Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/2026 yang mengatur penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah menjadi langkah penting untuk menegaskan pemisahan yang jelas antara produk simpanan dan investasi di bank syariah.

Untuk diketahui, OJK melalui beleid ini mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.

Melalui pengaturan dimaksud, produk investasi perbankan syariah secara konsisten menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko yang mencerminkan karakteristik investasi sesungguhnya dengan menggunakan akad seperti mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Adapun, peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 29 April 2026. Bank syariah yang sudah memiliki produk investasi syariah sebelum POJK ini berlaku wajib menyesuaikan produknya dengan aturan baru paling lambat dua tahun sejak POJK diberlakukan atau hingga masa akad berakhir.

Sementara itu, OJK akan memroses permohonan izin produk investasi perbankan syariah yang diajukan sebelum aturan ini berlaku sesuai ketentuan dalam POJK terbaru.

Pengamat Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat mengatakan, kebijakan ini menjadi langkah penting guna menegaskan amanat Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dipisahkan sesuai karakter akad masing-masing.

Aturan tersebut juga dinilai mengembalikan fungsi akad syariah, yakni simpanan untuk keamanan dan likuiditas, sedangkan investasi ditujukan untuk bagi hasil dengan risiko yang disadari nasabah. Dengan pemisahan itu, potensi gharar dan sengketa dapat ditekan.

“Dari sisi syariah, kebijakan ini meluruskan kembali nature akad — simpanan untuk keamanan dan likuiditas, investasi untuk bagi hasil dan risiko yang disadari, sehingga mengurangi gharar dan potensi sengketa,” kata Sutan kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Dampak ke Bank Syariah

Dari sisi model bisnis, Sutan menilai bahwa aturan baru ini mendorong bank syariah kembali fokus pada dua lini utama, yakni penghimpunan dana simpanan dan pengelolaan produk investasi.

Strategi penghimpunan dana pun diperkirakan menjadi lebih tersegmentasi. Nasabah yang mengutamakan keamanan dan likuiditas akan diarahkan ke produk simpanan, sedangkan nasabah yang siap menanggung risiko demi memperoleh imbal hasil lebih tinggi akan ditawarkan produk investasi dengan penjelasan risiko dan sektor usaha yang dibiayai.

Lebih lanjut, Sutan memandang bahwa bank syariah perlu memperkuat narasi investasi syariah dengan mengaitkan dana nasabah langsung ke sektor riil seperti UMKM, rantai nilai halal, dan energi terbarukan.

“...sehingga nasabah merasa betul‑betul menjadi mitra usaha, bukan sekadar penabung,” ujar Sutan.

Selain itu, edukasi melalui petugas layanan dan kanal digital menjadi faktor penting agar masyarakat memahami perbedaan produk simpanan dan investasi secara sederhana sehingga perubahan produk tidak menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah.

Di sisi lain, dalam satu hingga dua tahun ke depan, Sutan memperkirakan bank syariah akan menghadapi tambahan beban operasional dan kepatuhan, mulai dari penyesuaian kebijakan internal, SOP, desain produk, sistem IT dan core banking, hingga format pelaporan.

Kendati dalam jangka pendek tampak menambah biaya operasional dan kepatuhan, secara jangka menengah–panjang, Sutan menyebut bahwa langkah ini merupakan investasi yang akan mengurangi risiko sengketa serta memperbaiki transparansi.

“Pada akhirnya membuat bisnis bank syariah lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Persero) Tbk. (BRIS) masih berkoordinasi dengan regulator mengenai kebijakan tersebut.

Meski demikian, Corporate Secretary Wisnu Sunandar mengatakan, hadirnya regulasi ini membuat perbedaan antara produk simpanan dan investasi menjadi semakin tegas.

“Pendekatan kepada nasabah akan menjadi lebih segmented sesuai profil kebutuhan, risk appetite, dan tujuan keuangan masing-masing nasabah,” jelas Wisnu kepada Bisnis, Jumat (8/5/2026).

