Pontianak (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Muh Saichudin, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kalimantan Barat pada Mei 2026 mencapai 14.754 kunjungan, dengan sekitar 80 persen di antaranya masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

"Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sepanjang awal 2026 menjadi salah satu pendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan Barat. Dampaknya mulai terlihat dari meningkatnya tingkat hunian hotel hingga bergairahnya sektor perdagangan, kuliner, dan usaha oleh-oleh di berbagai daerah tujuan wisata," kata Muh Saichudin saat menyampaikan keterangan pers di Kantor BPS Pontianak, Rabu.

Menurut dia, dominasi wisatawan asal Malaysia masih menjadi karakter utama kunjungan wisatawan asing ke Kalimantan Barat mengingat kedekatan geografis serta tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke Kalimantan Barat masih berasal dari Malaysia karena memang aksesnya paling dekat, terutama melalui Entikong," katanya.

Selain kunjungan wisatawan asing, pergerakan wisatawan nusantara juga menunjukkan tren yang positif. Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara dengan tujuan Kalimantan Barat mencapai 6,33 juta perjalanan, atau meningkat 20,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Saichudin mengatakan, meningkatnya mobilitas wisatawan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor ekonomi. Tidak hanya industri perhotelan, tetapi juga usaha kuliner, transportasi, perdagangan, pusat oleh-oleh, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ikut merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas wisata.

"Dengan adanya wisatawan maupun perjalanan bisnis, tentu akan berdampak pada tingkat hunian hotel, perdagangan, kuliner, hingga penjualan oleh-oleh. Semua itu akan menggerakkan perekonomian Kalimantan Barat," ujarnya.

Peningkatan aktivitas wisata tersebut turut tercermin pada kinerja industri perhotelan. BPS mencatat Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Barat pada Mei 2026 mencapai 56,26 persen, menunjukkan tingginya permintaan akomodasi baik dari wisatawan maupun pelaku perjalanan dinas dan bisnis.

Sementara itu, Rata-rata Lama Menginap (RLM) tamu hotel berbintang tercatat 1,41 malam. Meski relatif singkat, angka tersebut menunjukkan tingginya frekuensi mobilitas pengunjung yang datang ke Kalimantan Barat untuk berbagai keperluan, mulai dari wisata, perdagangan, hingga kegiatan pemerintahan dan bisnis.

Mobilitas masyarakat menuju Kalimantan Barat juga terlihat dari sektor transportasi. Pada Mei 2026, jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke Kalimantan Barat mencapai 100.778 orang, sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 95.681 orang. Adapun angkutan laut mencatat 8.252 penumpang datang dan 7.132 penumpang berangkat selama periode yang sama.

Menurut Saichudin, meningkatnya arus kedatangan melalui jalur udara, laut, maupun darat menunjukkan Kalimantan Barat semakin memiliki daya tarik sebagai tujuan perjalanan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata sekaligus memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi daerah.

Ia menambahkan, dengan semakin terbukanya konektivitas internasional, termasuk beroperasinya penerbangan langsung Pontianak-Singapura dan rencana pembukaan rute internasional lainnya, peluang peningkatan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat diperkirakan akan semakin besar.

"Momentum tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas destinasi wisata, infrastruktur, serta layanan pariwisata agar dampak ekonomi yang dihasilkan semakin optimal," kata dia.

BPS menilai tren positif pada sektor pariwisata tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat tidak hanya menjadi daerah tujuan wisata berbasis perbatasan, tetapi juga mulai berkembang sebagai destinasi bisnis, perdagangan, dan investasi.

"Dengan dukungan konektivitas transportasi yang semakin baik serta pengembangan destinasi unggulan, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyatakan inflasi di Maluku masih terkendali, sementara pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus tumbuh sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan perekonomian daerah.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Rabu, mengatakan stabilitas harga yang terjaga dan meningkatnya akses pembiayaan produktif menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

"Inflasi Maluku masih terkendali dan pembiayaan UMKM terus tumbuh untuk mendukung ekonomi Maluku. Kondisi ini perlu terus dijaga melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Anang.

Ia menjelaskan inflasi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan (year on year), 0,93 persen secara bulanan (month to month), dan 1,34 persen sejak awal tahun (year to date).

Menurut dia, stabilitas harga tersebut tetap perlu dijaga melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, terutama mengingat karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik.

Selain menjaga inflasi, kata Anang, pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku tercatat sebesar 93,00, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 117,82. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Di sisi pembiayaan, Anang mengatakan akses permodalan bagi UMKM menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp305,92 miliar kepada 6.006 debitur atau tumbuh 21,75 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp13,56 miliar kepada 2.271 debitur atau meningkat 56,42 persen.

"Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM agar mampu mempertahankan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, Anang mengakui sektor perdagangan luar negeri masih menjadi tantangan. Hingga Mei 2026, nilai ekspor Maluku tercatat sebesar 31,33 juta dolar AS, sedangkan impor mencapai 331,56 juta dolar AS sehingga masih terjadi defisit perdagangan sekitar 300,25 juta dolar AS.

Ia menjelaskan ekspor Maluku masih didominasi komoditas perikanan dan biota air, sedangkan impor sebagian besar berasal dari kebutuhan bahan bakar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta peningkatan ekspor langsung guna menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Anang mengatakan arah kebijakan fiskal ke depan difokuskan pada peningkatan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pengelolaan aset, percepatan belanja pemerintah yang berkualitas, pengendalian inflasi pangan, serta pengembangan hilirisasi produk perikanan dan pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat transformasi pelayanan publik melalui sinkronisasi program pembangunan, efisiensi belanja pegawai, percepatan belanja modal, revitalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif juga perlu terus diperluas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik yang berkelanjutan, sehingga ketahanan ekonomi Maluku sebagai daerah kepulauan semakin kuat," kata dia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal ekspor sebanyak 11,6 ton tuna beku tujuan Thailand sebagai upaya memastikan komoditas perikanan asal Maluku memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pengawasan karantina menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan kelancaran ekspor sehingga produk perikanan Maluku memiliki daya saing di pasar internasional.

"Setiap komoditas yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan negara tujuan. Kami berkomitmen terus mendampingi pelaku usaha agar komoditas asal Maluku mampu bersaing di pasar internasional," katanya.

Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Jayawi Ambon Internasional dengan mengirimkan sebanyak 11.625 kilogram frozen tuna loin ke Thailand yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp1,08 miliar.

Pelepasan ekspor dipimpin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Jais Ahmad Ely yang mengapresiasi keberhasilan pelaku usaha menembus pasar Thailand melalui produk perikanan olahan bernilai tambah.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan.

"Ekspor perdana ini menunjukkan bahwa komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional. Kami berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga mampu menembus pasar global," ujar Jais.

Willy menambahkan, BKHIT Maluku akan terus memperkuat layanan sertifikasi dan pengawasan karantina terhadap komoditas ekspor guna mendukung peningkatan volume perdagangan luar negeri dari Maluku.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan tidak hanya pada aspek pemeriksaan kesehatan komoditas, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan persyaratan teknis negara tujuan telah dipenuhi sehingga proses ekspor dapat berjalan lancar.

BKHIT Maluku berharap keberhasilan ekspor tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan asal Maluku ke berbagai negara tujuan sekaligus memperkuat posisi provinsi itu sebagai salah satu sentra produksi dan ekspor hasil perikanan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli masyarakat mendorong emiten konsumsi dan retail, PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) mengubah strategi bisnisnya.

Produsen tisu Miutiss hingga Miubaby ini fokus menghadirkan produk berukuran lebih kecil dengan harga yang lebih terjangkau untuk mengikuti perubahan perilaku belanja konsumen.

Dalam rilis terbarunya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni 2026 mencapai 0,44% secara bulanan (month to month/MtM), lebih tinggi dibandingkan inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,28%.

Secara tahunan, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,34% (year on year/YoY), sedangkan secara tahun kalender mencapai 1,79% (year to date/YtD). Kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 111,40 pada Mei 2026 juga tercatat meningkat menjadi 111,89 pada Juni 2026.

Founder & CEO MMIX Mengky Mangarek mengatakan masyarakat kini semakin selektif dalam berbelanja akibat tekanan ekonomi, pelemahan rupiah, dan kenaikan harga bahan baku.

Konsumen yang sebelumnya berbelanja kebutuhan bulanan kini mulai beralih menjadi mingguan, bahkan sebagian memilih berbelanja harian agar pengeluaran lebih terkontrol.

"Perubahan pola konsumsi itu menjadi perhatian kami. Karena itu kami melakukan penyesuaian ukuran kemasan atau repackaging sehingga harga produk menjadi lebih terjangkau," ujarnya dikutip, Rabu (1/7/2026).

Dia melanjutkan strategi tersebut diterapkan pada sejumlah produk utama perseroan, seperti popok bayi, tisu, tisu basah, hingga air minum. Produk yang sebelumnya dijual dalam kemasan besar kini akan tersedia dalam ukuran lebih kecil agar sesuai dengan kemampuan belanja konsumen.

Selain menghadirkan kemasan ekonomis, MMIX juga memperkuat portofolio produk yang bersifat kebutuhan sehari-hari alias essential goods.

Perseroan meyakini kategori seperti popok bayi, tisu, tisu basah, pembalut wanita, dan air minum memiliki permintaan yang lebih stabil dibandingkan produk konsumsi non-esensial di tengah tekanan daya beli

"Yang kami cari adalah produk yang rutin, berulang, dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Itu strategi kami agar bisnis tetap tahan banting dalam berbagai kondisi ekonomi," kata Mengky.

