Ramadhan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman memproyeksikan penyaluran pembiayaan berpotensi meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Periode Ramadhan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tambahan modal kerja UMKM secara musiman,” ujar Agusman dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan secara historis, penyaluran pembiayaan selalu tumbuh positif di industri pergadaian, industri multifinance, hingga industri pinjaman daring (pindar) pada dua tahun terakhir.

Ia menyampaikan penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pergadaian pada Maret 2024 tumbuh sebesar 1,78 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) serta naik 1,66 persen mtm pada Maret 2025.

Agusman memperkirakan industri pergadaian akan tetap tumbuh positif di tengah tingginya kompetisi dengan berbagai produk pembiayaan digital, seperti pinjaman daring dan Buy Now Pay Later (BNPL/paylater), karena mampu menawarkan pembiayaan alternatif berbasis agunan yang mudah diakses masyarakat.

Ia menyatakan terdapat 165 pelaku usaha yang mengajukan izin usaha pergadaian sepanjang 1 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026, dengan total perusahaan pergadaian berizin hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 223 perusahaan.

“Saat ini terdapat dua perusahaan yang sedang berproses meningkatkan lingkup usaha menjadi nasional sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan aspek permodalan, tata kelola dan kesiapan operasional,” tuturnya.

Agusman juga melihat adanya potensi peningkatan pembiayaan pada industri multifinance berdasarkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada Maret 2024, penyaluran pembiayaan multifinance tumbuh 2,05 persen mtm dengan tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross terjaga di 2,45 persen, sementara pada Maret 2025 meningkat 0,78 persen mtm dengan NPF gross sebesar 2,71 persen.

Sedangkan pada industri pindar, Agusman mengungkapkan bahwa nilai penyaluran pembiayaan pada Maret 2024 meningkat hingga 8,9 persen mtm dan naik 3,8 persen mtm pada Maret 2025.

Meskipun nilai pembiayaan terus meningkat, kualitas pendanaan (TWP90) industri pindar diperkirakan tetap terjaga di bawah 5 persen pada periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini.

"Untuk itu, diperlukan antara lain penguatan credit scoring dan verifikasi borrower (peminjam) agar pertumbuhan selama momentum Lebaran tetap sehat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total penyaluran pembiayaan buy now pay later (BNPL) atau paylater menyentuh angka Rp12,18 triliun per Januari 2026 atau melonjak 71,13 persen year-on-year (yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyatakan bahwa tingginya permintaan pembiayaan tersebut masih diikuti oleh tingkat pembiayaan bermasalah yang terjaga.

"Berdasarkan informasi pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13 persen yoy, atau menjadi Rp12,18 triliun dengan NPF (non-performing financing/pembiayaan bermasalah) gross sebesar 2,77 persen," ucap Agusman di Jakarta, Selasa.

Selain pembiayaan paylater, ia menuturkan piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga tumbuh 0,78 persen yoy pada Januari 2026 menjadi Rp508,27 triliun.

Ia mengatakan kenaikan tersebut ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat hingga 10,27 persen yoy.

Profil risiko perusahaan pembiayaan juga terpantau stabil, dengan NPF gross tercatat sebesar 2,72 persen dan NPF nett di level 0,82 persen, sementara gearing ratio berada di angka 2,11 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pembiayaan modal ventura juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,83 persen secara tahunan menjadi Rp15,95 triliun.

Sedangkan pada industri pergadaian, Agusman mengatakan penyaluran pembiayaan melonjak 60,05 persen yoy menjadi Rp143,14 triliun, didominasi oleh pembiayaan berbasis produk gadai sebesar Rp115,98 triliun.

"Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp98,54 triliun," ujarnya.

Meskipun pembiayaan pindar tumbuh tinggi, ia memastikan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 tetap berada dalam kondisi yang terjaga, yakni di posisi 4,38 persen.

Untuk memperkuat industri pindar, OJK pun memberlakukan kewajiban modal inti minimum. Terdapat 9 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi modal minimum Rp100 miliar, serta 9 dari 95 penyelenggara pindar yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Agusman menyatakan, seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada pihaknya yang memuat langkah langkah pemenuhan kewajiban tersebut, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

Untuk menegakkan kepatuhan di sektor PVML, OJK telah menjatuhkan 30 sanksi denda dan 97 sanksi peringatan tertulis kepada 17 perusahaan pembiayaan, dua perusahaan modal ventura, 22 penyelenggara pindar, dua lembaga keuangan mikro, delapan perusahaan pergadaian, dan satu lembaga keuangan khusus selama Februari 2026.

