Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai persoalan penipuan atau scam di sektor keuangan semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang lebih serius serta terkoordinasi.

Mahendra mengatakan, kompleksitas penipuan meningkat seiring pemanfaatan teknologi yang semakin masif. Modus kejahatan kini tidak hanya menggunakan cara konvensional, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan buatan, seperti deepfake serta pemalsuan audio, video, dan gambar.

“Kita pahami bahwa persoalan scam atau penipuan di sektor keuangan saat ini semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi tantangan global,” tuturnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, praktik scam saat ini telah bersifat lintas negara dan dijalankan oleh organisasi dengan metode yang semakin canggih dan berbasis teknologi. Mahendra mencontohkan sejumlah peristiwa besar yang mencuat melalui pemberitaan media, termasuk upaya pemulangan hampir 150.000 warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja yang terlibat dalam berbagai aktivitas scam.

Selain itu, terdapat pula penggerebekan oleh aparat imigrasi terhadap sejumlah warga negara asing (WNA) di Tangerang yang diduga menjadi pusat kegiatan love scam.

Menghadapi kondisi tersebut, Mahendra menekankan pentingnya pendekatan yang mencakup langkah preventif dan respons yang proaktif. “Upaya preventif dilakukan melalui berbagai penguatan edukasi dan literasi serta peningkatan sistem deteksi dan pengamanan pada seluruh pelaku jasa keuangan,” katanya.

Sementara itu, langkah proaktif dilakukan melalui percepatan penanganan laporan korban, pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening yang terindikasi, serta upaya pengembalian dana korban. Menurut Mahendra, seluruh langkah tersebut memerlukan koordinasi yang erat antara otoritas, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan.

“Tentu kita bersyukur bahwa Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti sebagai implementasi dari pasal 247 Undang-Undang P2SK,” ujarnya.

Mahendra menambahkan, untuk mempercepat respons penanganan scam secara lebih spesifik, Satgas Pasti juga dilengkapi dengan Indonesia Anti Scam Center (IASC). Namun, ia menilai efektivitas lembaga tersebut perlu didukung oleh kecukupan anggaran.

“Tentu saja diperlukan dukungan anggaran kepada Satgas Pasti maupun Anti Scam Center ini, supaya juga bisa dilengkapi oleh teknologi berbasis AI maupun kekuatan big data algorithm dan perkembangan-perkembangan lainnya,” ucapnya.

Menurut Mahendra, tantangan penipuan keuangan yang semakin kompleks dan canggih tidak mungkin dihadapi dengan pendekatan konvensional semata, sehingga penguatan teknologi dan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi pihaknya dalam menangani scam atau penipuan di sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan tantangan pertama adalah lonjakan jumlah pengaduan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

“Yang mencapai sekitar 1.000 laporan per hari atau tiga sampai empat kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain,” ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, di negara-negara lain jumlah pengaduan yang masuk per harinya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Misalnya, di negara lain laporan per hari yang masuk ada 150 hingga 400 pengaduan, sedangkan di Indonesia per harinya bisa mencapai 1.000 pengaduan.

“Hal ini menunjukkan tingginya eskalasi kejahatan penipuan di tengah masyarakat Indonesia,” ungkap Friderica.

Dia meneruskan, tantangan terberat lainnya adalah sebagian besar atau sekitar 80% laporan yang masuk itu baru disampaikan ketika lebih dari 12 jam setelah kejadian.

Padahal, lanjutnya, dana hasil penipuan itu mudah berpindah tangan dan keluar dari rekening korban dalam waktu kurang dari satu jam.

“Kesenjangan waktu inilah yang menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah dana korban masih dapat diselamatkan atau tidak,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia turut menyoroti bahwa pola pelarian dana hasil scam semakin kompleks. Dahulu, dana hasil penipuan biasanya hanya dilarikan atau diputarkan saja di sektor perbankan.

Namun, kini dana korban tidak hanya berhenti di satu rekening bank saja, tetapi dengan cepat dialihkan ke berbagai instrumen dan ekosistem digital lainnya.

“Mulai dari rekening di bank lain, dompet elektronik, aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce dan aset keuangan digital lainnya. Kondisi ini menuntut peningkatan kecepatan pemblokiran lintas sistem, lintas pelaku industri, dan juga lintas sektor,” jelas Friderica.

Oleh karena itu, imbuhnya, optimalisasi pengembalian dana menjadi salah satu hal yang harus terus diperkuat, dengan cara penyempurnaan mekanisme indemnity letter dan percepatan pelaporan kepada aparat penegak hukum (APH).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mengungkapkan bahwa Pulau Jawa mendominasi laporan penipuan atau scam di sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi membeberkan ada 303.114 laporan scam yang masuk dari Pulau Jawa.

“Kalau dari sebaran laporan scam, dapat kita lihat bahwa Pulau Jawa masih mendominasi laporan scam tertinggi, ada sebanyak 303.000 laporan lebih,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Dia meneruskan, posisi kedua yakni Pulau Sumatra yang terdapat 68.769 laporan scam kepada IASC. Kemudian, ada Pulau Kalimantan sebanyak 23.541 laporan.

Selanjutnya, Pulau Sulawesi dengan 16.805 laporan. Seterusnya ada Pulau Bali & Nusa Tenggara sebanyak 16.266 laporan dan Pulau Maluku & Papua sebanyak 4.041 laporan, serta luar negeri sebanyak 101 laporan scam.

Friderica membeberkan ada lima modus scamyang paling banyak terjadi di Indonesia. Pertama ada penipuan transaksi belanja dengan jumlah 73.743 laporan. Kedua, impersonation atau fake call sebanyak 44.446 laporan.

“Kemudian ada penipuan investasi [sebanyak 26.365 laporan], penipuan kerja [sebanyak 23.469 laporan], dan penipuan dengan iming-iming hadiah atau melalui media sosial [sebanyak 19.983 laporan],” bebernya.

Adapun, sepanjang 22 November 2024 sampai dengan 14 Januari 2026, Friderica mengemukakan IASC mendapatkan 432.637 laporan dari masyarakat. Sementara, jumlah rekening yang berhasil diblokir karena terindikasi scam sebanyak 397.028 rekening.

“Dan berdasarkan data, ada Rp9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp432 miliar,” pungkasnya.