Emiten yang memproduksi popok bayi, tisu bambu, dan masker dengan merek MIU tersebut tetap mempertahankan target pertumbuhan pendapatan sekitar 25,3% pada 2026 dengan proyeksi penjualan mencapai hingga Rp388 miliar. Target tersebut ditopang oleh ekspansi distribusi, peluncuran produk baru, serta peningkatan kapasitas produksi popok bayi.

Meski demikian, MMIX menegaskan ekspansi dilakukan secara hati-hati. Perseroan membuka peluang menaikkan belanja modal sekitar 20%, tetapi realisasinya akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Ekspansi akan kami lakukan secara prudent, dimulai dari riset pasar, melihat perilaku konsumen, serta daya beli masyarakat," ujarnya.

Saat ini perseroan tengah membangun pabrik popok bayi. Pabrik tersebut merupakan fasilitas modern yang berlokasi di Legok KM 5 dan telah dibangun sejak tahun lalu melalui anak usaha perseroan.

Total rencana investasi pabrik mencapai sekitar US$4 juta. Dari jumlah tersebut, investasi yang telah direalisasikan mencapai sekitar US$600.000 atau setara 15%.

Kehadiran pabrik tersebut diharapkan dapat mempercepat lokalisasi produksi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sehingga perseroan mampu menjaga margin keuntungan di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Perseroan menargetkan porsi produk impor turun secara bertahap menjadi 80% pada tahun pertama, 60% pada tahun kedua, hingga di bawah 30% pada tahun ketiga setelah pengembangan pabrik popok bayi di dalam negeri berjalan optimal.

Ke depan, perseroan juga memperkuat ekspansi distribusi melalui kerja sama strategis dengan PT Sari Ayu Indonesia atau SAI Melalui kolaborasi tersebut, MMIX berharap dapat memperluas akses pasar ke sekitar 300.000 toko baru, mulai dari pasar tradisional, toko kosmetik khusus, hingga jaringan toko health and beauty.

Direktur Keuangan MMIX Eveline N Susanto memaparkan pada Kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp50,1 miliar atau meningkat 2,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48,8 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, laba bersih perseroan juga meningkat signifikan menjadi Rp1,5 miliar, atau tumbuh 20,6% dibandingkan dengan pada kuartal I/2025.

Adapun lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, dalam rilis terbarunya melaporkan bahwa perusahaan di sektor konsumsi di Indonesia akan menghadapi tekanan besar, seiring melemahnya kondisi makro ekonomi dan ketidakpastian regulasi.

Tekanan tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, meningkatnya suku bunga, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Ketiga faktor tersebut diperkirakan akan mendorong inflasi lebih tinggi sehingga mengurangi daya beli rumah tangga.

Penurunan daya beli itu berpotensi menekan belanja masyarakat, terutama untuk produk dan layanan yang bersifat non esensial atau diskresioner.

Sektor yang dinilai paling rentan terhadap kondisi tersebut adalah industri yang permintaannya sangat bergantung pada pengeluaran konsumen dan pembiayaan melalui kredit, seperti otomotif dan properti.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Kedatangan Presiden Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Diagendakan, Presiden Lukashenko akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo pada keesokan harinya, pada Kamis (2/7/2026).

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus.

"Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) berakhir melemah cukup dalam pada perdagangan, Rabu (1/7/2026) atau turun 45 poin yang setara 0,25% ke level Rp17.952 per dolar AS. Tren kejatuhan mata uang rupiah juga terlihat pada data JISDOR BI, dimana hari ini bertengger pada posisi Rp17.961 atau melemah makin dalam dari sesi sebelumnya Rp17.899 per USD.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar, bahkan ketika produksi minyak mentah AS yang mencapai rekor tertinggi menggarisbawahi peningkatan pasokan global.

“Para pedagang tetap fokus pada perkembangan di Doha setelah Iran menolak pembicaraan langsung dengan utusan senior AS yang telah melakukan perjalanan ke wilayah tersebut, dan malah mengatakan bahwa setiap diskusi akan dilakukan melalui mediator di tingkat teknis,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Rupiah Hari Ini Terkapar ke Rp17.907 per Dolar AS, Analis Ungkap Sebabnya



Pergeseran ini mengaburkan prospek kesepakatan cepat untuk mengubah gencatan senjata yang telah berlangsung selama dua minggu menjadi kesepakatan perdamaian yang langgeng.

Pemulihan ini terjadi setelah penurunan tajam harga minyak mentah pasca konflik Iran. Harga Brent anjlok sekitar 38% selama kuartal kedua setelah melonjak sekitar 94 persen pada kuartal pertama, menandai penurunan kuartalan tercuram sejak penurunan rekor 66% pada kuartal pertama tahun 2020.

Patokan global ini juga turun sekitar 21% pada bulan Juni setelah penurunan 19% di Mei, untuk menjadi penurunan bulanan terbesar sejak Maret 2020. Hal itu karena kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan melalui Selat Hormuz mereda.

