Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri fintech atau pinjaman daring (pindar) terus bertumbuh dengan outstanding pembiayaan mencapai Rp100,69 triliun per Februari 2026, naik 25,75% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp80,07 triliun pada tahun lalu. Namun, di tengah ekspansi tersebut, masih terdapat 10 dari 95 penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian regulator dalam menjaga kesehatan industri yang berkembang cepat.

“10 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Meski demikian, seluruh penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan) kepada OJK yang mencakup berbagai langkah pemenuhan modal, mulai dari penambahan oleh pemegang saham eksisting hingga upaya mencari investor strategis dan opsi konsolidasi melalui merger.

“Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan/atau merger,” kata Agusman.

Di sisi lain, OJK juga terus memperkuat pengawasan terhadap industri pindar. Sepanjang Maret 2026, regulator telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 31 penyelenggara atas pelanggaran terhadap ketentuan OJK.

“Maupun berdasarkan hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan,” ucapnya.

Seiring pertumbuhan tersebut, risiko kredit juga perlu diwaspadai. Tercatat, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di level 4,54%, yang mencerminkan kualitas pembiayaan secara agregat di industri.

Bisnis.com, JAKARTA - Riset terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan bahwa selain untuk kebutuhan konsumsi, sebanyak 26,7% peminjam layanan pinjaman daring (pindar) AdaKami menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha.

peneliti LPEM FEB UI, Prani Sastiono, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang mereka peroleh sebagian dari pengguna pinjaman online (pinjol) legal itu memanfaatkan pinjaman untuk membangun dan mengembangkan usaha serta membantu UMKM mengakses pembelian formal yang dapat meningkatkan kapasitas usaha.

Lebih lanjut, riset tersebut juga menemukan bahwa sekitar 20% besaran pinjaman pengguna AdaKami berada di atas Rp5 juta, jauh melampaui pinjaman konsumsi yang umumnya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anjar Sumarjati mengatakan bahwa saat ini industri pindar telah berkontribusi signifikan dalam membantu kebutuhan pembiayaan masyarakat, termasuk untuk menjembatani kebutuhan kredit UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan.

“Terdapat potensi Rp2.400 triliun [credit gap] yang masih perlu dipenuhi dan kami juga mengharapkan bahwa industri pindar ini dapat bertindak sebagai akselerator untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pendanaan UMKM tersebut,” imbuh Anjar, dikutip Jumat (13/3/2026).

Dalam paparannya, Prani menyampaikan pinjaman yang didapatkan juga dapat mendorong UMKM untuk memperoleh pasar baru dan akhirnya menjadi pengganda dalam perekonomian dikarenakan manfaat yang diterima pengguna AdaKami cukup beragam, seperti menambah stok barang, meningkatkan omzet usaha, hingga bisa membuka cabang baru.

“Memang tidak semua, tapi memang ada juga yang skala usahanya naik dengan adanya pinjaman. Secara umum, manfaatnya kalau misalnya pinjaman ini digunakan untuk usaha adalah dengan adanya modal mereka bisa memulai usaha baru, beli mesin, meningkatkan omzet produksi sehingga dapat meningkatkan output produktivitas dan juga penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 18 penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang memiliki tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) melebihi 5% pada Januari 2026. Rasio tersebut terutama berasal dari penyaluran pembiayaan pada sektor produktif, bukan konsumtif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan temuan tersebut menjadi bagian dari pemantauan regulator terhadap kualitas pembiayaan di industri fintech lending.

“Pada Januari 2026, terdapat 18 Penyelenggara Pindar yang memiliki TWP90 di atas 5%, yang didominasi oleh penyaluran pada sektor produktif,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis, Jumat (6/3/2026).

OJK mencatat sejumlah penyelenggara pindar yang melampaui ambang batas keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari dibandingkan total penyaluran pinjaman telah berada dalam pengawasan regulator. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perusahaan melakukan perbaikan manajemen risiko serta menjaga keberlanjutan operasional industri.

