kecamatan Sitolu Ori ke Kecamatan Lahewa Timur adalah 17 km, dari Lahewa Timur ke Lahewa 19,2 km, dan dari Kecamatan Lahewa ke Kecamatan Alasa sejauh 52,5 km.

Terkait hal tersebut, Wahyudi mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait mempercepat proses perizinan dan administrasi agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau terpencil (3T) ini dapat segera beroperasi sebelum Desember 2026.

Wahyudi juga mengingatkan nelayan mengurus surat rekomendasi ke Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas.

"Dengan surat rekomendasi tersebut, nelayan akan mendapatkan prioritas dan jaminan harga sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi ini agar nelayan tidak lagi membeli dengan harga tinggi di pengecer," sebutnya.

Bambang Hermanto menambahkan Kepulauan Nias merupakan salah satu daerah terdepan dan terluar Indonesia, sehingga program BBM Satu Harga harus menjadi perhatian.

"Jika lokasi BBM Satu Harga sudah memenuhi syarat, pembangunannya hendaknya dipercepat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan harga BBM di sini mahal," ungkap pria yang akrab dipanggil Baher.

Lokasi SPBU yang jauh, lanjut Baher, menjadikan masyarakat membeli BBM di luar SPBU, sehingga harga yang harus dibayarkan menjadi lebih mahal.

Sementara itu, usai rapat koordinasi bersama BPH migas, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengungkapkan kolaborasi diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM, terutama bagi nelayan yang ada di Nias Utara.

"Pada dasarnya kita berharap dengan adanya pembukaan SPBU atau SPBUN baru ini dapat meningkatkan pendapatan para nelayan kita dan masyarakat secara umum," ujarnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut Sunardi mengatakan berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tiga dari empat lokasi lembaga penyalur sudah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga.

Ia juga menyampaikan bentuk fisik bangunan penyalur BBM akan disesuaikan dengan besaran pangsa pasar di wilayah tersebut.

"Kalau marketnya cukup besar, mungkin dibuat seperti bangunan SPBU reguler. Tetapi kalau segmennya kecil, kemungkinannya dibuat modular," jelasnya.

Kunjungan ke FT Gunungsitoli

Dalam rangkaian kunjungannya, BPH Migas juga menyambangi Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli untuk mengetahui ketahanan pasokan BBM di Kepulauan Nias.

Saat ini, pasokan BBM dalam kondisi aman. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite mencapai 14,4 hari dan Biosolar 8 hari.

Stok ini akan semakin bertambah dengan masuknya kapal pengangkut BBM yang direncanakan pada 19 Januari 2026.

Sementara, saat terjadi bencana alam di Sumatera Utara, FT Gunungsitoli menjadi salah satu tulang punggung yang membantu wilayah-wilayah di Sumatera yang terkena bencana.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina (Persero) menyatakan akan tetap mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dalam beberapa hari terakhir mengalami gangguan akses akibat banjir dan longsor.

Di ketiga wilayah itu, Pertamina mengoperasikan 54 Stasiun Pengisian Bulk LPG (SPBE) dan 556 Agen LPG. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyebut, upaya pemenuhan kebutuhan energi itu antara lain difokuskan terhadap distribusi LPG.

"Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Group bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemulihan dan menjamin suplai energi tetap tersedia bagi masyarakat. Di tengah kondisi yang penuh tantangan ini, kami berusaha mengupayakan distribusi LPG berjalan seoptimal mungkin," ujar Roberth.

Dari total 71 SPBE di wilayah terdampak, Pertamina dapat mempertahankan operasional, termasuk sebagian besar SPBE. Salah satunya, SPPBE Gn Sitoli yang pada Sabtu (29/11) telah mengirimkan lebih dari 12 ribu tabung LPG 3 kilogram ke berbagai wilayah sekitar Nias, mulai dari Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, hingga Nias Induk.

Sebelumnya pada Jumat (28/11), realisasi penyaluran LPG 3 kg mencapai 11.760 tabung. Sementara itu, sebanyak 565 Agen LPG tersebar di wilayah-wilayah terdampak tetap dapat melayani masyarakat. Secara rinci, 39 Agen LPG di wilayah Aceh, 368 agen di Sumatera Utara, dan 149 Agen di Sumatera Barat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw menjelaskan bahwa kondisi geografis dan cuaca ekstrem menjadi tantangan utama proses pendistribusian.

Menurutnya, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran suplai LPG, seperti jalan nasional dan provinsi yang terputus di titik-titik vital, longsor aktif yang menghalangi mobil tangki dan armada agen, banjir yang masih menutup jalur lintas timur dan barat, hingga jembatan yang mengalami penurunan struktur sehingga hanya dapat dilalui kendaraan kecil.

Fahrougi menegaskan, Pertamina terus meningkatkan langkah mitigasi untuk mengupayakan penyaluran energi tetap berjalan.

"Pertamina melakukan koordinasi intensif dengan Pemda, BPBD, dan instansi terkait untuk percepatan pembukaan akses. Pemantauan kami lakukan 24 jam melalui Satgas demi memastikan titik-titik kritis tetap terlayani," katanya.

Selain itu, Pertamina juga terus mempercepat mobilisasi armada, pengalihan suplai dari terminal yang aman, dan dukungan logistik lapangan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi selama masa darurat.

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait informasi pasokan dan distribusi LPG dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau melalui kanal resmi sosial media.