Kekayaan RI Keluar Sebabkan Rupiah Melemah, Prabowo Analogikan seperti Tubuh Kehabisan Darah



Tidak adanya pembicaraan langsung telah memperkuat ketidakpastian tentang seberapa cepat Washington dan Teheran dapat menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dalam kerangka negosiasi 60 hari mereka, termasuk masa depan Selat Hormuz.

Data pasar tenaga kerja AS minggu ini akan dipantau dengan cermat untuk mendapatkan petunjuk baru tentang langkah kebijakan Fed selanjutnya. Laporan JOLTS pada hari Selasa menunjukkan Lowongan Kerja naik menjadi 7,594 juta pada bulan Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta.

Sementara Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS pada bulan Juni membaik karena kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran menurunkan harga bahan bakar. Perhatian sekarang beralih ke laporan Perubahan Ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis malam ini, diikuti oleh laporan Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Kamis, yang akan dirilis sehari lebih awal di tengah pekan yang dipersingkat karena hari libur AS.

Dari sentimen domestik, pasar merespons negatif terhadap rilis data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) pada Mei 2026 defisit USD1,61 miliar. Defisit ini merupakan defisit pertama sejak 6 tahun lalu.

Kondisi defisit itu disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, yakni sebesar USD24,81 miliar, sedangkan ekspor RI USD23,20 miliar. Ini adalah defisit pertama RI sejak surplus selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020.

Defisit pada Mei 2026 disebabkan pada komoditas migas sebesar defisit USD3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas hasil minyak dan minyak mentah. Adapun, dari catatan BPS, impor memang meningkat hingga 22,16% jika dibandingkan Mei 2025.

BPS mencatat impor migas sebesar USD4,51 miliar meningkat 70,78% secara tahunan atau year on year/yoy. Impor nonmigas USD20,30 miliar atau naik 14,69%. Impor tahunan didorong impor non migas dengan andil 12,95%.

Selain itu inflasi tahunan pada Juni 2026 berada di level 3,34% (YoY). Kelompok pengeluaran makanan, perawatan pribadi, hingga transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada periode tersebut.

Realisasi inflasi ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,27 pada kondisi Juni 2025 menjadi 111,89 pada kondisi Juni 2026 yang menunjukkan peningkatan dalam satu tahun terakhir tetapi tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, Ibrahim memprediksi bahwa mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp17.950-Rp17.810 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai paket stimulus ekonomi pemerintah pada semester II/2026 mencapai Rp26,34 triliun. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk menjaga konsumsi rumah tangga melalui bantuan pangan, subsidi transportasi, program vokasi, hingga insentif bagi dunia usaha.

Di antara berbagai stimulus tersebut, terdapat satu kebijakan yang nilainya relatif kecil terhadap fiskal negara, tetapi berpotensi mengubah lanskap industri kreatif Indonesia yakni penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas royalti penulis dari 15% menjadi 1,5%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah memberikan insentif pajak bagi penulis. Insentif ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi periode semester II/2026.

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden (Prabowo Subianto), maka ini segera dilaksanakan,” ucap Airlangga.

Dia menambahkan PPh final ini diberlakukan untuk semua penulis yang membuat buku atau memiliki Nomor Buku Standar Internasional (ISBN). Aturan pemberian insentif ini akan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sebelumnya, royalti penulis dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah penghasilan bruto. Penghitungan pajak penulis dari penerimaan royalti menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebesar 40 persen dari total penghasilan bruto dalam setahun untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan implementasi kebijakan kini tinggal menunggu penyelesaian regulasi teknis.

"Jadi terkait dengan pajak royalti penulis yang sudah disepakati turun dari 15 persen menjadi 1,5 persen saat ini prosesnya sedang menunggu untuk regulasinya nanti kaitannya dengan Kementerian Keuangan tetapi still masih dalam proses begitu, tapi insyaallah dalam satu dua bulan ini akan diselesaikan," ujarnya saat ditemui Bisnis, Senin (29/6/2026).

Dia melanjutkan bahwa lebih dari sekadar mengurangi tarif pajak, pemerintah melihat kebijakan tersebut sebagai salah satu pintu masuk untuk memperbaiki ekosistem ekonomi kreatif berbasis pengetahuan.

Teuku Riefky menjelaskan alasan pemerintah akhirnya menyetujui usulan tersebut guna memperkaya khazanah produk literasi dalam negeri lewat karya tangan masyarakat.

"Ya, bahwa kita tahu bahwa kita tahu bahwa tentu di Indonesia ini publik perlu melahirkan terus tulisan-tulisan yang berkualitas, tulisan-tulisan yang juga mendidik dan juga bisa dinikmati oleh tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat global. Nah, ekosistemnya kan perlu kita perbaiki," imbuhnya.