Menurut Agusman, OJK telah menempuh beberapa langkah terhadap penyelenggara yang rasio TWP90-nya melebihi ketentuan, mulai dari mekanisme pembinaan hingga sanksi administratif.

“Terhadap Penyelenggara yang melampaui batas tersebut, telah dilakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan, antara lain pembinaan, permintaan rencana aksi perbaikan, dan pengenaan sanksi administratif,” jelasnya.

Agusman menekankan pendekatan pengawasan tersebut diterapkan secara menyeluruh kepada penyelenggara pindar, termasuk yang berbasis syariah. Pasalnya, beberapa platform fintech lending syariah juga tercatat memiliki rasio TWP90 di atas 5%.

Standar kebijakan pengawasan terhadap penyelenggara syariah diterapkan dengan ketentuan yang sama seperti platform konvensional. Fokus pengawasan berada pada tata kelola perusahaan serta peningkatan kualitas pengelolaan risiko.

“Pendekatan yang sama berlaku bagi seluruh Penyelenggara, termasuk Pindar Syariah, dengan fokus antara lain pada perbaikan manajemen risiko, kualitas pendanaan, dan tata kelola,” kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan industri pinjaman daring (pindar) kini mengadopsi penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses credit scoring.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menuturkan pemanfaatan AI ini berupa machine learning untuk mempelajari karakteristik dan pola perilaku pengguna secara dinamis.

“Sehingga proses penilaian kredit menjadi lebih efisien dan akurat, serta dapat meningkatkan kualitas analisis risiko dan memperluas akses pendanaan yang berkelanjutan,” katanya dalam lembar jawaban RDK September, dikutip Minggu (26/10/2025).

Di samping manfaatnya seperti itu, Agusman menegaskan supaya para penyelenggara pindar memastikan algoritmanya tetap akurat dan transparan dan menghindari bias.

“Selain itu juga memastikan menjaga keamanan data nasabah, serta tetap menjaga prinsip kehati hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Menilik kinerja industri pindar per Agustus 2025, OJK mencatat total outstanding pembiayaannya tembus Rp87,61 triliun, tumbuh 21,62% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bila dibandingkan secara bulanan (month-to-month/MtM) atau dengan Juli 2025, outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 3,48% dari Rp84,66 triliun.

Sementara itu, tingkat wanprestasi (TWP90) industri pindar per Agustus 2025 tercatat tetap dalam kondisi terjaga yakni berada di level 2,60%.

Sebagai informasi, OJK juga mencatat pada Agustus 2025 ini masih ada 9 dari 96 penyelenggara yang belum memenuhi ketentuan modal Rp12,5 miliar.

“Serta 9 dari 96 penyelenggara pinjaman daring atau pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh penyelenggara pindar ini telah menyampaikan action plan kepada OJK,” ungkap Agusman.

OJK, katanya, terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum yang dimaksud.

“Baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategi investor yang kredibel termasuk opsi pengembalian izin usaha,” tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi pembiayaan pinjaman daring (pindar) kepada sektor produktif mencapai Rp29,64 triliun per Agustus 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu setara dengan 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri pindar.

“Per Agustus 2025, porsi pembiayaan pindar kepada sektor produktif dan/atau UMKM mencapai Rp29,64 triliun atau sebesar 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri pindar,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Agusman berharap terbitnya POJK No.19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM dapat memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Termasuk melalui peran aktif penyelenggara pindar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai,” ucapnya.

Bila menilik pangsa pembiayaan produktif dan UMKM oleh P2P lending dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, capaian per Agustus 2025 ini masih di bawah target.

Pasalnya, pada periode 2025—2026 ini roadmap tersebut menargetkan bahwa pembiayaan produktif dan UMKM oleh pindar bisa mencapai level 40%-50%.

Sebagai informasi, pada Agustus 2025 ini outstanding pembiayaan di industri pindar mencapai Rp87,61 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 21,62% secara (year on year/YoY).

Sementara itu, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) per Agustus 2025 masih dalam kondisi terjaga dengan level 2,60%. Artinya, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 5%.