"OJK berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku," kata Agusman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Permintaan pindar nampaknya masih akan meningkat positif, terlebih di bulan Ramadhan akan terjadi peningkatan permintaan pindar

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan regulator perlu mengambil langkah antisipatif untuk mencegah penipuan (fraud) di tengahpotensi peningkatan permintaan pembiayaan pinjaman daring (pindar) menjelang bulan Ramadhan 1447 H.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, ia menyatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap pembiayaan alternatif, termasuk pindar, diperkirakan masih akan cukup tinggi pada tahun ini karena adanya credit gap (kesenjangan pembiayaan).

"Ketika masih ada credit gap, saya masih yakin permintaan pindar masih akan tinggi. Permintaan pindar nampaknya masih akan meningkat positif, terlebih di bulan Ramadhan akan terjadi peningkatan permintaan pindar," ujar Nailul Huda.

Melihat potensi peningkatan penyaluran pembiayaan tersebut, ia pun menekankan pentingnya langkah antisipatif dari regulator berupa pengetatan aturan pinjaman untuk mencegah terjadinya fraud.

Meskipun langkah tersebut dinilai efektif untuk meredam potensi kredit macet akibat fraud, ia mengakui kebijakan tersebut dapat mengurangi inklusivitas layanan pinjaman daring.

Nailul menyampaikan penipuan seringkali terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi antara pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower).

Pada banyak kasus, lender hanya mendapatkan profil umum calon peminjam tanpa adanya mekanisme untuk memastikan kelayakan peminjam maupun proyek yang akan dibiayai.

Celah tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, seperti memunculkan proyek fiktif atau bahkan membuat profil peminjam fiktif.

Nailul menegaskan, dalam kasus proyek fiktif, perusahaan pengembang platform pindar juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek yang diajukan benar-benar berjalan konkret.

“Jika tidak diminimalkan, kejadian seperti saat ini (kasus gagal bayar DSI) akan berulang terus. Industri pindar akan dipandang sebagai industri yang penuh penipuan. Lender akan berpikir (ulang) untuk masuk (berinvestasi) ke pindar, dan lender individu semakin turun proporsinya,” kata Nailul.

Sepanjang tahun lalu, industri pindar nasional menghadapi sejumlah tantangan terkait gagal bayar yang diduga terjadi karena adanya fraud, salah satunya di PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas.

Ia mengatakan, OJK telah melaporkan PT DSI ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada 15 Oktober 2025 serta meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memperkuat industri fintechP2P lending atau pinjaman daring (pindar) melalui berbagai SEOJK dan POJK.

Hal tersebut disampaikan kala menanggapi sederet masalah yang terus terjadi di industri pindar, misalnya saja kasus gagal bayar PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan yang teranyar adalah PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut untuk terus memperkuat industri tersebut, salah satunya melalui SEOJK 19/2025.

“Yang menegaskan pencairan dana dilakukan langsung kepada penerima dana (borrower) melalui penggunaan escrow account agar alur pembayaran dapat ditelusuri dan risiko penyimpangan dapat diminimalkan,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Rabu (14/1/2026).

Selain itu, imbuhnya, penguatan juga difokuskan pada peningkatan kualitas credit scoring dan manajemen risiko, termasuk memastikan borrower tidak memperoleh pendanaan dari lebih dari tiga penyelenggara.

“Dengan langkah-langkah tersebut, pembiayaan pindar dinilai masih memiliki peran penting dan prospek yang relevan dalam 2–3 tahun ke depan,” tegas Agusman.

Dia melanjutkan, dalam upaya pencegahan fraud, OJK telah menerbitkan POJK 12/2024 yang mendorong LJK termasuk pindar untuk menerapkan strategi antifraud.

“Selain itu, penyempurnaan ketentuan pindar terus diperkuat guna mencegah terulangnya kasus fraud dan menjaga keberlanjutan industri,” pungkasnya.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan pindar pada November 2025 meningkat 25,45% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp94,85 triliun. Sementara itu, TWP90 melonjak menjadi 4,33%.

Adapun, per November 2025 terdapat 24 pindar yang tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pembiayaan (TWP90) di atas 5%.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat selama periode bulan Ramadhan secara historis tercatat menjadi salah satu pendorong meningkatnya nilai pembiayaan fintech lending atau pinjaman daring (pindar).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, penyaluran pendanaan tumbuh 8,90 persen month-to-month (mtm) sepanjang Ramadhan 1445 Hijriah (Maret 2024) serta 3,80 persen mtm pada periode Ramadhan 1446 Hijriah (Maret 2025).