Pasar yang Menyusut, Pembaca yang Tak Bertambah

Penurunan tarif PPh final royalti menjadi 1,5% memberi tambahan ruang bagi penulis untuk menikmati pendapatan yang lebih besar dari setiap buku yang terjual. Namun, pertanyaan yang segera muncul adalah seberapa besar manfaat kebijakan itu ketika pasar buku nasional sendiri masih tumbuh lambat.

Di sinilah persoalan industri perbukuan Indonesia menjadi lebih kompleks dibandingkan sekadar isu perpajakan. Pajak hanya menyentuh pendapatan yang sudah terbentuk. Sementara itu, tantangan terbesar justru berada jauh sebelum royalti dibayarkan, yakni bagaimana sebuah buku dapat diterbitkan, didistribusikan, ditemukan pembaca, hingga akhirnya menghasilkan penjualan yang layak.

Di atas kertas, Indonesia memiliki modal pasar yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, pasar domestik seharusnya menjadi kekuatan utama industri penerbitan. Tingkat melek huruf orang dewasa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga terus meningkat dan berada di atas 96%. Setiap tahun, jutaan siswa, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, maupun pekerja profesional menjadi kelompok yang membutuhkan bahan bacaan.

Namun, besarnya populasi tidak otomatis menciptakan pasar buku yang sehat. Berbagai survei literasi selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa akses terhadap bahan bacaan, kebiasaan membaca, hingga daya beli masyarakat masih menjadi tantangan utama. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) maupun berbagai kajian Perpustakaan Nasional berulang kali menegaskan bahwa persoalan literasi Indonesia bukan lagi semata-mata kemampuan membaca, melainkan intensitas membaca, kualitas bacaan, dan ketersediaan akses terhadap buku.

Akibatnya, rantai ekonomi industri buku bekerja dalam ruang yang jauh lebih sempit dibandingkan ukuran pasar potensialnya. Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha menilai kebijakan fiskal pemerintah memang merupakan langkah yang telah lama dinantikan pelaku industri.

Menurutnya, proses menuju keputusan tersebut berlangsung melalui pembahasan panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Kami penerbit senang dengan penurunan tarif PPh royalti tersebut, setelah hampir setahun bersama-sama para penulis, ilustrator, pegiat literasi, pustakawan, dan ahli perpajakan mengkajinya di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi Kreatif," katanya kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Bagi penerbit, keputusan tersebut bukan sekadar soal penurunan tarif pajak. Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi penulis adalah kecilnya nilai royalti akibat rendahnya penjualan buku.

"Kebijakan ini akan memberikan ruang bernapas yang lebih baik terutama untuk para penulis. Selama ini, mereka mendapatkan royalti yang terbatas karena rendahnya serapan buku di negeri kita, sehingga pengali atas royalti mereka pun rendah pula,” katanya.

Menurutnya, kesejahteraan penulis lebih banyak ditentukan oleh besarnya pasar dibandingkan tarif pajak yang dikenakan atas pendapatan tersebut.

Fenomena menyusutnya pasar buku tercermin dari perubahan pola cetak penerbit selama satu dekade terakhir.

"Sejak satu dekade terakhir, cetakan pertama buku telah merosot ke angka 1.000 hingga 1.500 eksemplar buku per judul, dari jumlah sebelumnya pada kisaran 3.000 eksemplar," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa jika sebelumnya penerbit berani mencetak ribuan eksemplar untuk satu judul karena optimistis terhadap permintaan pasar, kini mereka memilih menekan jumlah cetakan awal guna mengurangi risiko stok tidak terjual.

Strategi tersebut memang lebih aman dari sisi arus kas perusahaan. Namun, konsekuensinya adalah biaya produksi per buku menjadi lebih tinggi karena skala ekonomi menurun. Dalam industri percetakan, semakin kecil volume cetak, semakin mahal biaya produksi per unit. Dampak akhirnya tidak hanya dirasakan penerbit, tetapi juga pembaca yang harus membeli buku dengan harga lebih tinggi.

Kondisi itu menciptakan lingkaran persoalan yang sulit diputus. Harga buku yang relatif mahal membatasi daya beli masyarakat. Penjualan yang rendah membuat penerbit mengurangi jumlah cetakan. Skala produksi yang mengecil kembali mendorong kenaikan biaya produksi, sehingga harga buku tetap tinggi.

Di tengah siklus tersebut, pelaku industri masih harus menghadapi pembajakan yang hingga kini belum berhasil ditekan secara efektif.

"Penulis bersama penerbit juga menjadi korban pembajakan buku yang masif di negeri kita, sehingga tidak mendapatkan hak ekonomi yang wajar atas karya kreatif mereka,” kata Arys.