Bagi BSI, Wisnu menyebut bahwa regulasi ini menjadi momentum untuk memperkuat positioning sebagai bank syariah modern yang tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pengembangan solusi investasi syariah yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan nasabah.

Selain itu, kebijakan ini turut menjadi peluang bagi bank syariah terbesar di Indonesia untuk menggenjot kualitas advisory dan financial planning kepada nasabah. Dengan demikian, hubungan bank dengan nasabah tidak hanya bersifat transactional, tetapi juga menjadi partner pengelolaan keuangan syariah jangka panjang.

Sejalan dengan itu, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan syariah yang lengkap, kompetitif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memisahkan pengawasan bank digital dengan membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang akan mulai efektif pada 2026.

Langkah ini dilakukan seiring pesatnya transformasi perbankan digital dan meningkatnya kompleksitas risiko di sektor tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pembentukan direktorat khusus ini bertujuan memperkuat pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi terhadap model bisnis bank digital yang terus berkembang.

“Transformasi perbankan digital berjalan sangat cepat dan memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih spesifik. Karena itu, pengawasan bank digital dialihkan ke dalam satu struktur direktorat tersendiri,” ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dian menjelaskan, secara umum kinerja keuangan bank digital saat ini terbilang solid, tercermin dari tingkat permodalan (KPMM) yang berada di atas 30% serta rasio margin bunga bersih (NIM) yang mencapai 2,5 kali rata-rata industri perbankan konvensional.

Meski demikian, karakteristik model bisnis bank digital dinilai memiliki risiko yang berbeda dibandingkan bank konvensional. OJK mencatat, terdapat dua model utama bank digital di Indonesia.

Pertama, bank digital yang beroperasional secara stand alone business model, yang merupakan bank digital dengan ekosistem terbatas atau tidak memiliki ekosistem sebagai distribution channel.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan LJK atau BigTech dalam ekosistem, yang menggunakan model bisnis kemitraan untuk memperluas basis nasabah, dengan target jangka panjang berupa kemandirian fungsi intermediasi melalui internalisasi bisnis langsung demi mengurangi ketergantungan pada mitra.

Pengawasan terhadap bank digital ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada rasio keuangan, melainkan dilakukan secara lebih komprehensif. OJK akan menilai keberlanjutan model bisnis, independensi dan profesionalisme pengurus, hubungan bank dengan nasabah, hingga ketahanan dan keamanan digital.

“Pengawasan akan dilakukan much beyond financial ratios untuk memastikan kelancaran layanan perbankan digital, termasuk ketahanan sistem terhadap risiko siber dan perlindungan data nasabah,” tegasnya.

Hal tersebut dilakukan secara komprehensif dalam rangka meyakini kelancaran layanan digital (seamless banking operation) sesuai business model-nya, independensi dan profesionalisme pengurus bank, perilaku hubungan bank dengan nasabah, optimalisasi pemanfaatan media massa maupun sosial dalam kerangka banking on media, serta ketahanan dan keamanan digital terhadap risiko serangan cyber alias digital resilience.

Adapun hal ini mencakup, pertama yakni keamanan siber yaitu memastikan sistem perbankan terlindungi dari ancaman siber yang kian kompleks.

Kedua manajemen risiko pihak ketiga yaitu mengingat bank digital cukup bergantung pada penyedia jasa teknologi seperti cloud, payment gateway, dan lainnya. Adapun OJK akan memperketat pengawasan terhadap risiko integrasi ekosistem tersebut.

Ketiga, pelindungan data nasabah yaitu menjamin kerahasiaan data pribadi di tengah tingginya frekuensi transaksi digital

Langkah pengalihan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan standar pengawasan yang setara (playing field) namun tetap memberikan ruang inovasi bagi bank untuk bertransformasi secara penuh menjadi bank digital (full digital) maupun bank yang baru beralih menjadi digital.