Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengubah peraturan gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Dalam beleid terbaru, terdapat perubahan seperti hadiah pernikahan serta upacara adat atau keagamaan, batas nilai wajar yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.000.000 per pemberi kini dinaikkan menjadi Rp1.500.000 per pemberi.

Sementara itu, pemberian antar sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang mengalami perubahan batas. Jika sebelumnya ditetapkan sebesar Rp200.000 per pemberi dengan total maksimal Rp1.000.000 per tahun, ketentuan baru menaikkan batas menjadi Rp500.000 per pemberi dengan akumulasi maksimal Rp1.500.000 per tahun.

Adapun ketentuan batas nilai wajar untuk pemberian antar sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun yang sebelumnya dibatasi sebesar Rp300.000 per pemberi, kini dihapus dari aturan terbaru.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memahami bahwa gratifikasi kerap diberikan tanpa tujuan tertentu. Kendati demikian, dia mengimbau agar gratifkasi ditolak jika ada indikasi kepentingan tertentu.

"Jadi kalau sudah ada indikasi bahwa pemberian dari seseorang yang memiliki kepentingan, kemudian ada mungkin maksud dan tujuan tertentu, itu sebaiknya ditolak dari awal. Gitu. Nah, tapi kemudian mungkin ada yang tidak tahu maksud dan tujuannya, sehingga tetap diterima," katanya di DPR, Rabu (28/1/2026).

Poin-poin Perubahan Aturan Gratifikasi:

1. Nilai Batas Wajar (Tidak Wajib Lapor)

- Hadiah pernikahan/upacara adat-agama

Sebelum: Rp1 juta/pemberi

Sesudah: Rp1,5 juta/pemberi

- Sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang

Sebelum: Rp200 ribu/pemberi dengan total Rp1 juta per tahun

Sesudah: Rp500 ribu/pemberi dengan total Rp1,5 juta per tahun

- Sesama rekan kerja (pisah sambut/pensiun/ulang tahun)

Sebelum: Rp300 ribu/pemberi

Sesudah: Dihapus

2. Laporan Gratifikasi > 30 hari kerja

Laporan yang melewati 30 hari kerja dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku.

3. Penandatanganan SK Gratifikasi

Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi

Sesudah: Berdasarkan sifat "prominent" atau penandatanganan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor

4. Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan

Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 30 hari kerja dari tanggal penerimaan

Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 20 hari kerja dari tanggal lapor

5. Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

- Menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi

- Memelihara barang titipan hingga penetapan status

- Menindaklanjuti laporan sesuai keputusan komisi

- Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi

- Mendorong penyusunan ketentuan internal instansi

- Memberikan pelatihan dan dukungan implementasi pengendalian gratifikasi

- Mensosialisasikan ketentuan pengendalian gratifikasi

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah aturan gratifikasi. Nominalnya meningkat dibanding aturan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan perubahan kebijakan gratifkasi dipengaruhi dengan tren inflasi saat ini.

"Bahkan ada aturan juga yang kemudian dihapuskan, dihilangkan gitu ya kira-kira. Nah kami melihat tentu ini sesuai dengan tren saat ini ya, pasti secara inflasi kan perubahan apa nilai rupiah juga kan pasti harus disesuaikan gitu," katanya usai rapat kerja bersama Komisi III, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya nominal Rp1 juta saat ini sudah jarang diterima oleh pegawai pemerintah atau penyelenggara negara dan diperkirakan angkanya lebih ditaksir Rp1,5 juta.

Namun, dia tetap menegaskan pemberian gratifikasi segera ditolak terutama ketika bersamaan dengan kepentingan tertentu.

"Jadi kalau sudah ada indikasi bahwa pemberian dari seseorang yang memiliki kepentingan, kemudian ada mungkin maksud dan tujuan tertentu, itu sebaiknya ditolak dari awal," ucapnya.

Selain itu, dia menjelaskan di setiap kementerian atau lembaga untuk membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai upaya percepatan pelaporan gratifikasi ketika pegawai pemerintah atau penyelenggara negara menerima gratifikasi.

"Jadi kalau sudah mendapatkan yang paling utama adalah melaporkan, bisa ke UPG yang ada kementerian lembaga pemerintah daerah atau bisa langsung ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi gitu," tandasnya.

Berikut Poin-poin Perubahan Aturan Gratifikasi Terbaru KPK

1. Nilai Batas Wajar (Tidak Wajib Lapor)

- Hadiah pernikahan/upacara adat-agama

- Sebelum: Rp1 juta/pemberi

- Sesudah: Rp1,5 juta/pemberi

- Sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang

- Sebelum: Rp200 ribu/pemberi dengan total Rp1 juta per tahun

- Sesudah: Rp500 ribu/pemberi dengan total Rp1,5 juta per tahun

- Sesama rekan kerja (pisah sambut/pensiun/ulang tahun)

Sebelum: Rp300 ribu/pemberi

Sesudah: Dihapus

2. Laporan Gratifikasi > 30 hari kerja

Laporan yang melewati 30 hari kerja dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku.

3. Penandatanganan SK Gratifikasi

Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi

Sesudah: Berdasarkan sifat "prominent" atau penandatanganan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor

4. Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan

Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 30 hari kerja dari tanggal penerimaan

Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 20 hari kerja dari tanggal lapor

5. Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

- Menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi

- Memelihara barang titipan hingga penetapan status

- Menindaklanjuti laporan sesuai keputusan komisi

- Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi

- Mendorong penyusunan ketentuan internal instansi

- Memberikan pelatihan dan dukungan implementasi pengendalian gratifikasi

- Mensosialisasikan ketentuan pengendalian gratifikasi