JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menuturkan penindakan perkara korupsi lebih menguras anggaran negara. Karena itu, dia menilai upaya pencegahan perlu lebih diutamakan.

Pernyataan itu disampaikan Setyo saat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama KPK meluncurkan Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.

Dia berharap buku tersebut dapat menekan perilaku koruptif sehingga penindakan tidak perlu dilakukan. "Kalau ini (buku) kita berikan gitu daripada proses penindakan yang di depan, lebih bagus kita melakukan proses pencegahan. Penindakan pasti akan lebih mahal," ujar Setyo dalam paparannya saat peluncuran buku tersebut, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, koruptor yang telah diproses hukum masih menjadi beban biaya negara. Negara tetap menanggung kebutuhan narapidana, mulai dari makan hingga seragam tahanan.

Setyo berharap buku panduan itu dapat menanamkan nilai antikorupsi sejak dini kepada pelajar sehingga integritas terbentuk saat dewasa dan mencegah perilaku koruptif.

"Kita anggaplah ini sebuah kitab suci, kita anggap sebuah kitab ini yang memang dibuat oleh mungkin sesama manusia dengan segala kekurangan dengan segala keterbatasan tapi ini berupa panduan atau pedoman untuk antikorupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita," ungkapnya.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengaku belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Diketahui, beberapa pihak melaporkan pimpinan Lembaga Antirasuah ke Dewas KPK terkait pengalihan tahanan rumah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

Menurutnya, hanya pihak Dewas yang bisa menjelaskan lebih jauh terkait pemanggilan yang dimaksud.

"Kalau pimpinan belum, mungkin spesifik itu ditanyakan ke Dewas," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/4/2026).

Setyo enggan berbicara lebih jauh. Menurutnya, sebagai terlapor hanya bisa menunggu berjalannya proses yang dimaksud.

"Kita tunggu prosesnya," ujarnya.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang diterimanya terhadap pimpinan, deputi, dan juru bicara Lembaga Antirasuah terkait peralihan tahanan rumah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

Ketua Dewas KPK, Gusrizal menyatakan, pihaknya menerima sejumlah aduan terkait hal tersebut sejak 25 Maret kemarin. Ia mengungkapkan, pada pokoknya aduan yang diterima mempertanyakan landasan hukum dan etik di balik keputusan pengalihan status tahanan tersangka YCQ, dari penahanan di rutan menjadi tahanan rumah.

Gusrizal melanjutkan, pihaknya telah menerima dan mendisposisi setiap aduan yang masuk, untuk secepatnya ditindaklanjuti sejak 30 Maret lalu. Dewas pun akan menindaklanjuti aduan-aduan tersebut sesuai ketentuan dan prosedur operasional baku (POB) yang berlaku.

"Kami akan terus mengawasi penanganan perkara ini, khususnya secara etik," kata Gusrizal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Selasa (1/4/2026).

Gusrizal menegaskan, komitmen pihaknya untuk tidak kendor dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dewas kata Gusrizal, akan terus memantau setiap tahapan penanganan perkara ini, khususnya dari sisi etik dan perilaku insan KPK, guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meminta Sekretaris Jenderal hingga Biro Hukum untuk mempelajari terkait putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal itu ia sampaikan saat disinggung perihal peluang 57 pegawai KPK yang dikeluarkan lantaran dianggap tidak lolos TWK.

"Saya akan sampaikan ke Pak Sekjen sama biro hukum untuk melakukan telaah dulu, mempelajari dulu apa yang disampaikan atau apa-apa yang hasil yang didapatkan," kata Setyo saat ditemui di Kantor Kemen PAN-RB, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) eks pegawai KPK.

Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

Lihat video: Gestur Pegawai KPK Selalu Diawasi, Saut Sitomorang Bongkar Sisi Dalam KPK

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," sambungnya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi terbuka sebagian, hanya bagi Pemohon, sepanjang tidak terdapat informasi mengenai rahasia pribadi pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP.

"Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon," ujarnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak merespons mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama. Menurut Tanak, UU bukan barang pinjaman yang dengan mudah dikembalikan jika sudah tidak digunakan.

"Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi," kata Tanak saat dihubungi di Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Ia menegaskan, saat ini KPK sebagai lembaga fokus melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan aturan yang berlaku, bukan membuat UU.

"Sekarang ini KPK bekerja berdasarkan UU KPK yang lama dan UU KPK yang baru. Dengan UU KPK yang baru, status hukum Pegawai KPK menjadi jelas sebagai ASN," ujarnya.

"Kalau mau KPK bekerja independen tanpa ikut campur lembaga lain, perubahan UU KPK hanya terkait keberadaan KPK ditempatkan dalam rumpun Yudikatif, jadi Lembaga yang berada dalam rumpun Yudikatif terdiri dari MA dan KPK. Baik MA maupun KPK masing² lembaga tersebut berdiri sendiri, MA berdiri sendiri dalam rumpun Yudikatif, begitu juga KPK berdiri sendiri dalam rumpun Yudikatif. Menurut saya begitu yang ideal," sambungnya.

Sebelumnya, menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.

"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.

Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut.

"Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengubah peraturan gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Dalam beleid terbaru, terdapat perubahan seperti hadiah pernikahan serta upacara adat atau keagamaan, batas nilai wajar yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.000.000 per pemberi kini dinaikkan menjadi Rp1.500.000 per pemberi.

Sementara itu, pemberian antar sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang mengalami perubahan batas. Jika sebelumnya ditetapkan sebesar Rp200.000 per pemberi dengan total maksimal Rp1.000.000 per tahun, ketentuan baru menaikkan batas menjadi Rp500.000 per pemberi dengan akumulasi maksimal Rp1.500.000 per tahun.

Adapun ketentuan batas nilai wajar untuk pemberian antar sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun yang sebelumnya dibatasi sebesar Rp300.000 per pemberi, kini dihapus dari aturan terbaru.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memahami bahwa gratifikasi kerap diberikan tanpa tujuan tertentu. Kendati demikian, dia mengimbau agar gratifkasi ditolak jika ada indikasi kepentingan tertentu.

"Jadi kalau sudah ada indikasi bahwa pemberian dari seseorang yang memiliki kepentingan, kemudian ada mungkin maksud dan tujuan tertentu, itu sebaiknya ditolak dari awal. Gitu. Nah, tapi kemudian mungkin ada yang tidak tahu maksud dan tujuannya, sehingga tetap diterima," katanya di DPR, Rabu (28/1/2026).

Poin-poin Perubahan Aturan Gratifikasi:

1. Nilai Batas Wajar (Tidak Wajib Lapor)

- Hadiah pernikahan/upacara adat-agama

Sebelum: Rp1 juta/pemberi

Sesudah: Rp1,5 juta/pemberi

- Sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang

Sebelum: Rp200 ribu/pemberi dengan total Rp1 juta per tahun

Sesudah: Rp500 ribu/pemberi dengan total Rp1,5 juta per tahun

- Sesama rekan kerja (pisah sambut/pensiun/ulang tahun)

Sebelum: Rp300 ribu/pemberi

Sesudah: Dihapus

2. Laporan Gratifikasi > 30 hari kerja

Laporan yang melewati 30 hari kerja dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tetap berlaku.

3. Penandatanganan SK Gratifikasi

Sebelum: Berdasarkan besaran nilai gratifikasi

Sesudah: Berdasarkan sifat "prominent" atau penandatanganan SK disesuaikan dengan level jabatan pelapor

4. Tindak Lanjut Kelengkapan Laporan

Sebelum: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 30 hari kerja dari tanggal penerimaan

Sesudah: Tidak ditindaklanjuti jika tidak lengkap lebih dari 20 hari kerja dari tanggal lapor

5. Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

- Menerima, mengelola, dan meneruskan laporan gratifikasi

- Memelihara barang titipan hingga penetapan status

- Menindaklanjuti laporan sesuai keputusan komisi

- Melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi

- Mendorong penyusunan ketentuan internal instansi

- Memberikan pelatihan dan dukungan implementasi pengendalian gratifikasi

- Mensosialisasikan ketentuan pengendalian gratifikasi

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menanggapi peluang pemanggilan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Pasalnya, penambahan kuota haji merupakan hasil pertemuan Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi pada 2023. Hasil pertemuan membuahkan hasil positif di mana jemaah Indonesia memperoleh 20 ribu kuota haji tambahan.

