Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap berada di angka 6 persen per tahun.

Airlangga mengatakan bunga KUR ditetapkan melalui skema subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga tidak mengikuti perubahan BI Rate secara langsung.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR untuk menjaga akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga meningkatkan plafon penyaluran KUR khusus untuk sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," ujar dia.

KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.

Kementerian UMKM mencatat secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur yang telah naik kelas (graduasi).

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, yang ditujukan bagi 1,3 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi, dengan sedikitnya 65 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatra Utara (Sumut) mencatat penyaluran KUR di wilayah Sumut per 30 April 2026 mencapai Rp5,22 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Rudy Rahmaddi mengatakan penyaluran KUR di Sumut sampai April 2026 didominasi sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan senilai Rp2,4 triliun yang hampir setengah dari total penyaluran KUR periode ini.

“Sektor penyaluran KUR tertinggi adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan 40.343 debitur sebesar Rp2,42 triliun,” ujar Rudy, dikutip Senin (22/6/2026).

Dia mengatakan total penerima KUR di Sumut mencapai 82.601, atau sekitar 7,12% dari total UMKM di Sumut. Penyaluran KUR hingga saat ini pun disebutnya menunjukkan tren yang positif.

Selain pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran juga masuk kategori yang mendapat KUR terbanyak hingga Triwulan I/2026 dengan 26.992 debitur sebesar Rp1,76 triliun. Sementara sektor penerima KUR terkecil ialah pertambangan dan penggalian dengan hanya 18 debitur sebesar Rp859 juta.

Rudy menjelaskan Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar hingga April 2026 dengan total Rp656,9 miliar yang menyasar 10.478 debitur.

Kota Medan menduduki posisi kedua dengan 8.049 debitur dan Rp559,45 penyaluran, disusul Langkat dengan Rp397,11 miliar penyaluran. Sedangkan daerah penyaluran KUR terkecil berada di Nias Barat yang berjumlah Rp7,12 miliar kepada 120 debitur.

Selain KUR, penyaluran kredit kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi) di Sumut juga bertumbuh positif. Kemenkeu Sumut mencatat penyaluran UMi mencapai Rp404,4 miliar per 30 April kepada 59.270 nasabah/ debitur.

Berbeda dengan KUR, penyaluran UMi tertinggi meliputi sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah Rp393,84 miliar dengan jumlah debitur 57.698 debitur.

“Penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Langkat sebesar Rp42,11 miliar kepada 5.847 debitur, diikuti Kabupaten Deli Serdang yang mencapai Rp41,78 miliar kepada 6.112 debitur,” jelasnya.(240)

Jakarta: Banyak pelaku UMKM memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk menambah modal usaha atau memenuhi kebutuhan operasional.

Namun, tidak sedikit yang khawatir riwayat pinjaman tersebut bisa menghambat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank.

Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memastikan debitur dengan pinjol di bawah Rp1 juta tetap bisa mengajukan KUR.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan lebih terjangkau untuk mengembangkan bisnisnya.

Pinjol kecil tak lagi jadi hambatan

Departemen Head Product BRI Antonius Bangun Prasetyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari relaksasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR,” kata Antonius dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian UMKM dilansir Antara, Kamis, 18 Juni 2026.

Kebijakan tersebut sejalan dengan relaksasi yang diberikan OJK terkait pencatatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dengan kebijakan tersebut, data SLIK yang ditampilkan hanya mencakup kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas sehingga pinjaman dengan nilai di bawah batas tersebut tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Syarat KUR BRI

Meski demikian, Antonius menegaskan bahwa calon debitur tetap harus memenuhi persyaratan dasar KUR yang telah ditetapkan pemerintah dan perbankan.

Ia menyebutkan salah satu syarat utama adalah memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, calon debitur juga harus memiliki legalitas usaha yang dapat dibuktikan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

“Harus punya usaha dulu yang berjalan. Tidak boleh kalau baru berencana membuka usaha,” ujarnya.

Selain legalitas usaha, calon debitur juga wajib memiliki identitas yang valid berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengurusan KTP yang dapat diverifikasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk pengajuan KUR di atas Rp50 juta, calon debitur juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan valid.

BRI juga melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) guna memastikan calon debitur tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah lainnya.

“Kalau masih menikmati kredit program pemerintah yang lain, yang lama harus dilunasi dulu,” kata Antonius.

