Bisnis.com, MATARAM – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan terus meningkat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan akan mendorong perbankan menggenjot pembiayaan ke UMKM sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM. Menurutnya, secara nasional penyaluran KUR ke UMKM hingga 2025 senilai Rp1.499 triliun atau baru 17,3% jika dibandingkan dengan penyaluran kredit secara keseluruhan yang mencapai Rp8.659 triliun.

Artinya 81,6% atau Rp6.652 triliun penyaluran kredit diterima oleh debitur non-UMKM. Padahal jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,14 juta, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%, kontribusi ekspor 15,7% dan kontribusi pembukaan lapangan kerja 97%.

"Hal ini yang mendorong agar perbankan, termasuk di NTB, bisa meningkatkan pembiayaan ke UMKM," jelas Rudi, Jumat (29/5/2026).

Hingga posisi Maret 2026, Kredit UMKM di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp22,22 T, turun sebesar Rp0,61 T (2,65% yoy) dibandingkan posisi yang sama pada tahun lalu dan turun Rp0,24 T (1,07% ytd) dibandingkan Desember 2025. Khusus penyalur KUR di NTB hingga 2025 mencapai Rp5,3 triliun, berada di posisi 12 secara nasional.

Rudi menjelaskan porsi kredit UMKM terhadap total kredit terus menurun dalam satu tahun terakhir dan tercatat sebesar 28,03% pada posisi Maret 2026 atau turun 2,68% dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya (Maret 2025) dan turun sebesar 0,41% dibandingkan Desember 2025 (ytd).

Rudi menjamin, penyaluran KUR di NTB tetap sesuai dengan aturan walaupun pemerintah menargetkan peningkatan, perbankan akan tetap melakukan kurasi secara cermat terhadap UMKM yang mengajukan pembiayaan KUR.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardhani menjelaskan sejumlah jenis KUR masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat NTB seperti KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), kemudian KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang penyalurannya juga masih minim.

"NTB penyumbang PMI nomor 4 secara nasional, akan tetapi belum banyak yang memanfaatkan KUR PMI, termasuk juga KUR Alsintan," jelas Ratih.

Kurangnya informasi terhadap jenis KUR tersebut menjadi penyebab masih minimnya realisasi ke masyarakat. Ratih juga menegaskan jika penyaluran KUR tanpa agunan, jika perbankan menggunakan agunan maka pemerintah tidak akan menanggung subsidi bunga KUR.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan/NPL pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpotensi memicu lonjakan klaim penjaminan yang pada akhirnya menekan kinerja keuangan perusahaan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa peningkatan risiko kredit tersebut akan berdampak pada beban klaim yang haruss ditanggung industri penjaminan.

Ogi menilai, ketika NPL KUR melonjak, bank atau lembaga keuangan sebagai penerima penjaminan akan mengajukan klaim besar kepada perusahaan penjaminan yang bisa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Kenaikan NPL KUR berpotensi meningkatkan jumlah klaim yang diajukan oleh bank atau lembaga keuangan sebagai penerima penjaminan kepada perusahaan penjaminan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada peningkatan beban klaim dan pada akhirnya memengaruhi kinerja laba perusahaan penjaminan,” ujarnya dalam lembar jawaban tertulis, Rabu (1/4/2026).

Dengan adanya tekanan pada beban klaim dinilai dapat berdampak terhadap kecukupan modal. Untuk langkah mitigasi, OJK mendorong setiap perusahaan untuk memperkuat pencadangan klaim agar kesehatan keuangan bisa terjaga di tengah peningkatan risiko.

“Dalam mengantisipasi peningkatan risiko klaim, OJK telah mendorong perusahaan penjaminan untuk memastikan kecukupan pencadangan klaim serta menerapkan mekanisme risk sharing dengan penyalur kredit, termasuk pada penjaminan KUR,” kata Ogi.