Setyo menjelaskan pemeriksaan saksi bergantung pada kebutuhan penyidik dan relevansi dengan perkaranya.

"Kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya gitu ya," katanya di DPR RI, Rabu (28/1/2026).

Dia menjelaskan kelengkapan suatu informasi bisa saja dari keterangan satu saksi, jika dinyatakan telah mumpuni. Hal ini agar proses penegakan hukum berjalan cepat, murah, dan sederhana.

"Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat tapi lambat itu bukan karena memang disengaja, itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan," ucapnya.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini pada 9 Januari 2026, yakni mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan stafsusnya Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex. Meski begitu, keduanya belum ditahan.

Mereka diduga kuat meloloskan penyelewengan pembagian kuota haji dari semestinya 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Namun diubah menjadi 50%:50%. Hal ini mengakibatkan 8.400 jemaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci.

KPK juga telah memeriksa lebih dari 350 yang terdiri dari asosiasi haji dan tour travel. Sebab, dugaannya sejumlah pihak dari asosiasi dan tour travel menghubungi pihak Kementerian Agama agar pembagian kuota haji tambahan tidak semestinya, serta mereka meminta jatah kuota haji tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi pernyataan terdakwa kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat K3, Immanuel Ebenezer atau Noel yang mewanti-wanti Menteri Keuangan Purbaya yang akan dijebak sehingga bernasib sama dengan dirinya.

Pernyataan itu disampaikan Noel sebelum menjalankan sidang pada Senin (26/1/2026).

"Pesan nih buat Pak Purbaya, nih. Pesan, Pak Purbaya. Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-noel-kan," ujar Noel di PN Jakarta Pusat,

Kembali ke tanggapan Setyo, dia mengatakan masyarakat perlu melihat konteksnya terlebih dahulu apakah disampaikan dalam pelaksanaan sidang atau tidak. Mengingat pernyataan dilontarkan sebelum sidang, maka pihaknya hanya memproses ketika informasi dibeberkan dalam sidang.

"Kami hanya memegang sesuai dengan fakta yang ada dalam proses pemeriksaan di persidangan itu yang paling penting gitu," katanya usai rapat kerja dengan Komisi III, Rabu (28/1/2026).

Setyo membantah pihaknya menargetkan kementerian atau pihak tertentu untuk dijadikan tersangka atau target tertangkap tangan. Dia menjelaskan bahwa setiap tindakan dilakukan setelah mendapatkan laporan masyarakat, kemudian laporan dianalisis.

Setelah itu, tim menggelar penyelidikan tertutup untuk mengusut lebih dalam kasus yang ditangani.

"Yang kami lakukan proses penanganan perkara itu murni, ya berdasarkan pengaduan dan laporan dari masyarakat yang diterima oleh KPK, ditelaah dikaji dievaluasi sampai kemudian menjadi bahan untuk dilakukan sebuah proses penyelidikan, gitu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peristiwa tertangkap tangan atau akrab didengar OTT tidak menargetkan pihak tertentu. Rangkaian operasi senyap berdasarkan hasil laporan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam menanggapi pertanyaan anggota DPR saat rapat kerja di Komisi III mengenai adanya pihak tertentu yang ditarget untuk tertangkap tangan.

Menurut Setyo, tim lembaga antirasuah melakukan penyelidikan tertutup dengan basis laporan.

"Yang pertama, OTT tidak menargetkan satu pihak atau pihak lain, semua berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk kepada pihak pengaduan dan pelayanan masyarakat yang ada di KPK," katanya, Rabu (28/1/2026).

Dari laporan tersebut, tim kemudian menelaah dan menganalisis untuk nantinya ditindaklanjuti sebagai penyelidikan tertutup sehingga terjadilah peristiwa tertangkap tangan.