Ia menambahkan KUR tidak dapat diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri yang masih aktif. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memasuki masa persiapan pensiun atau telah pensiun.

Selain memenuhi persyaratan administratif, Antonius menyebut calon debitur juga akan melalui proses asesmen oleh perbankan, termasuk penilaian terhadap rekam jejak pembayaran kredit sebagai salah satu pertimbangan dalam persetujuan KUR.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, MATARAM – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan terus meningkat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan akan mendorong perbankan menggenjot pembiayaan ke UMKM sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM. Menurutnya, secara nasional penyaluran KUR ke UMKM hingga 2025 senilai Rp1.499 triliun atau baru 17,3% jika dibandingkan dengan penyaluran kredit secara keseluruhan yang mencapai Rp8.659 triliun.

Artinya 81,6% atau Rp6.652 triliun penyaluran kredit diterima oleh debitur non-UMKM. Padahal jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,14 juta, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%, kontribusi ekspor 15,7% dan kontribusi pembukaan lapangan kerja 97%.

"Hal ini yang mendorong agar perbankan, termasuk di NTB, bisa meningkatkan pembiayaan ke UMKM," jelas Rudi, Jumat (29/5/2026).

Hingga posisi Maret 2026, Kredit UMKM di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp22,22 T, turun sebesar Rp0,61 T (2,65% yoy) dibandingkan posisi yang sama pada tahun lalu dan turun Rp0,24 T (1,07% ytd) dibandingkan Desember 2025. Khusus penyalur KUR di NTB hingga 2025 mencapai Rp5,3 triliun, berada di posisi 12 secara nasional.

Rudi menjelaskan porsi kredit UMKM terhadap total kredit terus menurun dalam satu tahun terakhir dan tercatat sebesar 28,03% pada posisi Maret 2026 atau turun 2,68% dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya (Maret 2025) dan turun sebesar 0,41% dibandingkan Desember 2025 (ytd).

Rudi menjamin, penyaluran KUR di NTB tetap sesuai dengan aturan walaupun pemerintah menargetkan peningkatan, perbankan akan tetap melakukan kurasi secara cermat terhadap UMKM yang mengajukan pembiayaan KUR.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardhani menjelaskan sejumlah jenis KUR masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat NTB seperti KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), kemudian KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang penyalurannya juga masih minim.

"NTB penyumbang PMI nomor 4 secara nasional, akan tetapi belum banyak yang memanfaatkan KUR PMI, termasuk juga KUR Alsintan," jelas Ratih.

Kurangnya informasi terhadap jenis KUR tersebut menjadi penyebab masih minimnya realisasi ke masyarakat. Ratih juga menegaskan jika penyaluran KUR tanpa agunan, jika perbankan menggunakan agunan maka pemerintah tidak akan menanggung subsidi bunga KUR.

Jakarta: Bank Mandiri mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga April 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp14,54 triliun dan dimanfaatkan lebih dari 113 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah Indonesia.

Program KUR menjadi salah satu instrumen utama Bank Mandiri dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha sekaligus mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja baru.

SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan kualitas kredit portofolio KUR tetap terjaga dengan baik dengan rasio kredit bermasalah di angka 1 persen.

Hal ini mencerminkan kemampuan perseroan menghadirkan pertumbuhan bisnis yang sehat melalui pengelolaan risiko yang cermat, sekaligus menegaskan keunggulan berkelanjutan Bank Mandiri dalam pengembangan segmen mikro dan UMKM.

Realisasi tersebut setara 35,45 persen dari target penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2026 sebesar Rp41 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti nyata sinergi yang terintegrasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang semakin kuat dan berdaya saing.

"Penyaluran KUR kami hadirkan sebagai instrumen nilai tumbuh yang nyata bagi masyarakat. Melalui dukungan modal kerja yang tepat sasaran dan kemudahan serta kenyamanan layanan Bank Mandiri, kami ingin membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, hingga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor produktif," ujar Bayu dalam keterangan resminya, Selasa, 19 Mei 2026.

Sektor pertanian jadi kontributor terbesar

Penyaluran KUR hingga April 2026 masih didominasi sektor produksi dengan porsi mencapai 63,07 persen atau sebesar Rp9,16 triliun. Adapun sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp4,69 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.
Sementara, sektor jasa produksi mencapai Rp3,16 triliun dan sektor industri pengolahan sebesar Rp1,1 triliun.

