Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memantau secara intensif kondisi di Sumatra dan sejumlah wilayah sekitarnya yang saat ini terdampak bencana alam.

Situasi tersebut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya debitur sektor perbankan, sehingga menimbulkan risiko peningkatan kredit bermasalah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana.

“OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Dian kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Menurut Dian, OJK sebenarnya telah memiliki payung regulasi yaitu POJK 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana alias POJK Bencana untuk merespons kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Aturan tersebut diterbitkan pada 2022 dan mengatur kebijakan sektor jasa keuangan dalam situasi bencana, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi kepada debitur terdampak.

Kebijakan itu dapat mencakup penyesuaian penilaian kualitas aset tertentu hingga restrukturisasi kredit apabila evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya dukungan tambahan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“POJK terkait kebijakan dalam situasi bencana sudah kita keluarkan tahun lalu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

“Kami akan menunggu hasil evaluasi mereka,” ujarnya.

Aturan Perlakuan Khusus dalam POJK Bencana

Di dalam ringkasan POJK tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana, OJK menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan karena Indonesia kerap dilanda bencana alam maupun nonalam yang dapat mengganggu kinerja pelaku industri keuangan dan memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Regulasi tersebut berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, industri pasar modal, serta lembaga keuangan nonbank.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah atau sektor tertentu yang berhak menerima perlakuan khusus beserta jangka waktu pemberlakuannya.

Untuk perbankan, aturan ini mencakup penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit sampai Rp10 miliar, peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi, serta pemberian kredit baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dengan penetapan kualitas kredit yang dinilai terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Kebijakan serupa juga dapat diterapkan pada sektor pasar modal dan lembaga keuangan nonbank untuk menjaga stabilitas dan mengurangi tekanan akibat bencana.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan beberapa kriteria debitur multifinance yang termasuk dalam cakupan konsumen yang dilindungi pihaknya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menuturkan kriteria itu tertuang dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Dia meneruskan, debitur multifinance yang dilindungi adalah mereka yang sepanjang beritikad baik dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

“Adapun, pelindungan tersebut mencakup transparansi informasi, perlakuan adil, pelindungan data, serta mekanisme pengaduan yang efektif,” ucapnya dalam jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Selain hal tersebut, Agusman menegaskan bahwa OJK juga senantiasa bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat supaya paham akan hak dan kewajiban sebagai debitur.

“Sementara itu, perusahaan pembiayaan pun didorong untuk tetap mematuhi etika penagihan sesuai ketentuan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terjadi tindakan yang menghambat proses penyelesaian,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia turut menyikapi ihwal dugaan banyaknya LSM yang mengajak debitur untuk tidak melakukan pembayaran angsuran dan melakukan intimidasi kepada perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, oknum yang berperilaku seperti itu merupakan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas industri pembiayaan. Dia menekankan bahwa hubungan antara perusahaan multifinance dan debitur harus didasarkan pada kepatuhan terhadap perjanjian dan tanggung jawab hukum.

Lebih jauh, Agusman berpandangan tantangan perusahaan pembiayaan ketika terjadi gagal bayar debitur adalah bagaimana mereka bisa menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

“Tantangan multifinance ketika terjadi gagal bayar debitur antara lain adalah menjaga kualitas portofolio pembiayaan sekaligus memastikan proses penagihan dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, menilik kinerja industri multifinance per Agustus 2025 tercatat piutang pembiayaan tumbuh 1,26% secara (year on year/YoY) menjadi Rp505,59 triliun. Hal itu didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 7,62% YoY.

Adapun, profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat sebesar 2,51% dan NPF net 0,85%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali atau berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.