Setyo menjelaskan peristiwa tertangkap tangan kerap dimaknai bahwa pelaku berada di lokasi dan disaksikan langsung oleh tim KPK.

Namun, dia mengatakan saat ini ada modus baru di mana pihak yang diduga melakukan korupsi melancarkan aksinya melalui perantara atau tidak menerima secara langsung.

"Jadi OTT yang sekarang ini prosesnya sudah beralih, modusnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin secara langsung, face to face ketemu. Ada serah terima secara fisik. Tapi sekarang menggunakan layering," jelasnya.

Setyo menuturkan ada bukti-bukti yang merujuk kepada pihak tertentu, meskipun pihak tersebut tidak berada di lokasi saat kegiatan tertangkap tangan, tapi termasuk dalam rangkaian tersebut.

Setelah tertangkap tangan, tim memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum apakah menjadi tersangka atau tidak.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai anggota polisi dilarang mengisi jabatan sipil.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya masih menelaah implikasi putusan tersebut terhadap jabatan anggota kepolisian di KPK.

"Pasca putusan itu tim biro hukum KPK langsung melakukan analisis untuk mempelajari terkait dengan implikasi dari putusan itu tehadap KPK dengan jabatan-jabatan yang ada di KPK," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Sampai saat ini, kata Budi, proses analisis masih terus berlangsung di mana hasilnya akan disampaikan ke Publik. Sebab, sumber daya manusia di KPK terdiri dari berbagai instansi.

Dia menyebutkan, pegawai KPK berasal dari instansi mengisi bidang pengolahan data, pencegahan korupsi, pengolahan barang milik negara, hingga kehumasan tata usaha.

"Selain dari insan-insan komisi, KPK mendapatkan dukungan sumber daya manusia dari institusi lain, dari kejaksaan, dari kepolisian, kementerian [dan] lembaga," ujar Budi.

Budi juga merespons terkait Ketua KPK Setyo Budiyanto yang sebelumnya diberitakan masih aktif sebagai anggota Polisi.

Budi menjelaskan bahwa Setyo sudah purnawirawan atau tidak aktif di struktural Polri sehingga Setyo secara penuh bekerja di ruang lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Setyo Budianto juga per 1 Juli 2025 juga sudah masuk menjadi purnawirawan atau purna tugas, artinya putusan MK tidak ada implikasi terhadap status dari ketua KPK," tegas Budi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian selama masih berstatus aktif.

Penegasan ini tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai berpulangnya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar seharusnya menjadi momentum refleksi bagi lembaga antirasuah untuk berbenah diri.

Dia menekankan bahwa problematika yang dihadapi Antasari selama memimpin KPK harus dijadikan dasar reformasi penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Maka kita dorong mudah-mudahan dengan meninggalnya almarhum mengingatkan pimpinan KPK sekarang untuk berbenah diri, memperbaiki diri, apalagi di tengah tantangan di mana kejaksaan makin menonjol sekarang peranannya dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Jimly usai melayat di Masjid As-Syarif Al Azhar, BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025).

Jimly juga menyinggung kembali kasus hukum yang pernah menjerat Antasari Azhar. Menurutnya, kasus tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kesalahan pribadi, melainkan cerminan kompleksitas tekanan yang dihadapi KPK pada masa itu.

“Saya sendiri berpendapat kasus yang menjerat dia, ya tidak terlalu salah juga dia itu. Cuma ada problem KPK di era beliau menghadapi banyak masalah. Tekanan dari luar dan sebagainya, sehingga dia harus menerima akibatnya,” tuturnya.

Pakar hukum tata negara yang juga pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 itu mengenang Antasari sebagai sosok yang tegas dan taat aturan dalam bekerja.

“Sangat tegas, kalau menurut saya ya penilaian lurus. Tapi ya itu ada saja kelirunya, ada saja salahnya,” kata Jimly.

Ia berharap masyarakat dan para penegak hukum dapat menjadikan perjalanan karier Antasari sebagai bahan introspeksi untuk memperkuat kembali integritas lembaga penegak hukum di Indonesia.