Secara kumulatif, sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga April 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp317,78 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur di seluruh Indonesia.

Pembiayaan berbunga rendah tersebut telah membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, serta memperkuat daya tahan usaha.

Perkuat ekosistem dan inklusi keuangan

Untuk mempercepat sekaligus menjaga kualitas penyaluran KUR, bank bersandi saham BMRI ini terus memperkuat strategi pembiayaan berbasis ekosistem melalui pendekatan closed-loop yang terhubung dengan nasabah wholesale dan sektor unggulan daerah. Strategi ini memungkinkan terciptanya sinergi ekosistem layanan yang lebih efisien antara pelaku UMKM, mitra usaha, distributor, hingga off-taker dalam satu rantai nilai bisnis yang saling terintegrasi.

Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Mandiri juga memperkuat layanan transaksi dan pembayaran angsuran melalui Mandiri Agen yang tersebar di berbagai wilayah dan sentra ekonomi masyarakat. Perseroan turut mendorong inklusi keuangan melalui edukasi literasi keuangan dan digital agar pelaku UMKM lebih mandiri dalam mengelola usaha secara modern dan berkelanjutan.

Bank Mandiri akan terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dalam mengakselerasi penyaluran KUR tahun 2026 melalui penguatan ekosistem pembiayaan dan sinergi antar entitas Mandiri Group.

"Dengan dukungan jaringan layanan dan ekosistem digital yang semakin matang, kami optimistis penyaluran KUR dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Bayu.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) telah mencapai Rp105,8 triliun dengan jumlah debitur menembus 1,69 juta pelaku usaha per 17 Mei 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penyaluran KUR masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, terutama karena program tersebut mendapat dukungan subsidi dari APBN.

“Realisasi penyaluran KUR per 17 Mei [2026] itu sebesar Rp105 triliun [Rp105,8 triliun] dengan jumlah debitur sebanyak 1,69 juta plus minus. Di mana debitur graduasinya sudah mencapai 511.000 [511.208] dan debitur barunya mencapai 1,147 juta, yaitu sebesar 83%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Jika diperinci, realisasi penyaluran KUR baru mencapai 35,8% dari target 2026 senilai Rp295 triliun. Dalam hal debitur, pemerintah mencatat realisasi debitur graduasi baru mencapai 46,2% dari target 1.105.793 dan debitur baru terealisasi 83,5% dari 1.372.311.

Maman menjelaskan penyaluran KUR ke sektor produksi juga terus meningkat. Pada 2026, pemerintah menargetkan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 65%, naik dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 60%.

Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR sektor produktif mencapai Rp67,2 triliun atau di level 63,57%.

Menurut dia, hingga saat ini realisasi penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 63,5%. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan pembiayaan UMKM produktif.

Selain penyaluran pembiayaan, Maman juga melaporkan perkembangan program SAPA UMKM yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam satu platform.

Dia mengatakan program tersebut kini memasuki tahap uji coba terbatas di tiga wilayah, yakni Bandung, Makassar, dan Bali, dengan melibatkan sekitar 1.000 pelaku UMKM.

“Hasilnya cukup positif, tapi memang ada beberapa hal yang memang perlu kita sempurnakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan terus kita sempurnakan dan beberapa catatan tentang evaluasi akan kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat peningkatan capaian legalitas dan standardisasi usaha UMKM. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) tercatat meningkat dari sekitar 14 juta menjadi 15,6 juta. Sementara itu, sertifikasi halal telah mencapai sekitar 3,72 juta, SPP-IRT sebanyak 628.948, serta 1,08 juta UMKM telah menerima fasilitas SNI BINA UMK.

Adapun dalam penguatan ekosistem kewirausahaan, pemerintah mencatat sekitar 1 juta wirausaha telah terhubung dalam satu ekosistem pembinaan dengan dukungan 265 program dan 204 kolaborator. Selain itu, terdapat 753 inkubator bisnis terdaftar serta 8.661 usaha rintisan yang telah mengikuti proses inkubasi.

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.

Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.

Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.

Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.

Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.

Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.

Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.

“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.

Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.

Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia kembali menjadi perhatian pada Mei 2026.