“Pada periode Ramadhan, penyaluran pendanaan pindar cenderung menunjukkan peningkatan. Tren tersebut menunjukkan bahwa Ramadhan dapat menjadi salah satu momentum meningkatnya kebutuhan pembiayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, saat ini penyaluran pendanaan pindar masih didominasi pendanaan konsumtif, dengan nilai mencapai Rp63,63 triliun, atau 67,09 persen dari total outstanding industri pindar pada November 2025.

“Dengan demikian, sektor produktif mencakup 32,91 persen dari total outstanding industri pindar,” ujar Agusman.

Menjelang Ramadhan, ia menyatakan saat ini penyelenggara pindar difokuskan untuk memperkuat kualitas agar tumbuh sehat dan berkelanjutan, terutama usai sejumlah perusahaan keluar dari industri pindar sepanjang 2025.

​ PT Ringan Teknologi Indonesia (Ringan) mengembalikan izin usahanya kepada OJK karena adanya proyeksi kerugian apabila perseroan terus menjalankan kegiatan usaha. OJK pun resmi mencabut izin usaha perusahaan tersebut pada 24 April 2025.

Sementara PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde) dicabut izin usahanya oleh OJK pada 6 November 2025 karena tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi perusahaan.

PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) menjadi pindar terbaru yang mundur dari industri pindar nasional dengan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha secara sukarela atau atas permintaan sendiri kepada OJK melalui Surat Nomor S-40/D.06/2025 tertanggal 17 Desember 2025.

Agusman menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dan menyetujui permohonan tersebut serta akan terus melakukan monitoring untuk memastikan perseroan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya, termasuk kepada para lender (pemberi dana).

“Dinamika keluarnya pelaku usaha di industri Pindar merupakan bagian dari konsolidasi industri yang diarahkan pada penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen,” imbuhnya.

Berdasarkan data terakhir OJK, pembiayaan industri pindar pada November 2025 meningkat 25,45 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai sebesar Rp94,85 triliun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Pulau Jawa masih mendominasi sebesar 69,95% pembiayaan pinjaman daring (pindar) per Oktober 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut dominasi itu tidak lepas dari tiga provinsi utama yang mendapatkan pembiayaan terbesar dari pindar.

“Per Oktober 2025, tiga provinsi dengan outstanding pembiayaan pindar terbesar berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat [24,80%], DKI Jakarta [16,38%], dan Jawa Timur [11,80%],” katanya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip Kamis (25/12/2025).

Adapun, lanjutnya, pertumbuhan pembiayaan di luar Pulau Jawa meningkat sebesar 36,14% year-on-year (YoY) menjadi Rp27,92 miliar.

“Hal tersebut mencerminkan potensi yang besar untuk terus dikembangkan seiring peningkatan,” sebutnya.

Untuk diketahui, per Oktober 2025 outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp92,92 triliun atau tumbuh 23,86% YoY. Sementara itu, TWP90 tetap dalam level terjaga sebesar 2,76%.

Kendati demikian, Agusman membeberkan bahwa per Oktoberfest 2025 terdapat 22 penyelenggara pindar dengan TWP90 di atas 5%.

“Mayoritas berasal dari segmen produktif. Hal ini antara lain disebabkan karena segmen tersebut berhadapan langsung dengan dinamika perekonomian,” ungkapnya.

Kendati demikian, imbuhnya, OJK memperkirakan industri pindar akan terus tumbuh positif pada 2026 mendatang. Hal tersebut karena didorong oleh digitalisasi pembiayaan dan inovasi produk berbasis data alternatif.

“Untuk menghadapi tantangan, perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian, sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis bahwa industri pinjaman daring alias pindar pada 2026 masih akan mencatat pertumbuhan positif.

Optimistis itu didasarkan pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru yakni per Oktober 2025, yang mencatatkan outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp92,92 triliun, tumbuh 23,86% year on year (YoY). Kemudian, TWP90 terjaga di level 2,76%.

Sebab demikian, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengeklaim angka itu menunjukkan bahwa industri terus berkembang secara sehat dan tetap relevan dengan kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Dengan tren ini, AFPI optimis bahwa pada 2026 industri masih akan mencatat pertumbuhan positif, terutama didorong pembiayaan produktif dan UMKM, seiring penguatan regulasi dan peningkatan kualitas penyaluran,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/12/2025).

Meski begitu, Entjik tidak menampik industri pindar masih harus menghadapi tantangan utama, seperti menekan angka gagal bayar (galbay), termasuk dari galbay yang tidak bertanggung jawab.