Pembajakan menjadi salah satu tantangan paling serius karena menggerus seluruh rantai nilai industri. Penulis kehilangan royalti, penerbit kehilangan pendapatan, toko buku kehilangan penjualan, sementara negara juga kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan teknologi digital memperbesar tantangan tersebut. Buku elektronik dapat disalin dan disebarluaskan dalam hitungan menit melalui berbagai platform tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Dalam konteks ekonomi kreatif, pembajakan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan distorsi pasar. Ketika karya ilegal beredar bebas dengan harga jauh lebih murah atau bahkan gratis, mekanisme pasar yang sehat tidak lagi bekerja. Pelaku usaha yang mematuhi aturan justru harus bersaing dengan produk yang tidak menanggung biaya produksi maupun kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, Arys memandang reformasi fiskal seharusnya tidak berhenti pada penurunan tarif pajak.

"Kebijakan fiskal tersebut harus diikuti dengan kemauan politik dalam tindakan lebih konkret untuk menempatkan buku sebagai produk strategis bagi bangsa, imbuhnya," katanya.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa buku tidak dapat diperlakukan seperti komoditas konsumsi biasa karena memiliki fungsi yang jauh lebih luas dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Buku tak dapat dinilai sekadar produk ekonomi semata karena dalam dirinya terkandung peran pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pewarisan nilai, pengembangan budaya, dan pembentuk peradaban,” tegasnya.

Argumen tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang menempatkan buku sebagai instrumen pembangunan nasional. Dalam regulasi tersebut, pemerintah tidak hanya bertugas mengatur pelaku usaha perbukuan, tetapi juga menjamin tersedianya ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap bahan bacaan secara merata

Persoalannya, menurut IKAPI, perhatian pemerintah selama ini masih lebih banyak diarahkan pada aspek hulu. Padahal, pemerintah berwenang dan bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem perbukuan yang sehat. Ini takkan tercapai kalau pemerintah hanya bergerak di hulu dengan membuat aneka peraturan terkait para pelaku perbukuan namun melupakan pengembangan di hilir dalam bentuk perbaikan akses terhadap bahan bacaan dan pembinaan kebiasaan membaca.

Menurutnya, dalam perspektif ekonomi, industri buku pada akhirnya tetap bergantung pada keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Insentif kepada penulis dapat meningkatkan pasokan karya, tetapi peningkatan produksi tidak akan berarti apabila jumlah pembaca tidak bertambah.

Oleh karena itu, Arys menilai pembenahan sisi permintaan menjadi agenda yang sama pentingnya dengan reformasi fiskal.

"Tanpa perbaikan pada sisi demand, buku-buku yang baik tidak akan sampai ke genggaman pembaca. Masyarakat yang melek huruf dan punya minat baca pun tetap saja tidak terbiasa membaca sepanjang akses dan pembinaan kebiasaan membaca itu tidak dibangun," tandas Arys.

Menguji Efektivitas Insentif, Menata Masa Depan Ekonomi Kreatif

Bagi pemerintah, penurunan tarif PPh final royalti penulis menjadi 1,5% merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga aktivitas ekonomi pada paruh kedua 2026.

Namun, bagi ekonom, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut tidak berhenti pada besarnya pengurangan pajak yang dinikmati penulis. Yang jauh lebih penting adalah apakah insentif itu mampu menciptakan perubahan perilaku ekonomi, memperluas basis pajak, sekaligus memperkuat industri kreatif dalam jangka panjang.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, dampak fiskal dari kebijakan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan total penerimaan negara, sehingga ruang pemerintah untuk memberikan insentif masih cukup besar.

“Basis penerimaan PPh dari royalti penulis sebenarnya sangat kecil dibandingkan total penerimaan pajak negara. Karena itu, biaya fiskal dari penurunan tarif relatif terbatas, sementara sinyal dukungan kepada ekosistem kreatif cukup kuat,” kata Yusuf

Dari sisi administrasi perpajakan, Yusuf melihat peluang lain yang tidak kalah penting, yakni perluasan basis pajak.

Dia menilai tarif final 1,5 persen berpotensi memperluas basis pajak. Ketika tarif lebih rendah dan pemotongan dilakukan langsung oleh penerbit, biaya kepatuhan ikut turun sehingga insentif untuk tidak melaporkan penghasilan juga berkurang.

Dalam ekonomi publik, kata Yusuf, kondisi seperti ini dikenal sebagai efek perluasan basis pajak. Pada kelompok wajib pajak yang selama ini tingkat kepatuhannya sensitif terhadap tarif, penerimaan negara tidak selalu turun meskipun tarif dipangkas. Aktivitas yang sebelumnya berada di sektor informal justru bisa masuk ke sistem perpajakan.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa reformasi pajak tidak boleh dibebani ekspektasi yang berlebihan. Menurutnya, hambatan utama industri buku berada pada persoalan yang jauh lebih mendasar dibandingkan tarif pajak.

"Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan industri buku kemungkinan tetap terbatas. Kendala utama sektor ini bukan hanya pajak, tetapi juga rendahnya minat baca, daya beli, ukuran pasar buku, dan pembajakan. Karena itu, insentif pajak sebaiknya dipandang sebagai pelengkap, bukan solusi utama,” tuturnya.

Di sisi lain, setiap insentif pajak juga membuka peluang munculnya risiko baru apabila tidak diikuti pengaturan yang jelas. Yusuf mengingatkan bahwa perbedaan tarif yang terlalu lebar dapat memicu penyalahgunaan klasifikasi penghasilan.

"Ada pula beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Tarif yang jauh lebih rendah dapat mendorong sebagian pihak mengklasifikasikan penghasilan lain sebagai royalti agar memperoleh tarif yang lebih ringan. Oleh sebab itu, definisi royalti dan penulis harus dirumuskan dengan jelas serta disertai aturan untuk mencegah penghindaran pajak. Dari sisi pemerataan, pemerintah juga perlu memastikan manfaat kebijakan tidak hanya dinikmati penulis dengan pendapatan tinggi," kata Yusuf.

Peringatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Keuangan ketika menyusun regulasi teknis. Kejelasan mengenai definisi royalti, ruang lingkup karya yang memperoleh fasilitas, mekanisme pemotongan, serta kriteria penerima manfaat akan menentukan apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan atau justru membuka celah arbitrase pajak.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah aspek pemerataan. Industri kreatif memiliki struktur pendapatan yang sangat beragam. Sebagian kecil penulis memperoleh royalti dalam jumlah besar dari karya yang laris di pasaran, sementara sebagian besar lainnya menerima pendapatan yang relatif kecil dan tidak menentu. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya insentif yang diberikan, tetapi juga dari seberapa luas manfaat tersebut dirasakan oleh penulis yang benar-benar membutuhkan dukungan.

Dalam pandangan Yusuf, evaluasi kebijakan harus dilakukan menggunakan indikator yang terukur, bukan sekadar persepsi.

"Keberhasilan kebijakan ini sebaiknya diukur melalui beberapa indikator. Dari sisi fiskal, yang perlu dipantau adalah penerimaan PPh royalti, jumlah wajib pajak yang melaporkan royalti, dan tingkat kepatuhan setelah kebijakan berlaku. Dari sisi industri, indikatornya meliputi jumlah judul baru, nilai royalti yang dibayarkan, jumlah penulis aktif, dan perkembangan pendapatan penulis. Sementara dari sisi tata kelola, pemerintah perlu melihat apakah semakin banyak transaksi royalti dilakukan melalui jalur resmi dan apakah muncul indikasi penyalahgunaan skema pajak,” kata Yusuf.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa reformasi perpajakan seharusnya diperlakukan sebagai kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Keberhasilan tidak cukup dinilai dari banyaknya apresiasi yang muncul setelah kebijakan diumumkan, tetapi harus tercermin dalam perubahan indikator ekonomi yang dapat diukur secara konsisten.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan pentingnya membandingkan seluruh indikator tersebut dengan kondisi sebelum kebijakan diterapkan.

"Yang tidak kalah penting, seluruh indikator tersebut harus dibandingkan dengan kondisi sebelum kebijakan diterapkan. Dengan begitu, kita bisa membedakan apakah perubahan yang terjadi benar-benar berasal dari reformasi pajak atau hanya mengikuti perkembangan pasar buku secara umum," tandas Yusuf.

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

"Nilai tersebut meningkat 90,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kinerja keuangan itu disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025.

Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (net profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3 persen lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 triliun,” sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta.

Disamping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223 per kilogram atau 10,4 persen di atas 2024, perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025.

Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp13,27 triliun atau naik 46 persen dibandingkan Rp9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2 persen.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Terimakasih atas dukungan penuh pemegang saham. Apresiasi untuk kerja keras seluruh insan Perseroan. Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS per hektare per tahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bank Jakarta menyatakan menjalankan strategi pertumbuhan yang sehat dan berkualitas di tengah peningkatan tekanan biaya dana (cost of fund) dan dinamika industri keuangan yang semakin menantang.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo mengatakan, perseroan tidak mengejar pertumbuhan secara agresif di antara perubahan pasar. Sebaliknya, Bank Jakarta akan lebih selektif dalam mengembangkan bisnis dengan mengutamakan kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," ujar Agus.

Menurutnya, industri perbankan saat ini menghadapi tantangan baru yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Selain ketidakpastian ekonomi global, perbankan kini menghadapi kenaikan biaya dana yang berpotensi menekan kinerja industri.

Salah satu indikatornya, adalah bunga deposito dalam lelang dana yang sempat menyentuh level 11,5 persen, menandai peningkatan biaya penghimpunan dana yang harus diantisipasi oleh industri perbankan.

"Ini sudah warning bagi perbankan. Artinya cost of fund perbankan ini akan naik sangat signifikan ke depan," kata Agus.