Di tengah kebutuhan modal usaha yang terus meningkat, KUR hadir sebagai solusi pembiayaan dengan bunga rendah dan skema cicilan yang relatif ringan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Pada tahun ini, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KUR di level 6 persen efektif per tahun untuk pinjaman pertama. Dengan dukungan subsidi bunga, skema ini dinilai mampu menjaga akses pembiayaan tetap terjangkau, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengakses kredit perbankan. Selain itu, total anggaran KUR nasional juga mencapai Rp300 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

BRI sendiri menjadi salah satu penyalur terbesar KUR di Indonesia. Hingga awal 2026, realisasi penyaluran KUR BRI telah mencapai puluhan triliun rupiah dan menjangkau ratusan ribu pelaku usaha. Hal ini mempertegas peran BRI sebagai motor penggerak pembiayaan UMKM di berbagai daerah.

Secara umum, KUR BRI terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu KUR Supermikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Perbedaannya terletak pada plafon pinjaman serta segmentasi usaha yang dituju. KUR Supermikro menyasar pelaku usaha ultra kecil, sementara KUR Mikro dan KUR Kecil ditujukan bagi usaha yang sudah berkembang dan membutuhkan tambahan modal lebih besar.

KUR Kecil menjadi salah satu produk unggulan karena menawarkan plafon hingga Rp500 juta. Skema ini cocok bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspansi usaha, baik untuk menambah kapasitas produksi, memperluas distribusi, maupun investasi alat dan aset bisnis.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 (Plafon Rp500 Juta)

Sebagai gambaran awal, berikut estimasi cicilan bulanan dengan bunga 6 persen per tahun:

1. Tenor 12 bulan: Rp44.166.667 per bulan
2. Tenor 24 bulan: Rp23.333.333 per bulan
3. Tenor 36 bulan: Rp16.388.889 per bulan
4. Tenor 48 bulan: Rp12.916.667 per bulan
5. Tenor 60 bulan: Rp10.833.333 per bulan

Simulasi ini dapat menjadi acuan untuk menghitung kemampuan bayar. Namun, nominal cicilan bisa berbeda tergantung hasil analisis kelayakan dan profil risiko masing-masing debitur.

Dalam praktiknya, KUR BRI terdiri dari dua jenis pembiayaan, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk kebutuhan operasional dengan tenor maksimal 3–4 tahun, serta Kredit Investasi (KI) untuk pengembangan usaha jangka panjang dengan tenor hingga 5 tahun.

Syarat Mengajukan KUR BRI

Berikut persyaratan umum yang perlu dipenuhi calon debitur:

1. Memiliki usaha produktif dan layak
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau KKB)
4. Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending
5. Memiliki dokumen usaha (IUMK, NIB, atau sejenisnya)
6. Menyediakan agunan tambahan untuk KUR Kecil sesuai ketentuan

Ketentuan KUR BRI 2026

KUR Mikro BRI

1. Plafon pinjaman maksimal Rp50 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 3 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Tanpa biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil BRI

1. Plafon pinjaman Rp50 juta hingga Rp500 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 4 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Wajib agunan sesuai ketentuan bank

Cara Pengajuan KUR BRI Mei 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline, dengan tahapan yang pada dasarnya sama, yaitu verifikasi data dan survei usaha.

1. Pengajuan Online

1. Akses situs resmi KUR BRI
2. Login atau daftar akun
3. Pilih menu “Ajukan Pinjaman KUR”
4. Isi data diri dan usaha secara lengkap
5. Unggah dokumen seperti KTP, KK, dan izin usaha
6. Pilih jenis pinjaman dan nominal
7. Kirim pengajuan dan tunggu verifikasi

Setelah lolos tahap awal, petugas biasanya akan menghubungi calon debitur untuk proses lanjutan, termasuk survei usaha.

2. Pengajuan Offline

1. Datang ke kantor cabang BRI terdekat
2. Membawa dokumen identitas dan usaha
3. Mengisi formulir pengajuan
4. Mengikuti wawancara dengan petugas
5. Menunggu survei dan analisis kelayakan
6. Dana dicairkan jika pengajuan disetujui

Melalui metode offline, calon debitur juga bisa langsung berkonsultasi terkait plafon pinjaman hingga simulasi cicilan sesuai kebutuhan usaha.