“Serta memperkuat pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap industri resmi,” bebernya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai CEO DanaRupiah ini mengingatkan agar pertumbuhan penyaluran harus berjalan seiring dengan kualitasnya.

AFPI, katanya, mendorong para penyelenggara pindar untuk mengedukasi literasi keuangan kepada para peminjam (borrower) dan memperketat penilaian kredit alias credit scoring.

“Selain itu, dalam memperkuat kinerja industri pada tahun 2026, Rakernas AFPI yang diadakan pada 9 Desember 2025 menetapkan tiga pilar utama penguatan industri, yaitu kolaborasi, disiplin kepatuhan, dan konsistensi penerapan standar yang tinggi di seluruh anggota,” ungkap Entjik.

Dia merincikan, kolaborasi dilakukan dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas pinjol ilegal dan kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan kualitas penyaluran.

Kemudian, disiplin kepatuhan dilakukan supaya seluruh penyelenggara mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk tentang batas manfaat ekonomi sesuai arahan OJK, praktik penagihan yang beretika, dan transparansi produk.

Adapun, konsistensi standar tinggi dijalankan dalam penerapan teknologi credit scoring, mitigasi risiko, dan literasi keuangan kepada masyarakat agar peminjam mengambil pinjaman secara bijak.

“Dengan pendekatan ini, AFPI percaya industri pindar dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan outstanding pembiayaan dan stabilitas TWP90, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pembiayaan digital yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” pungkas Entjik.

Bisnis.com, JAKARTA — Porsi pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjamanonline(pinjol) kepada sektor produktif terus mencatatkan pertumbuhan hingga kuartal III/2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakanoutstandingpembiayaan pindar terhadap sektor produktif per September 2025 menyentuh Rp31,37 triliun.

“Per September 2025,outstandingpembiayaan pindar terhadap sektor produktif tercatat sebesar Rp31,37 triliun atau sebesar 34,48% dari totaloutstandingpembiayaan industri pindar,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Senin (17/11/2025).

Meski demikian, Agusman membeberkan keterbatasan data kelayakan usaha dan infrastruktur pendukung kerap kali menjadi tantangan yang dihadapi pindar dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

“Sehingga mendorong industri untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan memanfaatkan data alternatif guna meningkatkan penyaluran pembiayaan yang berkualitas,” jelasnya.

Menilik data bulan lalu, per Agustus 2025 OJK mencatat porsi pembiayaan pindar ke sektor produktif mencapai Rp29,64 triliun atau sebesar 33,83% dari totaloutstandingpembiayaan industri pindar.

Dengan demikian, secara bulanan ataumonth-to-monthporsi pembiayaan tersebut telah tumbuh sebesar 5,84% MtM. Kendati demikian, menilik pangsa pembiayaan produktif dan UMKM oleh P2P lending dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI 2023-2028, capaian per September 2025 ini masih di bawah target.

Pasalnya, pada periode 2025—2026 ini roadmap tersebut menargetkan bahwa pembiayaan produktif dan UMKM oleh pindar bisa mencapai level 40%-50%.

Untuk diketahui, hingga September 2025outstandingpembiayaan pindar secara keseluruhan mencapai Rp90,99 triliun atau tumbuh 22,16%year-on-year(YoY). Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat porsi pembiayaan pinjaman daring (pindar) kepada sektor produktif mencapai Rp29,64 triliun per Agustus 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu setara dengan 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri pindar.

“Per Agustus 2025, porsi pembiayaan pindar kepada sektor produktif dan/atau UMKM mencapai Rp29,64 triliun atau sebesar 33,83% dari total outstanding pembiayaan industri pindar,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Agusman berharap terbitnya POJK No.19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM dapat memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Termasuk melalui peran aktif penyelenggara pindar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai,” ucapnya.

Bila menilik pangsa pembiayaan produktif dan UMKM oleh P2P lending dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, capaian per Agustus 2025 ini masih di bawah target.

Pasalnya, pada periode 2025—2026 ini roadmap tersebut menargetkan bahwa pembiayaan produktif dan UMKM oleh pindar bisa mencapai level 40%-50%.

Sebagai informasi, pada Agustus 2025 ini outstanding pembiayaan di industri pindar mencapai Rp87,61 triliun. Angka ini tumbuh sebesar 21,62% secara (year on year/YoY).

Sementara itu, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) per Agustus 2025 masih dalam kondisi terjaga dengan level 2,60%. Artinya, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan OJK sebesar 5%.