“Saya pikir ini penting untuk mengajak seluruh jamaah, seluruh warga masyarakat mengenang kembali problem yang terjadi ketika Antasari Azhar menjadi Ketua KPK. Supaya itu jadi bahan pelajaran untuk memperbaiki ke depan. Apalagi KPK kan belum ‘sembuh’ juga,” imbuhnya.

Antasari Azhar, Ketua KPK periode 2007–2009, meninggal dunia pada usia 72 tahun di kediamannya di Komplek Les Belles Maisons E-10, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu (8/11/2025) pukul 10.57 WIB. Almarhum diketahui sudah lama mengidap penyakit diabetes dan sempat dirawat di rumah sakit beberapa tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Jimly Asshiddiqie, Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, turut mengenangAntasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meninggal dunia pada Sabtu (8/11/2025).

Pakar hukum tata negara ini menilai bahwa Antasari Azhar sebagai pribadi yang taat aturan dan tegas dalam bekerja.

"Sangat tegas, kalau menurut saya ya penilaian lurus. Tapi ya itu ada saja kelirunya, ada saja salahnya," kata Jimly usai mengikuti proses shalat jenazah di Masjid As-Syarif Al Azhar di BSD, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu.

Menurutnya, selama almarhum menjabat sebagai Ketua KPK yakni 2007–2009 dan penegak hukum banyak hal yang harus menjadi teladan dan pelajaran atas problematika masalah yang dihadapinya.

Oleh karena itu, eks Ketua Mahkamah Konstitusi 2003–2008 itu mengatakan ke depan lembaga penegak hukum khususnya KPK harus lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas korupsi.

"Saya pikir ini penting untuk mengajak seluruh jamaah, seluruh warga masyarakat mengenang kembali problem yang terjadi ketika Antasari Azhar menjadi ketua KPK. Supaya itu jadi bahan pelajaran untuk memperbaiki ke depan. Apalagi KPK kan belum 'sembuh' juga," ungkapnya.

Seperti diketahui, Antasari Azhar meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sejak lama. Dalam catatanBisnis,almarhum beberapa tahun lalu sempat dirawat di rumah sakit karena indikator gula darahnya melonjak.

Pria kelahiran Pangkal Pinang, 18 Maret 1953 itu meninggal pada usia 72 tahun di rumahnya di Komplek Perumahan Les Belles Maisons E-10, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Almarhum tutup usia pada Sabtu pukul 10.57 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua KPK periode 2007-2010, Antasari Azhar meninggal dunia pada Sabtu (8/11/2025).

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Antasari. Dia mengatakan tengah menuju rumah duka.

"Innalillahi wainnalillahi rojiun, indonesia kehilangan sosok tangguh yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

Antasari Azhar merupakan pria kelahiran Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, 18 Maret 1953. Sempat mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Belitung di Belitung, Antasari melanjutkan pendidikan menengah pertama dan menengah atas di Jakarta sampai tahun 1971.

Setelah itu, dia berkuliah di Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum, Jurusan Tata Negara dan lulus pada tahun 1981. Dia dikenal aktif berorganisasi, dia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa serta aktif di GMNI.

Perjalanan Antasari di dunia hukum bermula ketika dirinya bergabung dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman selama empat tahun sejak 1981.

Antasari menjajaki keseriusannya di bidang hukum saat terjun di ruang lingkup kejaksaan dan menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

beralih ke dunia kejaksaan dan menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat periode 1985-1989. Portofolionya di bidang kejaksaan cukup mumpuni, dia pernah menjadi Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang (1989-1992);

Kasi Penyidikan Korupsi Kejaksaan Tinggi Lampung (1992-1994); dan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (1994-1996). Pada 1997-1999, dia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja.

Pada tahun 1999-2000 dia masuk ke Kejaksaan Agung sebagai Kasubdit upaya hukum pidana khusus Kejaksaan Agung dan Kasubdit Penyidikan Pidana khusus Kejaksaan Agung. Hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala bidang hubungan media massa Kejaksaan Agung.

Lalu, pada periode 2000-2007, dia memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Di akhir masa jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel, dia diangkat menjadi Ketua KPK periode 2007-2010.