KUR BRI pada Mei 2026 tetap menjadi salah satu instrumen pembiayaan paling strategis bagi pelaku UMKM. Dengan bunga rendah, plafon besar, dan tenor fleksibel, program ini membuka peluang luas untuk pengembangan usaha. Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kondisi bisnis sudah stabil dan memiliki perencanaan keuangan yang matang agar cicilan tetap lancar dan usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa terdapat 201.953 debitur UMKM terdampak bencana hidrometeoroli di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Maman menjelaskan, total utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditanggung oleh 201.953 debitur UMKM tersebut mencapai Rp12,19 trillium.

"Ada kurang lebih sekitar 200.000 debitur. Inilah angka terakhir, yaitu 200.000 debitur dengan jumlah outstanding sekitar Rp12 triliun," kata Maman dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, Selasa (18/2/2026).

Perinciannya, sebanyak 125.173 debitur berlokasi di Provinsi Aceh dengan total nilai utang KUR sebesar Rp7,38 triliun.

Kemudian, 53.181 debitur berlokasi di Sumatra Utara dengan total nilai outstanding sebesar Rp3,06 triliun, dan 28.351 debitur berlokasi di Provinsi Sumatra Barat dengan total nilai outstanding sebesar Rp1,79 triliun.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah membuka peluang pemberian keringanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana banjir di wilayah Aceh—Sumatra.

Adapun, relaksasi yang diberikan mulai dari pembekuan (freeze) cicilan, restrukturisasi kredit, hingga potensi pemutihan pinjaman.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan kebijakan relaksasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 (Permenko 2/2026) tentang relaksasi bagi UMKM yang meminjam kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit non-KUR sebelum terjadinya bencana banjir.

“Nantinya UMKM-UMKM kita yang sedang meminjam kredit usaha rakyat itu dapat mengetahui fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh pemerintah untuk pembayaran cicilannya atau freeze atau dilakukan restrukturisasi," jelasnya.

Berdasarkan Permenko 2/2026, pemerintah menetapkan tiga periodisasi kebijakan. Pertama, periodisasi pemetaan dampak bencana debitur KUR yang berlangsung pada 24 November 2025—31 Maret 2026.

Kedua, periodisasi relaksasi bagi penerima KUR terdampak pada 1 April 2026–31 Desember 2027. Ketiga, periodisasi percepatan pemulihan melalui penyaluran KUR baru pada 13 Januari 2026–31 Desember 2027.

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) terdampak bencana di Ranah Minang mencapai Rp38,9 miliar hingga Januari 2026.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar turut dirasakan dampaknya bagi perekonomian masyarakat, sehingga kondisi tersebut tak luput dirasakan para debitur, sehingga OJK mengeluarkan kebijakan khusus merespons kondisi tersebut.

“Kebijakan restrukturisasi KUR bagi korban bencana Sumatera berlaku selama 3 tahun dan di Sumbar total yang telah direalisasikan hingga Januari 2026 sebesar Rp38,9 miliar,” katanya, Minggu (8/2/2026).

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR di daerah diberikan kepada sembilan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang langsung berada di bawah pengawasan OJK Sumbar, di mana terdapat satu bank daerah, tujuh bank perekonomian rakyat, dan satu perusahaan modal ventura.

“Sementara relaksasi KUR yang diberikan bank nasional, seperti BRI, BNI, Mandiri dan lainnya, catatannya disampaikan ke OJK pusat,” ujarnya.

Dia merinci realisasi restrukturisasi KUR untuk nasabah terdampak bencana yakni untuk KUR UMKM mencapai Rp14,7 miliar, kemudian untuk UMKM Non-KUR mencapai Rp19,7 miliar, serta relaksasi untuk kredit Non-UMKM mencapai Rp4,4 miliar.

Selanjutnya, apabila dilihat dari jenis kreditnya yakni kredit investasi relaksasinya mencapai Rp8,1 miliar, selanjutnya sektor kredit modal kerja Rp26,2 miliar, dan ditambah adanya kredit konsumsi Rp4,4 miliar.

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR merupakan implementasi peraturan OJK tentang kebijakan perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat tiga poin utama perlakuan khusus. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon pinjaman hingga Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat diberikan baik untuk pinjaman sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

“Restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun ke depan dan mencakup pula pinjaman daring, dengan persetujuan pemberi dana bagi penyelenggara fintech lending,” ujarnya.