Agus menegaskan, kenaikan biaya dana bukan berarti menghambat ekspansi Bank Jakarta. Perseroan tetap menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus mempertahankan kualitas portofolio, antara lain lewat diversifikasi sumber pendanaan, termasuk mengoptimalkan potensi dana murah yang berasal dari ekosistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Fundamental Perbankan Tetap Kuat

Di sisi lain, Agus menilai kondisi fundamental industri perbankan nasional tetap berada pada posisi kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif, tingkat permodalan yang tinggi, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih terkendali.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," ujarnya.

Ia memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan menghadapi berbagai peristiwa yang sulit diprediksi, mulai dari pandemi, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional yang memengaruhi pasar keuangan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Jakarta terus menjalankan transformasi di berbagai lini bisnis, mulai dari transformasi bisnis, digitalisasi, penguatan manajemen risiko hingga pembentukan budaya kerja baru.

Perubahan perilaku nasabah juga disebut menjadi faktor yang mendorong transformasi industri perbankan. Selain produk bank, saat ini masyarakat juga mempertimbangkan kemudahan, kecepatan, keamanan, serta kelengkapan layanan yang disediakan.

"Orang itu sudah enggak melihat bank itu dari produknya, tapi dari seberapa mudah, murah, cepat, aman layanan atau bahkan ekosistem yang ditawarkan oleh bank itu sendiri," kata Agus.

Melalui strategi selective growth dan transformasi yang berkelanjutan, Bank Jakarta optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat, serta meningkatkan daya saing di antara dinamika lanskap industri keuangan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) pada Rabu (1/7/2026). Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menjadwalkan terhadap lima saksi lain, yakni Artha Hanif selaku Direktur PT Thayiba Tora; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Hud Rifki Assegaf selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya; Ali Makki selaku Direktur Utama PT Al Haramain Jaya Wisata; Ulfaiza selaku karyawan Maktour Travel; dan M Lutfi Makki selaku PSTH2 Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah 2021-2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," ujarnya.

Kendati demikian, Budi belum mengungkapkan materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.

Diketahui, KPK sempat memeriksa Fuad 18 Juni 2026. Seusai pemeriksaan, ia enggan mengungkapkan materi pemeriksaannya.

"Biasa, masalah biasa saja, ya," kata Fuad di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/6/2026).

Masih dalam kesempatan yang sama, awak media sempat meminta tanggapannya perihal dugaan perolehan tidak sah PT Maktour sebesar Rp27,8 miliar dalam pelaksanaan haji 2024. Bukannya menjawab, Fuad hanya merespons pertanyaan tersebut dengan tertawa.

Ia juga enggan mengomentari terkait penetapan anak buahnya sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour). "Ya nanti aja ya, biar, biar nanti ini," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan memperlakukan pengemudi ojek daring (ojol) sebagai pelaku usaha mikro sehingga dapat mengakses berbagai program pemberdayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman mengatakan pengemudi ojol nantinya akan dimasukkan dalam kategori pelaku usaha mikro transportasi daring, dan berhak mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pembiayaan melalui KUR, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga program pemberdayaan lainnya.

“Dan mereka berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha mikro," ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan pemerintah ingin memanfaatkan fleksibilitas waktu yang dimiliki pengemudi ojol untuk mendorong mereka mengembangkan usaha lain di luar layanan transportasi daring.

Dengan begitu, lanjut dia, pengemudi ojol tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa, tetapi pada saat yang sama memperoleh kesempatan untuk membangun usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Maman menilai para pengemudi ojol telah memiliki modal dasar sebagai pelaku usaha karena menjalankan pekerjaannya secara mandiri, mulai dari memiliki kendaraan sendiri hingga menanggung biaya operasional secara mandiri.

Selain akses pembiayaan, Maman mengatakan mayoritas pengemudi ojol juga berpotensi memperoleh fasilitas pembebasan pajak karena rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp500 juta per tahun.

Ia menambahkan pemerintah berharap pengemudi ojol tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan transportasi daring, tetapi juga mampu mengembangkan usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan.

Lebih lanjut, Maman mengatakan pemerintah akan mendorong seluruh pengemudi ojol menjadi bagian dari kelompok pelaku usaha mikro. Proses tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol.

"Secara otomatis mereka akan menjadi pengusaha mikro. Dan memang sebagian besar dari teman-teman asosiasi ojol juga mengharapkannya ke arah sana," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan persyaratan administratif, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak akan menjadi fokus pada tahap awal implementasi kebijakan.

"Yang terpenting proses transisi ini berjalan dulu. Nanti pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak aplikator, dengan pihak asosiasi ojol untuk mengatur dan menyiapkan semua sebaik mungkin," katanya.

Maman menambahkan pemerintah akan menyusun mekanisme teknis bersama perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi agar implementasi kebijakan berjalan lancar tanpa mengganggu ekosistem transportasi daring.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026