Ketiga, perbankan diberikan keleluasaan untuk menyalurkan pembiayaan baru kepada debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah. “Skema ini tidak menerapkan prinsip one obligor sehingga diharapkan memudahkan UMKM untuk kembali mengakses permodalan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat sosialisasi program relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) tentang relaksasi KUR di tiga provinsi terdampak banjir telah selesai disusun dan siap dijalankan.

“Di bulan Februari ini kami harapkan seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi itu dilakukan sosialisasi,” kata Riza saat ditemui di Teras Malioboro, Yogyakarta, dikutip Minggu (8/2/2026).

Riza memastikan seluruh debitur KUR, baik yang telah mengakses maupun calon debitur baru, tidak perlu khawatir dalam mengajukan KUR pada 2026.

Bagi peminjam lama, pemerintah menyiapkan fasilitasi restrukturisasi KUR dan relaksasi pembayaran untuk meringankan beban UMKM terdampak, sesuai dengan Permenko. Di sisi lain, debitur baru tetap dapat mengajukan KUR dengan prosedur yang berlaku.

Namun, Riza menjelaskan bahwa untuk saat ini pemerintah masih menunggu pemetaan calon penerima restrukturisasi KUR, mengingat terdapat tiga tahap periodisasi.

“Sampai Maret ini kan masih pemetaan, jadi bukan tidak ada realisasi. Memang saat ini adalah pemetaan, pemetaan itu sekarang dilakukan dan belum tuntas semua. Tetapi progresnya menurut saya cukup menggembirakan,” ujarnya.

Setelah pemetaan selesai pada akhir Maret, barulah akan diketahui siapa yang akan menerima program restrukturisasi. “1 April mereka sudah ditentukan siapa yang akan mendapatkan misalnya program restrukturisasi siapa saja. Itu nanti sudah ketahuan di situ,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan Permenko Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pemerintah memberikan berbagai bentuk relaksasi, mulai dari pemberiangrace periodatau masa tenggang pembayaran, restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu dan suplesi, serta relaksasi persyaratan agunan tambahan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga/subsidi margin KUR bagi debitur KUR di wilayah terdampak bencana, sehingga beban bunga/margin yang ditanggung debitur menjadi 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM. Perbankan diharapkan tidak hanya memacu kredit ke kelompok konglomerasi.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan Himbara mendapatkan penugasan porsi penyaluran KUR lebih dari 90%. Untuk itu, Helvi berharap bank pelat merah konsisten menggenjot penyaluran KUR tersebut.

“Kemarin Bapak Presiden dalam amanahnya, beliau menekankan bagaimana kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Himbara, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks semata-mata untuk bisnis konglomerasi,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Namun, Helvi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM membuat kebijakanCorporate Business Responsibility(CBR) jika Himbara ingin mengucurkan pembiayaan kepada usaha besar maupun konglomerasi.

“Kalau Himbara mau membantu usaha besar maupun konglomerasi, mereka harus melakukan beberapa program CBR yang bermuara kepada kemitraan dengan usaha menengah. Menengah membina usaha kecil, kecil membina usaha mikro,” terangnya.

Menurutnya, skema tersebut menjadi kunci untuk memperkuat keterhubungan UMKM Indonesia ke rantai nilai global (global value chain) yang hingga kini masih lemah.

“Ini maksudnya yang sudah besar itumonggobersainglah di tingkat internasional, tetapi rantai pasoknya yaitu UMKM itu harus dibina,” tuturnya.

Jika menengok kinerja 2025, nilai penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270 triliun dengan 2,26 juta debitur penerima KUR. Dari sana, porsi penyaluran sektor produksi mencapai 60,7% dan telah memenuhi target 60%.

Dari sisi debitur, Kementerian UMKM mencatat terdapat 2,75 juta debitur baru tercatat dan 1,54 juta debitur graduasi. Per Desember 2025, tercatat penerbitan 3,07 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 2,86 juta sertifikat halal, dan 1,03 juta SNI BINA UMK.

Adapun, rasio kredit UMKM Indonesia baru mencapai18,05% dengan suku bunga sekitar 5,50%. Angkanya masih tertinggal dibanding negara pembanding seperti Korea Selatan (32,3%, bunga 2,5%) dan China (42,22%, bunga 3%). Pada saat yang sama, SDGs Score Indonesia sebesar 66,95% masih berada di bawah negara lain yang berada pada kisaran 70–78%.